Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.894
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceeding SENDI_U Jambe Law Journal Sebatik Recital Review Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Jurnal Matematika UNAND Jurnal Rekayasa Lingkungan Idealis : Indonesia Journal Information System SKANIKA: Sistem Komputer dan Teknik Informatika Zaaken: Journal of Civil and Business Law RIO LAW JURNAL Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science Kresna: Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat Journal of Community Engagement Research for Sustainability Riau Law Journal Jurnal Karya Abdi Masyarakat Jurnal Ticom: Technology of Information and Communication LoroNG
Windarto, Windarto
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Perlindungan Hukum Hak Memunggut Hasil Hutan Bagi Suku Anak dalam di Propinsi Jambi Amir, Latifah; Mushawirya, Rustian; Windarto, Windarto
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1432

Abstract

The right to collect forest products (forestry right) is one of the rights to land originating from customary land law which is then recognized as part of land rights that are permanent in the Agrarian Act Number 5 of 1960. The concept of the right to collect forest products is now interpreted as a right what big entrepreneurs can have in managing forests is of economic values, and not as a basis for the rights of indigenous/local peoples who have a living culture by relying on the existence of forest products. This different interpretation ultimately gave birth to policies and legal actions that deprived indigenous/local peoples of their rights to the forest as stated and recognized by the 1945 Constitution as part of protected customary rights. One of the indigenous/local people who use forest products as their source of life is the Suku Anak Dalam (Orang Rimba) community in the Sarolangun Regency area. The many functions of forest land conversion into industrial plantations, as well as the licensing of business use rights over customary forests make the living space and movement of these communities increasingly limited, even in the end giving birth to various land conflicts between indigenous peoples and forest entrepreneurs in the region. Therefore in the future a law is needed that regulates the right to collect forest products as permanent land rights and can provide justice to indigenous people through legal certainty, where the Suku Anak Dalam community is no longer seen as forest looters, or illegal occupation.
KESADARAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL STUDI KASUS DI SMA NEGERI 2 MUARA BUNGO Windarto, Windarto; Oktaviany, Firya
RIO LAW JURNAL Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v1i2.405

Abstract

Media Sosial tidak bisa lepas dan dihindarkan dari kehidupan masyarakat.Semakin meluasnya sudut kehidupan manusia yang menggunakan teknologi dan membutuhkan informasi menjadikan teknologi dan informasi tidak bisa dijauhkan. Dengan adanya penyuluhan hukum ini maka siswa SMA Negeri 2 Muaro Bungomeningkat kesadarannya dalam menggunakan teknologi dan informasi dengan bijak. Mereka juga mengetahui dampak atau akibat dari penggunaan teknologi yang salah. Sehingga menimbulkan diharapkan menimbulkan kesadaran hukum bagi para siswa SMA Negeri 2 Muaro Bungo. Metode PPM dilakukan dengan mengamati permasalahan mitra, mennggunkan pendekatan sosial, partisipatif dan penekatan hukum.  Key words: etika, media sosial
ANALISIS POTENSI KONFLIK DAN PENANGANAN KONFLIK PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI PROVINSI JAMBI BERBASIS GENDER EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION (GESI) Suryahartati, Dwi; Windarto, Windarto; Yusra, Dony; Yusuf, Muhammad
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i2.20989

