Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.716
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Bina Hukum Lingkungan Jambura Law Review Pusaka : Jurnal Khazanah Keagamaan Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum SUPREMASI Jurnal Hukum RIO LAW JURNAL Jurnal Litigasi Amsir Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan (JHEK) Jurnal El-Thawalib Bina Hukum Lingkungan Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Jurnal Penelitian Serambi Hukum Priviet Social Sciences Journal Journal of Research and Publication Innovation Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Mutiara : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Jurnal Sains Student Research JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Media Akademik (JMA) JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Jurnal Riset Ilmiah MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Jurnal Intelek Insan Cendikia Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Jurnal Padamu Negeri Referendum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi International Journal of Law Analytic Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal El-Thawalib Jurnal Ilmu Hukum SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Citra Multidisiplin Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora NETIZEN (JOURNAL OF SOCIETY AND BUSSINESS) Punggawa Law Review Jurnal Hukum dan Sosial Politik Punggawa Global Research
Zul Khaidir Kadir
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 73 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 73 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
KRIMINOLOGI REAKSIONER: SAYAP KANAN, MORALITAS, DAN KRIMINALISASI BUDAYA POP DALAM ERA POST-TRUTH Zul Khaidir Kadir
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 5 (2025): MEI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kriminologi reaksioner lahir dari logika ketakutan dan era post-truth, di mana hukum pidana dijadikan alat performatif untuk menegakkan moral hegemonik dengan mengkriminalisasi ekspresi budaya yang dianggap mengancam identitas kolektif mayoritas. Sayangnya, ketika hukum pidana digunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi budaya yang menyimpang dari norma mayoritas, ia tidak lagi melindungi hak, melainkan menjadi alat eliminasi simbolik yang memperkuat marginalisasi terhadap identitas-identitas alternatif.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (library research), lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi ekspresi budaya mencerminkan penggunaan hukum pidana sebagai alat ideologis konservatif untuk menertibkan makna, membatasi identitas, dan mempertahankan dominasi politik atas ruang kultural yang seharusnya bebas. Agar relevan dengan keadilan sosial, kriminologi harus menolak menjadi alat kekuasaan yang menjustifikasi eksklusi simbolik, dan sebaliknya tampil sebagai kritik ideologis yang membongkar proses kriminalisasi serta membela keberagaman dalam relasi hukum dan budaya.
Kejahatan atau Kebijakan? Membongkar Bias Ideologis dalam Realisme Kanan dan Kiri di Era Neo-Liberalisme Zul Khaidir Kadir
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 6 (2024): Desember 2024 - Januari 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Realisme kanan dan kiri, yang muncul pada akhir abad ke-20, menawarkan pendekatan berbeda dalam memahami kejahatan dan menyusun kebijakan publik. Realisme kanan menekankan tanggung jawab individu dan pengendalian sosial melalui penegakan hukum yang tegas, sementara realisme kiri menyoroti ketimpangan sosial sebagai akar masalah kejahatan dan mengusulkan reformasi struktural sebagai solusinya. Namun, kedua pendekatan menunjukkan bias ideologis yang membatasi efektivitasnya dalam menghadapi tantangan kejahatan modern, terutama dalam era neo-liberalisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bias ideologis dalam realisme kanan dan kiri, dengan menganalisis bagaimana neo-liberalisme memengaruhi penerapannya dalam kebijakan publik. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisme kanan dan realisme kiri dalam kriminologi menawarkan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami kejahatan dan kebijakan kriminal. Integrasi kedua pendekatan ini menjadi solusi yang relevan untuk menciptakan kebijakan kriminal yang lebih berimbang, Dengan memadukan penguatan sistem peradilan pidana yang tegas dan efisien dengan reformasi sosial yang menangani akar penyebab kejahatan, diharapkan dapat menciptakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.
Kriminalisasi Nilai Moral: Konstruksi Kebijakan Kriminal di Negara Muslim Modern Kadir, Zul Khaidir Kadir
Jurnal El-Thawalib Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v6i1.14553

