Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.266
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Journal of Management FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Cepalo Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON Indonesia Law Review (ILREV) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Keamanan Nasional Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law and Security Studies
Fitriana, Diana
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA RADIKALISME DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI KALANGAN REMAJA MILLENIAL DI WILAYAH CIREBON Fitriana, Diana; Tobing, Clara Ignatia
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 1 (2022): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v3i1.17050

Abstract

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Getasan Kecamatan Depok – Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45155. Tujuan dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memberikan pengetahuan dalam bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahaya paham radikalisme dan penyalahgunaan Narkotika dikalangan remaja. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah penyampaian materi, diskusi, dan memberikan video peraga mengenai contoh-contoh kegiatan radikal yang sering dilakukan secara terselubung dan ciri-ciri kejahatan penyerbaran hingga penyalahgunaan narkotika. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat membutuhkan pengarahan dan penyuluhan secara berkelanjutan dan terjadwal sehingga materi penyuluhan hukum ini dpat diserap dengan baik dan diimplementasikan pada aktifitas sehari-hari. Sehingga msyarakat dapat lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala-gejala yang timbul dan mengarah kepada paham radikalisme dan penyalahgunaan Narkotika dan dapat mengedukasi sesama warga lainnya terhadap tindak kejahatan tersebut. 
Legal Urgence for Registration and Establishment of Legal Fintech Companies Based on Information Technology Authority Regulation Number 77/Pojk.01/2016 Concerning Money-Base Loan Services and Bank Indonesia Regulation Number 19/12/Pbi/2017 Concerning Fitriana, Diana; Wijanarko, Dwi Seno
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 3 No. 1 (2022): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (November 2022)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v3i1.143

Abstract

This study aims to discover and analyze how the Financial Services Authority regulations and the Bank Indonesia regulations relate to information technology-based money lending and borrowing activities in the implementation of fintech peer-to-peer lending, particularly for Paylater users who feel disadvantaged by seeing what it looks like and how the explanation of the regulations regulate fintech, so that many consumers continue to feel disadvantaged. In addition, how is the supervision provided by the Financial Services Authority to administrators of peer-to-peer lending activities in accordance with the governing laws and regulations? In this study, we used a normative juridical research type with a statutory approach (the statute approach) and a case approach (the case approach) by conducting a literature study. The results of this study explain that the form of regulation on fintech peer-to-peer lending is regulated in Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning information technology-based money lending services and Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017 concerning the implementation of financial technology, and Government Regulation Number 82 of 2012 concerning the implementation of electronic systems and transactions, with arrangements for organizers to record, a regulatory sandbox, registration, and licensing to the Financial Services Authority. That the cases that occurred, as seen through the existing arrangements, continue to fail to accommodate the cases encountered by consumers. Regarding this action, the supervision provided by the Financial Services Authority is in the form of pre-operational supervision and supervision during operations, but there are obstacles in supervision, namely the absence of the Financial Services Authority's fintech department to resolve all problems from the Financial Services Authority's side, and at the supervision stage, it is not able to adapt to innovation so quickly.
Legal Security Regarding Labels and Certification of Halal Food Products Based on Law Number 33 of 2014 Concerning the Assuredness of Halal Products Slamet Pribadi; Fitriana, Diana
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 3 No. 1 (2022): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (November 2022)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v3i1.145

Abstract

Concerning the food consumed, there are factors that influence the decision to consume the food. Sometimes, in choosing food, taste is the main factor that drives this consumption behavior; on the other hand, it can be less concerned with the halal aspect. Muslim consumers guided by Islamic law should pay close attention to the halal aspect of the product and hope that every product they consume fulfills the halal criteria. Paying attention to the MUI halal label on food product packaging is one way to determine whether a product is safe and halal. But unfortunately, not all people are equipped with knowledge about the halalness of a product to gain the benefit and pleasure of Allah SWT. The purpose of this is to do this considering that not all Muslims understand that what they consume is not halal according to sharia law. Besides that, it is also necessary to provide understanding, affirmation, and knowledge to producers to protect the rights of Muslim consumers. As a country with the largest number of Muslims in the world, producers should be more concerned with achieving the safety and comfort of Muslim consumers. The most important thing for producers to know is that halal certification and labeling are not only for the safety of Muslim consumers but also provide economic benefits for producers.
MENGHINDARI ROLE THEORY DALAM PEMBENARAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU WAKIL BUPATI Sarip, Sarip; Fitriana, Diana
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.2.2023.131-141

