Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Tinjauan Legalitas Pengizinan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Indriana Farihah, Arista; Djanuardi, Djanuardi; Agus Saleh, Kilkoda
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 10 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i10.1189

Abstract

Perkawinan beda agama menjadi sebuah fenomena yang sudah banyak terjadi di Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan di luar negeri untuk dapat melakukan perkawinan beda agama. Dalam agama Islam, perkawinan beda agama adalah suatu hal yang dilarang. Hal ini menimbulkan kebingungan karena adanya ambiguitas dari makna Pasal 35 huruf a UU Adminduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan pengizinan pencatatan perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri dan dampak negatifnya dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analisi. Berdasarkan hasil penelitian, pencatatan perkawinan beda agama seharusnya tidak diperbolehkan bagi masyarakat yang dalam aturan agamanya melarang perkawinan beda agama. Hal ini tetap mengacu kepada aturan agama masing-masing pihak yang bersangkutan, terkhusus bagi umat agama Islam. Dalam analisis pula, menemukan adanya beberapa dampak negatif secara Islam, yang mana pencatatan perkawinan beda agama ini akan berpengaruh pada hubungan antara istri dan suami, kedudukan anak sebagai anak tidak sah dan kedudukan ahli waris yang memiliki perbedaan agama dalam satu keluarga.  
Tinjauan Pembatalan Penetapan Hak Asuh Anak Dihubungkan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Alyssa Putri, Edwina; Djanuardi, Djanuardi; Rachmainy , Linda
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1253

Abstract

Penetapan hak asuh anak yang belum mummayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun pasca terjadinya perceraian menjadi hak ibunya menurut Pasal 105 KHI. Dalam beberapa kasus, hak asuh anak yang belum mumayyiz tersebut berdasarkan putusan pengadilan diberikan kepada ayah seperti Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK dan akibat hukum yang timbul terhadap hak ibu dalam mengasuh anak-anaknya yang belum mumayyiz. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif. Metode yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori dan konsep-konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim membatalkan hak asuh anak yang belum mumayyiz dari pihak ibu karena adanya perpindahan agama dan pengaruhnya terhadap anak-anak. Ini sejalan dengan prinsip hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa agama menjadi syarat penting dalam pengasuhan anak. Analisis juga menyoroti kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan anak, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Kesimpulan dari penelitian ini meskipun hak asuh berpindah kepada ayah, ibu tetap memiliki hak untuk menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, seperti menemui dan membawa anak-anaknya untuk memberikan kasih sayang dalam pengasuhan ayah.
Juridical Review of the Status of Children of Polygamous Marriages Not Approved by the First Wife Under Islamic Law and Indonesian Legislation Inas Zulfa Sulasno; Eman Suparman; Djanuardi Djanuardi
Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 2 No. 7 (2023): Edunity : Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v2i7.115

Abstract

Polygamy without the consent of the first wife can have legal consequences regarding the marital status of polygamy between husband and second wife and the status of children born to the second wife as a result of sexual intercourse before marriage (pregnant marriage). The purpose of this research was to determine the status of polygamous and the legal status of children born from second wife that were not approved by the first wife. This research uses a normative juridical approach with analytical descriptive research spesifications by conducting literature studies through laws, regulations, and interviews with relevant sources. The analytical method used is juridical qualitative. The result of this research show that the polygamous marital status between the Applicant and the second wife in a state of pregnancy without the consent of the first wife based on Islamic law and laws and regulations in Indonesia is a valid marriage if it meets the conditions, gets along, and there is no prohibition on marriage. The legal status of children born to the second wife in a polygamous marriage in a state of pregnancy that is not approved by the first wife, there is a difference between Islamic Law and the Marriage Law and the KHI. Islamic law uses the minimum gestational age parameter, which is 6 months. If the birth is less than 6 months, then the child is an adulterous child, so it is not confided to the father and uses the guardian of the judge as the guardian of the marriage. Meanwhile, the Marriage Law and IHL states that the status of the child is a legal child without a gestational age limit. The child can be declared to his father and the marriage guardian who can marry the child, namely wali nasab.