Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Keadilan Restorative Justice sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan yang Humanis Rizki Maulana Ahzar
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v4i2.2192

Abstract

Adanya rasa ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang kurang humanis dalam upaya penyelesaian perkara yang ada saat ini mendorong untuk dioptimalisasikan dan digencarkan lagi model pendekatan keadilan restorative justice. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana legal standing penerapan keadilan restorative justice pada setiap tahap baik proses penyidikan dan atau proses penuntutan dan melihat dari aspek hak asasi manusia sebagai sub pembahasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach menggunakan peraturan hukum berupa data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang disesuaikan dengan pokok pembahasan. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukan keseriusan bagi penegak hukum tersebut untuk mewujudkan peradilan yang humanis. Adanya payung hukum tersebut memungkinkan bagi penegak hukum untuk menghentikan proses penangan tindak pidana dan mendorong proses pemulihan korban serta mendorong para pelaku untuk mengambil tanggung jawab sehingga keadilan kembali seperti saat sebelum terjadinya tindak kejahatan, namun tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia agar tidak ada pihak yang merasa dilanggar hak-haknya terutama paska terjadinya suatu tindak pidana. Maka dengan adanya payung hukum tersebut sudah semestinya penegak hukum selalu mengedepankan dan menjadi solusi pertama kali yang ditawarkan kepada para pihak khususnya tindak pidana yang dimungkinkan untuk melalui restorative justice serta dibuatkan sebuah aturan yang lebih sustainable tentunya dengan tetap mempertahankan konsep keadilan restorative justice.
Kebijakan Persyarikatan Muhammadiyah dalam Pembentukan Hospital Bylaws Rumah Sakit (Studi pada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu) Ahzar, Rizki Maulana; SH, Harun; Yuspin, Wardah
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 9, No 2: Desember 2023, Terakreditasi Nasional Peringkat 3
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v9i2.10895

Abstract

Abstrak : Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit memiliki hospital bylaws untuk mengatur jalannya pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan penyusunan hospital bylaws di Muhammadiyah dan kesesuaian hospital bylaws RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu dengan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum Normatif. Hospital bylaws di bentuk sesuai dengan kebutuhan rumah sakit berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/ KEMPENKES/2002. Penyusunan hospital bylaws Rumah Sakit Muhammadiyah mempertimbangkan pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/I.0/B/2011 tentang amal usaha kesehatan. Kebijakan Muhammadiyah dalam merumuskan hospital bylaws di Rumah Sakit Muhammadiyah dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kebijakan ini berdasarkan juga nilai-nilai Muhammadiyah yang terkandung dalam hospital bylaws seperti pengaturan kekayaan dan asset, prinsip dan tujuan. Penerapan kebijakan Muhammadiyah masih belum diterapkan secara keseluruhan di RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu, karena baru mengakomordir sebagian ketentuan pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah.Kata kunci : Hospital bylaws, Rumah sakit, Muhammadiyah Abstract: A hospital is a health service facility that provides comprehensive individual health services through promotive, preventive, curative, rehabilitative and/or palliative health services by providing inpatient, outpatient and emergency services. Hospitals have hospital by laws to regulate the running of health services. The aim of this research is to analyze the policy for preparing hospital bylaws in Muhammadiyah and the suitability of the hospital bylaws at RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu with the Muhammadiyah Central Leadership Guidelines. The research method uses normative legal research. Hospital bylaws are formed in accordance with hospital needs guided by the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 772/KEMPENKES/2002. The preparation of hospital bylaws for Muhammadiyah Hospitals takes into consideration the Muhammadiyah Central Leadership Guidelines Number 01/PED/I.0/B/2011 concerning health business charities. Muhammadiyah's policy in formulating hospital bylaws at Muhammadiyah Hospitals is to apply Islamic principles in health services in hospitals. This policy is also based on Muhammadiyah values contained in hospital bylaws such as regulation of wealth and assets, principles and objectives. The implementation of Muhammadiyah policies has not yet been implemented in its entirety at RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu, because it has only partially accommodated the provisions in the Muhammadiyah Central Leadership Guidelines.Keywords : Hospital bylaws, Hospital, Muhammadiyah
The Effects of Chasing Productivity Demand on Mental Health and Workplace Cheating Behavior: The Moderating Role of HR Support Asa Sheila Amelia; Fauzi Ichwani; Rizki Maulana Ahzar; Ekka Nurcahyaningrum; Aruni Maratussolihah
Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Vol. 8 No. 3 (2026): All articles in this issue include authors from 3 countries of origin (Indonesi
Publisher : LP2M IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/kharaj.v8i3.11575