Abstract

Criminalization of moral values refers to the legalization of prohibitions on behavior that is considered contrary to religious, ethical, or customary norms, although it does not always involve direct violations of the rights or interests of others. Unfortunately, the establishment of criminal policies based on moral values is often considered an expression of national identity based on religion, but in practice it often triggers heated debates about legal legitimacy, social justice, and violations of individual rights. This study aims to critically analyze the phenomenon of criminalization of moral values in criminal policies in modern Muslim countries. In addition, it focuses on identifying the main elements that form criminal policies based on morality, evaluating their impact on social justice and human rights, and proposing an alternative framework that aims to create harmony between religious norms and universal values. This study uses a normative legal research method using a comparative approach. The data collection method is collected using library research, then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the study show that the criminalization of moral values in the criminal policies of modern Muslim countries creates a dilemma between religious norms and legal needs that are relevant to social reality, often causing injustice and repressive social control. To overcome this, an inclusive approach is needed, such as proportionality, restorative justice, and community participation, in order to create harmony between religious morality, substantive justice, and the needs of modern society, while strengthening legal legitimacy and social cohesion.
PENGGUNAAN CULTURAL DEFENSE DALAM HUKUM PIDANA: BATAS DOKTRINAL PADA PERKARA HONOR KILLING Zul Khaidir Kadir
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/0gpppy82

Abstract

Penggunaan cultural defense pada perkara honor killing yang kerap masuk ke persidangan sebagai penjelas latar sosial, lalu bergeser menjadi dasar keringanan yang mengaburkan batas antara alasan pembenar dan alasan pemaaf. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan batas yuridis dan standar pembuktian agar bukti budaya tetap berfungsi sebagai konteks faktual bagi penilaian unsur delik dan alasan pemaaf, tanpa berubah menjadi norma tandingan yang melemahkan perlindungan hidup. Penelitian menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat model penyaringan dua jalur agar cultural defense dapat diterima dalam perkara honor killing. Jalur provocation dikunci oleh kedekatan waktu pemicu, gangguan kendali diri yang relevan secara hukum, dan kausalitas langsung, dengan indikator penggugur berupa jeda pendinginan, koordinasi, pencarian sarana, dan orientasi pemulihan reputasi. Jalur duress dikunci oleh ancaman yang segera, ketiadaan jalan keluar yang wajar, dan proporsionalitas, sehingga tekanan reputasional tidak disamakan dengan paksaan dalam arti hukum. Artikel ini juga merumuskan parameter reason-giving agar hakim menjawab sumber ancaman, waktu, alternatif, proporsionalitas, dan tanda deliberasi, sehingga disiplin pembuktian tetap konsisten dengan perlindungan hidup.
Neurocriminology and evidentiary standards in Indonesian courts Kadir, Zul Khaidir; Mappaselleng, Nur Fadhilah
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i1.786

Abstract

According to the Indonesian Code of Criminal Procedure, the evidentiary system in criminal law remains grounded in the principle of individual responsibility, which presumes free will. However, the incorporation of neurocriminological approaches into legal practice introduces ontological and epistemological conflicts that have not been systematically addressed by existing legal frameworks. This study aims to examine the tension between the concept of individual criminal liability and the deterministic framework of neuroscience and evaluate the admissibility of neuroscientific evidence within the criminal evidentiary system. This study employs a normative legal method with a conceptual approach. The findings indicate that Indonesia's criminal law lacks a conceptual framework capable of bridging the gap between moral culpability and biological vulnerability, thereby risking a loss of coherence in the attribution of legal responsibility to offenders. Furthermore, the absence of normative and procedural mechanisms for assessing the validity, limits, and relevance of neuroscientific evidence creates epistemic asymmetries and opens the door to bias in judicial proceedings. Under such conditions, integrating neuroscience into the legal system risks generating ambiguity in determining liability and undermining the principle of substantive justice. Accordingly, a normative reconstruction of evidentiary law is required as a foundational step to ensure legal consistency in responding to scientific advances.
KUHP Baru Indonesia dan Prinsip Legalitas: Apakah Kepastian Hukum Masih Menjadi Fondasi? Zul Khaidir Kadir
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2026): Januari
Publisher : CV Putra Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58540/jih.v2i2.1252

