Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Rechtsvinding
Martien, Dhoni
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Kepastian Hukum Perubahan Status Perseroan Terbatas Menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Akibat Wanprestasi Rahmi Febriani, Nur; Martien, Dhoni; Martanti, Yurisa
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 10 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v2i10.578

Abstract

Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Namun dalam praktiknya, dalam perjanjian penanaman modal, perubahan status perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas bagi penanaman modal asing tidak memenuhi syarat formal karena adanya wanprestasi oleh salah satu pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum perubahan status perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing yang tidak memenuhi syarat formal akibat wanprestasi? Dan apa dampak dan akibat hukum dari perubahan status perseroan terbatas penanaman modal asing jika salah satu pihak wanprestasi? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dan teori akibat hukum menurut Soeroso. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi kaidah hukum positif, buku literatur, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum yang sistematis dan gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum perubahan status perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing tidak memenuhi syarat formal karena wanprestasi yaitu tidak diperolehnya kepastian hukum karena perubahan status menjadi penanaman modal asing. perseroan terbatas dianggap tidak pernah terjadi dan masing-masing pihak dikembalikan kepada keadaan semula. semula sebelum terjadi perubahan perseroan terbatas penanaman modal asing, sehingga perseroan terbatas tersebut tetap berstatus sebagai perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri. Dampak dan akibat hukum perubahan status perseroan terbatas penanaman modal asing apabila salah satu pihak yang wanprestasi yaitu perseroan terbatas penanaman modal asing tidak dapat menjalankan kegiatan usaha di Indonesia sebagai subjek hukum. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan perubahan pada perseroan terbatas penanaman modal asing tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, dalam hal ini tidak terpenuhinya syarat obyektif yang terdiri atas syarat sebab tertentu dan syarat sebab halal karena untuk gagal bayar (default) di pihak investor.
Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Notaris dalam Proses Initial Public Offering (IPO) di Indonesia Harahap, Shabrina; Martien, Dhoni
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 3 No. 3 (2025): October : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v3i3.621

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam proses Initial Public Offering (IPO) di Indonesia, dengan pendekatan yuridis normatif. IPO merupakan langkah strategis bagi perusahaan untuk memperoleh dana dari publik melalui pasar modal, yang memerlukan kepastian hukum dalam setiap tahapannya. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, memiliki peran penting dalam memastikan legalitas dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses IPO. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, notaris diakui sebagai profesi penunjang pasar modal yang harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kewenangan notaris mencakup pembuatan akta perubahan anggaran dasar perusahaan, akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta akta-akta lain yang diperlukan dalam tahapan pra-emisi dan emisi. Melalui kewenangan ini, notaris berkontribusi dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi investor dan perusahaan. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman notaris terhadap regulasi pasar modal dan potensi konflik kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas notaris melalui pelatihan dan sertifikasi khusus, serta pengawasan yang lebih ketat dari OJK untuk memastikan peran notaris dalam IPO berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.
Pengaruh Kebijakan Omnibus Law terhadap Regulasi Pasar Modal dan Investasi di Indonesia Hafiz, Syahwir; Martien, Dhoni
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 3 No. 3 (2025): October : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v3i3.622

Abstract

Omnibus Law merupakan suatu cara legislatif yang bertujuan untuk merampingkan dan mereformasi sejumlah peraturan perundang-undangan demi menciptakan lingkungan investasi yang lebih baik di Indonesia. Salah satu hasil utama dari pendekatan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan Omnibus Law terhadap regulasi pasar modal dan investasi di Indonesia, baik dari segi substansi hukum maupun implikasi dalam praktiknya. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis perundang-undangan dan kajian literatur. Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa Omnibus Law membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek regulasi, termasuk kemudahan dalam berbisnis, pengurangan hambatan birokrasi, dan peningkatan peran lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam sektor pasar modal, terdapat penyederhanaan prosedur untuk emisi saham dan izin usaha. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini juga menghadapi kritik, terutama terkait kemungkinan lemahnya perlindungan hukum bagi investor dan risiko ketidakpastian hukum akibat proses legislasi yang tergesa-gesa. Oleh karena itu, evaluasi serta penguatan regulasi turunan sangat diperlukan agar reformasi hukum melalui Omnibus Law benar-benar mampu mendukung perkembangan pasar modal dan investasi secara berkelanjutan.
Analisis Hukum Terhadap Insider Trading dalam Sistem Hukum Pasar Modal di Indonesia Ansyari, Azmi; Martien, Dhoni
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 3 No. 3 (2025): October : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v3i3.623

