Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

PENCEMARAN SUNGAI SIAK DI KOTA PEKANBARU DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN Johar, Olivia Anggie
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No. 2 (2019): JISPO Vol 9 No 2 2019
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v9i2.6046

Abstract

Enforcement of Environmental Criminal Law is one of the implementation processes of the utilization of principles, institutions, systems and criminal law sanctions to enforce environmental legal norms. The running or failure of the environmental criminal law enforcement process is very closely related to the settlement of the case. This can be illustrated from the pollution cases that occurred in the Siak River. Enforcement of Environmental Criminal Law must be done so that the Siak River is no longer a polluted river. Various kinds of laws and regulations concerning the protection of rivers from pollution both in the form of general regulations and specific arrangements are seen as not being able to control pollution of the Siak River in the city of Pekanbaru.
PROBLEMATICS OF PAROLE FOR COMMUNITY STUDENTS IN THE PEKANBARU CLASS II SPECIAL CHILDREN'S DEVELOPMENT INSTITUTION Manihuruk, Tri Novita Sari; Daeng, M.Yusuf; Johar, Olivia Anggie
JOURNAL EQUITABLE Vol 9 No 2 (2024)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v9i2.7074

Abstract

Children who are undergoing guidance at a special children's institution (LPKA) have the right to receive conditional release as long as the terms and conditions are met in accordance with the law. The problem formulation in this research is what are the problems and efforts in granting conditional release to students at the Pekanbaru Class II Special Development Institution for Children. This research method is sociological legal research. The results of the research show that the problems found are that there are no guarantors for students to apply for conditional release, paperwork for submitting administrative documents is still progressing slowly, students violate disciplinary laws, and there is no desire for students to apply for conditional release. The efforts include finding/contacting the Guarantor's family, collaborating well with related parties to make the proposal process easier, carrying out regular independent training to increase officers' knowledge of the applicable rules.
Improving Digital Literacy to Prevent the Spread of Hoax News: Peningkatan Literasi Digital untuk Mencegah Penyebaran Berita Hoax Lisnawita, Lisnawita; Guntoro, Guntoro; Anggie Johar, Olivia; Costaner, Loneli
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2024): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v8i1.17275

Abstract

Perkembangan teknologi, khususnya internet, membawa dampak signifikan dengan memungkinkan penyebaran berita hoaks. Literasi digital menjadi penting, terutama bagi siswa aktif dalam internet dan media sosial. Penelitian ini menggunakan metode ceramah, kuesioner, dan penjelasan untuk meningkatkan literasi digital siswa dalam mengenali dan mencegah penyebaran berita palsu. Studi literatur menyoroti dampak negatif berita hoaks, terutama terkait isu SARA dan politik, di media sosial seperti Twitter dan Instagram. Masalah utama literasi digital di sekolah adalah kurangnya pengetahuan tentang program literasi digital. Pengabdian ini bertujuan memberikan landasan untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap penyebaran berita hoaks di era digital. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta sebesar 69.78%, membuktikan bahwa pendekatan interaktif dan penerapan literasi digital dapat memberikan manfaat positif.
TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Johar, Olivia Anggie
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i2.20280

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Riau menurut perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hutan merupakan karunia sekaligus amanah dari Allah yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai salah satu kekayaan alam yang sangat berharga. Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Pada tahun 2019 telah terjadi kebakaran hutan di Provinsi Riau seluas 75.871 Ha. Implementasi UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Provinsi Riau belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pemerintah Provinsi Riau dapat melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan menggandeng pihak kepolisian maupun tokoh-tokoh agama yang populer di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya ditegaskan bahwa melakukan pembakaran hutan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya hukumnya adalah haram.