Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAHAN DESA DALAM GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP DI DESA CIKERUH Kasman, Andi; Destrian, Ope; Herdiansah, Ari Ganjar; Sudarma, Sudarma; Rayhani, Fahira Salima
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 4 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i4.67048

Abstract

The implementation of village government archive management policies is the backbone of good governance at the local level. This article aims to analyze the implementation of archive management policies in the Cikeruh Village Government in support of the National Movement for Awareness of Archive Order (GNSTA). GNSTA encourages institutional awareness, including village governments, to create orderly policies, organizational order, human resource (HR) order, infrastructure order, and archive management order. A descriptive qualitative approach is used to review village archive policies, particularly in terms of the implementation of Official Document Arrangements (TND), Archive Classification (KA), Dynamic Archive Security and Access Classification System (SKKAD), and Archive Retention Schedule (JRA). The results of the study indicate that Cikeruh Village needs to strengthen the legitimacy of internal policies through Village Head Regulations (Perkades) and increase human resource capacity so that archive management can function as an accountability tool and facilitate public services. The implementation of the state archives management policy at the Cikeruh Village government level, Sumedang Regency, demonstrates important points that can increase village officials' awareness of state archives' continuing secondary value as a collective memory of the nation that is worthy of being preserved. This is supported by aspects of increasing the capacity of Archival Human Resources with the importance of collaboration for the sustainability of village administration and by aspects of the implementation of the Village Government Archives Management Application to accelerate excellent public services, as the 18th Village SDGs activity. Implementasi kebijakan pengelolaan arsip pemerintahan desa merupakan tulang punggung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat lokal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan arsip di Desa Cikeruh dalam mendukung Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA). Mendorong kesadaran institusi pemerintah desa Cikeruh, untuk menciptakan tertib pengelolaan arsip sebagai batasan kajian penelitian. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan kearsipan desa, khususnya penerapan Tata Naskah Dinas (TND), Klasifikasi Arsip (KA), Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD), dan Jadwal Retensi Arsip (JRA). Hasil kajian menunjukkan Desa Cikeruh perlu memperkuat legitimasi kebijakan internal melalui Peraturan Kepala Desa (PERKADES), meningkatkan kompetensi kapasitas SDM, dan implementasi aplikasi kearsipan pemerintahan desa, agar pengelolaan arsip dapat berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan mempermudah pelayanan publik. Implementasi kebijakan pengelolaan arsip negara di tingkat pemerintah Desa Cikeruh, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat menunjukkan poin penting yang dapat meningkatkan kesadaran perangkat desa terhadap arsip negara yang memiliki nilai sekunder berkelanjutan (continiung value) sebagai memori kolektif bangsa untuk tetap layak dilanjutkan. Didukung pada aspek peningkatan kapasitas SDM Kearsipan dengan pentingnya kolaboratif untuk keberlangsungan administrasi desa dan pada aspek penerapan Aplikasi Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa untuk percepatan layanan publik yang prima sebagai kegiatan SDGs Desa ke-18.  The implementation of village government archive management policies is the backbone of good governance at the local level. This article aims to analyze the implementation of archive management policies in the Cikeruh Village Government in support of the National Movement for Awareness of Archive Order (GNSTA). GNSTA encourages institutional awareness, including village governments, to create orderly policies, organizational order, human resource (HR) order, infrastructure order, and archive management order. A descriptive qualitative approach is used to review village archive policies, particularly in terms of the implementation of Official Document Arrangements (TND), Archive Classification (KA), Dynamic Archive Security and Access Classification System (SKKAD), and Archive Retention Schedule (JRA). The results of the study indicate that Cikeruh Village needs to strengthen the legitimacy of internal policies through Village Head Regulations (Perkades) and increase human resource capacity so that archive management can function as an accountability tool and facilitate public services. The implementation of the state archives management policy at the Cikeruh Village government level, Sumedang Regency, demonstrates important points that can increase village officials' awareness of state archives' continuing secondary value as a collective memory of the nation that is worthy of being preserved. This is supported by aspects of increasing the capacity of Archival Human Resources with the importance of collaboration for the sustainability of village administration and by aspects of the implementation of the Village Government Archives Management Application to accelerate excellent public services, as the 18th Village SDGs activity.
STRATEGI DESAIN TOURISM STORY MAPS SEBAGAI NARASI VISUAL DIGITAL BERBASIS WEB GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (WEB GIS) UNTUK PROMOSI DESTINASI WISATA Grahita, Banung; Agustiana, Agustiana; Qoriah, Qoriah; Kurniasih, Nia; Hidayat, Esa Fajar; Kasman, Andi
ANDHARUPA: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia Vol. 11 No. 02 (2025): Vol. 11 No. 2 (2025): Juni 2025
Publisher : Dian Nuswantoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33633/andharupa.v11i02.11598

