Claim Missing Document
Check
Articles

Analisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan KUHPerdata terhadap Praktik Sewa Menyewa Rumah Bersyarat Siti Asiyah Nur Arifah; Udin Saripudin; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13632

Abstract

Abstract. The practice of renting a house in Winduhaji Village, Sedong District, Cirebon Regency is carried out orally with several conditions given by the homeowner. These conditions include the tenant's responsibility for the damage that occurs and the tenant's obligation to maintain the house properly. However, it turned out to be a debate for both parties. This study aims to understand the practice of conditional renting houses in Winduhaji Village, Sedong District, Cirebon Regency, and analyze it based on the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and the Civil Code. This research method uses a qualitative approach with the type of normative–empirical research. Primary and secondary data are used as data sources, as well as data collection methods include observation, interviews, documentation, and literature studies. The data obtained was then analyzed using the qualitative descriptive data analysis method. The results of the study show that the practice of renting a conditional house in Winduhaji Village, Sedong District, Cirebon Regency is carried out orally without written evidence. Homeowners provide relatively cheap prices and do not provide a definite time limit for payment. However, the landlord gives several conditions to the tenant, such as taking good care of the house, cleaning all parts of the house, and fixing the damage with funds from the tenant. Based on the analysis of KHES and the Civil Code, the practice of renting a house in Winduhaji Village, Sedong District, Cirebon Regency is said to be null and void because of several conditions that are not by the provisions of the law. These conditions include Article 306, Article 313 (2), and Article 305 of the Criminal Code, as well as Articles 1320 (1) and (4), Article 1550 (2) and (3), and Article 1560 (1) of the Civil Code. Abstrak. Praktik penyewaan rumah di Desa Winduhaji, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, dilakukan secara lisan dengan sejumlah syarat yang ditetapkan oleh pemilik rumah. Syarat-syarat tersebut mencakup tanggung jawab penyewa atas kerusakan yang terjadi serta kewajiban penyewa untuk merawat rumah dengan baik. Namun, hal ini menimbulkan perdebatan antara kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik sewa rumah dengan syarat di Desa Winduhaji serta menganalisisnya berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan KUH Perdata. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris. Data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber informasi, dengan metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa rumah dengan syarat di Desa Winduhaji dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis. Pemilik rumah menetapkan harga sewa yang relatif murah tanpa batasan waktu pembayaran yang jelas. Namun, pemilik rumah memberikan beberapa syarat kepada penyewa, seperti menjaga rumah dengan baik, membersihkan seluruh bagian rumah, dan memperbaiki kerusakan dengan biaya dari penyewa. Berdasarkan analisis KHES dan KUH Perdata, praktik sewa rumah di Desa Winduhaji ini dianggap batal demi hukum karena beberapa syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Syarat-syarat tersebut melanggar Pasal 306, Pasal 313 (2), dan Pasal 305 KHES, serta Pasal 1320 (1) dan (4), Pasal 1550 (2) dan (3), dan Pasal 1560 (1) KUH Perdata.
Analisis Prinsip Upah dalam Fikih Muamalah dan Keputusan Gubernur Nomor 561.7/KEP.804-KESRA/2023 tentang Upah Minimum terhadap Sistem Upah di Home Industry GRA Brother Works Kabupaten Bandung Azkia Qurani; Malik, Zaini Abdul; Himayasari, Neng Dewi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14045

