Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Muslim Heritage Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan
Nasri Nasri
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
The Institutionalization of Community Mediation for Resolving Merarik Marriage Disputes in Sasak Community Syahrial Haq, Hilman; Nasri, Nasri; Dimyati, Khudzaifah; Absori, Absori
Jurnal Media Hukum Vol 26, No 1, June 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.20190118

Abstract

Mediation is applicable for various disputes within the society, including family dispute. Such a method is commonly referred to as community mediation. This paper discusses the application of community mediation for resolving merarik marriage dispute in Sasak Community, Lombok. This socio-legal research conducted through both library-based study and field work. Interview and non-participatory observation have been conducted in several locations including Sesait Village, Mambalan Village and Rambitan Village. It is found that community mediation should be institutionalized in order to improve its effectiveness. The institutionalization of community mediation can be made by integrating it into the national justice system. It is expected that community mediation can be an alternative mechanism to the court system especially in handling merarik marriage disputes.
KONSTRUKSI HUKUM ADAT DALAM MENENTUKAN KECAKAPAN HUKUM (STUDI DI MASYARAKAT ADAT DUSUN SADE LOMBOK TENGAH) Rena Aminwara; Nasri Nasri; Fitriani Amalia; Rina Rohayu Harun; Sahrul Sahrul; Anies Prima Dewi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.6207

Abstract

This study intends to describe legal skills in the prespective of indigenous people by photographing the implementation of merari’in sade community. This research is a normative legal by not putting aside empirical research conducted through library research and interviews, to be analyzed qualitatively based on legal, conceptual and socio legal aprroach. The result show that sade community tends to interpret a person’s legal maturity from the real aspect, namely the fullfilment of “aqil balig” indicator, which sade women are also skilled in weaving to strengthen the definiton of legal skills based on national laws such as marriage law. in addition, it is necessary to make legislative efforts to review the marriage law by making the values of local wisdom as a source of ideas so that national law does not exists in a vacuum due to its inability to respond to the values of life and apply around it.keyword : legal skill;, sade community; merari’ ABSTRAKPenelitian ini bermaksud mendeskripsikan kecakapan hukum dalam perspektif masyarakat adat dengan memotret penyelenggaraan merari’ di masyarakat Sade. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tidak mengenyampingkan penelitian empiris yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan pendekatan undang-undang, konsep dan sosio-legal. Diperoleh hasil bahwa masyarakat Sade cenderung memaknai kedewasaan hukum seseorang dari aspek sesungguhnya yaitu terpenuhinya indikator aqil-baliq, yang perempuan Sade juga telah terampil dalam hal menenun untuk memperkuat definisi kecakapan hukum berdasarkan hukum nasional seperti Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, perlu kiranya dilakukan upaya legislative review terhadap Undang-Undang Perkawinan dengan menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai sumber ide agar hukum nasional tidak berada di ruang hampa akibat ketidakmampuannya dalam merespon nilai-nilai yang hidup dan berlaku di sekelilingnya.
Community Mediation in Islamic Inheritance Disputes: Integrating Sulh and Syahrur's Theory of Limits in The Suralaga Community Asmuni Asmuni; Nasri Nasri
MUSLIM HERITAGE Vol 11 No 1 (2026): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v11i1.12364

