Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.986
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam TANJUNGPURA LAW JOURNAL Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Simbur Cahaya Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Jurnal Atma Inovasia Sriwijaya Journal of Private Law Jurnal Legislasi Indonesia Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Isma Nurillah
Universitas Sriwijaya
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Edukasi Hukum Bahaya Narkotika pada Era Digitalisasi di SMA Negeri 12 Kota Palembang Ramadhan, Muhammad Syahri; M Zainul Arifin; Ricky Saputra; Muslim Nugraha; Isma Nurillah; Meria Utama; Irsan
Jurnal Atma Inovasia Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jai.v5i3.10433

Abstract

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023, Provinsi Sumatera Selatan memasuki kategori nomor dua terbanyak di Indonesia. Kota Palembang, seperti kota-kota besar lainnya, memiliki beberapa area yang rawan dan rentan terhadap peredaran narkoba. Adapun di Kota Palembang, pengguna narkoba tertinggi adalah kelompok umur 10 – 21 tahun atau remaja. Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, adalah lokasi paling rawan dan rentan terhadap narkoba. Namun, kawasan Gandus, 13-14 Ilir Kecamatan Ilir Timur II, dan Kemuning adalah tempat tertinggi dalam peredaran narkoba. Selain itu, ada beberapa lokasi yang rawan pengguna narkoba karena lokasi tersebut ramai dan padat penduduk. Pengedar narkoba dapat menggunakan institusi pendidikan dan tempat-tempat yang padat penduduk untuk memasarkan barang mereka. Mengingat di Kawasan Gandus merupakan salah satu kawasan yang paling banyak terpapar narkoba. Maka, sangat penting sekali melakukan penyuluhan hukum di daerah tersebut khususnya untuk kalangan remaja di daerah tersebut. Atas dasar keprihatinan dan tanggung jawab tri dharna Perguruan Tinggi, maka tim pengabdian FH-UNSRI yang diketuai oleh Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H. dan beranggotakan M Zainul Arifin, S.H.,M.H. Ricky Saputra, S.H.,M.H. melakukan Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di SMA Negeri 12 Palembang. Pemilihan khalayak sasaran yang menyasar siswa/siswi SMA dimaksudkan untuk menjadikan mereka sebagai kader penggerak yang akan membantu mensosialisasikan kepada teman sebaya yang ada di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal mereka. Siswa yang dipilih menjadi peserta adalah para siswa aktif dan berprestasi di lingkungan SMA Negeri 12 Palembang, harapannya mereka akan menjadi perpanjangan tangan dalam mensosialisasikan bahaya narkotika. Adapun luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah artikel jurnal pengabdian dan artikel opini di media massa.
Mendorong Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Kriteria Hukum yang Hidup dalam Masyarakat yang Anti Diskriminatif bagi Kelompok Rentan Ervita, Mona; Albariansyah, Hamonangan; Nurillah, Isma
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1552

Abstract

Indonesia saat ini telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”) Nasional yang secara yuridis positif akan diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026. Pasal 2 KUHP Nasional memberlakukan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (selanjutnya disebut “HYHDM”), kemudian tata cara dan kriteria penetapan HYHDM tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Rancangan Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut “RPP Tata Cara Kriteria HYHDM”) ini akan dijadikan sebuah rujukan bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan hukum adat yang ada di wilayah daerah tersebut dalam sebuah Peraturan Daerah (selanjutnya disebut “Perda”). Penulis berangkat dari sebuah kekhawatiran, bahwa Perda yang akan dibentuk, sarat akan kepentingan politik, minimnya partisipasi bermakna yang melibatkan kelompok rentan, dan menimbulkan kriminalisasi mengatasnamakan moral yang berdampak pada kelompok rentan. Adapun tujuan dari Penelitian ini, yakni memberikan masukan kepada Pemerintah di dalam RPP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan HYHDM yang nantinya akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membuat Rancangan Perda atau Peraturan Kepala Daerah yang anti Diskriminatif bagi kelompok rentan. Beberapa rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah, pertama apa urgensi RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan HYHDM memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan dan kedua bagaimana mekanisme perumusan RPP Tata Cara dan Kriteria HYHDM yang ideal. Metode yang dipakai dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan normatif yuridis dan studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah memberikan dorongan kepada pembentuk kebijakan yang berlandaskan asas partisipasi dan keadilan bagi masyarakat adat, kesetaraan gender, transparansi, kemanusiaan, kepentingan nasional dan lingungkan. Kemudian, dalam mekanisme pembentukan Perda yang anti-diskriminatif harus melalui proses identifikasi, validasi dan verifikasi agar rancangan Peraturan Pemerintah tersebut sesuai dengan nilai-nilai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional.
GANTI KERUGIAN KORBAN SERTA MODUS PRAKTIK PERDAGANGAN ORANG Isma Nurillah; Hamonangan Albariansyah; Mona Ervita; Rini Purnamawati
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 2, No.1 : April 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v2i1.4806

