Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.422
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdi Masyarakat Law Development Journal International Journal of Community Service (IJCS) Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi Socius: Social Sciences Research Journal Media Hukum Indonesia (MHI) Lex Scientia Law Review Jurnal Riksa Cendikia Nusantara JPPMI: Jurnal Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia LEXARA: Journal of Law and Legal Studies
Suwarsit Suwarsit
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Anchoring Norms in a Civil Law System: Sebuah Uji Kasus atas Kerangka Epstein–Chilovi Faiz Aryaputra Widiarsono; Suwarsit
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 2 No. 9 (2026): Riksa Cendikia Nusantara - September 2026
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.23056955

Abstract

Mahkamah Konstitusi menerima undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai batu uji dalam pengujian formil, padahal undang-undang tersebut sederajat dengan undang-undang yang diujinya. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kejanggalan itu dengan memanfaatkan pembedaan antara grounding dan anchoring yang dikembangkan Brian Epstein dan diterjemahkan ke dalam filsafat hukum oleh Samuele Chilovi dan George Pavlakos, sekaligus menguji daya jelaskan kerangka tersebut pada sistem hukum yang mempositifkan prinsip kerangkanya sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa undang-undang pembentukan tidak mendasari keabsahan undang-undang lain, melainkan menambatkan prinsip kerangka yang menentukan fakta sosial mana yang berperan sebagai pendasar. Rekonstruksi ini menerangkan tiga hal yang sukar diterangkan doktrin hierarki: amar inkonstitusional bersyarat, ketiadaan sanksi kebatalan atas asas pembentukan, dan keabsahan perubahan undang-undang pembentukan oleh dirinya sendiri.
Analisis Asas Lex Iniusta Non Est Lex Terhadap Living Law Melalui Teori Hukum Alam: Studi Kasus Pengarakan Pencuri Sepeda Listrik di Gili Trawangan Azka Tatsbita Hamzah; Suwarsit
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 2 No. 10 (2026): Riksa Cendikia Nusantara - Oktober 2026
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.23244531

Abstract

Praktik sanksi adat berupa pengarakan pelaku pencurian di Gili Trawangan memperlihatkan ketegangan antara keberlakuan sosiologis living law dan perlindungan hak asasi manusia. Ditinjau dari doktrin lex iniusta non est lex dalam teori hukum alam, sanksi berbasis public shaming tersebut kehilangan daya ikat moralnya karena bertentangan dengan Pasal 28G UUD 1945 serta merendahkan martabat kemanusiaan. Dari perspektif sistem hukum pidana nasional berdasarkan KUHP Nasional (UU No. 1/2023) dan PP No. 55/2025, pencurian telah dikodifikasi secara tegas dalam Pasal 476 KUHP, sehingga sanksi adat tidak dapat berdiri sendiri menggantikan proses pidana negara. Meskipun demikian, nilai-nilai adat tetap dapat diintegrasikan sebagai pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat yang terukur, konstitusional, dan menjamin penghormatan terhadap martabat manusia.
Konstruksi Kebenaran Hukum dan Keadilan dalam Fenomena Trial by Social Media Shabrina Rifdah Larasati; Daffania Aldhiyata; Suwarsit
LEXARA: Journal of Law and Legal Studies Vol. 1 No. 2 (2026): LEXARA: Journal of Law and Legal Studies
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/lexara.v1i2.259