Abstract

The distribution of inheritance is one of the key aspects of Islamic family law that frequently gives rise to disputes. Consequently, this study aims to identify an integrative model for dispute resolution through community mediation, drawing on Muhammad Syahrur’s theory of limits. The study employs a normative empirical method with a socio legal approach that combines the study of Islamic law, customary law, and empirical data. Data was obtained through interviews with customary leaders, religious leaders, and mediators. The results of the study indicate that community mediation through the sulh mechanism integrates Islamic values, customary law, and state law. In this process, religious and customary leaders act as mediators who promote peace, justice, and agreement among the parties. Based on Muhammad Syahrur’s theory of limits, this allows for flexibility in determining inheritance shares, taking into account minimum and maximum limits in accordance with the socio-cultural context of the community without contravening the principles of Sharia. The integration of Islamic norms, the theory of limits, and the practice of sulh produces a restorative, participatory, and contextual model of dispute resolution, gaining both socio cultural legitimacy and legal legitimacy through formal legal recognition. Thus, this integrative model is not only an effective alternative for dispute resolution but also a new paradigm for achieving fair inheritance dispute resolution through the synergy between religion, custom, and state law.   Abstrak Pembagian harta waris merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang kerap menimbulkan sengketa. Untuk itu penelitian ini bertujuan menemukan model integratif penyelesaian sengketa melalui mediasi komunitas perspektif teori limit Muhammad Syahrur. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan sosio legal yang menggabungkan kajian hukum Islam, hukum adat, dan data empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan mediator. Hasil penelitian menunjukkan mediasi komunitas melalui mekanisme suluh mengintegrasikan nilai Islam, adat, dan hukum negara. Dalam proses ini, tokoh agama dan tokoh adat berperan sebagai mediator yang mendorong perdamaian, keadilan, dan kesepakatan para pihak. Berdasarkan teori limit Muhammad Syahrur memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan bagian waris, dengan mempertimbangkan batas minimal dan maksimal sesuai konteks sosio kultural masyarakat tanpa menyalahi prinsip syariat. Integrasi antara norma Islam, teori limit, dan praktik suluh menghasilkan model penyelesaian sengketa yang restoratif, partisipatif, dan kontekstual serta memperoleh legitimasi secara sosio kultural dan legitimasi yuridis melalui pengakuan hukum formal. Dengan demikian model integratif ini tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, tetapi juga menjadi paradigma baru untuk mewujudkan penyelesaian sengketa waris yang berkeadilan melalui sinergi antara agama, adat, dan hukum negara
EMPOWERING WOMEN IN SEMBALUN LAWANG VILLAGE SEMBALUN, EAST LOMBOK TOWARDS ENVIRONMENT, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG), CLIMATE CHANGE AND SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOALS (SDGS) Syaryanti Hussin; Maemunah Maemunah; Hilman Syahrial Haq; Anies Prima Dewi; Edi Yanto; M. Taufik Rachman; Nasri Nasri; Imawanto Imawanto; Ramayanto Ramayanto; Didig Pramana; Khusnul Khatimah
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 2 (2024): JULI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Sembalun Lawang di Sembalun, Lombok Timur, merupakan daerah yang kaya akan warisan budaya dan keindahan alam. Terletak di lereng Gunung Rinjani, desa ini menghadapi berbagai tantangan terkait keberlanjutan lingkungan, perkembangan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Pengabdian untuk memberdayakan perempuan di desa ini bertujuan untuk mencapai prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG), mitigasi perubahan iklim, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Program ini dirancang untuk memberikan pelatihan, mendukung kolaborasi, dan melakukan pemantauan untuk memastikan dampak yang berkelanjutan dan positif.Masyarakat desa menghadapi berbagai tantangan, termasuk peningkatan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta risiko lingkungan seperti deforestasi dan perubahan iklim. Perempuan, sebagai bagian integral dari komunitas, memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan ini. Oleh karena itu, memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
MERAJUT UKHUWAH MEMBAGUN KEMANDIRIAN SINERGI WALI SANTRI UNTUK PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH YANG BERKEMAJUAN Imawanto Imawanto; Fahrurrozi Fahrurrozi; Edi Yanto; Hilman Syahrial Haq; Sahrul Sahrul; M. Taufik Rachman; Bahri Yamin; Sarudi Sarudi; Nasri Nasri; Hamdi Hamdi; Ady Supryadi; Aesthetica Fiorini Mantika; Anies Prima Dewi; Tin Yuliani; Fitriani Amalia; Rena Aminwara; Asri Asri
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 5, No 2 (2026): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat ukhuwah serta membangun kemandirian santri melalui sinergi wali santri di Panti Asuhan Muhammadiyah di Mataram yang berada dalam naungan Muhammadiyah. Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya keterlibatan wali santri dalam mendukung program panti serta terbatasnya upaya pengembangan kemandirian santri. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif kolaboratif melalui tahapan identifikasi kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan tindak lanjut.Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan ukhuwah melalui forum komunikasi dan kegiatan bersama mampu meningkatkan keterlibatan wali santri secara signifikan. Program pelatihan keterampilan hidup (life skills) dan kewirausahaan sederhana yang diberikan kepada santri juga berdampak positif terhadap peningkatan kemandirian, baik dari aspek personal maupun sosial. Selain itu, terbentuknya sinergi antara pengelola panti dan wali santri menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program, yang tercermin dari meningkatnya partisipasi, dukungan, dan keberlanjutan kegiatan.Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi dalam menciptakan model pemberdayaan berbasis ukhuwah dan kolaborasi yang dapat mendukung terwujudnya panti asuhan Muhammadiyah yang berkemajuan. Model ini diharapkan dapat direplikasi pada lembaga serupa sebagai upaya meningkatkan kualitas pembinaan dan kemandirian santri.
Hukum Profetik dalam Praktik Ketatanegaraan dan Penegakan Hukum Ady Supryadi; Tin Yuliani; Anies Prima Dewi; Nasri Nasri; Sarudi Sarudi; Titin Titawati
Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan Vol. 1 No. 02 (2025): Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan
Publisher : Yayasan Pendidikan Kardin Assidiq

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63868/jihk.v1i02.47

Abstract

Introduction: Prophetic law is a legal framework grounded in prophetic values, specifically humanisation (amar ma'ruf), liberation (nahi munkar), and transcendence (tu'minuna billah). Its main aim is to achieve substantive justice and enhance the welfare of the people. Objective: This article seeks to examine and analyse the implementation of prophetic law within state administration and law enforcement practices in Indonesia. Method: The research employs a normative legal research method, using philosophical, conceptual, and regulatory approaches. Results: The findings indicate that, normatively, the values of prophetic law are reflected in the constitutional principles outlined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. These principles particularly emphasise the guarantee of human rights, the pursuit of social justice, and the protection of the populace. However, in practice, implementing these values faces several challenges. These include the predominance of a legal positivist approach, the weak moral compass of law enforcement officials, and the insufficient integration of transcendental values in the formulation and implementation of laws. Conclusions and Recommendations: The conclusions emphasise the necessity of enhancing the practice of law by reformulating national legal policies to better align with prophetic values.
Co-Authors Absori Ady Supryadi Ady Supryadi Aesthetica Fiorini Mantika Asmuni Asmuni Asri Asri Bahri Yamin Dewi, Anies Prima Didig Pramana Edi Yanto Edi Yanto Fahrurrozi Fahrurrozi Fitriani Amalia Fitriani Amalia Hamdi Hamdi Haq, Hilman Syahrial Hilman Syahrial Haq Hilman Syahrial Haq Imawanto Imawanto Khudzaifah Dimyati Khusnul Khatimah M. Taufik Rachman M. Taufik Rachman Maemunah Maemunah Ramayanto Ramayanto Rena Aminwara Rena Aminwara Rohayu H, Rina Sahrul Sahrul SAHRUL SAHRUL Sarudi Sarudi Sarudi Sarudi Syaryanti Hussin Tin Yuliani Tin Yuliani Titin Titawati