Abstract

Abstract. The framework of thought in the study involves the concept of wage system practices in home industry companies based on the conformity of the principles of muamalah jurisprudence and the Governor's Decree Number 561.7 / KEP.804-KESRA / 2023 concerning the Minimum Wage of Regency / City of West Java Province in 2024. This research method uses a qualitative method using a juridical - normative approach, this type of research is empirical or uses field studies. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study use observation, interview, documentation, and library research methods. Then, the data obtained is analyzed using analytical descriptive methods. Based on the analysis of muamalah jurisprudence in the wage system in this home industry company, it shows a violation of the principles of wages in muamalah jurisprudence, namely justice, eligibility, and virtue. Meanwhile, based on the analysis of the Governor's Decree Number 561.7/KEP.804-KESRA/2023 concerning the Minimum Wage for Districts/Cities in the Province of West Java in 2024, the wage regulations are then explained in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation, it shows that there is a violation of the nominal wage rules for businesses and micro, namely that the nominal wage should be at least a certain percentage of the average community consumption based on data sourced from authorized institutions in the field of statistics. Abstrak. Kerangka pemikiran dalam penelitian melibatkan konsep praktik sistem upah di perusahaan home industry berdasarkan kesesuaian prinsip-prinsip fikih muamalah serta Keputusan Gubernur Nomor 561.7/KEP.804-KESRA/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, jenis penelitian ini adalah empiris atau menggunakan studi lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan atau library research. Kemudian, data yang didapat di analisis menggunakan metode deskriptif analitis. Berdasarkan analisis fikih muamalah dalam sistem pengupahan di perusahaan home industry ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip upah dalam fikih muamalah yaitu keadilan, kelayakan, dan kebajikan. Sedangkan berdasarkan analisis Keputusan Gubernur Nomor 561.7/KEP.804-KESRA/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 yang kemudian aturan upah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menunjukkan adanya pelanggaran terhadap aturan nominal upah bagi usaha dan mikro yaitu nominal upah seharusnya sekurang-kurangnya sebesar presentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
Analisis Kesadaran Hukum terhadap Perilaku Konsumen Muslimah dalam Mengkonsumsi Makanan yang Mengandung Daging Babi Aline Faisa Lystiyono; Fauziah, N. Eva; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14410

Abstract

Abstract. We met Muslim women who consumed food at places that sell food in the Sudirman Street area, most of which sell non-halal food. Several Muslim women wearing headscarves were seen consuming processed food at Kedai KunKun which served processed pork. This behavior prompted the author to study it. This research aims to determine the awareness of Muslim consumer behavior in Yusuf Qardhawi's view of the behavior of Muslim female consumers in consuming processed pork. This type of research uses a qualitative research method, a descriptive analysis approach to provide an overview of the research object. The data source for this research uses primary and secondary data. Data collection methods through observation, interviews, documentation and literature. The data analysis method for this research uses data reduction, data presentation, and conclusion. The research findings show that the behavior of Muslim women consumers who eat processed pork has prioritized the consumer's desires and ability to buy pork. According to Yusuf Qardhawi, the implementation of Muslim consumer behavior regarding the behavior of Muslim women at the KunKun shop has not been able to meet the norms that are by the Shari'a both in terms of spending wealth, wastefulness, and simplicity. This is caused by the situation and environment. Legal awareness of Muslim women consumers is relatively low, this can be seen from the aspect of legal knowledge and understanding that they already have but are not yet able to implement legal attitudes and behavior. Abstrak. Ditemui muslimah yang melakukan konsumsi di tempat yang menjual makanan wilayah Sudirman Street yang mayoritas menjual makanan non halal. Terlihat beberapa konsumen muslimah yang berjilbab mengkonsumsi olahan makanan di Kedai KunKun yang menyajikan olahan daging babi. Perilaku tersebut mendorong penulis untuk mengkajinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran perilaku konsumen muslim dalam pandangan Yusuf Qardhawi terhadap perilaku konsumen muslimah dalam konsumsi olahan daging babi. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan analisis deskriptif untuk memberi gambaran terkait objek penelitian. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta kepustakaan. Adapun metode analisis data penelitian ini menggunanakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumen muslimah yang memakan olahan daging babi telah mengedepankan keinginan pribadi dan kemampuan konsumen untuk membeli daging babi. Implementasi perilaku konsumen muslim menurut Yusuf Qardhawi terkait perilaku konsumen muslimah di kedai KunKun disimpulkan belum mampu memenuhi norma yang sesuai secara syariat baik dari aspek membelanjakan harta, kemubadziran serta kesederhanaan. Hal tersebut di sebabkan karena situasi dan lingkungan. Kesadaran hukum konsumen muslimah tergolong rendah, hal tersebut terlihat dari aspek pengetahuan dan pemahaman hukum yang sudah di miliki namun belum mampu mengimplementasikan sikap dan perilaku hukum.
Analisis Perbandingan PERMENAG No 8 Tahun 2018 dan Fatwa DSN MUI NO.9/DSN-MUI/VI/2000 Terkait Dana Talang Umrah Muhammad Luthvy Hasan; Siska Lis Sulistiani; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14416