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan bentuk-bentuk rekonstruksi legalitas dalam struktur norma KUHP Baru, menilai implikasinya terhadap kepastian hukum sebagai prinsip dasar hukum pidana, serta merumuskan parameter konseptual untuk membaca ulang posisi legalitas ketika hukum pidana bergerak ke arah pengelolaan risiko. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa KUHP Baru dan peraturan terkait, dilengkapi bahan sekunder dari artikel jurnal internasional mutakhir, serta bahan tersier untuk penegasan istilah. Analisis dilakukan melalui penalaran dogmatik terhadap relasi Pasal 1 dan Pasal 2, serta implikasi rumusan delik dan mekanisme pertanggungjawaban serta pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru tetap mempertahankan asas legalitas secara formal dalam Pasal 1 ayat (1), tetapi fondasi kepastian hukum bergeser karena rumusan delik “hukum yang hidup” dalam Pasal 2 bersifat evaluatif. Karena itu, penelitian ini merekomendasikan standar penafsiran yang terstruktur dan kriteria yudisial yang terukur untuk membatasi elastisitas norma, memperjelas batas keberlakuan living law, dan menekan disparitas putusan.
Uji Klasifikasi Yudisial dalam Pembunuhan terhadap Gender: Honor Killing dan Intimate Partner Femicide Zul Khaidir Kadir
RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2026): Januari: RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Asosiasi Ilmuwan Pendidikan, Sosial, dan Humaniora Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/risoma.v4i1.1506

Abstract

Criminal responsibility is constructed through the elements of homicide offences, the assessment of mens rea, accomplice liability, and sentencing rationality grounded in individual culpability. In judicial practice, however, cases involving the killing of women are frequently framed at the outset through the labels of “honour” or “intimate relationship,” leading honour killing and intimate partner femicide to be treated as interchangeable categories. This practice shifts the assessment of intent toward the perpetrator’s narrated motive and narrows accountability to the last physical actor. This research aims to formulate, first, legal criteria and evidentiary indicators for distinguishing the two categories through a staged judicial classification test, and second, to assess the implications of such classification for the construction of intent, the attribution of responsibility to non-executing actors, and sentencing rationality through disciplined reason-giving. The study employs a normative legal method with a conceptual approach, based on library research of primary and secondary legal materials. The findings demonstrate that the core deficiency lies in the absence of an operational classification device, allowing honour narratives to displace structured mens rea analysis and to obscure the causal contributions of non-executors. The article proposes working definitions and a stepwise indicator-based test—focusing on the presence of determinative social pressure or sanctioning, provable role allocation within perpetrator networks, and prior threats framed in terms of honour restoration—and links these indicators to concrete doctrinal consequences for intent, accomplice liability, and sentencing. Through this framework, judicial reasoning is redirected from label-driven interpretation toward accountability, while restraining the use of honour as a mitigating rationale and preventing femicide patterns from being concealed by reputational narratives.
Pertanggungjawaban Pidana dalam Honor Killing: Pendekatan Atribusi Peran Pelaku Zul Khaidir Kadir
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 3 No. 1 (2026): Februari : Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v3i1.1515

