Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.815
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Literatus JURNAL USM LAW REVIEW JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Journal of Community Development FOCUS: Journal of Social Studies IBLAM Law Review International Journal of Science and Society (IJSOC) International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM) Journal of Law, Poliitic and Humanities Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Social Science Sawerigading Law Journal KANGMAS: Karya Scientific Community Service is a journal Asian Journal of Social and Humanities SASI Humaniorum Journal Journal of Law
Heliany, Ina
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Dampak Hukum atas Kebijakan Kenaikan BBM pada PT Tameng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Dikali dari Teori Perlindungan Hukum Hartono, Hartono; Heliany, Ina
LITERATUS Vol 7 No 2 (2025): International Socio-Cultural Scientific Journal
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v7i2.2158

Abstract

The fuel price increase in September 2022 had widespread impacts, including on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly those in the small-scale workshop services sector. MSMEs play a crucial role in the national economy, creating economic opportunities for low-income communities and reducing social inequality. This paper aims to analyze the impact of the fuel price increase on the revenue decline experienced by PT. Tameng, and link it to the regulatory framework under Law Number 20 of 2008 concerning MSMEs, as well as legal protection for small business owners. The methodology used is juridical-normative, analyzing written legal sources and relevant legislation.The findings show that the impact of the fuel price increase on PT. Tameng is significant, with a noticeable decline in revenue, directly reflecting the effects on small businesses. Article 7 of Law No. 20 of 2008 mandates the government to create a business climate conducive to the development of MSMEs. However, the fuel price hike policy has placed additional pressure on the small business sector, conflicting with the legal protection objectives. Therefore, a more sensitive evaluation of macroeconomic policies, considering the impact on vulnerable groups, is necessary.
Putusan Sela Pengadilan Pajak dalam Menyelesaikan Sengketa Gugatan secara Keseluruhan atas Objek Sita Penagihan Utang Pajak Suhartono, Suhartono; Heliany, Ina
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i1.640

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran putusan sela yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa terkait penyitaan utang pajak. Praktik penyelesaian sengketa sering terhambat oleh belum adanya putusan akhir, sementara otoritas pajak tetap melakukan tindakan penagihan seperti penyitaan aset. Hal ini berisiko menimbulkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan bagi wajib pajak, terutama ketika status hukum utang pajak masih dipertanyakan. Putusan sela berfungsi sebagai instrumen hukum sementara yang penting untuk melindungi hak wajib pajak dan menjamin keadilan prosedural. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan-putusan Pengadilan Pajak yang relevan. Fokus utama kajian adalah pada kedudukan hukum dan efektivitas putusan sela dalam memberikan perlindungan sementara selama proses penyelesaian sengketa. Analisis mengacu pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang meskipun tidak mengatur putusan sela secara eksplisit, memberikan ruang bagi diskresi yudisial untuk menegakkan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan sela memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan kepentingan negara dan hak wajib pajak, terutama dalam kasus penyitaan aset. Penguatan norma prosedural terkait putusan sela diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa perpajakan.
Analysis of State Responsibility for Health Rights in Indonesia: Integrating Legal Positivism and Justice Theory Tjandrawinata, Raymond R.; Heliany, Ina
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 12 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i12.52613

Abstract

This research examines the legal and moral dimensions of the state's responsibility for the right to health in Indonesia by synthesizing legal positivism and contemporary theories of justice. Focusing on Law No. 17 of 2023 on Health and the National Health Insurance scheme (Jaminan Kesehatan Nasional, JKN), the research argues that formal legal validity alone is insufficient to discharge the state’s constitutional obligations. While Indonesia has constructed a procedurally coherent health law framework that satisfies positivist criteria of legality, significant gaps remain in the realization of substantive justice, particularly for disadvantaged populations. By juxtaposing H.L.A. Hart’s conception of legal validity with John Rawls’s theory of justice as fairness, this study demonstrates that the legitimacy of health law must be assessed not only by its formal pedigree but also by its distributive consequences. The research concludes that state responsibility for health rights requires an integrated approach in which legal positivism is complemented—and normatively corrected—by justice-based evaluation, thereby proposing a dual-threshold conception of state responsibility in health law that distinguishes legal validity from normative legitimacy through doctrinal analysis and normative institutional evaluation. This study conceptually reframes state responsibility for social rights as a dual-threshold structure in which formal legality constitutes a necessary condition of obligation, while distributive justice operates as an independent condition of legitimacy.
Model Pendampingan Berbasis Komunitas: Implementasi Program Sahabat Saksi dan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Manggarai, Tebet Jakarta Selatan Windiyastuti, Feny; Heliany, Ina; Syam, Radian; Fitryantica, Agnes
Journal of Community Development Vol. 6 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v6i2.1828