Abstract

The garment manufacturing industry is characterized by intensive production targets and high work demands, which may adversely affect employee health and workplace behavior. Excessive job demands often increase performance pressure, leading to psychological strain, stress, and declining employee wellbeing. At the same time, organizations are challenged to maintain productivity without compromising employee health. This study aims to examine the effect of job demands on employee health, investigate the mediating role of performance pressure, and analyze the moderating role of human resource support in mitigating the negative consequences of demanding work environments. The study adopts a mixed-methods approach, combining quantitative and qualitative methods. Quantitative data will be collected through questionnaires distributed to employees in the garment manufacturing sector, while qualitative insights will be obtained through in-depth interviews. Data analysis will be conducted using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) and supported by qualitative thematic analysis. The findings are expected to provide empirical evidence regarding the mechanisms through which job demands influence employee health and to demonstrate the buffering role of human resource support in reducing adverse outcomes. This study contributes to the literature on employee wellbeing, job demands, and sustainable human resource management, while offering practical recommendations for organizations seeking to balance productivity goals with employee health and sustainable workplace practices. Unlike previous studies that primarily focused on productivity demand and employee performance, this study simultaneously investigates employees' mental health and workplace cheating behavior while incorporating HR Support as an organizational buffering mechanism.
Hukum dan Masyarakat : Bullying dan Penegakan Hukum Di Indonesia Rizki Maulana Ahzar; Anantya Aliyya Arkanbariq; Umi Nafiah
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026): Januari 2026 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59395/altifani.v6i1.999

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai berbagai bentuk bullying dan mekanisme penegakan hukumnya, terutama konteks digital. Tema ini dipilih karena kasus bullying, baik secara langsung maupun melalui media sosial yang meningkat dan dianggap sebagai hal wajar dalam interaksi sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum yang melibatkan peran aktif masyarakat. Pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, pembagian leaflet edukatif, serta pemberian pre test dan post test guna menilai peningkatan pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman warga mengenai konsep bullying, dampak yang ditimbulkan, dasar hukum dalam KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU ITE, prosedur pelaporan ke KPAI dan kepolisian. Warga juga berkomitmen membentuk gerakan sadar hukum di tingkat kelurahan. Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan pentingnya edukasi hukum masyarakat sebagai langkah preventif dalam menciptakan lingkungan bebas bullying.
Peningkatan Pemahaman Mengenai Penerapan Hukum Waris Islam Indonesia Bagi Masyarakat Dusun III Panjatan Anantya Aliyya Arkanbariq; Rizki Maulana Ahzar; Nissya Zarqa Rizqya Priyambodo; Dimas Andriansyah
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2026): Mei 2026 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59395/altifani.v6i3.1157

Abstract

Hukum waris Islam memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan mencegah konflik keluarga, namun dalam praktiknya masyarakat masih menghadapi kebingungan akibat pluralisme hukum. Kondisi ini juga ditemukan di Dusun III Panjatan, di mana pembagian warisan masih dipengaruhi oleh adat dan pemahaman yang terbatas. Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode edukasi hukum partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi, serta evaluasi pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat secara signifikan terkait konsep, mekanisme, dan prinsip pembagian warisan sesuai hukum Islam. Selain itu, terjadi peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk menerapkan prinsip keadilan, musyawarah, dan penyelesaian kewajiban pewaris. Dengan demikian, kegiatan ini penting dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat serta mendorong pembagian warisan yang adil dan sesuai syariat.
Consumer Protection in Health Services: A Normative Analysis Of Patient Rights In Medical Malpractice Cases Baskoro Tri Pamungkas; Rizki Maulana Ahzar; Alvian Tresna Chariza
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 5 (2025): December: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i5.1493