Abstract

Penelitian bertujuan melihat peran-peran politik dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) yang berpotensi tidak dapat disalahkan oleh aturan hukum. Bukti tersebut terjadi pada tahun 2020 untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati. Politik figuran diperankan seorang supir yang disandingkan dengan isteri mantan bupati. Memang hukum harus dihormati dan yang dilakukan atas politik figuran tidak dapat disalahkan, sebab hukum sendiri yang telah memberikan ruang. Dengan menitikberatkan pada role theory pada penelitian dan dengan melalui metode yang menitikberatkan survei, menunjukkan masyarakat tidak mengetahui sebelumnya adanya politik figuran Kabupaten Cirebon. Selanjutnya masyarakat terlihat apatis atas perkembangan politik Kabupaten Cirebon. Keadaan demikian idealnya menjadi pertimbangan matang bagi pembaharuan hukum Indonesia untuk menghindari kejadian agar tidak terulang.
Optimalisasi Prinsip Keterbukaan Berdasarkan Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Novita Eleanora, Fransiska; Fitriana, Diana
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v15i1.6490

Abstract

konsumen sebagai pemakai atau yang mengonsumsi barang dan jasa berhak mendapatkan perlindungan dan dimana merupakan bentuk dari perlindungan akan hak asasi setiap manusia, perlindungan yang dimaksud adalah pada saat membeli barang dan jasa adanya sikap jujur dan terbuka dari pihak penjual atau pelaku usaha, akan kualitas dan kuantitas barang dan jasanya, dan begitu juga pada saat terjadinya sengketa konsumen dikarenakan adanya ganti kerugian dari pihak pembeli atau barang dan jasa yang dijual atau tidak sesuai seperti yang diperjanjikan, setidaknya adanya sikap keterbukaan dan berdasarkan itikad baik untuk mengganti kerugian atas barang dan atau jasa yang dikonsumsi, dengan adanya itikad baik tentunya adanya tanggungjawab dari penjual atau pelaku usaha yang memberikan perlindungan kepada konsumen untuk tetap menikmati sebagai pemakai barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui bagaimana optimalisasi dari prinsip keterbukaan berdasarkan akan prinsip itikad yang baik dalam penyelesaian sengketa konsumen. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji literatur dan peraturan perundang-undangan, dimana hasilnya dengan optimalisasi dari prisnisp keterbukaan berlndasakan itikad baik dapat menyelesaikan sengketa konsumen karena dilaksanakan dengan tanggungjawab serta ganti kerugian yang layak kepada konsumen berdasarkan haknya yang merupakan perlindungan dari konsumen sendiri.
RECONSTRUCTION OF COMPETITION LAW: PREVENTING MONOPOLIZATION THROUGH DATA EXPLOITATION IN E-COMMERCE Fitriana, Diana
Indonesia Law Review Vol. 14, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis nilai big data dan implikasinya terhadap monopoli usaha, mengkaji perbandingan hukum persaingan usaha dan mengkaji kelemahan hukum persaingan usaha Indonesia, serta menganalisis rekonstruksi hukum Undang-Undang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka, analisis isi, dan studi kasus. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan informasi yang komprehensif dan menarik simpulan yang relevan. Big data memiliki kapasitas untuk memicu perilaku monopoli karena mencerminkan permintaan pasar konsumen. Namun, regulasi persaingan di Indonesia kurang dalam hal kontrol dan pengungkapan perusahaan besar yang memiliki kapasitas untuk memonopoli pasar. Hal ini disebabkan tidak adanya prinsip ex ante, seperti yang diterapkan dalam DMA, untuk mencegah praktik monopoli dan eksploitasi data pribadi. Di samping itu, asas ekstrateritorialitas perlu diperkuat dengan menerapkan doktrin akibat, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yang memperbolehkan Indonesia mengenakan sanksi terhadap tindakan monopoli yang mengakibatkan kerugian negara, terlepas dari tindakan tersebut terjadi di luar wilayah hukumnya.
Co-Authors Absori Absori Adiantika, Hanif Nurcholish Aidul Fitriciada Azhari Aidy, Widya Aidy, Widya Romasindah Bias Lintang Dialog Elya Kusuma Dewi Fransiska Novita Eleanora Gunawan, Yoga I Made Sukresna Insani, Salsabila Robbani Nurkhaeriyah Nurkhaeriyah P. Sibuea, Hotma Rohman, Adi Nur Romasindah Aidy, Widya Ryul Park, Kyung Sarip Sarip Sarip, Sarip Slamet Pribadi Sugeng Sugeng Sugeng Tobing, Clara Ignatia Wijanarko, Dwi Seno