Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.978

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Ilmu Lingkungan Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Respublica JOURNAL EQUITABLE Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Gagasan Hukum J-COSCIS : Journal of Computer Science Community Service Riau Law Journal CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement JURNAL KARYA ILMIAH MULTIDISIPLIN Mizan: Journal of Islamic Law

Johar, Olivia Anggie

Unknown Affiliation

Author-ID : 1197161

Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Web Development and Assistance in Pancuran Gading Village, Kampar Regency: Pengembangan Dan Pendampingan Web Desa Pancuran Gading Kabupaten Kampar Guntoro Guntoro; Jeni Wardi; Anto Ariyanto; Widya Apriani; Lisnawita Lisnawita; Olivia Anggie Johar
CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Vol. 2 No. 2 (2022): Consen: Indonesian Journal of Community Services and Engagement
Publisher : Institut Riset dan Publikasi Indonesia

Pancuran Gading Village is one of the villages in the Tapung sub-district, Kampar Regency, Riau province. Therefore, it is necessary to develop and assist the Pancuran Gading Village website, Kampar Regency. Currently Pancuran Gading Village will be used as a pilot village by the Ministry of Villages. Therefore it is necessary to improve existing facilities and one of the pilot villages is a digital village. The problem faced by partners is that there is no village website yet. The village website is a media of information for residents or society in general. The methods for implementing this service are preparation and planning, field surveys and interviews, data collection, website design and development, implementation of mentoring and website handover, evaluation and final reporting. The result of this service is in the form of a web profile for Pancuran Gading Village. And then provide assistance regarding the use of the website..

Pelaksanaan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Olivia Anggie Johar; Fahmi Fahmi; Dewi Sartika
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pelaksanaan Hak Pendidikan terhadap narapidana anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khsus Anak Pekanbaru (LPKA) belum berjalan sebagaimana mestinya karena belum semuanya Narapidana Anak tersebut mendapatkan hak pendidikan selama mereka berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Faktor penghambatnya adalah terbatasnya jumlah anak yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, kurangnya minat dari narapidana anak, kurang memadainya sarana dan prasarana dan kurangnya perhatian dari Dinas Pendidikan yang berada diwilayah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA). upaya yang dilakukan oleh untuk memenuhi hak pendidikan narapidana anak berusaha meningkatkan pendataan, sering melakukan penyuluhan tentang pendidikan, meningkatkan sarana dan prasarana dan melakukan diskusi dengan Dinas Pendidikan setempat demi terpenuhinya hak anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Tri Novita Sari Manihuruk; Yusuf Daeng; Olivia Anggie Johar
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 9 No. 2 (2022): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v9i2.7568

This study aims to find out the guidelines used by the panel of judges in dealing with criminal acts of corruption, especially acts that are subject to offenses under Article 2 and Article 3 of the Corruption Law based on PERMA Number 1 of 2020. Juridically, the PERMA is binding on Pekanbaru District Court Judges in making their decisions. . However, the facts on the ground show that there is still a disparity in sentencing by judges at the Pekanbaru District Court in passing their decisions on corruption crimes which are subject to articles 2 and 3 of the Corruption Law. The research method in this writing is a normative research method that is descriptive analysis using primary legal sources, secondary legal materials and tertiary legal materials then analyzed qualitatively using logical thinking in drawing conclusions which are carried out deductively. The results of the research show that the application of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Punishment of Articles 2 and Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes in the Pekanbaru District Court has been properly implemented. This means that in determining the severity of the crime the Pekanbaru District Court judge considers sequentially the stages, including the following: categories of state financial losses or the country's economy; error rate, impact and profit; range of criminal convictions; aggravating and mitigating circumstances; criminal conviction; and other provisions related to criminal imposition

Peningkatan Pengetahuan Remaja Mesjid Nurul Imi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Mengenai Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Olivia Anggie Johar; Rezmia Febrina; Lisnawita
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 6 (2022): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v6i6.12348

Free legal aid is a concrete manifestation of the presence of the state as a form of accountability for the provision of legal aid for the poor as a manifestation of access to justice. In terms of providing free legal aid, it is organized in the framework of realizing justice while at the same time oriented towards the realization of fair social justice. At present many people, especially the youth of the Nurul Imi Mosque, Sri Meranti Village, Rumbai Subdistrict, Pekanbaru City, do not know about providing free legal assistance, therefore it is necessary to do community service in the form of Increasing Knowledge of the Nurul Imi Mosque Youth, Sri Meranti Village, Rumbai District, Kota. Pekanbaru Concerning Provision of Free Legal Aid. This service is carried out by means of lectures and direct questions and answers and evaluation by distributing questionnaires before and after the activity is carried out. This service is carried out by an implementation team consisting of 1 (one) chairperson, and 2 (two) members. The implementation team is Lancang Kuning University lecturers who are competent in mastering material regarding free legal aid. Bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai wujud nyata kehadiran negara sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus berorientasikan kepada terwujudnya keadilan sosial yang berkeadilan. Saat ini banyak masyarakat khususnya remaja mesjid nurul imi kelurahan sri meranti kecamatan rumbai kota pekanbaru yang belum mengetahui mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Peningkatan Pengetahuan Remaja Mesjid Nurul Imi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Mengenai Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Universitas Lancang Kuning yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma.

