Sahrul Sahrul
Universitas Muhammadiyah Mataram

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

KONSTRUKSI HUKUM ADAT DALAM MENENTUKAN KECAKAPAN HUKUM (STUDI DI MASYARAKAT ADAT DUSUN SADE LOMBOK TENGAH) Rena Aminwara; Nasri Nasri; Fitriani Amalia; Rina Rohayu Harun; Sahrul Sahrul; Anies Prima Dewi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.6207

Abstract

This study intends to describe legal skills in the prespective of indigenous people by photographing the implementation of merari’in sade community. This research is a normative legal by not putting aside empirical research conducted through library research and interviews, to be analyzed qualitatively based on legal, conceptual and socio legal aprroach. The result show that sade community tends to interpret a person’s legal maturity from the real aspect, namely the fullfilment of “aqil balig” indicator, which sade women are also skilled in weaving to strengthen the definiton of legal skills based on national laws such as marriage law. in addition, it is necessary to make legislative efforts to review the marriage law by making the values of local wisdom as a source of ideas so that national law does not exists in a vacuum due to its inability to respond to the values of life and apply around it.keyword : legal skill;, sade community; merari’ ABSTRAKPenelitian ini bermaksud mendeskripsikan kecakapan hukum dalam perspektif masyarakat adat dengan memotret penyelenggaraan merari’ di masyarakat Sade. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tidak mengenyampingkan penelitian empiris yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan pendekatan undang-undang, konsep dan sosio-legal. Diperoleh hasil bahwa masyarakat Sade cenderung memaknai kedewasaan hukum seseorang dari aspek sesungguhnya yaitu terpenuhinya indikator aqil-baliq, yang perempuan Sade juga telah terampil dalam hal menenun untuk memperkuat definisi kecakapan hukum berdasarkan hukum nasional seperti Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, perlu kiranya dilakukan upaya legislative review terhadap Undang-Undang Perkawinan dengan menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai sumber ide agar hukum nasional tidak berada di ruang hampa akibat ketidakmampuannya dalam merespon nilai-nilai yang hidup dan berlaku di sekelilingnya.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berbadan Hukum Atas Kerugian Konsumen yang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Sahrul Sahrul; Siti Hasanah; Firzhal Arzhi Jiwantara
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. Permasalahan mengenai perlindungan konsumen pada perkembangannya belum dapat teratasi namun justru permasalahan tersebut semakin meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian Pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak berbadan hukum terkait kerugian konsumen yang ditimbulkan adalah pelaku usaha yang tidak berbadan hukum harus bertanggung jawab sesuai dengan UUPK Pasal 19 ayat (1) dan Penyelesaian masalah pertanggungjawaban antara pelaku usaha yang tidak berbadan hukum dengan cara musyawarah agar mencapai suatu mufakat yang disepakati oleh pelaku usaha yang tidak berbadan hukum dan juga konsumen dan dapat juga dibantu oleh pihak ketiga.
PENANAMAN POHON DAN PENGHIJAUAN DAERAH PESISIR PANTAI DI DESA BATU PUTIH KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT Nik Salida Suhaila Nik Saleh; Ahmad Zaki Salleh; Izawati Wook; Norfadhilah Mohamad Ali; Setiyawan Gunardi; Nisar Mohammad Ahmad; Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh; Baidar Mohammed Mohammed Hasan; Siti Syahirah Saffinee; Mariam Saidona Tagoranao; Hussein 'Azeemi Abdullah Thaidi; Mohd Mahyeddin Mohd Salleh; Mualimin Mochammad Sahid; Hilman Syahrial Haq; Usman Munir; Anies Prima Dewi; Edi Yanto; M. Taufik Rachman; Rena Aminwara; Sahrul Sahrul; Imawanto Imawanto; Ady Supryadi; Fahrurrozi Fahrurrozi; Fitriani Amalia; Tin Yuliani; Aesthetica Fiorini Mantika; Bahri Yamin; Hamdi Hamdi; Sarudi Sarudi
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Potensi pariwisata yang berlimpah menjadikan Nusa Tenggara Barat menjadi daerah tujuan wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Potensi daerah Lombok yang berlimpah dengan objek wisata alam, maupun laut. Untuk mendukung perkembangan wisata yang ada di Lombok perlu dilakukan pembenahan lingkungan sekitar daerah pariwisata sehingga menciptakan daerah pariwisata yang nyaman bagi wisatawan. FH UMMat bersama FSU USIM melakukan pengabdian kolaborasi Internasional dengan melakukan aksi penanaman bibit pohon di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong. Pengabdian ini dilaksanakan disekitar objek wisata di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong dengan melibatkan dosen-dosen FH UMMat dan FSU USIM. Hasil dari kegiatan pengabdian ini, masyarakat diharapkan lahirnya kesadarannya akan pentingnya memelihara dan menjaga lingkungan serta melestarikan lingkungan dengan menjaga dan melindungi  kelestarian lingkungan agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan menghasilkan lingkungan yang asri di daerah pariwisata. Dengan demikian akan melahirkan lingkungan yang terjaga dengan oksigen yang baik serta ikut serta dalam menjaga dan melestarikan hutan yang ada.
SOSIALISASI SATU DESA SATU SARJANA HUKUM DALAM MENINGKATKAN MASYARAKAT SADAR HUKUM DI DESA GUNUNGSARI KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT Sahrul Sahrul; Hamdi Hamdi; Kabid Kastalani; Nurul Halimah; Kurniawati Kurniawati
