Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.296
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Jurnal Nuansa Kenotariatan Jurnal Penelitian Hukum Legalitas JOURNAL of LEGAL RESEARCH International Journal of Social Service and Research Jurnal Komunikasi Islam Journal Evidence Of Law Jurnal Hukum Pelita SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Jurnal Review Politik Innovative: Journal Of Social Science Research National Journal of Law
Sinaulan, Ramlani Lina
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Eksaminasi Hak Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas dalam Berbagai Kondisi Menurut UUPT Pasal 72 Hardisurjo, Budihardjo; Sriwidodo, Joko; Sinaulan, Ramlani Lina
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5204

Abstract

Struktur kepemilikan saham dalam PT sering menimbulkan ketimpangan hak dan tanggung jawab, yang berpotensi mengakibatkan ketidakadilan bagi pemegang saham minoritas. Ketidakseimbangan ini dapat memicu konflik internal, terutama saat perusahaan mengalami kerugian atau saat tindakan pengurus merugikan kepentingan pemegang saham tertentu. Pasal 72 UUPT memberikan hak kepada pemegang saham untuk menuntut ganti rugi dalam situasi di mana keputusan pengurus merugikan perusahaan, namun pemegang saham minoritas sering mengalami kesulitan dalam memperjuangkan hak-hak ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana hak-hak pemegang saham diatur dalam Pasal 72 UUPT dan bagaimana perlindungan terhadap kepentingan mereka dapat diterapkan dalam berbagai kondisi. Selain itu, penelitian ini menganalisis dampak perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pengaturan PT, terutama bagi usaha mikro dan kecil yang kini dapat mendirikan PT sebagai badan hukum perorangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian hukum yuridis-normatif dengan analisis kualitatif terhadap data sekunder yang dikumpulkan dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan UUPT secara jelas mengatur hak dan tanggung jawab pemegang saham, termasuk hak suara dan hak untuk mendapatkan dividen. Ketimpangan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas memerlukan perlindungan hukum terhadap ketidakadilan. Undang-Undang Cipta Kerja memfasilitasi badan hukum perorangan untuk usaha mikro dan kecil, tetapi menyoroti perlunya perlindungan hak pemegang saham yang lebih baik, akuntabilitas, dan transparansi
Analisis Yuridis Hak Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas : Studi Pasal 72 UUPT dalam Situasi Restrukturisasi Perusahaan Prasetya, Ahmad Fanani Eko; Sriwidodo, Joko; Sinaulan, Ramlani Lina
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5205

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak pemegang saham minoritas dalam situasi restrukturisasi perusahaan, khususnya terkait pembagian dividen dan dampak terhadap kontrol serta kepemilikan saham. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 UU Perseroan Terbatas (UUPT), pembagian dividen interim dapat dilakukan dengan syarat tertentu, namun dalam praktik restrukturisasi, pemegang saham minoritas berisiko menghadapi kerugian berupa hilangnya hak dividen, dilusi saham, dan berkurangnya pengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan. Selain itu, kendala dominasi pemegang saham mayoritas seringkali mengurangi perlindungan bagi pemegang saham minoritas. Penelitian ini juga memberikan saran untuk meningkatkan transparansi dan mekanisme perlindungan hak minoritas melalui perubahan anggaran dasar atau perjanjian pemegang saham yang mengatur keputusan strategis dan restrukturisasi perusahaan
Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Wanprestasi Terkait Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dibawah Nilai Jual/Limit Terhadap Obyek Jaminan Nofiyanti, Dwi; Sinaulan, Ramlani Lina; Yuhelson, Yuhelson; Syarief, Vidi Galenso
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15135