Abstract

Abstract. The practice of umrah advance funds is one of the strategies to increase the competitiveness of travel agency companies amidst increasingly tight competition. However, in its development, this practice has caused many problems, so that the Indonesian Ministry of Religion issued a regulation prohibiting umrah advance funds in the form of PERMENAG Number 8 of 2018. Based on these problems, the purpose of this study is to determine a comparative analysis of the provisions of umrah advance funds according to PERMENAG Number 8 of 2018 with the DSN MUI Fatwa Number 9 of 2000 regarding PT Sanabil Tour & Travel. The research method used is comparative analysis with a normative legal approach. The results of the study indicate that the Umrah advance fund practice carried out by PT Sanabil Tour and Travel does not violate the provisions contained in PERMENAG Number 8 of 2018, because PT Sanabil Tour and Travel as an Umrah travel agency does not provide advance funds directly, but rather by carrying out the Umrah advance fund practice using the ijarah contract which is considered to be in accordance with the DSN MUI Fatwa No.09 / DSN-MUI / IV / 2000 and PERMENAG Number 8 of 2018 issued by the Ministry of Religion with the aim of regulating the procedures for organizing Umrah pilgrimages, including the management of advance funds. While the DSN MUI Fatwa Number 9 of 2000 was issued by the National Sharia Council as a guideline in Islamic financial transactions. Abstrak. Praktik dana talang umrah menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing perusahaan biro travel ditengah persaingan yang semakin ketat. Namun dalam perkembangannya, praktik ini banyak menimbulkan masalah, sehingga Kementerian Agama RI menerbitkan aturan larangan dana talang umrah berupa PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis perbandingan terhadap ketentuan dana talang umrah menurut PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018 dengan Fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000 terhadap PT Sanabil Tour & Travel. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis komparatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik dana talang umrah yang dilakukan oleh PT Sanabil Tour and Travel tidak melanggar ketentuan yang termaktub dalam PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018, karena PT Sanabil Tour and Travel selaku biro perjalanan umrah tidak memberikan dana talang secara langsung, melainkan dengan menjalankan praktik dana talangan umrah dengan menggunakan akad ijarah yang dinilai telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 dan PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018 dikeluarkan oleh Kementerian Agama dengan tujuan mengatur tata cara penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, termasuk pengelolaan dana talangan. Sedangkan Fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000 dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai pedoman dalam transaksi keuangan syariah.
Analisis Maqashid Syariah terhadap Pengelolaan Dana Retribusi Pasar Diva Bilga Azzahra; Iwan Permana; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14695