Abstract

Perdagangan orang atau TPPO telah menjadi masalah global yang signifikan dan memiliki sejarah panjang terkait praktik perbudakan serta eksploitasi manusia. Dalam perkembangannya, perdagangan manusia tidak hanya mencakup perbudakan tradisional, tetapi juga eksploitasi seksual, pekerja paksa, perbudakan modern, dan perdagangan organ. Praktik-praktik ini menimbulkan dampak buruk yang mendalam bagi korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial.Secara definisi, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, atau penyalahgunaan kekuasaan demi tujuan eksploitasi. Tulisan ini memuat permasalahan berupa Modus kejahatan Perdagangan orang serta peran Pemerintah Provinsi sebagai Gugus Tugas dalam upaya penanggulangan Perdagangan orang. Jenis penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian Hukum Normatif serta menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Di Indonesia, tindak pidana ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum dan sanksi berat bagi pelaku, termasuk hukuman penjara dan denda besar. Di tingkat internasional, TPPO diatur dalam Protokol Palermo yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai panduan global dalam menangani kejahatan ini. Modus operandi TPPO bervariasi dan terus berubah. Beberapa modus yang umum termasuk penipuan melalui tawaran pekerjaan fiktif, penculikan, serta manipulasi emosional. Dalam beberapa kasus, pelaku mendekati korban melalui media sosial dengan berbagai janji palsu. Ada juga pelaku yang memalsukan dokumen untuk membawa korban ke luar negeri. Di tingkat global, perdagangan orang melibatkan jaringan rumit yang mencakup negara asal, transit, dan tujuan. Jaringan ini memanfaatkan celah hukum dan perbedaan kebijakan antarnegara. Korban sering kali dieksploitasi di negara tujuan, terutama dalam sektor-sektor seperti hiburan, perkebunan, konstruksi, dan pekerjaan rumah tangga. Organisasi kriminal internasional sering berada di balik praktik ini, memanfaatkan kondisi kemiskinan, konflik sosial, dan kurangnya pendidikan sebagai faktor yang memudahkan perekrutan korban.Pemberantasan TPPO membutuhkan kerja sama internasional yang kuat, termasuk penguatan regulasi, peningkatan kesadaran publik, serta pemberdayaan korban agar mereka dapat terbebas dari siklus eksploitasi.
Edukasi Hukum Bahaya Narkotika pada Era Digitalisasi di SMA Negeri 12 Kota Palembang Ramadhan, Muhammad Syahri; M Zainul Arifin; Ricky Saputra; Muslim Nugraha; Isma Nurillah; Meria Utama; Irsan
Jurnal Atma Inovasia Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jai.v5i3.10433

Abstract

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023, Provinsi Sumatera Selatan memasuki kategori nomor dua terbanyak di Indonesia. Kota Palembang, seperti kota-kota besar lainnya, memiliki beberapa area yang rawan dan rentan terhadap peredaran narkoba. Adapun di Kota Palembang, pengguna narkoba tertinggi adalah kelompok umur 10 – 21 tahun atau remaja. Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, adalah lokasi paling rawan dan rentan terhadap narkoba. Namun, kawasan Gandus, 13-14 Ilir Kecamatan Ilir Timur II, dan Kemuning adalah tempat tertinggi dalam peredaran narkoba. Selain itu, ada beberapa lokasi yang rawan pengguna narkoba karena lokasi tersebut ramai dan padat penduduk. Pengedar narkoba dapat menggunakan institusi pendidikan dan tempat-tempat yang padat penduduk untuk memasarkan barang mereka. Mengingat di Kawasan Gandus merupakan salah satu kawasan yang paling banyak terpapar narkoba. Maka, sangat penting sekali melakukan penyuluhan hukum di daerah tersebut khususnya untuk kalangan remaja di daerah tersebut. Atas dasar keprihatinan dan tanggung jawab tri dharna Perguruan Tinggi, maka tim pengabdian FH-UNSRI yang diketuai oleh Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H. dan beranggotakan M Zainul Arifin, S.H.,M.H. Ricky Saputra, S.H.,M.H. melakukan Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di SMA Negeri 12 Palembang. Pemilihan khalayak sasaran yang menyasar siswa/siswi SMA dimaksudkan untuk menjadikan mereka sebagai kader penggerak yang akan membantu mensosialisasikan kepada teman sebaya yang ada di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal mereka. Siswa yang dipilih menjadi peserta adalah para siswa aktif dan berprestasi di lingkungan SMA Negeri 12 Palembang, harapannya mereka akan menjadi perpanjangan tangan dalam mensosialisasikan bahaya narkotika. Adapun luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah artikel jurnal pengabdian dan artikel opini di media massa.
THE ROLE OF THE NOTARY IN SETTLEMENT OF CRIMINAL CASES BASED ON RESTORATIVE JUSTICE Adisti, Neisa Angrum; Mardiansyah, Alfiyan; Nurillah, Isma; Banjarani, Desia Rakhma; Dedeng
Awang Long Law Review Vol. 6 No. 2 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v6i2.1216