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual melalui penerapan model pendampingan berbasis komunitas di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Program Sahabat Saksi dan Korban dirancang sebagai respons terhadap keterbatasan kapasitas masyarakat dalam melakukan pencegahan, penanganan awal, dan pendampingan anak korban kekerasan seksual. Metode pelaksanaan meliputi observasi awal, pemetaan kebutuhan, diskusi kelompok terarah, pelatihan relawan komunitas, serta sosialisasi kepada masyarakat yang melibatkan ketua RT/RW, tokoh masyarakat, orang tua, dan relawan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai isu kekerasan seksual pada anak, serta meningkatnya kesiapan kader dalam merespons kasus secara cepat dan tepat. Relawan yang telah dilatih mampu memahami prinsip-prinsip perlindungan anak, memberikan pertolongan pertama psikososial, serta mendampingi keluarga korban dalam mengakses layanan rujukan resmi seperti kelurahan, kepolisian, dinas sosial, dan P2TP2A. Pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas mampu memperkuat koordinasi lintas pihak dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih responsif terhadap perlindungan anak. Secara keseluruhan, program ini menyimpulkan bahwa model pendampingan berbasis komunitas efektif dalam memperkuat sistem dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual dan memiliki potensi untuk direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik sosial yang serupa.
Perdamaian melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia Howard Lalamentik, Karen; Heliany, Ina
HUMANIORUM Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v4i1.140

Abstract

Peace through the restorative justice approach emerged in Indonesian society following public attention to a juvenile criminal case involving the child of a well-known musician couple in a fatal traffic accident in 2013, which resulted in the deaths of seven people, as reflected in Decision No. 123/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim. Based on this background, this study formulates three main issues: the differences in legal processes between the application of restorative justice under PERPOL-RI No. 6 of 2019 and PERJA No. 15 of 2020 and the aforementioned case; the legal consequences experienced by children in conflict with the law in court decisions applying restorative justice-based settlements; and the conditions under which restorative justice can be successfully implemented in handling juvenile crimes within the Indonesian legal system. This research employs a normative juridical method with descriptive non-statistical analysis, utilizing secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the effectiveness of restorative justice depends on procedural compliance, victim participation, offender accountability, and institutional oversight. Therefore, consistent and selective implementation enables the achievement of substantive peace and holistic justice, although not all types of juvenile crimes can be resolved through this approach due to normative and contextual limitations within Indonesia’s criminal justice practice.
Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Tasripin, Ipin; Heliany, Ina
FOCUS Vol 7 No 1 (2026): FOCUS: Jurnal Kajian Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v7i1.2083

Abstract

The criminal act of document forgery is an unlawful act because it can cause harm to others and undermine public trust in the validity of documents. Forgery occurs when someone intentionally creates, modifies, or imitates a document to make it appear as if it is authentic and issued by an authorized party, when in fact it is not. The formulation in this research is how criminal law regulates the crime of document forgery in Indonesia and how the law is applied by judges in sentencing perpetrators of document forgery, as seen in the Subang District Court Decision Number 60/Pid.B/2024/PN Sng. This research is normative legal research, a method that focuses on analyzing legal regulations, legal principles, and prevailing legal doctrines. The researcher uses legal sources such as statutes, regulations, court decisions, and legal literature to understand and interpret existing law. The findings show that in criminal law, every form of involvement in a criminal act entails its own legal responsibility. In the case of document forgery committed by the defendant DP bin alm R, the witness Dedi Priyanto who gave the order should also have been held criminally liable as the person who instructed the crime, in accordance with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This reflects the principle that not only the direct perpetrator, but all parties who play an active role in the crime must be held legally accountable. In Decision Number 60/Pid.B/2024/PN Sng, the Panel of Judges concluded that the elements of Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code concerning document forgery were proven against Defendant DP bin alm R. The defendant made an invoice containing false information to mislead the company into believing that a debt had been paid off. For his actions, he was sentenced to five months’ imprisonment and remained in detention, with court costs amounting to Rp. 5,000. The decision took into account the principles of legality, legal certainty, and proportionality, as well as considering the defendant’s polite demeanor as a mitigating factor.
Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Tindak Pidana Siber: Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Subjek Data Pribadi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/Pn Pgp Dada, Syafrudin Eko Haryanto Kembang; Heliany, Ina
FOCUS Vol 7 No 1 (2026): FOCUS: Jurnal Kajian Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v7i1.2165