Abstract

Honor killing cases often involve a distributed structure of perpetrators between decision-makers, providers of means, and implementers. This collective pattern raises the problem of role attribution in criminal law enforcement, which often shifts toward two problematic tendencies: centralizing responsibility on the executor or expanding criminal responsibility based on family ties. This article aims to formulate a tested role attribution model so that criminal responsibility does not stop at the direct perpetrator and does not develop into association-based punishment. This research uses a normative legal research method with a conceptual approach. Data collection methods were collected using literature studies, then analyzed qualitatively and presented descriptively. The research results formulate a role map of instigator, facilitator, and executor, operationalized through group role attribution based on two axes: causal contribution and normative contribution. The instigator is understood as the driver who shapes the will and locks the decision, the facilitator is understood as an assistant who deliberately provides the opportunity, means, or information. Meanwhile, the executor is someone who carries out the material act, although in terms of position, their actions are not automatically identical to the dominance of the decision. This division of roles is complemented by evidentiary indicators covering communication, financing, provision of facilities, field control, and post-incident intimidation, along with negative criteria to prevent inferences based on blood relations or passive presence. This model provides a more measurable standard of attribution for investigation, prosecution, and sentencing in collective honor killing cases.
Honor Killing di Timur Tengah: Konstruksi dan Respons Hukum Pidana di Yordania, Lebanon, dan Palestina Zul Khaidir Kadir
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 2 (2026): JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK (JMIA)  April 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i2.9417

Abstract

This article examines honor killing in the Middle East as a form of gender-based killing rooted in the close relationship between family honor, sexual morality, and patriarchal control over women. Honor killing cannot be reduced to ordinary domestic homicide, because it operates through the belief that a woman’s body, conduct, and life choices are directly tied to the collective reputation of her family. The analysis is structured around three objectives. First, it explains how honor and family morality shape gender control. Second, it identifies the patterns, triggers, and forms of honor killing. Third, it analyzes legal responses and prevention strategies through a comparison of Jordan, Lebanon, and Palestine. This study employs a normative legal method, combining statutory, case-based, and comparative approaches. Its primary legal materials include the relevant criminal provisions in the three jurisdictions, notably Articles 340, 98, and 99 of the Jordanian Penal Code, Article 562 of the Lebanese Penal Code before its repeal in 2011, and Palestine’s Decree-Law No. 7 of 2011. The findings show that honor killing is not triggered only by proven sexual misconduct. In many cases, violence emerges from allegations, suspicion, rumor, refusal of family-arranged choices, or conduct by women considered damaging to the family’s collective reputation. Women remain the principal victims, while perpetrators are most often close family members. Legal reforms in the three jurisdictions mark an important normative shift, yet their practical effect remains constrained by general mitigating excuses, institutional bias, family pressure, and weak victim protection. These findings show that honor killing persists because social legitimacy and legal leniency continue to reinforce one another. Addressing this crime therefore requires more than formal amendment of criminal provisions. It also demands stricter sentencing policy, rights-based victim protection, and sustained transformation of the social norms that continue to legitimize killing in the name of honor.
Neurocriminology and evidentiary standards in Indonesian courts Zul Khaidir Kadir; Nur Fadhilah Mappaselleng
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i1.786

Abstract

According to the Indonesian Code of Criminal Procedure, the evidentiary system in criminal law remains grounded in the principle of individual responsibility, which presumes free will. However, the incorporation of neurocriminological approaches into legal practice introduces ontological and epistemological conflicts that have not been systematically addressed by existing legal frameworks. This study aims to examine the tension between the concept of individual criminal liability and the deterministic framework of neuroscience and evaluate the admissibility of neuroscientific evidence within the criminal evidentiary system. This study employs a normative legal method with a conceptual approach. The findings indicate that Indonesia's criminal law lacks a conceptual framework capable of bridging the gap between moral culpability and biological vulnerability, thereby risking a loss of coherence in the attribution of legal responsibility to offenders. Furthermore, the absence of normative and procedural mechanisms for assessing the validity, limits, and relevance of neuroscientific evidence creates epistemic asymmetries and opens the door to bias in judicial proceedings. Under such conditions, integrating neuroscience into the legal system risks generating ambiguity in determining liability and undermining the principle of substantive justice. Accordingly, a normative reconstruction of evidentiary law is required as a foundational step to ensure legal consistency in responding to scientific advances.
Co-Authors Ahmad, Abd. Kadir Kadir, Nadiah Khaeriah Mappaselleng, Nur Fadhilah Muhammad Basri Muhni, Afif Nadiah Khaeriah Kadir Normiati, Normiati Nur Fadhilah Mappaselleng Nur Fadhilah Mappaselleng Nur Fadhilah Mappaselleng