Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Implementasi Media Pembelajaran Video dalam Pelajaran SBdP pada Siswa Kelas VI di SDN Cidokom 02 Kecamatan Gunung Sindur Prastiti, Linawati; Rusli, Radif Khotamir; Hayu, Wiworo Retnadi Rias
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.19441

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) dengan memanfaatkan media video di SDN Cidokom 02, Kecamatan Gunung Sindur, serta dampaknya terhadap hasil belajar siswa kelas VI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Implementasi media video dilakukan secara sistematis melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Guru memilih video yang relevan dengan materi, memutar video di kelas, memberikan panduan tambahan, dan mendampingi siswa dalam proses praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media video efektif meningkatkan pemahaman materi, keterampilan praktik, dan partisipasi siswa. Siswa menunjukkan peningkatan rata-rata nilai sebesar 20% dibandingkan metode pembelajaran sebelumnya. Respon siswa terhadap media video sangat positif, dengan banyak siswa merasa lebih mudah memahami materi dan lebih termotivasi untuk berkreasi. Meskipun ada kendala teknis seperti kecepatan video dan keterbatasan fasilitas, hal tersebut berhasil diatasi melalui pendampingan guru, pemutaran ulang video, dan dukungan sekolah dalam menyediakan fasilitas tambahan. Media video terbukti menjadi alat pembelajaran yang inovatif dan interaktif, mampu menjembatani teori dan praktik secara efektif dalam pembelajaran SBdP. Temuan ini menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi multimedia dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama di era digital saat ini. Dengan dukungan berkelanjutan dari pihak sekolah dan pelatihan guru, media video dapat menjadi solusi efektif untuk pembelajaran yang lebih menarik, kreatif, dan berbasis teknologi.
Pembelajaran Bahasa Arab dalam Menggunakan Media Aplikasi Zoom Padamasa Pandemi di SDIT Nurul Hikmah Jakarta Nurdinda, Lingga; Rusli, Radif Khotamir; Kholik, Abdul
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 9 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i9.21339

Abstract

Studi ini mengkaji bagaimana SDIT Nurul Hikmah Jakarta menerapkan pembelajaran bahasa Arab selama pandemi menggunakan aplikasi Zoom.”Studi ini bertujuan untuk mengetahui metode yang digunakan dalam perancangan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran bahasa Arab daring menggunakan Zoom Cloud Meetings, serta faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghambat proses pembelajaran.”Studi ini dilakukan di SDIT Nurul Hikmah Jakarta dengan menggunakan metodologi studi kasus dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah menggunakan platform Zoom sebagai media tatap muka virtual untuk pembelajaran bahasa Arab. Guru menggunakan rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum sekolah untuk mempersiapkan pembelajaran selama fase ini. Pembukaan, kegiatan inti, dan penutup merupakan tiga komponen utama dari proses pembelajaran. Pengetahuan, kemampuan, dan sikap siswa dievaluasi sebagai bagian dari proses evaluasi pembelajaran. Dukungan orang tua dan penggunaan media yang menarik merupakan dua hal yang membantu pembelajaran ini. Di sisi lain, proses belajar mengajar daring yang lancar seringkali terganggu oleh berbagai hambatan, termasuk rendahnya keterlibatan orang tua, kurangnya sumber belajar yang memadai, dan terbatasnya akses internet. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan ringkasan menyeluruh tentang kesulitan dan sumber daya yang terkait dengan pembelajaran bahasa Arab daring di SDIT Nurul Hikmah.
Existing Curriculum Management in Enhancing Nazhir's Professionalism; Analysis Network Process Rusli, Radif Khotamir; Hafidhuddin, Didin; Bahruddin, Ending; Tamam, Abas Mansur
JURNAL AL-TANZIM Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Nurul Jadid University, Probolinggo, East Java, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/al-tanzim.v7i2.4695

Abstract

Nazir's profession is an educational program with little attention to Islamic Education. Therefore, an alternative solution is needed to increase Nazir's professionalism through curriculum management. This study aims to identify existing curriculum management and then analyze and develop the model to find a new curriculum. The qualitative research method is based on the Analytic Network Process (ANP) decision-making strategy to obtain a curriculum model for the Nazir professional program. The study results show that the training curriculum at LSP focuses on two scopes: waqf program planning and implementation. The curriculum developed through ANP decision-making produces four competencies: religious knowledge competence, communication competence, social science competence, and moral competence. The curriculum structure can be applied to one level of Nazir professional education, with the condition that each Nazir candidate has a bachelor's degree from various disciplines, particularly Islamic Religious Education. The findings of this study revealed that the respondents agreed with a very high rate agreement of 88.2% that a professional Nazir could be formed using the curriculum of the four competency-based Nazir waqf professional programs.
Perumusan Kebijakan: Pengaruh Disiplin dan Lingkungan terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja Samsuri; Roestamy, Martin; Warizal; Rusli, Radif Khotamir
JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Gema Perencana
Publisher : POKJANAS Bekerja Sama Biro Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61860/jigp.v4i2.328

