Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH Rajab, Rezeki Aldila; Eko Turisno, Bambang; Lumbanraja, Anggita Doramia
Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (740.773 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i2.31085

Abstract

Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Di Era Otonomi Daerah Koni, Justriany; Ngadino, Ngadino; Lumbanraja, Anggita Doramia
Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v13i2.33077

Abstract

Analisis Dampak Hukum Penerapan Pembatasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Maksimal Lima Bidang Candra, Bananda Janu; Handoko, Widhi; Lumbanraja, Anggita Doramia
Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i1.38831

Abstract

Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Terhadap Kasus Wansprestasi oleh Nasabah Pembiayaan Mudharabah Astari, Redita; Setyowati, Ro’fah; Lumbanraja, Anggita Doramia
Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i1.39000

Abstract

Penerapan Nilai-Nilai Hukum Progresif Terhadap Pandangan Hakim Pada Hak Anak Hasil Poligami Tanpa Izin Damarsari, Bening Permata; Handoko, Widhi; Lumbanraja, Anggita Doramia
Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i1.38862

Abstract

Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah Dedy Permono, Kurniawan; Busro, Achmad; Lumbanraja, Anggita Doramia
Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i1.39130

Abstract

Kajian Penafsiran dan Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Memutus Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Nurdjanah, Lina; Wisnaeni, Fifiana; Lumbanraja, Anggita Doramia
Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i1.38916

Abstract

Tinjauan Hukum Pembayaran Upah Di Bawah Ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Fajriati, Rafika Ariana; Ratna M.S, Edith; Lumbanraja, Anggita Doramia
Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i1.39133

Abstract

Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Peratun Dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Putrijanti, Aju; Lumbanraja, Anggita Doramia; Wibawa, Kadek Cahya Susila
Halu Oleo Law Review Vol 5, No 2 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v5i2.13125

Abstract

Kompetensi absolut Peratun menjadi lebih luas setelah UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diundangkan, karena memberi kompetensi untuk mengadili tindakan faktual yang dilakukan oleh pemerintah. Sebelumnya, gugatan tentang perbuatan melanggar hukum adalah kompetensi Peradilan Umum dan diperiksa sesuai hukum acara perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, menggunakan data sekunder yaitu hasil penelitian, jurnal, yang dianalisa secara deskriptif.  Tindakan pemerintah terdiri dari tindakan hukum dan tindakan faktual. Berdasar Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan, penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual, maka gugatannya diajukan ke Peratun.Pergeseran paradigma memeriksa gugatan tindakan pemerintah yang melanggar hukum sekarang menjadi kewenangan absolut Peratun. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 87 huruf a UU AP, perluasan makna dari ketetapan tertulis yang harus di maknai sebagai penetapan tertulis  juga mencakup tindakan faktual. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan tindakan faktual adalah kompetensi absolut Peratun,  karena merupakan perbuatan hukum di bidang hukum publik. Pemeriksaan dan jenis putusan mengikuti perundangan tentang Peratun. Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, yaitu supaya tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dari perspektif Peratun, kompetensi memeriksa gugatan tindakan faktual adalah tepat dan peran AUPB dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan, untuk tercapainya pemerintahan yang baik dan mengurangi gugatan perbuatan melanggar hukum.  Kata kunci : Peratun, tindakan faktual, AUPB. 
The urgency to reform the kafāla system in the sake of human rights of Indonesia domestic workers Anggita Doramia Lumbanraja; Yusriyadi Yusriyadi
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol 21, No 2 (2021)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijtihad.v21i2.213-230

Abstract

The Maṣlaḥa of Indonesian Foreign Domestic Workers in Saudi Arabia still become the biggest concern. Even though Saudi Arabia has reformed the Labor Law on the kafāla system, unfortunately, it is excluded from Foreign Domestic Workers. Therefore, it urges legal research to examine the kafāla system in Saudi Arabia from an Islamic and human rights perspective. Then, to provide the strategic plans for the Indonesian government to do. This research uses doctrinal research methods through the literature study and analyzed with the qualitative descriptive method. From the Islamic law perspective, although the kafāla system in Saudi Arabia is derived from the Qur'an and the Sunnah. Kafāla system in Saudi Arabia is regulated on Resolution no. 310. However, in practice, Kafil abuses their strong position (83. QS. Al-Mutaffifin) in treating workers arbitrarily. In other words, there is a deviation from the philosophical values of maqāṣid ash-syarīʿah. From the international law perspective, this practice is against the mandate of the UDHR and ICCPR. Therefore, it is highly recommended that Indonesia push Saudi Arabia to replace individual sponsorship as Kafil for Indonesian Domestic Workers. It is better to establish a special guarantee institution for Domestic Workers from Indonesia in Saudi Arabia integrated with the SPSK System.