Abstract

Restorative Justice is an effort to find a peaceful process for resolving cases outside of court. This research uses normative legal research methods. The urgency of resolving criminal cases based on restorative justice is essentially the resolution of criminal cases by involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim, and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing restoration to the original condition, and not retaliation. The main point of resolving criminal cases based on restorative justice is the existence of a peace agreement between the victim and the perpetrator of the crime. Peace agreement and fulfillment of the rights of victims of criminal acts. To prepare a peace agreement signed by the parties, of course it must be formulated in writing and can be drafted and signed in the presence of an authorized official. If necessary, this is where the role of a Notary can be used in drafting a peace agreement through a peace deed made and signed before a Notary. To strengthen the validity of the peace agreement letter and the need for legal protection, guarantees in fulfilling the rights of the victim, to avoid acts of default on the peace agreement between the criminal perpetrator and the victim, it can be formulated through an authentic deed, namely a peace deed made and signed before a Notary.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Nurillah, Isma; Arista, Windi; Indriani, Santi; Vitriana, Novita
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v10i1.822

Abstract

Abstract Children who are in conflict with the law in the process often get pressure so that it affects their physical and psychological conditions. Whereas the child has the right to receive social rehabilitation and social reintegration and has also been regulated in the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia No. 26 of 2018 concerning Social Rehabilitation and Social Reintegration for Children in Conflict with the Law. In addition, in the juvenile criminal justice process, children's rights must be protected at every stage, as a form of respect for children's human rights. The formulation of the problem in this study is how the form of legal protection for children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system and how the application of diversion to children in conflict with the law in the criminal justice system. This study uses a normative juridical method that focuses on literature studies. The results of the study state that in the criminal justice process, children must prioritize children's rights, and must get protection from every stage as a form of respect for children's human rights which are applied in the Juvenile Justice System Act with the concept of diversion. Keywords: children in conflict with the law; juvenile criminal justice process; diversion; children's rights
Effectiveness and Challenges of the Regulatory Framework for Eliminating Gender Based Violence in Indonesia: Efektivitas dan Tantangan Kerangka Regulasi Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia Moh. Riziq; Thobary, Amim; Nurillah, Isma; Manaqib, Ulil
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 11 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2025.11.2.231-247

Abstract

Gender-based violence remains a serious issue despite the enactment of various legal instruments and policies. This article aims to comprehensively evaluate the effectiveness of the regulatory framework for eliminating gender-based violence by examining the gap between legal norms and implementation practices. This study uses a qualitative approach, drawing on literature reviews and policy analyses of regulatory documents, news sources, and relevant academic publications. The analysis was conducted using a policy implementation and governance framework for gender-based violence. The results of the study indicate that Indonesia has a relatively progressive regulatory and institutional framework, but its implementation remains limited. The effectiveness of policies is not determined solely by the completeness of norms, but also by the integration of service systems, service standardization, and support for normative change. This article offers a comprehensive analytical framework for assessing the effectiveness of policies to eliminate gender-based violence in Indonesia.
Gatekeeper dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian Uang Isma Nurillah; Nashriana Nashriana
Simbur Cahaya VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v26i2.444

Abstract

Pola kejahatan terus mengalami pembaharuan guna menghindari terendusnya praktik kejahatan, pola ini tidak jarang melibatkan para aktor profesional hingga para praktisi tujuan utamanya untuk mengecoh penegak hukum agar skema ini sulit dilacak dan kejahatan menjadi kabur. Modusnya dengan melibatkan pelaku kejahatan pencucian uang yakni dengan menggunakan jasa para profesional hukum, perbankan dan ekonomi. Cara ini digunakan untuk memutus nexus agar skema tampak sempurna, semua aktor mengambil peran serta bekerja secara profesional guna menciptakan ilusi kejahatan agar tampak legal. Keterlibatan para aktor tersebut dikenal sebagai gatekeeper. Gatekeeper akan memanfaatkan semua kemampuan dan keahlian yang dimiliki guna menskenariokan pola kejahatan serta mengamankan hasil kejahatan untuk dapat dinikmati kemudian menjadi hasil yang bersih, kemampuan yang dimiliki tidak hanya mengenai pengetahuan normatif saja melainkan kemampuan praktik menjadi modal utama untuk membuat semua tampak sempurna. Meskipun demikian, pemerintah melalui regulasinya telah membuat aturan untuk mencegah para gatekeeper bertindak terlalu jauh, melalui regulasi di PPATK mengenai pihak pelapor dalam pencucian uang maka pemerintah berupaya menempatkan para profesi tersebut sebagai mitra guna memberantas praktik pencucian uang.Kata Kunci: Gatekeeper, Nexus, Pencucian Uang, Skema Kejahatan
Hak Konstitusional Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Dalam Non Convention Based Asset Forfeiture Selviria Selviria; Isma Nurillah
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v27i2.1037

