Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.72
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Veritas et Justitia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) International Journal of Supply Chain Management JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Hukum Positum Veritas : Jurnal Teologi dan Pelayanan Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Syntax Idea Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal Poros Hukum Padjadjaran COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Hukum dan Sosial Politik Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Normative: Jurnal Ilmiah Hukum Media Hukum Indonesia (MHI) Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum J-CEKI Ulil Albab
Djanuardi, Monica L.
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Penyuluhan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Komperatif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan) Djanuardi Djanuardi; Hazar Kusmayanti; Eidy Sandra; Linda Rachmainy
Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Vol 3, No 1 (2023): PADMA Januari 2023
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpdm.v3i1.28291

Abstract

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah. Fenomena pernikahan dini bagai fenomena gunung es yang hanya tampak sebagian kecil di permukaan, sangat sedikit terekspos di ranah publik, tetapi kenyataannya begitu banyak terjadi di kalangan masyarakat luas. Ketika kita menelusuri akar sejarah tentang pernikahan dini di Indinesia, khususnya di pulau Jawa sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh kakek dan nenek moyang kita. Pada konteks mereka, terdapat stigma negative jika seorang perempuan menikah di usia matang dalam komunitas mereka. Dalam pengabdian pada masyarakat ini nantinya akan memberikan penyuluhan hukum mengenai pernikahan dini berdasarkan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi terarah dengan sasaran anak yang berusia belum dewasa, diskusi ini diikuti oleh semua unsur yang berkepentingan dengan pemahaman dan untuk memahami mengenai dampak pernikahan dini bagi masyarakat menurut hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia berlokasi di SMPN 1 Jatinangor, Kecamatan Jatinangor, Sumedang.
KEABSAHAN PERKAWINAN DENGAN PENETAPAN WALI ADHAL DIHUBUNGKAN ASAS-ASAS PERADILAN AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Nur Fitri Melnia; Djanuardi; Hazar Kusmayanti
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 15 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marriage requirements must be fullfiled by the prospective bride and groom before marriage, but when it does not fulfill the requirements one of that the refusal of the marriage guardian called Islamic law wali adhal, then marriage registration cannot be conducted. First study aims to determine the legal certainty and validity of the marriage of guardian adhal according the law of Islamic and Marriage law. The second aims to find out and analyze the implementation of the principles of the Religious Justice in determining the guardian adhal in the practice of the settlement process and the judges considerations at the Bogor Religious Court. The object of journal is determination 0242/Pdt.P/2017/PA.Bgr and 57/Pdt.P/2021/PA.Bgr. The first result study is show the marriage registration with the determination of adhal guardian which was granted by the judge valid in the point of Islamic law. Marriage Law tell the marriage registration is legal but the marriage guardian hasn’t been regulated. The second result study is stated with related number determination was inkrah because judges at the Bogor Religious Court made considerations through the relevant principles of the Judicial Law namely is Islamic personality, legality, equality and active judges providing assistance.  Keywords : Wali Adhal; Determination; Registration.
Penyuluhan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Komperatif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan) Djanuardi Djanuardi; Hazar Kusmayanti; Eidy Sandra; Linda Rachmainy
Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Vol 3, No 1 (2023): PADMA Januari 2023
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpdm.v3i1.28291

Abstract

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah. Fenomena pernikahan dini bagai fenomena gunung es yang hanya tampak sebagian kecil di permukaan, sangat sedikit terekspos di ranah publik, tetapi kenyataannya begitu banyak terjadi di kalangan masyarakat luas. Ketika kita menelusuri akar sejarah tentang pernikahan dini di Indinesia, khususnya di pulau Jawa sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh kakek dan nenek moyang kita. Pada konteks mereka, terdapat stigma negative jika seorang perempuan menikah di usia matang dalam komunitas mereka. Dalam pengabdian pada masyarakat ini nantinya akan memberikan penyuluhan hukum mengenai pernikahan dini berdasarkan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi terarah dengan sasaran anak yang berusia belum dewasa, diskusi ini diikuti oleh semua unsur yang berkepentingan dengan pemahaman dan untuk memahami mengenai dampak pernikahan dini bagi masyarakat menurut hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia berlokasi di SMPN 1 Jatinangor, Kecamatan Jatinangor, Sumedang.
Tinjauan Hukum Mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Yang Mengabulkan Izin Perkawinan Pasangan Beda Agama Dihubungkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Rizky Prameswari; Djanuardi Djanuardi; Betty Rubiati
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1230