Abstract

Penelitian ini telah mengkaji konstruksi kebenaran hukum dan relasinya dengan keadilan dalam fenomena trial by social media. Permasalahan penelitian berangkat dari terbentuknya penilaian publik mengenai benar, salah, dan adil sebelum proses hukum selesai. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan filosofis. Analisis telah menggunakan teori kebenaran korespondensi, koherensi, dan pragmatik serta pemikiran Gustav Radbruch mengenai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa kebenaran yang terbentuk melalui viralitas dan penerimaan publik tidak dapat disamakan dengan kebenaran hukum karena keduanya menggunakan mekanisme pengujian yang berbeda. Media sosial telah memberikan manfaat sebagai ruang partisipasi, pengawasan, dan dorongan terhadap respons penegakan hukum, tetapi penghakiman publik berpotensi menekan independensi proses hukum dan perlindungan hak para pihak. Penelitian ini telah menyimpulkan bahwa media sosial perlu ditempatkan sebagai sarana kontrol sosial tanpa menggantikan mekanisme hukum dalam menentukan kebenaran dan keadilan.
Pertentangan antara Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Positivisme Hukum dan Hukum Alam Muhammad Sultan Mandalika; Josua Kriston Nainggolan; Suwarsit
LEXARA: Journal of Law and Legal Studies Vol. 1 No. 2 (2026): LEXARA: Journal of Law and Legal Studies
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/lexara.v1i2.287

Abstract

Pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan muncul ketika aturan yang berlaku secara formal menimbulkan persoalan moral dalam isi maupun penerapannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan positivisme hukum dan hukum alam terhadap keberlakuan hukum yang tidak adil serta kedudukan kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan hukum di Indonesia. Penelitian dilakukan secara normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan pemikiran H.L.A. Hart dan Thomas Aquinas serta menggunakan pemikiran Gustav Radbruch untuk menelaah batas moral hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hart membedakan validitas hukum dari penilaian moral terhadap isinya, sedangkan Aquinas menempatkan akal budi dan kebaikan bersama sebagai dasar untuk menilai otoritas moral hukum. Pemikiran Radbruch memperlihatkan bahwa kepastian hukum memiliki nilai penting, tetapi tidak dapat digunakan untuk membenarkan ketidakadilan yang mencapai tingkat ekstrem. Dalam sistem hukum Indonesia, pertimbangan keadilan perlu ditempatkan melalui penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan, perlindungan hak konstitusional, dan mekanisme pengujian peraturan sesuai kewenangan lembaga peradilan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keadilan dapat menjadi ukuran kritis terhadap hukum positif tanpa meniadakan kepastian hukum maupun batas kewenangan penegak hukum.
Implementasi Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial: Studi Kasus Sengketa pada PT Asuransi Harta Aman Pratama Najwa Putri Khairunnisa; Suwarsit S; Neil Aldrin E. Foeh
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 3 (2026): September 2026
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.23887889

Abstract

Out-of-court dispute resolution (Alternative Dispute Resolution/ADR) in industrial relations is regulated under Law Number 2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement (PPHI Law), which comprises bipartite negotiation, mediation, conciliation, and arbitration. This study analyzes the regulation of ADR in the employment sector and its implementation in a dispute between PT Asuransi Harta Aman Pratama and two former members of its Board of Directors, who held a dual status as employees and corporate organs. The study employs a normative juridical method with a statutory approach through library research. The findings show that the PPHI Law provides a tiered ADR framework that promises faster and more cost-effective resolution. However, in this case the mediator concluded that the dispute fell outside the scope of the PPHI Law because the employment relationship ended upon appointment through the General Meeting of Shareholders (GMS), and therefore recommended that the dispute be resolved under company law at the District Court. ADR thus served merely as a procedural filter and a forum-shifting mechanism, while the mediation period exceeded the formal time limit. This study concludes that the success of employment-related ADR depends heavily on the clarity of the parties’ legal status.
A Juridical Analysis of the Exception of Incomplete Parties (Plurium Litis Consortium) in a Fire Insurance Claim Dispute (A Study of Court Decision Number 947/Pdt.G/2020/PNJKT.SEL) Pradana Adji Setyo; Suwarsit S; Neil Aldrin E. Foeh
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 3 (2026): September 2026
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.23906941