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi hukum serta efektivitas penegakan terhadap praktik insider trading dalam konteks hukum pasar modal di Indonesia. Insider trading merupakan bentuk pelanggaran yang terjadi ketika seseorang memanfaatkan informasi material yang belum tersedia untuk publik dalam melakukan transaksi efek, sehingga melanggar asas keadilan dan keterbukaan. Di Indonesia, praktik ini telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya sistem pengawasan, kesulitan dalam proses pembuktian, serta sanksi yang belum menimbulkan efek jera. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan studi perbandingan dengan sistem hukum di Singapura. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sistem hukum di Indonesia masih memerlukan penguatan, baik dari segi regulasi maupun mekanisme pengawasan dan penegakannya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas institusi pengawas, serta adopsi praktik-praktik terbaik dari negara yang memiliki sistem hukum lebih maju.
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI PASAR MODAL INDONESIA: ANALISIS SISTEM HUKUM DAN REKONSTRUKSI MENUJU KEADILAN EFISIEN Martien, Dhoni; Guritno, Yulianto
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 2 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i2.710

Abstract

An effective dispute resolution is a fundamental pillar for investor confidence and capital market stability. This study critically examines the dispute resolution system in the Indonesian capital market following its integration into the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK). This research employs a normative juridical method using Lawrence M. Friedman's legal system theory as an analytical tool to dissect the current state (das sein) and Roscoe Pound's theory of law as a tool of social engineering to formulate an ideal model (das sollen). The first research question analyzes the effectiveness and problems of LAPS SJK, highlighting the paradoxical impact of Constitutional Court Decision No. 15/PUU-XII/2014. This decision, while intended to remove procedural hurdles, has inadvertently facilitated the filing of annulment of arbitral awards and eroded the principle of finality. The second research question formulates a reconstruction of the ADR mechanism in the capital market by leveraging the momentum of Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (PPSK Law) to mitigate the negative impacts of the said Constitutional Court decision. The findings indicate that the current system experiences dysfunction due to inconsistencies between the altered legal substance, a judicial structure that remains the final destination, and a litigation-oriented legal culture. Therefore, it is recommended to engineer the law through the Financial Services Authority (OJK) to redefine the grounds for annulment in technical regulations, optimize Online Dispute Resolution (ODR), and align the legal culture of capital market actors.
KEPASTIAN HUKUM PENGAWASAN KOPERASI TERKAIT KESALAHAN PENGELOLAAN KOPERASI DAN TANGGUNG JAWABNYA. Irawan, Cendy; Martien, Dhoni; Ismed, Mohamad
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 3 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Maret 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i3.2406