Abstract

Abstract. The Cibogo Market, Bandung City, experienced the management of market levy funds that did not run well according to the rules of the Tikujang non-governmental group, namely the existence of market officers who did not carry out their duties properly according to their responsibilities, due to the mismatch of responsibility in the deposit of market levies from traders to officers of the Tikujang non-governmental group. This study aims to find out the practice of managing levy funds in Cibogo Market, Bandung City and to find out Maqashid Syariah's analysis of the management of levy funds in Cibogo Market, Bandung City. This research uses a qualitative method with an empirical normative approach. The data sources used are primary and secondary data. Data collection in the study uses observation, interview, documentation, and literature study methods. The observation results showed that there was a practice of levy collection officers who did not deposit the results of the levy withdrawal to the manager for 10 months. However, it is handled by the management with existing funds from the management so that coordination with the environment and hygiene service is not disturbed due to these obstacles. So this research produces one that based on the analysis of Maqashid Syariah shows that in Hifdz din (maintaining religion) the levy collection officer who does not deposit the levy proceeds has betrayed the mandate given by the market manager and traders, this action shows disobedience to the commands of Allah SWT. Then based on Hifdz mall (maintaining property), the misuse of levy funds by untrustworthy levy collection officers is contrary to the principle of maintaining assets that are detrimental to market finance. The management of levies in Cibogo Market is not fully aligned with Maqashid Syariah in terms of Hifdz din (maintaining religion) and Hifdz mal (maintaining property). Abstrak. Pasar Cibogo Kota Bandung mengalami pengelolaan dana retribusi pasar yang tidak berjalan dengan baik sesuai aturan kelompok swadaya masyarakat tikujang yaitu adanya petugas pasar yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai tanggung jawab, karena adanya ketidaksesuaian tanggung jawab pada penyetoran retribusi pasar dari pedagang ke petugas kelompok swadaya masyarakat tikujang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengelolaan dana retribusi di Pasar Cibogo Kota Bandung dan untuk mengetahui analisis Maqashid Syariah terhadap pengelolaan dana retribusi di Pasar Cibogo Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil observasi menunjukan bahwa adanya praktik petugas penarik retribusi yang tidak menyetorkan hasil dari penarikan retribusi kepada pengelola selama 10 bulan. Namun, ditangani oleh pengurus dengan dana-dana yang ada dari kepengurusan agar koordinasi dengan dinas lingkungan hidup dan kebersihan tidak terganggu karena adanya kendala tersebut. Sehingga penelitian ini menghasilkan yang berdasarkan analisis Maqashid Syariah menunjukkan bahwa dalam Hifdz din (memelihara agama) petugas penarik retribusi yang tidak menyetorkan hasil retribusi telah berkhianat terhadap amanah yang diberikan oleh pengelola pasar dan para pedagang, tindakan ini menunjukkan ketidaktaatan terhadap perintah Allah SWT. Kemudian berdasarkan Hifdz mal (memelihara harta) penyalahgunaan dana retribusi oleh petugas penarik retribusi yang tidak amanah bertentangan dengan prinsip memelihara harta yang merugikan keuangan pasar. Pengelolaan retribusi di Pasar Cibogo belum sepenuhnya selaras dengan Maqashid Syariah dalam hal Hifdz din (memelihara agama) dan Hifdz mal (memelihara harta).
ANALISIS LITERASI PENGELOLAAN KEUANGAN ISLAM PARA PEDAGANG KECIL DI KECAMATAN CILAWU KAB. GARUT Ira Siti Rohmah Maulida; Arif Rijal Anshori; Iwan Permana; Neng Dewi Himayasari
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol 7, No 2 (2023): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v7i2.9521

Abstract

Abstrak - Most of the small traders in Cilawu Garut Subdistrict are ensnared by loan sharks (emok banks), this condition is due to limited literacy and legal sources of capital. The above phenomena really attract our attention to provide concrete solutions to small traders in Cilawu Subdistrict, Garut Regency in the form of Islamic financial management training. This service program is carried out for seven small traders from seven villages in Cilawu District who will provide a solution to the problem by being provided with assistance in implementing Islamic financial management for two months and given a certificate as a mark of graduation and deemed worthy of having the ability in managing Islamic finance. The results are that Islamic financial literacy in small traders in Cilawu District, Garut Regency is not literate or does not yet have knowledge and confidence in financial service institutions and financial products and services which is shown from the results of interviews with small traders using their capital from moneylenders. So that there is a need for education regarding Islamic financial literacy which includes understanding and habits regarding the basics of Islamic financial literacy also influencing the behavior of business owners in running a business in accordance with Islamic economic rules and ethics and introducing Islamic financial service institutions that are able to help provide capital for traders.
Analisis Implementasi 3R Pada Pengelolaan Sampah Eprianti, Nanik; Himayasari, Neng Dewi; Mujahid, Ilham; Srisusilawati, Popon
Jurnal Ecoment Global Vol. 6 No. 2 (2021): Edisi Agustus 2021
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (50.512 KB) | DOI: 10.35908/jeg.v6i2.1437