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyak warga masyarakat yang belum memiliki  kesadaran hukum sehingga tidak mengerti upaya hukum apa yang harus ditempuh serta dilakukan apabila mereka tersangkut permasalahan tentang hukum. Berdasarkan analisa situasi tersebut diatas, maka permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu pertama, belum menyadari dan mengetahui pentingnya kesadaran hukum, kedua belum mengetahui hak dan kewajibannya apabila dirugikan dalam suatu perbuatan dan peristiwa hukum serta  tidak mengerti langkah hukum apa yang harus diambil. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra yaitu dilakukan atau diadakan sosialisasi satu desa satu sarjana hukum secara efektif dan berkesinambungan untuk mengatasi kurangnya pemahaman tentang hukum dengan segala aspek hukumnya. Adapun metode kegiatan diawali dengan tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan dan terakhir tahap pelaporan yang direncanakan selesai dalam jangka waktu 1 bulan. Hasil dan luaran kegiatan setelah dilaksanakan program telah tercapai yaitu, masyarakat dalam hal ini mitra mengalami peningkatan pengetahuan dan memahami akan pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA PEMBAGIAN BUKU KEPADA ANAK - ANAK DI GILI ASAHAN MELALUI PROGRAM KIDS OF ASAHAN Nik Salida Suhaila Nik Saleh; Ahmad Zaki Salleh; Izawati Wook; Norfadhilah Mohamad Ali; Setiyawan Gunardi; Nisar Mohammad Ahmad; Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh; Baidar Mohammed Mohammed Hasan; Siti Syahirah Saffinee; Mariam Saidona Tagoranao; Hussein 'Azeemi Abdullah Thaidi; Mohd Mahyeddin Mohd Salleh; Hilman Syahrial Haq; Usman Munir; Anies Prima Dewi; Edi Yanto; M. Taufik Rachman; Rena Aminwara; Sahrul Sahrul; Imawanto Imawanto; Ady Supryadi; Fahrurrozi Fahrurrozi; Fitriani Amalia; Tin Yuliani; Aesthetica Fiorini Mantika; Bahri Yamin; Hamdi Hamdi; Mualimin Mochammad Sahid
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa dan negara yang berkualitas dan mampu membentuk dan mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi intinya, pendidikan dapat merubah manusia ke arah yang lebih baik. Kids Of Asahan, merupakan program sosial yang berada di pulau Gili Asahan Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong. Kids Of Asahan memiliki aktivitas sosial berupa memberikan bimbingan belajar gratis kepada anak – anak di Gili Asahan. Kids Of Asahan juga memiliki perpustakaan (TBM) yang dapat dinikmati oleh setiap warga di Gili Asahan tersebut. Melihat kondisi tersebut, FH UMMat melakukan kolaborasi PKM internasional bersama FSU USIM mendonasikan buku dan sosialisasi Gerakan Gemar Membaca. Kegiatan ini juga mendapat bantuan donasi buku dari Mitra FH UMMat antara lain LBH Apik NTB dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA BERINDING KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH Sahrul Sahrul; Imawanto Imawanto; Fahrurrozi Fahrurrozi; Edi Yanto; Hilman Syahrial Haq; M. Tauffik Rachman; Bahri Yamin; Sarudi Sarudi; Aesthetica Fiorini Mantika; Anies Prima Dewi
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 5, No 1 (2026): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyuluhan hukum mengenai penyelesaian sengketa tanah di Desa Berinding, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan ini memberikan pemaparan mengenai jenis-jenis sengketa tanah, dasar hukum pertanahan, serta langkah-langkah penyelesaian melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Melalui penyuluhan ini, masyarakat diperkenalkan pada pentingnya penyelesaian awal melalui musyawarah desa dan mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa, sebelum melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau lembaga peradilan. Selain itu, warga diberikan pemahaman tentang pentingnya dokumen kepemilikan tanah yang sah sebagai alat bukti utama dalam mencegah munculnya konflik pertanahan. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum warga serta pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur penyelesaian sengketa tanah, sehingga diharapkan dapat meminimalkan terjadinya perselisihan pertanahan di kemudian hari.
THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM'S RESPONSE TO GAMBLING CRIME Sahrul Sahrul; Fahrurrozi Fahrurrozi; Sarudi Sarudi; Giandika Brilian
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v15i1.24917

Abstract

Gambling in all its forms is contrary to religious, moral, and societal values, thus posing a threat to the nation and its interests. Gambling is defined as the act of placing a wager on the outcome of a game or event, with the expectation of improving the probability of a favorable result. This outcome is dependent on a number of factors, including chance, which distinguishes it from other forms of betting. Gambling is considered a deliberate criminal activity because those who engage in it are fully aware of the nature of their actions and the consequences they cause. The formulation of the problem is to identify the elements of the crime of gambling. This research is of the normative variety. The results of this study indicate that the elements of the crime of gambling are as follows: a) Game/race. The actions taken are usually in the form of a game or race. Therefore, it is conducted for the sake of leisure or to fill idle time, with the intention of providing entertainment for the mind. This is a reactive act. However, it is not necessary for the perpetrators to be directly involved in the game. They may simply be spectators or individuals who engage in betting on the course of a game or race.b) Fortune: The outcome of the game or race is more dependent on speculative elements, such as chance or luck, than on the skill or strategy of the players.c) In this game or competition, bets are placed by players or bookmakers. These can be in the form of money or other property, including wives. Due to the existence of bets, there are parties who benefit and are disadvantaged. This element is the most important in determining whether an action can be called gambling.