Abstract

Dalam melakukan pelelangan untuk pemberlakuan hak tanggungan, bank menetapkan batasan harga lelang terhadap obyek hak tanggungan karena kreditur tidak memenuhi perjanjian pinjaman dengan bank, dalam hal permohonan Lelang Nasional yang di berikan Kewenangan dilelang oleh lembaga pelelangan negara yaitu KPKNL. Tesis ini membahas tentang pengaturan mengenai batas nilai jual/limit obyek jaminan dan melindungi debitur sesuai aturan yg berlaku. Pada penelitian ini Pengaturan mengenai batas nilai jual/limit obyek jaminan dalam eksekusi lelang hak tanggungan di laksanakan sesuai hukum yang berlaku . Namun kenyataanya, terjadi penetapkan batasan di bawah harga pasar yang merugikan debitur sehingga adanya fenomena hukum antara debitur dengan kreditur terhadap pelaksanan lelang tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum tersebut belum dapat tercapai terlihat dari adanya gugatan-gugatan kepada Kreditur (Bank). Debitur melakukan proses hukum Untuk melindungi harta debitur sebagai jaminan atas hipotek yang dilaksanakan sesuai dengan nilai batas yg di tentukan dapat di lakukan di pengadilan yg berwenang dalam melayangkan gugatan terhadap kreditur (bank) sesuai dengan Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) PMK 27/2016 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf k-l PMK 213/2020.
Tindak Pidana Perkawinan Semu (Marriage Of Inconvenience) dalam Perspektif Hukum Islam Sinaulan, Ramlani Lina
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 6 No. 2 (2016): Oktober 2016
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.811 KB) | DOI: 10.15642/ad.2016.6.2.477-503

Abstract

Abstract: Among the forms of quasi marriage is a temporary marriage between an Indonesian citizen or a foreigner holding stay permit with a foreigner who does not have a stay permit. This marriage is not a true marriage because it is meant to get stay permit in Indonesia. From legal perspective, this is a legal fraud. According article 135 Law 6/2011 on Immigration, those performing this marriage are punishable with imprisonment of maximum 5 (five) years or fined of maximum IDR 500.000.000,00 (five hundred million rupiahs). From Islamic perspective, a marriage is a fortified knot with the purpose of obeying God’s command and it is considered a devotion to God. A marriage is supposed to be forever, not temporary. Thus, this quasi marriage is forbidden and those to breach is punishable with ta’zir. Keywords: foreigner quasi marriage, Islamic law, crime Abstrak: Artikel ini membahas tentang tindak pidana perkawinan semu dalam perspektif hukum Islam. Perkawinan semu adalah perkawinan seorang warga negara Indonesia atau seorang asing pemegang izin tinggal dengan seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Dari sisi hukum, perkawinan itu merupakan bentuk penyelundupan hukum. Berdasarkan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pelaku perkawinan semu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Menurut Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mîtsâqan ghalîzhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, bahwa suatu perkawinan memiliki spektrum jangka panjang dan bukan sementara. Dengan demikian, perkawinan semu hukumnya haram dan pelakunya bisa dihukum ta’zîr. Kata Kunci: Hukum Islam, tindak pidana, perkawinan semu.
Paradigma Filsafat Positivisme Hukum Di Indonesia Sinaulan, Ramlani Lina
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.545 KB) | DOI: 10.15642/ad.2017.7.2.322-341