Abstract

Peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi masih menyisahkan celah hukum bagi penjahat pengemplang uang dan kekayaan Negara. Meski saat ini lembaga Pemberatasan Korupsi seperti KPK telah melakukan tindakan pencegahan (preventif) dan penindakan (Represif), para pelaku masih dapat mengakali peraturan perundang-undangan dan mengerus keuangan Negara untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Sebagai satu diantara tindakan dalam pemberantasan korupsi ialah Non Convention Based Asset Forfeiture. Oleh karena itu diperlukan pemahaman mengenai hak konstitusional serta hak asasi manusia dalam penerapan Non Convention Based Asset Forfeiture. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan pendapat komisi HAM Eropa, dengan tetap terpenuhinya asas due process of rights berupa kesempatan untuk melakukan banding dan melakukan upaya hukum lainnya maka non convention based asset forfeiture tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan constitusional rights. Selain itu, hak atas harta yang terdapat dalam konstitusi masih relevan dengan penerapan NCB karena terdapat pembatasan yang terdapat dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang memberikan pembatasan hak berupa kepentingan bangsa.
Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Asas Peradilan Pidana Neisa Angrum Adisti; Nashriana Nashriana; Isma Nurillah; Alfian Mardiansyah
Simbur Cahaya VOLUME 28 NOMOR 1, JUNI 2021
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v28i2.1167

Abstract

Abstrak: Pada Tahun 2020, dunia dilanda bencana Pandemi Covid 19, tidak terkecuali Negara Indonesia. Dari segala sektor kehidupan mendapatkan efek negatif yang luar biasa akibat serangan virus Covid 19. Termasuk dalam persidangan perkara Pidana di Pengadilan, pada masa pandemi Covid 19 dilaksanakan secara daring, yang didatur melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020. Pelaksanaan Perkara Pidana secara elektronik adalah pada dasarnya majelis hakim, panitera pengganti, penuntut umum  melaksanakan persidangan pada  ruang sidang pengadilan. Sementara terdakwa mengikuti sidang dari Rutan (Rumah Tahanan) tempat terdakwa ditahan dengan didampingi maupun tanpa didampingi penasihat hukum. hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari Kantor penuntut umum, terdakwa dengan didampingi ataupun tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan. Apabila dihubungkan dengan asas Hukum Acara Pidana, ada beberapa asas yang tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam persidangan perkara pidana secara elektronik. Namun menurut Prof .Dr. Edward Oemar Hieriej, keadaan yang sedang terjadi dalam hal ini pandemi covid 19 merupakan keadaan luar biasa yang bisa dikategorikan sebagai force mejeur, overmach ataupun Noetostand sehingga tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa persidangan daring sah berdasarkan asas hukum pidana yang ada. Saran atas persidangan perkara pidana secara elektronik adalah diharapkan dapat disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata beracara persidangan secara elektronik dalam keadaan tertentu, sehingga apabila terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan tata beracara dalam persidangan di pengadilan dilakukan secara elektronik atau daring, para aparat penegak hukum sudah siap dalam pelaksanaanya, dan diharapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan secara elektronik pada masa pandemi Covid 19 agar lebih ditingkatkan, untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan dan juga melindungi semua pihak dari bahaya pandemi virus Covid 19 ini. 
Co-Authors Albariansyah, Hamonangan Alfian Mardiansyah Alfiyan Mardiansyah Alfiyan Mardiansyah, Alfiyan Arista, Windi Dedeng Desia Rakhma Banjarani Ervita, Mona Gita Isyanawulan Hamonangan Albariansyah Indriani, Santi Irsan M Zainul Arifin Mardiyansah, Alfiyan Meria Utama Moh. Riziq Muslim Nugraha Nashriana Nashriana Nashriana, Nashriana Neisa Angrum Adisti Nurliyantika, Rizka Ponita, Ponita Putri Anissa Salsabilah Ramadhan, Muhammad Syahri Ricky Saputra Rini Purnamawati Salsabilah, Putri Anissa Selviria Selviria Siagian, Putri Rumondang Thobary, Amim Ulil Manaqib Vitriana, Novita Wijaya, Melani Tania Windi Arista Yulasteriyani Yulasteriyani