PENGGUNAAN SPINNER.ID UNTUK HINDARI PLAGIASI KARYA ILMIAH Lisnawita; Guntoro; Olivia Anggie Johar
J-COSCIS : Journal of Computer Science Community Service Vol. 3 No. 1 (2023): J-COSCIS : Journal of Computer Science Community Service
Publisher : Fakultas Ilmu Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jcoscis.v3i1.8406

Setiap tahun, kampus menghasilkan alumni yang secara ilmiah dipersiapkan untuk beroperasi di dunia nyata. Sebelum alumni lulus, mereka telah melalui proses yang begitu panjang, diman setiap mahasiswa telah menyelesaikan karya ilmiah terbaiknya. Tentu saja karya mahasiswa ini masih jauh dari ideal, dan perlu adanya perbaikan terutama dalam hal pendeteksian plagiarisme dalam karya ilmiah mahasiswa. Banyak mahasiswa yang masih tidak dapat menghindari plagiarisme dalam menulis karya ilmiah, sehingga perlu dikembangkan tips dan taktik agar mahasiswa dapat menurunkan tingkat plagiarisme seperti yang ditentukan oleh kurikulum saat ini. Metode yang digunakan yaitu dengan Ceramah dan Praktek dengan spinner.id dapat membantu dalam penyusunan karya ilmiah dengan menghindari plagiarisme. Pelatihan ini meningkatkan pengetahuan siswa sebesar 59 persen, dan siswa mampu mengutip dan memparafrasekan kalimat lebih efektif dari sebelumnya.

Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Bobi Darmawan; Olivia Anggie Johar
Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim)
Publisher : Universitas Lancang Kuning

The issue in this topic is how the Pekanbaru City law enforces the wildlife trade, which is based on Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. What are the challenges of law enforcement against wildlife trade in Pekanbaru City as outlined in Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems? This research is a sociological legal research that uses data collection tools in the form of interviews. The conclusion of this article is that law enforcement against wildlife trade in Pekanbaru City has not been carried out optimally because there is still illegal wildlife trade in the jurisdiction of Pekanbaru. The existence of illegal wildlife trade activities proves this. Stumbling blocks for law enforcement Regulations that are no longer up to date are the cause of the prohibition of wildlife trade. Therefore, the legal umbrella number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems must be updated immediately, because they are no longer relevant to the times, and the existing sanctions can be seen. As not giving a sense of justice to resources, ecosystems and nature Uniform perception among law enforcement officers is also important to obtain a judicial process that provides a sense of justice. Improvements and additions to these facilities and infrastructure include educated and skilled human resources, adequate equipment, and adequate finances, including facilities and infrastructure to support and streamline the activities of law enforcement officers in preventing or carrying out repressive activities in the context of saving nature. its resources and ecosystem Increase legal awareness through legal counseling on protected animal species and sanctions for wildlife trade. Abstrak Isu dalam topik ini adalah bagaimana penegakan hukum Kota Pekanbaru terhadap perdagangan satwa liar, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Apa saja tantangan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar di Kota Pekanbaru yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya? Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Kesimpulan dari artikel ini adalah penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar di Pekanbaru Kota belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat perdagangan satwa liar ilegal di wilayah hukum Pekanbaru. Adanya aktivitas perdagangan satwa liar ilegal membuktikan hal tersebut. Batu sandungan penegakan hukum Peraturan yang tidak lagi up to date menjadi penyebab pelarangan perdagangan satwa liar. Oleh karena itu, payung hukum nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya harus segera dimutakhirkan, karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, dan terlihat sanksi yang ada. Sebagai tidak memberikan rasa keadilan terhadap sumber daya, Ekosistem dan alam Persepsi yang seragam di antara aparat penegak hukum juga penting untuk mendapatkan proses peradilan yang memberikan rasa keadilan. Perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana tersebut meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, peralatan yang memadai, dan keuangan yang memadai, antara lain sarana dan prasarana untuk mendukung dan mengefektifkan kegiatan aparat penegak hukum dalam mencegah atau melakukan kegiatan represif dalam rangka penyelamatan alam. sumber daya dan ekosistemnya Meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum jenis satwa yang dilindungi dan sanksi perdagangan satwa liar.