Abstract

Abstract: The science of law has a unique and distinctive character where every country has its own peculiarities. The development of legal science is influenced by the views of the jurists. In issuing legal opinions, the jurists are often influenced by their education and scholarship that will always be subjective depending on the paradigm used. Nevertheless, Indonesia, through the fourth paragraph of the Preamble of the 1945 Constitution of RI affirmed that Pancasila is as a paradigm in all life of state and society. Pancasila is the only paradigm (philosophy) of law that is recognized in some legislations. Pancasila is one of the elements that characterize the uniqueness of the Indonesian state. As a positive science, the science of law contains a normative nature in practice based on social science strategy. So that, the science of law aims to providing alternative solutions to solve concrete social problems. The use of social science strategy is not intended to change the normative nature of the science of law, but adopts Pancasila as the legal paradigm (philosophy).Abstrak: Ilmu hukum memiliki sifat yang unik dan khas dimana setiap negara memiliki kekhasan sendiri yang mempengaruhi perkembangan ilmu hukumnya. Perkembangan ilmu hukum dipengaruhi oleh pandangan para ahli hukum di dalamnya. Ilmuwan hukum dalam mengeluarkan pendapat dipengaruhi oleh pendidikan dan keilmuannya dan akan selalu bersifat subjektif bergantung pada paradigma yang digunakan. Namun demikian, Indonesia melalui Alinea IV Pembukaan UUD RI 1945 menegaskan bahwa Pancasila sebagai paradigma dalam seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pancasila merupakan satu-satunya paradigma (filsafat) hukum yang diakui dan dinormatifkan pengakuan tersebut dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pancasila adalah salah satu unsur yang mencirikan keunikan dan kekhasan dari negara Indonesia. Adapun ilmu hukum sebagai ilmu positif mengandung sifat normatif yang dalam pengembanan praktisnya bergerak berdasarkan strategi ilmu sosial, sehingga ilmu hukum memiliki tujuan memberikan solusi alternatif penyelesaian masalah konkret dalam masyarakat. Penggunaan strategi ilmu sosial tersebut bukan dimaksudkan untuk mengubah sifat normatif dari ilmu hukum, namun mengadopsi Pancasila sebagai paradigma (filsafat) hukum.
PENGESAHAN RUPS ATAS TINDAKAN DIREKSI YANG DILAKUKAN SETELAH MASA JABATANNYA BERAKHIR DALAM PEMBERIAN ACQUIT ET DE CHARGE Renita, Renita; Sinaulan, Ramlani Lina; Sudirman, M.
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 12 (2023): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Desember 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v1i12.1090

Abstract

Penelitian ini mengangkat masalah Bagaimana hukum mengatur tentang tindakan Direksi yang dilakukan setelah masa jabatannya berakhir dan Bagaimana hubungan hukum antara pengesahan dan penegasan RUPS dengan tanggung jawab Direksi atas tindakan perseroan yang dilakukan setelah masa jabatan mereka berakhir dalam konteks pengesahan dan penegasan tindakan Direksi untuk pemberian acquit de charge?. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis bahan hukum dilakukan melalui metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direksi perseroan terbatas terikat oleh aturan, termasuk masa jabatan. Tindakan pengurusan selama masa jabatan dianggap tindakan perseroan, sedangkan setelah masa jabatan dianggap ultra vires. Meskipun undang-undang tak melarang ultra vires, Direksi bisa membenarkannya dengan alasan kuat seperti itikad baik. Direksi bertanggung jawab penuh atas tindakan ultra vires, kecuali jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang. Pasal 97 mengatur bahwa tanggung jawab bisa beralih ke perseroan jika persyaratan tertentu dipenuhi, meratifikasi tindakan sebagai milik perseroan.
POLITIK HUKUM UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NAKOTIKA DALAM KAITANNYA DENGAN PERGESERAN PARADIGMA PEMIDANAAN BAGI PENGUNA/PECANDU DAN KORBAN NARKOTIKA Sinaulan, Ramlani Lina
Jurnal Review Politik Vol. 6 No. 1 (2016): June
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (601.941 KB) | DOI: 10.15642/jrp.2016.6.1.42-67

Abstract

Politics, Law is a study subject in shaping the legal system in the form of legislation. Determining the shape of the Political Law should be based on the outlook of the nation’s philosophy (philosophie grond- slag). Thus, the output of a legislative process in the form of legisla- tion, particularly in criminal law, into the direction of and in line with the social life in the community.The behavior of law enforcement institutions, often overlooked in the study of Politics of Criminal Law. Thus, often the implementation of a legislation disoriented, disharmony and synchronized in the level of practice of law in Indonesia.
Co-Authors Akkapin, Suphaporn Arizona, Renanda Basuki , Basuki Bintang, Tri Baskoro Ditisrama, Tinton Ditisrama Farhana, Farhana Fauzia, Khalida Galuh Hardisurjo, Budihardjo ismail, ismail ismail Ismed, Mohamad Joko Widodo Kencanawati, Erny Koto, Zulkarnain Nana Sudiana Nofiyanti, Dwi Poniyah, Sri Prasetya, Ahmad Fanani Eko Renita Renita Saputro, Julianto Dimas Suadi, Amran Sudirman, M. Suganda, Atma Syarief, Vidi Galenso Triatmoko, Ryo Guntur Triatmoko, Ryo Thunder Yuhelson Yuhelson