Abstract

Sampah berpotensi menciptakan masalah kesehatan lingkungan dan kerusakan alam, dengan tidak sadar sampah dapat menimbulkan bencana alam buatan seperti banjir dsb. Di Desa Jatihandap terdapat masalah pada penumpukan sampah basah di beberapa sudut lingkungan yang cukup mengganggu warga, keberadaan sampah tersebut menimbulkan bau yang menyengat dan mendatangkan hewan yang dikhawatirkan pembawa penyakit. Salah satu solusi yang dapat membantu menanggulangi sampah adalah dengan program 3R untuk pengelolaan sampah yaitu reduse, recycle, dan reuse (3R).Penelitian ini menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) yang bertujuan menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, dan pelaksanaan program pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan. Masyarakat dapat membantu dalam menjaga lingkungan dan kesehatan sekitar dengan menyadari bahwa keberadaan sampah adalah hal yang buruk dan berdampak negativ terhadap kesenjangan bermasyarakat.
Analisis Perbandingan Proyeksi Kinerja Reksadana Syariah dan Konvensional Era Postcovid Berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Anshori, Arif Rijal; Rohmah Maulida, Ira Siti; Himayasari, Neng Dewi
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 8 No. 2 (2022): JIEI : Vol. 8, No. 2, 2022
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jiei.v8i2.4889

Abstract

At this time pandemic covid-19 is depressing the position of the financial market and banking sector. But, this is different from non-bank financial institutions, namely mutual funds, which have increased both sharia and conventional. The purpose of this study is to examine how the projections of the financial performance of Islamic and conventional mutual funds for the next 6 years. The method used is quantitative with a descriptive approach, data processing is done by projection analysis using excel. The results of this study are 1) The performance of Islamic mutual funds during the early post-covid era has decreased, while conventional mutual funds have increased every year, including in the early post-covid era. 2) Projected performance of Islamic mutual funds based on net asset value (NAV) in the post-covid era for the next 6 years will continue to increase by reaching the highest point in 2027 of 102,054.28, while conventional mutual funds will experience a decline in year 2 of the post-covid era with projected net asset value amounted to 651,214.34 and in the 3rd to 6th year it will continue to increase
Implementasi Akad Ijarah dalam Praktik Sewa Lahan Sawah dengan Sistem Pembayaran Setelah Panen Adieb Hilal Hamdala; Popon Srisusilawati; Neng Dewi Himayasari
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 6, No. 1, Juli 2026 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v6i1.9954

Abstract

Abstract. Rice field leasing with a post-harvest payment system is a common agricultural practice in Buntu Village, Ligung District, Majalengka Regency. This study aims to examine the implementation of rice field leasing practices and analyze them from the perspective of Islamic law, particularly the ijarah contract. This research employs a qualitative method using normative-juridical and empirical approaches. Data were collected through interviews, observation, and documentation and analyzed descriptively based on fiqh muamalah theory. The results show that the leasing practice constitutes an ijarah contract because it involves the utilization of agricultural land by tenant farmers in exchange for an agreed rental payment. From the perspective of Islamic law, the practice fulfills the pillars and conditions of ijarah, including contracting parties, object of contract, rental payment, and consent expression. Although the rent is paid after harvest, the practice remains permissible as long as the rental value is clearly determined at the beginning and not tied to harvest yield. Abstrak. Praktik sewa-menyewa sawah dengan sistem pembayaran setelah panen merupakan bentuk muamalah yang berkembang di masyarakat Desa Buntu Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sewa sawah tersebut serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam, khususnya akad ijarah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif-analitis berdasarkan teori fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa sawah di Desa Buntu merupakan akad ijarah karena terdapat pemanfaatan lahan oleh petani penggarap dengan imbalan sewa yang disepakati. Ditinjau dari hukum Islam, praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah baik dari aspek subjek akad, objek akad, ujrah, maupun sighat akad.
Is It Legal to Handle Waqf Assets Management on Traditional Territories? Receptie a Contrario and Maslahah Perspectives Neng Dewi Himayasari; Ifa Hanifia Senjiati; Ira Siti Rohmah Maulida; Arif Rijal Anshori
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 9 No. 2 (2025): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v9i2.2974