Abstract

The development of information technology offers significant benefits but also creates serious risks, particularly concerning security and personal data protection. Cybercrime has therefore become a crucial legal issue, as it may involve not only individuals but also corporations as subjects of criminal law. This study examines: (1) the application of corporate criminal liability in cybercrime under positive law, and (2) whether judicial considerations in Decision Number 142/Pid.Sus/2024/PN Pgp reflect justice and legal protection for personal data subjects. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The findings show that corporations are recognized as criminal law subjects that can be held liable for cybercrimes, including personal data misuse, through sanctions such as fines and other punitive measures. Criminal liability may be imposed based on direct liability, strict liability, or vicarious liability. In the examined case, the court applied the Personal Data Protection Law as lex specialis and imposed imprisonment and fines after considering aggravating and mitigating factors. This decision affirms that both individuals and corporations are subject to criminal liability and highlights the importance of law enforcement in protecting personal data and combating cybercrime.
Rekonstruksi Pengaturan Hak Advokat dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien pada Tahap Pemeriksaan di Kepolisian dalam Perspektif Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ba’arrffan, Saaqib Faiz; Heliany, Ina; Hasan, Bob
LITERATUS Vol 7 No 2 (2025): International Socio-Cultural Scientific Journal
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v7i2.2216

Abstract

This journal critically examines the regulation of advocates' rights in legal assistance to suspects during the investigation stage by comparing the Old Criminal Procedure Code (Law No. 8 of 1981) and the Newest National Criminal Procedure Code. The main focus of the analysis is directed at the extent to which these normative changes are in line with the principles of the rule of law, the protection of human rights, and the principle of fair trial. The research method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and comparative approach. The results of the study indicate that although the Newest National Criminal Procedure Code normatively expands the recognition of advocates' rights, it still leaves doctrinal problems in the form of normative ambiguity and proceduralist tendencies. Therefore, this Thesis Research offers a progressive reconstruction of the regulation of advocates' rights that positions advocates as guardians of the suspects' constitutional rights from the early stages of the criminal justice process.
Analisis Yuridis Praktik Penghindaran Pajak Korporasi dalam Perspektif Good Corporate Governance Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Haniv, Mohamad; Heliany, Ina; Leksono, Arrum Budi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i1.678

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Dalam praktiknya, korporasi sering melakukan berbagai strategi untuk meminimalkan beban pajak, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Praktik ini pada dasarnya memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak selalu secara langsung melanggar hukum, namun berpotensi mengurangi penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih komprehensif serta penerapan prinsip Good Corporate Governance guna mendorong kepatuhan perpajakan korporasi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penghindaran pajak oleh korporasi dalam perspektif hukum serta mengkaji penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam mencegah praktik tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 merupakan langkah penting dalam menutup celah praktik penghindaran pajak oleh korporasi. Selain itu, penerapan prinsip Good Corporate Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan korporasi. Dengan demikian, sinergi antara pengaturan hukum perpajakan dan penerapan prinsip Good Corporate Governance diharapkan mampu menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Co-Authors Abda Abda Al Adawiah, Rabiah Astuti, Cindy Dwi Ba’arrffan, Saaqib Faiz Dada, Syafrudin Eko Haryanto Kembang Dynanti, Rana Syndri Edy Supriyanto Fitryantica, Agnes Fransiska Novita Eleanora Hadi, Adi Moh Kurnia Haniv, Mohamad Hartono Hartono Hasan, Bob Henry Soelistyo Budi, Henry Soelistyo Howard Lalamentik, Karen Laela, Sofa Lase, Renungan Syukur Berkat Leksono, Arrum Budi M, Nurmiati Maemanah MOH. TAUFIK Nachrawi, Gunawan Radian Syam, Radian Raymond R. Tjandrawinata Rohadi Rohadi Said, Yusuf Muhamad Sihotang, Muhenri Soelistyo Budi, Henry Suhartono Tasripin, Ipin widowati widowati Windiyastuti , Feny Windiyastuti, Feny