Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah JURNAL MAHKAMAH JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Journal Equity of Law and Governance Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Innovative: Journal Of Social Science Research Priviet Social Sciences Journal
Harahap, Muhammad Yadi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Yurisprudensi Mahkamah Agung Tentang Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Hibah Daulay, Sulastri; Sukiati, Sukiati; Harahap, Muhammad Yadi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.20183

Abstract

Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa pembatalan hibah di Pengadilan Agama melalui studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 20/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo. Kasus ini bermula dari hibah sebidang tanah kepada anak angkat yang kemudian disengketakan karena cacat formil akta hibah dan ketidakadilan terhadap ahli waris lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut dan mengkaji kontribusinya sebagai yurisprudensi bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasilnya, hakim mempertimbangkan aspek moral, keadilan keluarga, serta keabsahan formil akta hibah. Putusan ini menjadi yurisprudensi penting bagi pengadilan agama di Indonesia dan preseden bagi kasus serupa ke depan.
Kewenangan Mengadili Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perbankan Syariah Kartika, Sahnaz; Harahap, Muhammad Yadi
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2195

Abstract

The Religious Courts are the only legal institution authorized to resolve sharia economic disputes, based on Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts. This is also supported by Supreme Court Regulation Number 14 of 2016 concerning Procedures for Settlement of Sharia Economic Cases. However, there are still many sharia business/shariah banking cases in commercial courts where legal submissions are tug-of-war in a dichotomy between the absolute competence of the Religious Courts and submission to the authority of the commercial court within the district court environment. So that there is regulatory disharmony and legal uncertainty regarding jurisdictional decisions in bankruptcy cases of Islamic economic institutions. This research method uses normative research by examining legal materials related to bankruptcy and PKPU. The results of the study indicate that it is necessary to unify and harmonize regulations that specifically regulate the settlement of sharia bankruptcy cases so that there are no jurisdictional conflicts between the Religious Courts and the Commercial Courts. Legal consequences if the bankruptcy case of Islamic banking is still filed at the Commercial Court, there will be coercion of the substance of sharia economic law to become conventional economic law, so that the settlement of the dispute is not in sync with the contract and the concept of settlement of cases which prioritizes business concepts and business continuity rather than fairness and certainty. substantive.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KETIDAKSESUAIAN USIA PEMOHON DALAM PENGANGKATAN ANAK (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 777 K/AG/2019) Syuhada, Laila; Sukiati, Sukiati; Harahap, Muhammad Yadi
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.31341

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam mengabulkan Putusan Nomor 777 K/Ag/2019 tentang Pengangkatan Anak, serta tinjauan yuridis atas pembatalan putusan tingkat pertama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, usia calon orang tua angkat harus antara 30 hingga 55 tahun. Namun, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menolak permohonan orang tua tunggal berusia 59 tahun untuk mengangkat anak. Permohonan ini kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis, terdiri dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan keuntungan dan kemaslahatan anak, meski bertentangan dengan peraturan yang ada (contra legem). Putusan ini menciptakan yurisprudensi yang dapat menjadi acuan bagi hakim dalam kasus serupa. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan dengan pertimbangan anak.
KAJIAN YURIDIS KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM KUASA ASUH TERHADAP ANAK (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 325 K/AG/2008) Sinulingga, Ahmad Yasir; Sukiati, Sukiati; Harahap, Muhammad Yadi
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Special Issue Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.36859

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menolak Putusan Nomor 325 K/AG/2008 tentang Kuasa Asuh anak, serta analisis terhadap putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (library resecarh). Sumber informasi primer diperoleh dengan membaca literatur yang terhubung dengan pembahasan kuasa asuh terhadap anak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan KHI Pasal 105 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 49 ketika seorang dari orang tua anak melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk maka dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak tersebut, namun putusan hakim pada Mahkamah Agung menolaknya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang hak asuh anak pada istri tanpa melihat norma-norma hukum yang telah dilanggar oleh istri tersebut. Maka dalam hal ini penulis beranggapan bahwa Putusan ini adanya ketidakpastian hukum dalam kuasa asuh anak.
DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DAN HAK TANGGUNGAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Sirait, Adi Syahputra; Harahap, Muhammad Yadi
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v10i1.10365