Abstract

Story maps adalah narasi interaktif berbasis peta Web GIS yang dapat mengoptimalkan fungsi cerita dalam meningkatkan pemasaran wisata dan niat berkunjung. Meski telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti komunikasi hasil riset dan pengajaran, story maps belum banyak digunakan dalam konteks promosi wisata. Diperlukan kajian yang secara sistematis mengidentifikasi potensi dan merumuskan strategi desain story maps dalam mendukung promosi destinasi wisata. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini menganalisis enam situs story maps yang diambil dari kompetisi ArcGIS Story Maps Competition 2022 dan 2023. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini menganalisis elemen desain yang membentuk struktur naratif story maps. Penelitian ini merekomendasikan strategi desain untuk menggunakan story maps dalam mempromosikan destinasi wisata, dengan fokus pada lima elemen naratif: splash screen dengan visual yang mencolok, stage setting dengan pengantar yang menggugah, plot progression menggunakan navigasi linear, cognitive tension untuk mempertahankan minat, dan call to action dengan teks dan visual yang persuasif. Setiap elemen harus menampilkan authentic cues dan membangkitkan emosi positif dengan merepresentasikan keunikan destinasi, termasuk aktivitas dan interaksi manusia di tempat tersebut.
Implementasi Layanan Digital dalam Kegiatan Konsultasi Kearsipan di PT Putraduta Buanasentosa Rahayu, Puspita Dwi; Kasman, Andi; Zainuddin, Zhahirah Indrawati
Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jiipk.v14i2.136875

Abstract

Penerapan layanan digital dalam kegiatan konsultasi kearsipan merupakan bagian dari upaya transformasi layanan arsip untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas interaksi antara penyedia jasa dan pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan layanan konsultasi kearsipan berbasis digital di PT Putraduta Buanasentosa serta mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi efektivitas penerapannya dalam konteks pengelolaan arsip modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara dengan informan kunci, serta studi pustaka sebagai sumber pendukung analisis. Kerangka analisis penelitian merujuk pada teori transaksi konsultasi arsip Stewart (1985) yang meliputi tahapan evaluasi, perencanaan, pengembangan, dan penyelamatan proyek sebagai dasar pemetaan proses layanan konsultasi kearsipan berbasis digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan konsultasi kearsipan digital telah diterapkan melalui pemanfaatan surat elektronik dan formulir daring sebagai media utama komunikasi antara pengguna dan penyedia layanan. Namun, implementasinya belum didukung oleh sistem digital yang terintegrasi dan otomatis, sehingga proses konsultasi masih bergantung pada peran account officer sebagai perantara utama. Kondisi ini berdampak pada rendahnya interaktivitas layanan, keterlambatan respons, serta belum optimalnya pendokumentasian dan penelusuran hasil konsultasi. Selain itu, ketiadaan standar operasional prosedur khusus layanan digital menjadi faktor penghambat dalam menjamin konsistensi dan kualitas layanan. Penelitian ini berkontribusi dalam mengungkap kesenjangan antara konsep layanan konsultasi kearsipan berbasis digital dan praktik implementasinya, serta merekomendasikan pengembangan sistem layanan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.
Keamanan Informasi pada Penyimpanan Arsip Digital di PT Putraduta Buanasentosa (Indoarsip) Laily, Syalwa Nur; Kasman, Andi; Zainuddin, Zhahirah Indrawati
Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jiipk.v14i2.136561

Abstract

Information security is a highly important aspect of digital records management because electronic data carries risks of misuse, damage, and operational disruption. These conditions require organizations that provide digital records storage services, including PT Putraduta Buanasentosa, to ensure that every operational process is protected with adequate security mechanisms. This study aims to examine how the company implements information security based on the NIST Cybersecurity Framework (CSF). The research employs a descriptive qualitative method through interviews with technical staff and a review of operational procedure documents related to data protection. The findings indicate that the company has implemented the core functions of the NIST Cybersecurity Framework (CSF) through access control, system monitoring, incident handling, and data recovery, all of which support service continuity. The study also highlights the need for improvements in structured risk assessment, regularly conducted security training, and more complete and consistent incident documentation. In addition, the research identifies that strengthened coordination between internal units and more refined incident response procedures can help the company better anticipate evolving digital threats. Overall, the study concludes that the implementation of information security within the company is moving in the right direction but still requires continuous enhancement to keep pace with the dynamics of digital threats and maintain the reliability of digital records storage services for all users in daily operations.
Perancangan Sistem Pengelolaan Arsip Inaktif Secara Elektronik di PT Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung Kusdinar, Kennira Aurel; Kasman, Andi; Trikusumawati, Anita
Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jiipk.v14i2.136382