Abstract

Waqf asset management in Indonesia faces significant challenges, particularly in regions where land legality is ambiguous. Communal lands, which often lack formal ownership documentation, complicate the legitimacy and administrative compliance of waqf assets. These issues result in unrecorded waqf assets in financial statements and acquisition reports, undermining transparency and accountability. This study aims to examine the governance challenges faced by nazhir in managing waqf assets located on communal land, with a focus on identifying legal and administrative barriers and proposing practical solutions. A qualitative case study approach was employed in Muslim minority communities in Bali. Data were collected through direct observation and in-depth interviews, and analyzed using descriptive and narrative methods. The findings reveal that nazhir are unable to formally recognize and report waqf assets on communal land due to the absence of policy guidelines and legal frameworks that accommodate such conditions. This gap hinders the application of Islamic corporate governance principles, especially in terms of disclosure and transparency. The study contributes to the discourse on waqf governance by highlighting real-world complexities in asset legitimacy and proposing risk-minimization strategies, such as encouraging local governments to issue temporary management policies. These insights offer valuable guidance for policymakers and waqf practitioners in developing inclusive and context-sensitive governance frameworks.  
Co-Authors A. Harits Nu'man Adieb Hilal Hamdala Agni Devi Putri Romadhoni Ahmad Zaini, Abdul Malik dan Aline Faisa Lystiyono Ananda Azizah Nur'ansory Annisa Indrawati Annisa Nurul Fauziah Arban Baghiz Febrian Arif Rijal Anshori Atih Rohaeti Dariah Atin Frihatiningrum Azahra Khoerunisyani Azkia Qurani Darman Puja Kurniawan desta dwi Dicky Raka Perdana Diva Bilga Azzahra Encep Abdul Rojak Erya Devita Esti Apriliani Permata Sari Eva Fauziah Eva Fauziyah Fahrul Akmal Albani Tuhuloula Farhan Fathurrahman Mukarrom Fauziah, N. Eva Firdha Luthfiyah Azhar Ghina Syakira Putri Wibowo Haritz Prasetya Rahmansyah Hilwati Hindersah Ifa Hanifia Senjiati Ilham Mujahid Intan Nurachmi Intan Puspita Ira Siti Rohmah Maulida Iwan Permana Liza Dzulhijjah M. Samsuri Mala Nurilmala Maman Surahman Melani Nur Khuzaifah Moh Azka Jaeni Albaihaqi Mohammad Wildan Alghifari Zain Muhamad Naufal Al Dzikri Muhamad Taaba Syawali Muhammad Ghibral Thoriq 'Izzatulloh Muhammad Luthvy Hasan Muhammad Rafli Akbar Mulki Araf Ramdan Nadya Safitri Nandang Ihwanudin Nanik Eprianti Novianti Nur Anisyah Panji Adam Agus Putra Pius Suratman Kartasasmita Popon Srisusilawati Rahma Mutmainnah Redi Hadiyanto Robbyatul Adawiyah Shouma Rose Fatmadewi Salma Almira Nurazizah Salwa Nabila Putri Sandy Rizki Febriadi Septian Aep Nugraha Simanjorang, Jeffri Yosep Siska Lis Sulistiani Siti Asiyah Nur Arifah Siti Sayyidah Suryaningsih Tesa Rosmala Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan Udin Saripudin Yasmin Roudhotuljannah Yasmine Yohanes Andika Tjitrajaya Yovanka Graciela