Analisis Persepsi dan Preferensi Masyarakat Disabilitas terhadap Kebijakan dan Fasilitas Disabilitas di Kota Pekanbaru Riau Jeni Wardi; Anto Ariyanto; Latifa Siswati; David Setiawan; Guntoro Guntoro; Lisnawita Lisnawita*; Olivia Anggie Johar; Widya Apriani; Nurhamin Nurhamin; Fenty Widya; Ririn Sari Wati; Rizky Octa Putri Charin; Budia Misri
Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim)
Publisher : Universitas Lancang Kuning

The low accessibility of handling and services for persons with disabilities in Pekanbaru City, Riau Province, will certainly be an obstacle to the fulfillment and protection of rights for persons with disabilities. These barriers will have an impact on the development and rights of life for these marginalized people. Therefore, it is necessary to conduct an assessment to map the general situation and optimize the fulfillment of the rights of persons with disabilities. In this case, the researcher appointed Pekanbaru City as the focus of research. The stages of the research method are literature study, interviews, field observations, focus group discussions and data analysis. The results of this study will be used as a basis for developing policies that are inclusive of persons with disabilities so that they have equal opportunities before the State to enjoy social, economic, political, civil and cultural rights. The purpose of the study was to analyze the perception of the disabled community towards disability policies and facilities in the city of Pekanbaru and to analyze the preferences of the disabled community towards policies and facilities. The results show that the highest need for Infrastructure is 93%. In the Health sector, Hospital Needs with a percentage of 95.4%, Business Capital Requirements really help the economy of families with disabilities, namely the largest response of 94.70%, the Education Sector for special knowledge needs for disabilities the largest 84.3%, and the religious field needs lecturers and preachers disability-friendly 78.9%.

Penanggulangan Pekerja Anak Dibawah Umur Di Persimpangan Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru Olivia Anggie Johar*; Muhammad Yusuf Daeng; Tri Novita Sari Manihuruk
Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim)
Publisher : Universitas Lancang Kuning

The handling of underage child labor in Pekanbaru City must be carried out immediately because considering that there are still many children who are exploited to be employed at the existing intersections in Pekanbaru. Pekanabaru City Government in dealing with underage child labor in the city of Pekanbaru has carried out its roles and duties, but it has not been maximized. The inhibiting factor is the lack of attention from parents to children who are victims of exploitation, there is no deterrent effect experienced by parents of children and children who are victims of exploitation, there are persons who take personal advantage by exploiting children. Efforts made by the Pekanbaru city government are that abandoned children or children who do not have parents will be placed in orphanages, children who have parents will be returned to their parents, the Pekanbaru city government will provide guidance to children, the Pekanbaru city government will provide training. against children, provide economic assistance to children, provide legal action or convict people who exploit children for personal gain. The method used in this study is sociological legal research with research locations in the city of Pekanbaru

Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Anggie Johar, Olivia; Fahmi, Fahmi; Marsadi, Dani
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 01 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru khususnya untuk pelaku masih ad hambatan. Faktor-faktor penghambat yang timbul penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru antara lain secara ekternal dan internal . Upaya mengatasi faktor-faktor penghambat yang timbul pada penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru bisa dilakukan dengan Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak. Menjalin Komunikasi yang Intensif dengan Aparat Penegak Hukum yang Lainnya. Mengadakan Sosialisasi tentang Diversi di Kalangan Masyarakat. Membuat Kesepakatan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi Memberikan kesadaran hukum pada masyarakat bahwa masa depan anak-anak cerah jangan rusak dengan menjadikan mereka pelaku Narkotika, sebagai anggota masyarakat dan anak-anak merupakan masa depan bangsa kita wajib untuk membantu mereka untuk sadar dan jera agar tidak melakukannya lagi dengan memberikan kesempatan dengan mempertanggungjawabkan yang dilakukan dengan menerima pembinaan, bimbingan dan lain-lain. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis Anggie Johar, Olivia; Haq, Miftahul
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 3 No. 02 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di kejaksaan Negeri Pekanbaru meliputi; berhadapan dengan anak, lemahnya alat bukti di persidangan (tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian, lemahnya surat visum et repertum dan terdakwa tidak mengakui), unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang Perlindungan Anak tidak terpenuhi sehingga Jaksa Penuntut Umum menggunakan KUHP. Upaya Jaksa Penuntut Umum dalam menghadapi kendala dalam penanganan perkara pidana pencabulan terhadap anak dalam rangka penegakan hukum adalah; orang tua (keluarga korban), melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas: menggali pendapat para ahli agar unsur-unsur dalam Undang-undang Perlindungan Anak terpenuhi dalam setiap tidak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak. Penelitian merupakan penelitian hukum sosiologis

Co-Authors Anto Ariyanto Bobi Darmawan Budia Misri Daeng, M.Yusuf David Setiawan Dewi Sartika Fahmi Fahmi Fahmi Fahmi Fahmi Fahmi Fenty Widya Guntoro, Guntoro Gusmarila Eka Putri Haq, Miftahul Jeni Wardi Jeni Wardi Latifa Siswati Lisnawita Lisnawita Loneli Costaner M. Yusuf Daeng Manihuruk, Tri Novita Sari Marsadi, Dani Muhammad Yusuf Daeng Muhammad Yusuf Daeng Muhammad Yusuf Daeng Nurhamin Nurhamin Rezmia Febrina Ririn Sari Wati Rizky Octa Putri Charin Selamat Parlindungan Tri Novita Sari M Tri Novita Sari Manihuruk Tri Novita Sari Manihuruk Tri Novitasari Manihuruk Yusuf Daeng Yusuf Daeng

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search