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana dampak pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada perbankan syariah di Indonesia. Tulisan ini mengggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan case approach. Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini adalah putusan pengadilan agama tentang eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan eksekusi jaminan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan pelanggaran dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kreditur dengan menggunakan debt kolektor, namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi pelaksanaan eksekusi harus melalui Pengadilan, karena sengketa tersebut terjadi pada perbankan syariah, maka perkara tersebut menjadi wewenangnya Pengadilan Agama, dengan demikian dirasa lebih membeirkan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak. Kata Kunci : Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi AbstractThis article aims to find out and describe the impact of the post-constitutional court decision number 18/PUU-XVII/2019 on the implementation of fiduciary guarantees in sharia banking in Indonesia. This paper uses an empirical research method with a case approach. The data source used in this paper is the religious court decision regarding the execution of fiduciary guarantees following the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019. The results of the research show that the collateral execution rules before the Constitutional Court decision gave rise to violations and violence committed by creditors using debt collectors, but after the Constitutional Court decision the execution had to go through the Court, because the dispute occurred in sharia banking, the case became The authority of the Religious Courts is thus felt to provide more legal guarantees and certainty for the parties. Keynote : Fiduciary Guarantee and Constitutional Court Decisions
PEMBERDAYAAN UMKM OLAHAN IKAN ASIN SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI LUBUK TUKKO: PEMBERDAYAAN UMKM OLAHAN IKAN ASIN SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI LUBUK TUKKO Ritonga, Fitri; Alifian Aiman; Sofian Abdul Safry Saing; Harahap, Muhammad Yadi
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 3 (2025): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v7i3.18328

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Lubuk Tukko, Kabupaten Tapanuli Tengah, dilaksanakan sebagai upaya pemberdayaan UMKM olahan ikan asin dalam menghadapi tantangan rendahnya nilai tambah, lemahnya pencatatan keuangan, serta keterbatasan akses pasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Program difokuskan pada inovasi produk, pelatihan perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP), packaging, serta pemasaran digital. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa inovasi keripik ikan asin gadapang pedas manis mampu meningkatkan nilai ekonomi produk yang sebelumnya dianggap kurang bernilai. Edukasi HPP memberikan pemahaman penting terkait perhitungan biaya produksi secara menyeluruh sehingga UMKM dapat menetapkan harga jual yang rasional dan berorientasi pada profitabilitas. Sementara itu, integrasi packaging berlogo, e-commerce, dan Google Maps terbukti meningkatkan daya saing produk serta memperluas jangkauan pasar. Temuan ini menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM berbasis inovasi produk, manajemen biaya, dan pemasaran digital berkontribusi nyata pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat pesisir.
Hukuman Bagi Pengrusakan Lingkungan Dalam Hukum Islam: Kajian Normatif Dan Relevansinya Dalam Konteks Hukum Nasional Sabri, Rijal; Harahap, Muhammad Yadi
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 20, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v20i1.8214

Abstract

Freedom of contract versus standard contract: Pros or cons of the principle of balance in contracts in the study of the civil code and compilation of sharia economic law S, Zaini Munawir; Harahap, Muhammad Yadi
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 10 (2025): October 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i10.1633

Abstract

Freedom of contract is a core principle of contract law that empowers the parties to define the substance, structure, and conditions of their agreement, provided that it does not contravene statutory regulations, moral standards, or public order. However, the development of modern business practices shows the dominant use of standard contracts that are drawn up unilaterally, potentially shifting the bargaining position of the parties and creating an imbalance in the contractual relationship. This study aims to analyze the pros and cons of applying the principle of freedom of contract in standard contracts and examine the relevance of the principle of balance from the perspective of the Civil Code (KUH Perdata) and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the Civil Code tends to place freedom of contract as the main principle, although it still leaves room for limitations through the principles of good faith and fairness. Meanwhile, KHES explicitly emphasizes the principles of balance, justice, and benefit as the main foundation of contracting, thereby providing stronger protection for the weaker party in standard contracts. Thus, it can be concluded that the implementation of standard contracts requires strengthening the principle of balance so that the freedom of contract does not turn into a means of unilateral domination, both within the framework of positive civil law and sharia economic law.
Co-Authors Alifian Aiman Br Sianipar, Solehah Dhara Ad'ha Daulay, Sulastri Harahap, Hasbiah Tunnaim Kartika, Sahnaz Khairatun Nisa Munawir, Zaini Nasution, Muhammad Hasan Nasution, Muhammad Iqbal Hanafi Qolbi, Muhammad Da’i Riska, Jumita Ritonga, Fitri Sabri, Rijal Sinulingga, Ahmad Yasir Sirait, Adi Syahputra Siregar, Syahmedi Sofian Abdul Safry Saing Sukiati Sukiati Syuhada, Laila Wani, Wani