Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Perlindungan Hukum Hak Memunggut Hasil Hutan Bagi Suku Anak dalam di Propinsi Jambi Amir, Latifah; Mushawirya, Rustian; Windarto, Windarto
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1432

Abstract

The right to collect forest products (forestry right) is one of the rights to land originating from customary land law which is then recognized as part of land rights that are permanent in the Agrarian Act Number 5 of 1960. The concept of the right to collect forest products is now interpreted as a right what big entrepreneurs can have in managing forests is of economic values, and not as a basis for the rights of indigenous/local peoples who have a living culture by relying on the existence of forest products. This different interpretation ultimately gave birth to policies and legal actions that deprived indigenous/local peoples of their rights to the forest as stated and recognized by the 1945 Constitution as part of protected customary rights. One of the indigenous/local people who use forest products as their source of life is the Suku Anak Dalam (Orang Rimba) community in the Sarolangun Regency area. The many functions of forest land conversion into industrial plantations, as well as the licensing of business use rights over customary forests make the living space and movement of these communities increasingly limited, even in the end giving birth to various land conflicts between indigenous peoples and forest entrepreneurs in the region. Therefore in the future a law is needed that regulates the right to collect forest products as permanent land rights and can provide justice to indigenous people through legal certainty, where the Suku Anak Dalam community is no longer seen as forest looters, or illegal occupation.
KESADARAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL STUDI KASUS DI SMA NEGERI 2 MUARA BUNGO Windarto, Windarto; Oktaviany, Firya
RIO LAW JURNAL Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v1i2.405

Abstract

Media Sosial tidak bisa lepas dan dihindarkan dari kehidupan masyarakat.Semakin meluasnya sudut kehidupan manusia yang menggunakan teknologi dan membutuhkan informasi menjadikan teknologi dan informasi tidak bisa dijauhkan. Dengan adanya penyuluhan hukum ini maka siswa SMA Negeri 2 Muaro Bungomeningkat kesadarannya dalam menggunakan teknologi dan informasi dengan bijak. Mereka juga mengetahui dampak atau akibat dari penggunaan teknologi yang salah. Sehingga menimbulkan diharapkan menimbulkan kesadaran hukum bagi para siswa SMA Negeri 2 Muaro Bungo. Metode PPM dilakukan dengan mengamati permasalahan mitra, mennggunkan pendekatan sosial, partisipatif dan penekatan hukum.  Key words: etika, media sosial
ANALISIS POTENSI KONFLIK DAN PENANGANAN KONFLIK PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI PROVINSI JAMBI BERBASIS GENDER EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION (GESI) Suryahartati, Dwi; Windarto, Windarto; Yusra, Dony; Yusuf, Muhammad
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i2.20989

Abstract

Organisasi Kemasyarakatan hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan peradaban dan sejarah perkembangan bangsa. Organisasi kemasyarakatan sebagai wadah penggerak pembangunan bangsa. Sebagai aktualisasi kebebasan dan demokrasi, keberadaan ormas adalah sebaga wujud kebeasan fundamental indvidu dan kelompok. Dalam kerangka etika dna hukum, keberadaannya dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Namun pada sisi lain, pelaksanaan kebebasan fundamental tersebut justru memiliki isu gender yang harus dipetakan sebagai sumber konflik. Ketertiban social yang responsive gender perlu diselaraskan dengan tujuan negara. Penelitian ini melihat kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar organisasi massa yang berbasis gender dalam GESI dan memetakan konflik gender pada organsiasi kemasyarakatan yang ada dalam data Kesbangpol Provinsi Jambi. Sehingga tujuan penelitian ini adalah bagaimanakah dinamika konflik antar Ormas yang terjadi dan apa saja faktor penyebabnya, Kebijakan apa saja yang telah keluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengananan konflik antar Ormas yang berbasis GESI. Penelitian ini dianallisis dengan menggunakan teori penyelesaian sengketa, mobilisasi sumber daya dan analisis circle of conflict, untuk mendapatkan jawaban bagaimana Konflik Ormas yang terjadi di Provinsi Jambi dan bagaimana penanganan konflik oleh Pemerintah di Provinsi Jambi dengan menggunakan pendekatan GESI. Hasil sementara yang didapat dari penelitian adalah bahwa tedrapat kategori konflik, klsifikasi konflik dan jenis konflik yang ditangani oleh pemerintah melalui tim terpadu. Penanganan konflik belum responsive gender, Kebijakan yang ada belum memadai untuk menangani konflik dan pasca konflik, belum memiliki metode untuk menangani konflik sejenis. Jumlah konflik kemasyarakatan tidak sebanding dengan sumber daya yang disiapkan oleh pemerintah terkait. Terdapat program-program yang belum ramah keadilan gender. Diperlukan pola atau model yang mampu mengurai dan memberikan solusi terkait penangan konflik secara terpadu. Diperlukan Regulasi yang terpadu yang melibatkan Institusi terkait serta berbasis nilai-nilaikelokalan. Kata kunci: Gender, Pemerintah, Kebijakan , konflik, Ormas
Pewarisan dalam Hukum Adat Melayu Jambi : Pewaris dan Ahli Waris Oktaviarni, Firya; Suryahartati, Dwi; Amir, Diana; Windarto, Windarto
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.27069

Abstract

Kematian seseorang memberikan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Kematian menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berkaitan dalam hal mengurus jenazahnya (fardhu kifayah). Akibat lain adalah hubungan hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap harta peninggalannya. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai Pelaksanaan pembagian waris menurut Hukum Waris Adat Melayu Jambi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sebagai budaya hidup Hasil Penelitian menunjukan pembagian waris belum bisa dilakukan pada saat pewaris meninggal, ttapi menunggu waktu yang tepat. Pelaksanaan pembagian waris menurutHukum Waris Adat Melayu Jambi dilakukan dengan tiga cara, cara rukun dan damai, dibagi oleh penguasa adat dan melalui peradilan adat dalam dusun.