Abstract

Organisasi Kemasyarakatan hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan peradaban dan sejarah perkembangan bangsa. Organisasi kemasyarakatan sebagai wadah penggerak pembangunan bangsa. Sebagai aktualisasi kebebasan dan demokrasi, keberadaan ormas adalah sebaga wujud kebeasan fundamental indvidu dan kelompok. Dalam kerangka etika dna hukum, keberadaannya dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Namun pada sisi lain, pelaksanaan kebebasan fundamental tersebut justru memiliki isu gender yang harus dipetakan sebagai sumber konflik. Ketertiban social yang responsive gender perlu diselaraskan dengan tujuan negara. Penelitian ini melihat kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar organisasi massa yang berbasis gender dalam GESI dan memetakan konflik gender pada organsiasi kemasyarakatan yang ada dalam data Kesbangpol Provinsi Jambi. Sehingga tujuan penelitian ini adalah bagaimanakah dinamika konflik antar Ormas yang terjadi dan apa saja faktor penyebabnya, Kebijakan apa saja yang telah keluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengananan konflik antar Ormas yang berbasis GESI. Penelitian ini dianallisis dengan menggunakan teori penyelesaian sengketa, mobilisasi sumber daya dan analisis circle of conflict, untuk mendapatkan jawaban bagaimana Konflik Ormas yang terjadi di Provinsi Jambi dan bagaimana penanganan konflik oleh Pemerintah di Provinsi Jambi dengan menggunakan pendekatan GESI. Hasil sementara yang didapat dari penelitian adalah bahwa tedrapat kategori konflik, klsifikasi konflik dan jenis konflik yang ditangani oleh pemerintah melalui tim terpadu. Penanganan konflik belum responsive gender, Kebijakan yang ada belum memadai untuk menangani konflik dan pasca konflik, belum memiliki metode untuk menangani konflik sejenis. Jumlah konflik kemasyarakatan tidak sebanding dengan sumber daya yang disiapkan oleh pemerintah terkait. Terdapat program-program yang belum ramah keadilan gender. Diperlukan pola atau model yang mampu mengurai dan memberikan solusi terkait penangan konflik secara terpadu. Diperlukan Regulasi yang terpadu yang melibatkan Institusi terkait serta berbasis nilai-nilaikelokalan. Kata kunci: Gender, Pemerintah, Kebijakan , konflik, Ormas
Pewarisan dalam Hukum Adat Melayu Jambi : Pewaris dan Ahli Waris Oktaviarni, Firya; Suryahartati, Dwi; Amir, Diana; Windarto, Windarto
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.27069

Abstract

Kematian seseorang memberikan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Kematian menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berkaitan dalam hal mengurus jenazahnya (fardhu kifayah). Akibat lain adalah hubungan hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap harta peninggalannya. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai Pelaksanaan pembagian waris menurut Hukum Waris Adat Melayu Jambi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sebagai budaya hidup Hasil Penelitian menunjukan pembagian waris belum bisa dilakukan pada saat pewaris meninggal, ttapi menunggu waktu yang tepat. Pelaksanaan pembagian waris menurutHukum Waris Adat Melayu Jambi dilakukan dengan tiga cara, cara rukun dan damai, dibagi oleh penguasa adat dan melalui peradilan adat dalam dusun.
Analisis Implementasi Kemitraan Bank Sampah Dan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Jambi Fauzi, Gian; Pahlefi, Pahlefi; Windarto, Windarto
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 6 No. 2 (2025): Juni 2025
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v6i2.44726

Abstract

This research aims to identify and analyze the implementation of partnership between waste banks and the Environmental Agency of Jambi City in waste management and to analyze the constraints in implementing the partnership between waste banks and the Environmental Agency in waste management. The type of research used in this study is juridical empirical with data collection methods in the form of interviews and direct field observations. From the research results, it is known that 1). The implementation of the partnership between the Environmental Agency and the Main Waste Bank of Jambi City was formed through an official appointment in the Decree of the Head of the Environmental Agency of Jambi City Number 161 of 2020 2). The main constraints in running the partnership are due to the independent nature of the Waste Bank and the lack of human resources provided by the Environmental Agency.
A Mathematical Compartmental Model for Deradicalization in Indonesia: The SERTV Framework Asyhar, Ahmad Hanif; Fatmawati, Fatmawati; Windarto, Windarto; Herdicho, Faishal Farel; Abidemi, Afeez
Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science Articles in Press
Publisher : Pandawa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47352/jmans.2774-3047.351

Abstract

Radicalism remains a critical threat to Indonesia's national security and social cohesion, necessitating urgent efforts to understand and mitigate its spread. This study develops a mathematical model to describe the dynamics of radicalization and deradicalization in Indonesia, using a compartmental structure that divides the population into susceptible, extremist, recruiter, treated, and vaccinated groups. The model incorporates a saturated incidence rate to capture the nonlinear effects of radical interactions. Numerical simulations are carried out using the fifth-order Runge–Kutta method to illustrate the transitions between population groups. The results indicate a significant decline in extremist and recruiter populations, while vaccination against radical ideas contributes to long-term resilience. Sensitivity analysis shows that the radicalization rate and recruitment effectiveness are the most influential parameters driving the spread of radicalism. These findings provide new insights into the mechanisms of radicalization and serve as a foundation for designing evidence-based preventive strategies.
Konsep Kesalahan dan Kelalaian pada Penyelenggaraan Internet Service Provider (ISP) Anwar, Chairul; Suryahartati, Dwi; Windarto, Windarto
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 6 No. 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v6i3.44839