Abstract

Medical malpractice is a legal issue that positions patients as a vulnerable party susceptible to harm due to the istakes or negligence of medical personnel. This research employs a normative juridical method to examine the implementation of consumer protection priciples from Law No 8 of 1999 to cases of medical malpractice, as well as the dispute resolution mechanisms under Law No. 17 of 2023 concerning Health. Patients are positioned as consumers of health services who possess fundamental rights, such as the right to receive accurate information, safe services, and compensation in the event of negligence. Protection is afforded through preventive measures in the form of professional supervision and development, as well as repressive measures through criminal, civil, or ethical channels. The Health Law provides a tiered dispute resolution mechanism, commencing with mediation, familial settlement, examination by a Disciplinary Council, and litigation if necessary. The affirmation of the le.gal responsibility of medical personnel and the obligation for providers to pay compensation establishes consumer protection as a crucial framework for ensuring patient safety and enhancing the accountibility of health services
Restorative Justice dalam Penanganan Sengketa Medis Pasca Berlakunya KUHP Baru Mochamad Rizal; Rizki Maulana Ahzar
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi: Januari-Maret
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru membawa implikasi penting terhadap penanganan sengketa medis, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana tenaga medis atas dugaan kelalaian. Pendekatan pidana yang retributif berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan dan melemahkan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang bertindak sesuai standar profesi dan itikad baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian sengketa medis pasca berlakunya KUHP Baru serta menilai perannya dalam menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan tenaga medis, dan pemenuhan hak korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice merupakan pendekatan yang relevan dan proporsional karena menekankan pemulihan, dialog, dan tanggung jawab profesional. Namun, ketiadaan pengaturan normatif yang eksplisit dalam KUHP Baru menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan kerangka hukum yang jelas dan terintegrasi.
Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam Sengketa Perlindungan Konsumen Ahmad Dasuki; Rizki Maulana Ahzar
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi: Januari-Maret
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meningkatnya kompleksitas aktivitas perdagangan dan jasa berimplikasi pada tingginya potensi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, di mana konsumen sering berada pada posisi yang lemah akibat ketimpangan informasi dan daya tawar. Walaupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mekanisme perlindungan secara khusus, praktik penyelesaian sengketa masih kerap mendasarkan gugatan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam sengketa perlindungan konsumen serta implikasinya terhadap efektivitas perlindungan hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap norma hukum, doktrin, dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata berfungsi sebagai instrumen pelengkap ketika perbuatan pelaku usaha tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala pembuktian unsur kesalahan, hubungan kausalitas, serta perbedaan penafsiran hakim. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penafsiran progresif agar perlindungan hukum konsumen dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.
A Penyelesaian Sengketa Medis melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Berbasis Pendekatan Humanis Rizki Maulana Ahzar; Anantya Aliyya Arkanbariq; Umi Nafiah; Nissya Zarqa Rizqya Zarqa
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 4 No. 8 (2026): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional, namun kompleksitas pelayanan medis dan meningkatnya ekspektasi pasien berpotensi menimbulkan sengketa medis, terutama terkait dugaan malpraktik. Penelitian ini bertujuan mengkaji karakteristik sengketa medis serta menganalisis efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) berbasis pendekatan humanis dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme APS, seperti mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan negosiasi, lebih sesuai dengan karakteristik sengketa medis karena mengutamakan dialog, musyawarah, kerahasiaan, serta pemulihan hubungan para pihak. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep as-Sulhu, at-Tahkim, dan al-Qadha dalam hukum Islam yang menekankan penyelesaian sengketa secara adil dan tidak merugikan para pihak. Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperkuat orientasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai bentuk paradigma hukum kesehatan yang humanis, restoratif, dan berkeadilan substantif.