Abstract

Insurance claim disputes involving collateral often raise formal problems in civil procedural law, particularly regarding the principle of complete parties. This study aims to analyze the application of the plurium litis consortium principle in insurance disputes containing a Banker's Clause, as well as to examine the legal consequences of a breach of contract lawsuit if the collateral-holding bank is not included as a party to the case. Through a normative juridical research method with case and statutory approaches, the results of the study indicate that the collateral clause grants absolute rights to the bank over the object of the dispute, thus transforming its position into a directly interested party. The plaintiff's negligence in including the bank is proven to violate the audi et alteram partem principle and results in the lawsuit's construction becoming formally defective as an error in persona classified as plurium litis consortium. The legal consequence arising from this procedural defect is the issuance of a Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) decision by the panel of judges, which immediately halts the examination process without touching upon the evidentiary aspects of the main case. The rendering of this N.O decision represents the dominance of legal certainty over substantive justice, where the decision lacks material binding force (res judicata) and the ne bis in idem principle does not apply. 
Coal Mining: A Comparison of Indonesian and Malaysian Laws Suwarsit Suwarsit; Mohd Shahril Nizam Md Radzi; Ifa Latifa Latifa; Putri Wulandari Wulandari
Lex Scientia Law Review Vol. 10 No. 2 (2026): November, 2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v10i2.40247

Abstract

Malaysia is decentralized, while Indonesia is centralized. However, both countries have natural resources and the right to freely dispose, without interference from other countries. This means that the utilization of coal mining is determined by the policies of each country through regulations. This study is a comparative legal study that raises several issues, namely how state sovereignty over natural resources is regulated in the constitutions of Indonesia and Malaysia, how the coal mining legal systems of the two countries work, and what forms of permits and criminal sanctions are used in the regulation of coal mining in Indonesia and Malaysia. The results of the study show that state sovereignty over Indonesia's natural resources is constitutionally regulated through Article 3 Paragraph (3) of the 1945 Constitution, which states that the earth, water, and natural resources contained therein are controlled by the state for the welfare of the people. Malaysia is constitutionally regulated in Articles 83-91 of the Federal Constitution of the Malay Peninsula of August 31, 1957, which explicitly states that control of land and its management is entrusted to the Malaysian State. The Malaysian coal mining law system is decentralized in terms of licensing, while Indonesia's is centralized and granted by the Ministry of Energy and Mineral Resources, although it was previously decentralized and granted by local governments before the issuance of Law No. 3 of 2020. The types of licenses granted to business actors in Indonesian coal mining law are more varied and not limited to IUPs when compared to the Malaysian state of Selangor. While Indonesia imposes heavier criminal sanctions because they are cumulative with fines, whereas Malaysia imposes alternative sanctions. However, in general, Indonesia's coal mining law system, particularly in terms of licensing, is less consistent compared to Malaysia's law, which has remained decentralized.
Co-Authors Afriansyah Mufthi Akbar Aini, Ailia Nur Aisyah Nikita Permata Putri Ali Abdullah Azka Tatsbita Hamzah Citraresmi Widoretno Putri Daffania Aldhiyata Dwi Desi Yayi Tarina Eva Naura Maharani Faiz Aryaputra Widiarsono Girsang, Rachel Heru Sugiyono Heru Sugiyono Ifa Latifa Latifa Josua Kriston Nainggolan Jovita Lituhayu Maheswari Marina Ery Setyawati Mohd Shahril Nizam Md Radzi Muflikh, Alna Aulin Miftakhul Muhammad Sultan Mandalika Muhammad Tunjang Syaeh Najwa Putri Khairunnisa Neil Aldrin E. Foeh Pradana Adji Setyo Purba, Calvin Axel Putri Wulandari Wulandari Putri, Amelia Juliana Ramadhani, Dwi Aryanti Shabrina Rifdah Larasati Silalahi, Bob Ben Salomoan Sulastri Sulastri Tri Putri Sari Yoyo Arifardhani Yuliana Yuli Wahyuningsih