Abstract

The right to marry and to find a family through legal marriage is the right of every citizen guaranteed in the Indonesian state constitution. In Indonesia's positive law, a valid marriage is a marriage that takes place based on the laws of each religion and belief. Indonesia is a plural country consisting of various tribes, races, and religions. As a result of this pluralism, interfaith marriages occur like it can see in the Court Decree No. 512/Pdt.P/2002/PN.Jkt.Tim and Court Decree No. 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. Interfaith marriages are unwanted marriages in Islam, Christianity, and Catholicism. Likewise, the Law on Marriage does not regulate interfaith marriages. However, since the promulgation of the Law on Population Administration, it has provided an opportunity for interfaith marriages to occur through a Court Decree. The purpose of this research is to find out the validity of interfaith marriage and the validity of court decree about approval interfaith marriage associated with related laws and regulations. This research was conducted using a normative juridical approach based on applicable legal concepts and theories. Then, the data analysis method used is qualitative juridical. Based on the results of the study, the validity of interfaith marriages, when linked to the Law on Marriage, is invalid. However, the registration of marriages through a court order is a method that is recognized by law as an introduction so that interfaith marriages whose registration is rejected can be registered so as to obtain legal certainty for interfaith couples.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkawinan Siri Sesama Jenis Yang Terjadi Karena Pemalsuan Identitas Salah Satu Pihak Afifah Tasya Miladya; Djanuardi Djanuardi; Hazar Kusmayanti
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 06 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i06.991

Abstract

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) telah menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan hukum tersebut secara jelas telah mengatur bahwa unsur perkawinan adalah seorang pria dan seorang wanita sebagai pihak yang dapat melaksanakan perkawinan. Pada praktiknya, masih terdapat penyimpangan terhadap aturan hukum tersebut, yakni terjadinya suatu perkawinan sesama jenis karena pemalsuan identitas, terlebih perkawinan tersebut terjadi secara siri. Perkawinan siri merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Tidak dilaksanakannya perkawinan tersebut sebagaimana ketentuan UU Perkawinan sehingga pihak yang dirugikan tidak dapat mengajukan tuntutan terhadap hak-hak keperdataannya terhadap terjadinya perkawinan tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi korban perkawinan siri sesama jenis yang terjadi karena pemalsuan identitas salah satu pihak menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pengumpulan data informasi diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (wawancara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) perlindungan hukum yang dapat dilakukan, yakni perlindungan hukum preventif dan represif.
KEABSAHAN WASIAT MELEBIHI 1/3 BAGIAN HARTA PUSAKA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT MINANGKABAU Siti Intan Sekarieva, Djanuardi, Hazar Kusmayanti
Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 8 No 2 November (2020): Normative Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A testament or will is a way to distribute inheritance. The implementation of a testament in Indonesia is based on the Indonesian Civil Code, the Compilation of Islamic Law, and Customary Law. In the practical situations, there are a lot of confusions regarding the validity of a testament that exceeds 1/3 of inheritance, especially in the Indigeneous Minangkabau People. In the perspective of Islamic law, the testament that exceeds 1/3 of inheritance is valid by the consent of the heirs, but if the heirs do not agree with it then the testament must be enforced only up to the limit of 1/3 portion of the inheritance left by them. Whereas the customary law of Minangkabau determines that the validity of a testament must be based by the type of the inheritance. In the perspective of Minangkabau Customary Law, the inheritance that is classified as harta pusaka tinggi is invalid because it is not owned collectively, meanwhile the testament that is classified as harta pusaka rendah should follows the rules of Islamic Law (Faraid) which has regulated that a testament that exceeds 1/3 of inheritance is valid if it has been agreed by all of the heirs, but if the heirs do not agree with it then the valid testament is only 1/3 portion of the inheritance because the rest of them are the assets of the heirs.
Tinjauan Legalitas Pengizinan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Arista Indriana Farihah; Djanuardi Djanuardi; Kilkoda Agus Saleh
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 10 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i10.1189

Abstract

Perkawinan beda agama menjadi sebuah fenomena yang sudah banyak terjadi di Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan di luar negeri untuk dapat melakukan perkawinan beda agama. Dalam agama Islam, perkawinan beda agama adalah suatu hal yang dilarang. Hal ini menimbulkan kebingungan karena adanya ambiguitas dari makna Pasal 35 huruf a UU Adminduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan pengizinan pencatatan perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri dan dampak negatifnya dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analisi. Berdasarkan hasil penelitian, pencatatan perkawinan beda agama seharusnya tidak diperbolehkan bagi masyarakat yang dalam aturan agamanya melarang perkawinan beda agama. Hal ini tetap mengacu kepada aturan agama masing-masing pihak yang bersangkutan, terkhusus bagi umat agama Islam. Dalam analisis pula, menemukan adanya beberapa dampak negatif secara Islam, yang mana pencatatan perkawinan beda agama ini akan berpengaruh pada hubungan antara istri dan suami, kedudukan anak sebagai anak tidak sah dan kedudukan ahli waris yang memiliki perbedaan agama dalam satu keluarga.  
Tinjauan Pembatalan Penetapan Hak Asuh Anak Dihubungkan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Edwina Alyssa Putri; Djanuardi Djanuardi; Linda Rachmainy
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1253