Abstract

This research provides a policy-focused analysis of how organizational discipline and work environment policies influence employee performance through job satisfaction, grounded in the Indonesian legal framework. Using path analysis on data from 94 employees at PT. Catur Dakwah Crane Farmasi Bogor, this study evaluates the on-the-ground implementation of national labor regulations, specifically Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. This rigorous methodological approach—utilizing probability sampling, validated psychometric instruments, and path analysis via SPSS—was strategically employed to empirically deconstruct and verify the posited theoretical framework, thereby ensuring the findings' robustness for informing evidence-based policy. The empirical findings reveal a dual-pathway mechanism to performance: an affective pathway mediated by job satisfaction (particularly for work environment policies) and a procedural pathway operating directly through discipline. Results demonstrate that: 1) work discipline and work environment have direct positive and significant effects on job satisfaction (R² = 0.512); 2) work discipline, work environment, and job satisfaction all have direct positive and significant effects on employee performance (R² = 0.635); 3) job satisfaction does not mediate the discipline-performance relationship, indicating a strong situation effect; and 4) job satisfaction significantly mediates the environment-performance relationship. These findings provide evidence-based recommendations for both national labor policy formulation and organizational-level policy implementation in the Indonesian pharmaceutical sector.
Keadilan Distributif dan Tantangan Etika dalam Digitalisasi Sertifikat Tanah Pesantren Ahwarumi, Biyati; Alhifni, Anas; Roestamy, Martin; Rusli, Radif Khotamir
JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Gema Perencana
Publisher : POKJANAS Bekerja Sama Biro Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61860/jigp.v4i2.329

Abstract

Indonesia's national land certificate digitization, while promising administrative efficiency, creates a compelling paradox within its unique socio-religious landscape, particularly for pesantren, where formal ownership intersects with religious endowments (waqf) and communal systems. This study investigates the critical gap between this technocratic initiative and the principles of distributive justice, asking how digitization impacts pesantren amidst complex tenure realities. Employing a qualitative philosophical-empirical approach, it integrates theoretical analysis of Rawlsian, capabilities, and recognitional justice with a systematic review of legal documents, digital literacy data, and pesantren distribution. The findings reveal that the standardized digital framework generates procedural injustices because it ignores profound rural digital literacy divides and violates recognitional justice by failing to accommodate traditional waqf arrangements. Consequently, it disproportionately advantages larger urban institutions, marginalizing smaller rural pesantren and undermining equitable distribution. While limited to a theoretical-empirical synthesis, this research offers novelty by proposing an integrated ethical framework to reconcile technology with fairness, advocating for human-centric design, digital literacy investment, adapted land categories, and restorative mechanisms, thus ensuring digitization advances, rather than impedes, justice.
The Implementation of Marriage Agreement Ratification by Notaries Post-Constitutional Court Decision 69/2015 Based on The Notary Law Nurchayatie, Lisza; Widijatmoko, KRA Michael Josef; Rusli, Radif Khotamir
Jurnal Legisci Vol 3 No 3 (2025): Vol 3 No 3 December 2025
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/legisci.v3i3.994

Abstract

Background. The Indonesian Constitutional Court's Decision No. 69/PUU-XIII/2015 fundamentally reshaped the landscape of marital law by permitting post-nuptial agreements, a significant departure from the previous regime under Law No. 1 of 1974 on Marriage, which only recognized pre-nuptial contracts. This legal transformation introduced a dialectical tension between the principle of freedom of contract for spouses and the imperative to protect third-party creditor rights. Purpose. This article analyzes the juridical implications of this decision, focusing on the expanded role and heightened responsibility of Notaries in drafting and ratifying these agreements. Methods. Using a normative legal research method, this study examines the notary's obligations under Law No. 2 of 2014 on the Position of Notary (UUJN) to ensure the publicity principle is met, a condition essential to the binding effect of an agreement on third parties. The analysis of Supreme Court jurisprudence, particularly in bankruptcy cases, reveals an uncompromising stance on the requirement of timely registration as an absolute. Conclusion. The article concludes that while the Constitutional Court’s decision champions contractual autonomy, its practical implementation exposes notaries to significant liability risks, necessitating enhanced due diligence and systemic reforms such as a centralized digital registry. Implementation. A robust preventive professional framework to mitigate the risk of fraudulent conveyance and preserve legal certainty in commercial transactions.
Dari Tradisi ke Transaksi: Merancang Ekosistem Kewirausahaan Digital yang Berlandaskan Filosofis bagi Pesantren Indonesia Alhifni, Anas; Rusli, Radif Khotamir; Roestamy, Martin; Ahwarumi, Biyati
JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA Vol 4 No 3 (2026): Jurnal Ilmiah Gema Perencana
Publisher : POKJANAS Bekerja Sama Biro Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61860/jigp.v4i3.315