Abstract

Internet access (ISP) implementation is based on Law No. 36/1999 on telecommunications. Internet poles and fiber optic cables are often located next to PLN electricity poles. Many people have been disturbed by the presence of unlicensed poles and chaotic cables. The law regulates the use of land and buildings belonging to individuals for telecommunications implementation purposes and requires the consent of the relevant parties. However, this is rarely realized, resulting in similar issues in various places. This study aims to determine and analyze the provider's obligations as the implementing party and the indicators of errors and omissions in ISP implementation. The study employs normative legal research methodologies, encompassing the analysis of legislation and additional secondary data. This study found that providers are responsible for goods under their control. The aggrieved community can hold providers accountable for clear problems resulting from their errors or negligence. It is expected that adjusting existing rules to the status quo will address the problem of fiber optic poles and cables for communities in various regions with similar cases. This will make providers more careful when implementing the internet.
Penyelesaian Sengketa pada Merek yang Telah Dialihkan: Studi Kasus Merek Denza Prasojo, Andreas; Zulfa Aulia, M.; Windarto, Windarto
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 7 No. 2 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v7i2.53900

Abstract

This research concerns the resolution of the Denza trademark dispute that has been transferred in the case of BYD vs. PT. Worcas. This research aims to analyze the impact of the transfer of Denza trademark rights based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in Indonesia after the transfer of trademark rights. The problem formulation includes a legal analysis of the dispute reviewed based on Indonesian trademark law and the legal implications of the transfer of trademark rights. The research method uses a normative juridical approach with a study of primary legal materials of the Law on Trademarks and secondary materials from IPR literature. The results of this research are first, that the transfer of rights has been recorded in the DJKI and is constitutive, second, the court determined that the lawsuit was an error in persona which caused a formal defect in the lawsuit. With the transfer of rights, the lawsuit was rejected due to an error in persona, making it difficult for multinational companies to register their trademarks in Indonesia. The government should also strengthen the mechanism for recognizing well-known trademarks to prevent trademark squatting.
Co-Authors Abidemi, Afeez Ageng Triganda Sayuti Ahmad Hanif Asyhar Amir, Diana Anum Prayudi, Aga Arsyad Arsyad Batubara, Efraim Chairul Anwar Devit Setiono Dhils Noviades Dwi Suryahartati Eridani, Eridani Fatmawati, Fatmawati Fauzi, Gian Hartati, Dwi Surya Haryadi - Herdicho, Faishal Farel Herlina Manik Irawan, Yousep Eka Isran Idris Ivan Fauzani Raharja Java, Muhammad Arya Juanita, Safitri Junaedi, Adit Khoirudin, Nurfauzan Humam Khoiruni Azzahra, Kamila Latifah Amir Lili Naili Hidayah Martini Martini Marudin, Marudin Maulana, Rizky Akbar Maulidina Sari Miswanto, Miswanto Mohammad Syafrullah Muhammad Azhar Mujahid Muhammad Yusuf Munandar, Tri Imam Nasirudin Nasirudin, Nasirudin Oktaviany, Firya Oktaviarni, Firya Pahlefi, Pahlefi Painem, Painem Permata Puteri, Indah Prasojo, Andreas Raffles Raffles Ratna Dewi RR. Ella Evrita Hestiandari Rustian Mushawirya Ruswandi, Muhammad Apit Samsinar Samsinar Saputra, Danu Suhermi, Suhermi Sukamto Satoto Sukma Wijaya Tahya, Taufik Taufik Yahya Triastanti, Rita Dewi Umar Hasan Usman Usman YOE, AVECIENA Yudhistira, Lily Yusra, Dony Zulfa Aulia, M.