Abstract

Pengelolaan arsip inaktif memiliki peran strategis dalam mendukung akuntabilitas, efisiensi administrasi, dan pelestarian informasi organisasi. Namun, pada PT Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung, pengelolaan arsip inaktif hingga saat ini masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti keterlambatan temu kembali arsip, penumpukan dokumen fisik, keterbatasan ruang penyimpanan, serta meningkatnya risiko kehilangan dan kerusakan arsip. Kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya tata kelola arsip inaktif dan perlunya transformasi menuju sistem pengelolaan berbasis elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem pengelolaan arsip inaktif secara elektronik yang selaras dengan prinsip-prinsip kearsipan nasional, dengan menekankan integrasi klasifikasi arsip, penerapan Jadwal Retensi Arsip (JRA), serta mekanisme penyusutan arsip yang terdokumentasi secara digital. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi pada Divisi Tata Kelola Administrasi PT Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama meliputi ketiadaan sistem elektronik khusus arsip inaktif, keterbatasan sumber daya manusia arsiparis, serta belum adanya standar klasifikasi dan metadata yang seragam antarunit kerja. Analisis alternatif solusi menunjukkan bahwa aplikasi Cirrust lebih sesuai dibandingkan platform umum seperti Google Workspace karena telah dirancang sesuai dengan regulasi dan standar kearsipan nasional. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyusunan model rancangan sistem pengelolaan arsip inaktif elektronik yang aplikatif dan kontekstual, sehingga dapat menjadi rujukan bagi organisasi sektor publik dalam mengimplementasikan digitalisasi arsip inaktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perancangan sistem pengelolaan arsip inaktif secara elektronik perlu segera direalisasikan sebagai bagian dari transformasi digital organisasi, dengan dukungan kebijakan internal yang kuat, peningkatan kompetensi arsiparis, dan alokasi anggaran yang memadai.
Ketimpangan Pelayanan Kesehatan Sebagai Faktor Determinan Stunting: Studi Perbandingan Antara NTT Dan DKI Jakarta Siti Sofiaturrohmah; Andi Kasman; Raga Andika Mahasin
Journal of Governance Innovation Vol. 7 No. 2 (2025): Volume 7 Nomor 2, September 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze healthcare service disparities as a determinant factor of stunting in Indonesia, focusing on comparisons between East Nusa Tenggara (NTT) and Jakarta. The research employs a comparative qualitative-quantitative approach, utilizing secondary data collected from official sources such as BPS, Riskesdas, government reports, and scholarly articles. The sample includes national and regional statistical data derived from health surveys and health facility reports. Data analysis involves triangulation and applies the interactive model developed by Miles and Huberman to explore relationships between access, quality, and health outcomes related to stunting prevalence. Key findings reveal that limited access and poor quality of health services in NTT contribute to a high prevalence of stunting, whereas Jakarta benefits from comprehensive facilities and adequate healthcare resources, resulting in lower stunting rates. The study concludes that improving health infrastructure, distributing healthcare personnel, and enhancing nutrition education in underserved areas are crucial measures. Recommendations include strengthening regulations, fostering cross-sector collaborations, and implementing minimum service standards to reduce disparities and significantly decrease stunting rates. The findings emphasize the importance of targeted interventions in remote regions to achieve equitable healthcare services across Indonesia.
Digital Governance Transformation and Agile Governance Outcomes in Public Services: A Case Study of Pakuan Prima in Bogor City Nugraha, Diva; Sri Kartini, Dede; Kasman, Andi
Jurnal Studi Pemerintahan Vol 16, No 3 (2025): November 2025
Publisher : Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jsp.v16i3.440

Abstract

The government holds the responsibility of delivering public services that are effective, efficient, and adaptive to contemporary developments. The utilization of information and communication technology (ICT) has given rise to the practice of digital government. Bogor City is among the regions that have implemented digital service transformation through the Pakuan Prima platform, managed by the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil). This study aims to analyze the implementation of digital governance transformation through Pakuan Prima services and to examine the extent to which the principles of agile governance are reflected in its practice. A quantitative approach was employed using a survey method, involving 100 respondents drawn from a total population of 9,670 users. Data were analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS). The findings reveal that digital governance transformation through Pakuan Prima achieved an average score of 4.09 (categorized as good), the e-services variable scored 4.22 (very good), while the agile governance variable recorded 4.04 (good). Statistically, digital governance transformation has a significant effect on e-services, e-services significantly influence agile governance, and digital governance transformation indirectly impacts agile governance through e-services. These results underscore that the implementation of digital transformation enhances the quality of public services and supports a form of governance that is more agile, responsive, and citizen-oriented.