Abstract

The global digital economy presents a formidable challenge to traditional institutions, demanding a paradigm shift that balances cultural preservation with economic innovation. This study investigates the construction of an ethical and sustainable Digital Entrepreneurial Ecosystem (DEE) for Indonesian Islamic boarding schools (pesantren), institutions central to the nation’s social and religious fabric. Grounded in a philosophical synthesis of Indonesia’s People’s Economy (Ekonomi Kerakyatan) principles and Islamic ethics, this research addresses the critical nexus of traditional values and modern digital transactional demands. Employing a qualitative multi-case study of five influential pesantren in East Java, the research identifies the core components and strategic pathways for this digital transition. The findings reveal that a successful ecosystem architecture rests on three pillars: Ethical-Spiritual Governance, leveraging the moral authority of leadership (Kyai) and community trust; Socio-Digital Collaboration, which translates immense social capital into structured digital networks; and Inclusive Capacity Building, which creates accessible pathways for digital literacy and entrepreneurship. This study critiques the conventional technology-centric ecosystem models, proposing a novel, values-driven framework that positions pesantren as architects of a more equitable and culturally resonant digital future. It contributes a philosophically robust model for digital entrepreneurship that prioritizes holistic community welfare (falah) over profit-centric metrics, offering a significant contribution to the discourse on ethical technology adoption in religious communities.
Digital Transformation and Legal Certainty: Substantive Examination in Indonesian Corporate Governance MJ. Widijatmoko; Nurchayatie, Lisza; Rusli, Radif Khotamir
JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA Vol 4 No 3 (2026): Jurnal Ilmiah Gema Perencana
Publisher : POKJANAS Bekerja Sama Biro Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61860/jigp.v4i3.376

Abstract

The digitalization of corporate legal services in Indonesia, spearheaded by the Directorate General of General Law Administration (Ditjen AHU), represents a significant bureaucratic reform. However, the convenience of self-declaration systems has raised concerns about legal certainty, leading to the implementation of a substantive examination policy for corporate data alterations. This study analyzes the implications of this policy shift, examining the tension between administrative efficiency and the imperative of legal certainty. Using a doctrinal research method, this paper investigates the legal framework, implementation challenges, and theoretical underpinnings of the substantive examination policy. The results indicate that while the policy is a necessary corrective to the vulnerabilities of the previous system, its implementation faces significant operational hurdles, including capacity constraints and procedural complexities. The discussion reasserts fundamental civil law principles, analyzes practical implementation issues, and draws lessons from comparative international models to propose a hybrid, risk-based verification framework. The conclusion argues that the long-term success of this reform depends on integrating technology to create a system that is both secure and efficient, thereby strengthening corporate governance and investor confidence in Indonesia.
Legal Pluralism and Social Control: An Empirical Study of Adultery Law Reform Aminulloh, Muhamad; Zhafirah, Nayla; Rusli, Radif Khotamir
JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Gema Perencana
Publisher : POKJANAS Bekerja Sama Biro Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61860/jigp.v4i2.397

Abstract

Significant changes have been made to several criminal provisions with the ratification of the 2023 Criminal Code (KUHP), including an expanded definition of the crime of adultery. These modifications have generated diverse social reactions, particularly regarding potential violations of fundamental human rights and gender inequality in their implementation. This study aims to empirically investigate the impact of these new provisions on society in several regions of Indonesia. A qualitative methodology was used, focusing on appropriate feminist and human rights perspectives. Data collection techniques included documentation, observation, and public perception. Based on the research findings, the 2023 Criminal Code provisions on adultery have the potential to be used as a tool of social control, particularly against women, and to criminalize private behavior. This is interesting because the impact of their implementation in the field demonstrates inequality in legal treatment and a lack of understanding of the principles of human rights and gender justice. Theoretically, this study contributes to the fields of criminal law and sociological law while also assisting in the evaluation of public policy and the defense of fundamental human rights. Therefore, it is recommended that these provisions be evaluated to ensure they align with constitutional values, respect privacy, and protect vulnerable groups.