Abstract

Penetapan hak asuh anak yang belum mummayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun pasca terjadinya perceraian menjadi hak ibunya menurut Pasal 105 KHI. Dalam beberapa kasus, hak asuh anak yang belum mumayyiz tersebut berdasarkan putusan pengadilan diberikan kepada ayah seperti Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK dan akibat hukum yang timbul terhadap hak ibu dalam mengasuh anak-anaknya yang belum mumayyiz. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif. Metode yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori dan konsep-konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim membatalkan hak asuh anak yang belum mumayyiz dari pihak ibu karena adanya perpindahan agama dan pengaruhnya terhadap anak-anak. Ini sejalan dengan prinsip hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa agama menjadi syarat penting dalam pengasuhan anak. Analisis juga menyoroti kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan anak, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Kesimpulan dari penelitian ini meskipun hak asuh berpindah kepada ayah, ibu tetap memiliki hak untuk menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, seperti menemui dan membawa anak-anaknya untuk memberikan kasih sayang dalam pengasuhan ayah.
Pengajuan Gugatan Terhadap Ayah Kandung Atas Tidak Diberikannya Nafkah Untuk Anak Pasca Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan : Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 102/PDT.G/2021/PN. SLT Revaganesya Abdallah; Djanuardi Djanuardi; Betty Rubiati
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2722

Abstract

Divorce has legal consequences for the relationship between husband and wife, property, and children resulting from the marriage. Especially for children from marriage, it gives parents the obligation to maintain and educate their children. However, specifically child maintenance after divorce according to Islamic Law and the Marriage Law is the obligation of a father to his child. Case Study Research on Salatiga District Court Decision Number 102/PDT.G/2021/PN. Slt. a child filed a lawsuit against his father for post-divorce maintenance, however, the lawsuit was rejected by the Panel of Judges of the Salatiga District Court. Therefore, this study aims to determine the responsibility for fulfilling the father's maintenance of a child after divorce and the legal remedies that a child can take when the right to post-divorce maintenance is not fulfilled by using the research method, namely, the normative juridical approach method and analytical description research specifications, namely to examine events as the object of research guided by primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis method uses qualitative juridical which results in descriptive data analysis.
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusnya Hubungan Perkawinan Akibat Perceraian yang Disebabkan oleh Perilaku Gemar Berjudi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Adinda Firsta Deni Maharani; Djanuardi Djanuardi; Sherly Machmud Imam Slamet
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): September : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v2i3.1508

Abstract

Divorce represents the dissolution of the marital bond between husband and wife within a household. Divorce can only occur when there are strong reasons justifying the decision. One reason that can lead to divorce, according to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI), is due to one party's addiction to gambling. This is reflected in the Batam Religious Court Decision Number 150/Pdt.G/2022/PA.Batam. This study aims to understand and analyze gambling as a reason for divorce, as well as the legal protection for the wife in a divorce caused by her husband's gambling addiction, based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI). This research employs a normative juridical approach with descriptive analytical specifications. The research methods used in this study include library research and field research through interviews. The data analysis method employed is qualitative juridical analysis. The research results indicate that, first, the lawsuit in the Batam Religious Court Decision Number 150/Pdt.G/2022/PA.Batam is in accordance with the provisions of Article 19 letter a of the Government Regulation on the Implementation of the Marriage Law in conjunction with Article 116 letter a of the Compilation of Islamic Law (KHI). Second, as a preventive measure to protect the rights of the wife and children in a divorce caused by gambling addiction, the wife can include claims regarding custody and support for herself in the divorce petition. After the divorce decree is issued, the wife can also file a lawsuit regarding the division of marital property.
Co-Authors Adinda Firsta Deni Maharani Afifah Tasya Miladya Airis Aslami Alyssa Putri, Edwina Arista Indriana Farihah Asri Wulandari Aurell Safira Izzati Aurell Safira Izzati Bambang Daru Nugroho Betty Rubiati Deviana Yuanitasari Dinada Junia Rismantika Edwina Alyssa Putri Efa Laela Fakhriah Eidy Sandra Eidy Sandra Elsa Nurjanah Eman Suparman Fatmi Utami Nasution Fatmi Utarie Nasution Hadiyanti, Nurmeida Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Inas Zulfa Sulasno Indira Ramadhani Lisyanto Indriana Farihah, Arista Kilkoda Agus Saleh Linda Rachamainy Linda Rachmainy Linda Rachmainy Linda Rachmainy, Linda Mega Mutiara Putri Nadhira Zahra Farida Nindya Tien Ramadhanty Nindya Tien Ramadhanty Nur Fitri Melnia Rachmainy , Linda Rahmah, Agnia Rai Mantili Rambe, Fitri Hanum Renny Supriyatni Bachro Revaganesya Abdallah Rizky Prameswari Salsabila Putri Nadira Sherly Ayuna Putri Sherly Machmud Imam Slamet Sherly MIS Tyara Maharani Permadi Utami, Azalia Rahma