Abstract

The duties of the Cooperative Supervisor include supervising the implementation of the policy and management of the Cooperative, with the duties attached to his position, of course the Cooperative Supervisor can prevent any form of deviation in the management of the Cooperative's business to achieve the objectives of the Cooperative. In reality, not a few of the Cooperatives experienced mismanagement of the Cooperative's business which resulted in the failure of the refund of Members deposits by the Cooperative. The mismanagement of the Cooperative's business has a correlation with the Cooperative's internal supervisory function. The formulation of the problem in this research is how is the responsibility of the Cooperative Supervisor related to the mismanagement of the Cooperative? and How is the legal position of the Cooperative Supervisor related to the mismanagement of the Cooperative? The theories used as an analytical tool in this research are legal certainty and legal liability. The method used in this research is normative juridical research, namely library legal research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. The research approach used is a statutory approach, case approach, conceptual approach and analytical approach, with legal material collection techniques carried out by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals and other sources of legal material. For legal material analysis techniques carried out by systematic interpretation and teleological interpretation. From the results of the research, it can be concluded that in supervising the implementation of the policy and management of the Cooperative, the Cooperative Supervisor is responsible to the Members' Meeting. The Cooperative Supervisor can be held accountable in the event of mismanagement of the Cooperative business due to his actions. The position of the Cooperative Supervisor is regulated in Article 21 of Law No. 25 of 1992 in conjunction with Article 21 of Law No. 6 of 2023. Suggestions in this study are that the Cooperative Supervisor should have a sense of responsibility and be professional in carrying out his duties and the Government together with the Indonesian House of Representatives must immediately revise Law No. 25 of 1992 or Law No. 6 of 2023 or form a new Cooperative Law by including provisions on sanctions and benchmarks or the scope of duties of the Cooperative Supervisor
Online Hospital Medical Dispute Resolution Model to Create Fairness Seputra, Hawreyvian Rianda; Martien, Dhoni
Rechtsvinding Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.v3i2.938

Abstract

This research aims to develop an online medical dispute resolution model in hospitals to create fairness for patients and medical personnel. The method used is a qualitative study with a descriptive analysis approach, collecting data through observation, interviews, and literature studies on the mechanism of medical dispute resolution and the application of digital technology in the process. The focus of the research is focused on how online systems can provide transparent, efficient, and easily accessible access for all relevant parties. The results of the study show that the use of an online medical dispute resolution model is able to increase the effectiveness and efficiency in handling dispute problems in hospitals. This technology-based process not only speeds up communication and decision-making, but also reduces administrative burdens and reduces the potential for prolonged conflicts. The model allows for neater and more transparent documentation, helping to maintain accountability and integrity of the settlement process. In addition, the implementation of the online system can increase patient and medical satisfaction because case resolution becomes faster and communication is more open, creating a greater sense of justice in health services.
PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMBERI JAMINAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE OLEH KREDITURDALAM HAL DEBITUR GAGAL BAYAR Sihombing, Jelita; Sahril, Iran; Martien, Dhoni
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 1 No. 8 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Agustus 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/5fsng344

Abstract

The credit agreement is a main agreement that can be followed by additional agreements. If the debtor defaults, the creditor can settle by transferring the receivables by Cessie. Credit agreements often occur where the debtor borrows collateral belonging to another person or third party in the form of a land certificate and then that person acts as the provider of mortgage rights to guarantee repayment of the debtor's debt. The involvement of a third party in a guarantee agreement often results in losses if the debtor fails to pay. The problem in this research is how to transfer receivables in Cessie by the creditor in the event that the debtor fails to pay against third party mortgage guarantees and what form of legal protection exists for third parties as providers of mortgage rights regarding the transfer of receivables in Cessie by creditors in the event that the debtor fails to pay. The theories used in this research are legal protection theory and contract theory.From the research results, the transfer of receivables by Cessie by the creditor in the event that the debtor fails to pay the third party mortgage guarantee does not comply with the applicable provisions as regulated in Article 613 of the Civil Code and Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights. Form legal protection for third parties by filing a lawsuit before or during the execution process. The government, stakeholders and related parties are expected to make changes to Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights over Land and Objects related to Land, by accommodating third party protection which is explicitly regulated in guaranteeing rights to land, these regulations do not clearly regulate the rights and obligations of third parties so they cannot provide legal protection for collateral owners.
Co-Authors Ansyari, Azmi Guritno, Yulianto Hafiz, Syahwir Harahap, Shabrina Irawan, Cendy Ismed, Mohamad Martanti, Yurisa Rahmi Febriani, Nur Sahril, Iran Seputra, Hawreyvian Rianda Sihombing, Jelita