Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Yustitia Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Ismail, Mahsun
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Dentistry Economics, Econometrics & Finance Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Teori Negara Hukum Ismail, Mahsun
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1 (2019): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v2i1.4414

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berasal Perpu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi perhatian banyak pihak. Sebab hal tersebut berdampak terhadap dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebuah organisasi kemasyarakatan yang dianggap menjadi ancaman negara karena mengusung ideologi khilafah serta dianggap bertentangan dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila. Dalam konteks ini, keberadaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 terdapat pihak yang mendukung (pemerintah), namun adapula yang tidak mendukung sebab dianggap menimbulkan dampak terhadap demokrasi di Indonesia, dikarenakan Undang Undang tersebut hanya mengakomodir sebagian kepentingan yang ada di negara ini dan tidak meperhatikan secara keseluruhan aspirasi masyarakat Indonesia. Bahwa dalam Undang-Undang tersebut pencantuman asas contrarius actus, namun turut menimbulkan kekeliuruan secara normatif, sebab organisasi masyarakat yang dianggap melanggar ideologi negara hanya dapat dibubarkan secara adil dan benar melalui mekanisme peradilan, apalagi bila status ormas tersebut telah berbadan hukum. Oleh sebab itu, Undang Undang tersebut telah mengabaikan salah satu prinsip due process of law yang dianut oleh negara hukum yang dimana pembubaran ormas tidak melalui mekanisme peradilan. Artikel ini akan mengulas mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 serta dinamika yang ditimbulkannya, khususnya dalam konteks teori negara hukum.
Menyoal Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Ismail, Mahsun; Rifai, Achmad
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v4i2.11952

Abstract

Peranan dan kedudukan hakim menjadi posisi penting dalam tugas akhir penegakan hukum. Penegakan hukum yang adil bagi masyarakat akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap wibawa lembaga peradilan. Penegakan hukum tersebut oleh hakim diwujudkan dalam bentuk diterbitkannya putusan sebagai akhir dari penyelesaian suatu perkara. Tujuan penelitian untuk menganalisa putusan pengadilan Nomor: 250/Pid.B/2020/PN PMK tentang Pemalsuan Surat di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Nomor: 250/Pid.B/2020/PN PMK tentang Pemalsuan Surat yang menyakan terdakwa bersalah melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP kurang cermat dan teliti meilihat fakta hukum dalam proses pemeriksaan dipersidangan sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi terdakwa
Problematika Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Pamekasan Ismail, Mahsun; Hidayat, Nur; Subroto, Gatot; Sulastri, Sri; Hardiansyah, Harnilik; Farisi, Salman Al
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v0i0.16138

Abstract

Lembaga kepolisian merupakan gerbang pertama dalam sistem peradilan pidana yang berwenang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan apabila terjadi satu tindak pidana. Tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan kejahatan yang sering ditangani oleh Polsek Larangan pada tahun 2021 dan tahun 2022. Akan tetapi kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan sehingga ini berimplikasi terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. penelitian yang digunakan penulis adalah empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta dalam praktek dan pelaksanaannya yang kemudian dikuatkan dengan jenis pendekatan sosiologis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Polsek Larangan untuk mencegah terjadinya pencurian sepeda motor dengan upaya preventif dan represif. tunggakan perkara Polsek Larangan dibebakan karena adanya tantangan yang dialami oleh Penyidik Polsek Larangan dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan sepeda motor di Kecamatan Larangan dipengaruhi oleh faktor internal yang diantaranya adalah kualitas dan kuantitas dari personel masih belum ideal dalam mengcover setiap wilayah  Desa yang ada di Kecamatan Larangan, anggaran yang belum memadai, maupun sarana dan prasarana, keengganan masyarakat untuk melaporkan ataupun memberikan informasi tentang kejadian pencurian sepeda motor.
Legalitas Usaha sebagai Penggerak Budaya Hukum Pelaku UMKM di Era Digital: Antara Kepatuhan dan Resistensi Makbul, Mohammad; Ismail, Mahsun
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital dalam tata kelola perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dan kewajiban sertifikasi halal pasca 2024 membawa implikasi penting bagi UMKM di Indonesia. Di satu sisi, percepatan penerbitan NIB yang pada Desember 2024 telah mencapai lebih dari 11,3 juta, di mana 99% di antaranya adalah UMKM, menunjukkan keberhasilan kebijakan dalam mendorong formalisasi usaha dan membuka akses UMKM pada pembiayaan, kemitraan, serta pasar digital. Namun, di sisi lain, masih terdapat kesenjangan signifikan: misalnya, pada Maret 2025 sekitar 52% UMKM di Kabupaten Tangerang belum memiliki NIB, mengindikasikan adanya resistensi yang bersumber dari literasi digital rendah, beban administratif, hingga persepsi biaya dan manfaat kepatuhan. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan memahami bagaimana legalitas usaha tidak sekadar instrumen administratif, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak budaya hukum pelaku UMKM dalam era digitalisasi perizinan dan ekonomi halal. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah kebijakan terbaru, data resmi pemerintah, serta literatur akademik terkait legalitas usaha, budaya hukum, dan dinamika UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan UMKM meningkat signifikan pada sektor yang memperoleh fasilitasi biaya dan simplifikasi prosedur dibanding sektor yang hanya mengandalkan ancaman sanksi administratif. Sebaliknya, resistensi muncul terutama pada pelaku mikro dengan keterbatasan literasi hukum dan akses digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi simplifikasi regulasi, fasilitasi biaya, dan peningkatan literasi digital lebih efektif dalam menumbuhkan budaya hukum UMKM dibanding pendekatan represif semata, sehingga dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat tata kelola usaha di era digital.
Co-Authors ACHMAD RIFAI Gatot Subroto Hafifah, Nur Rizkiyani Hardiansyah, Harnilik Makbul, Mohammad Mohammad Fahrur Rozi Mohammad Mohammad Nadir Nadir, Nadir Nur Hidayat Pakendek, Adriana Purwandi, Agustri R., Mohammad Ilham A. Rahman, Salsabila Lina Sakinah, Asha Salman Al Farisi, Salman Al Sjah, Firman Sri Sulastri Sugeng Santoso Suhaimi Suhaimi Supriyadi, Moh. Ubaidillah, Syahid Wahyono, Sapto Wulandari, Safitri Yuliadita, Shinta