Articles
<![CDATA[Comparative Study of Sex Selection in Assisted Reproductive Technology’s Regulation Between Indonesia and England ]]>
<![CDATA[Rani Tiyas Budiyanti]]>;
<![CDATA[Anggita Doramia Lumbanraja]]>
<![CDATA[ SOEPRA Vol 6, No 1: Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Soegijapranata Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (393.155 KB)
|
DOI: 10.24167/shk.v6i1.2627
<![CDATA[Sex selection through assisted reproduction technology can be done by sperm sorting and Pre-Implantation Genetic Diagnosis (PGD) However, there were different regulations in many countries. This study aims to determine the regulation of sex selection with assisted reproductive technology in Indonesia and its comparison with other countries, namely the United Kingdom. This research was a normative study with a comparative and statue approach. Based on research, regulations regarding sex selection with assisted reproduction in Indonesia have been regulated in Government Regulation No. 61 of 2014 concerning Reproductive Health. Indonesia legalizes sex selection by assisting reproduction for second and subsequent children without differentiating the underlying medical and non-medical reasons. The sex selection method regulated in the regulation is the sperm sorting method, whereas, for the PGD method. It has not been regulated further, Indonesia does not yet have further regulations regarding the implementation of sex selection by assisting reproduction along with negative excesses that can occur. Whereas the UK legalizes the selection of sex by assisting reproduction for serious medical reasons and does not allow for non-medical reasons. The sex selection method regulated in the regulation is PGD. Organizing sex selection in the UK will be done after obtaining a license from the Human Fertilization and Embryology Authority (HFEA).]]>
<![CDATA[Peran Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif ]]>
<![CDATA[Anggita Doramia Lumbanraja]]>
<![CDATA[ Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (690.508 KB)
|
DOI: 10.14710/alj.v2i4.677-685
<![CDATA[In the Lex Silencio Positivo cases, there is no Consultative Meeting and Preparatory Examination. Meanwhile, the two examinations are necessary. This research intends to explore the Role of Judges in Lex Silencio Positivo cases where the Judge does not get a particular stage to examine the Applicants' petition files, both formal and material terms. This study uses the normative juridical method. The results of this study Judges play an essential role in distributing the burden of evidence fairly. The Judge should also carefully examine the Applicants' petition files to prevent the misuse of Positive Fictitious Decisions by the Applicants Keywords: Judges, Lex Silencio Positivo, Evidence. AbstrakPada Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif tidak ada Rapat Permusyawaratan dan Pemeriksaan Persiapan karena sifatnya yang berupa permohonan. Sementara kedua pemeriksaan tersebut penting karena untuk memeriksa dari segi formil dan segi materiil. Penelitian ini hendak menggali Peran Hakim pada Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif di mana Hakim tidak mendapatkan tahapan khusus untuk memeriksa berkas Permohonan Pemohon baik dari segi formil maupun materiil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam. Hasil dari penelitian ini Hakim memegang peranan penting dalam membagi beban pembuktian secara adil. Hakim juga harus memeriksa dengan teliti berkas Permohonan Pemohon untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Keputusan Fiktif Positif oleh Pemohon. Kata Kunci : Hakim, Keputusan Fiktif Positif, Pembuktian.]]>
<![CDATA[Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi ]]>
<![CDATA[Anggita Doramia Lumbanraja]]>
<![CDATA[ Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 2 (2020): Administrative Law & Governance Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (877.17 KB)
|
DOI: 10.14710/alj.v3i2.220-231
<![CDATA[Covid-19 pandemic has a significant impact on society in Indonesia. New Normal discourse will be applied soon in Indonesia. Basically, it will give the same restriction and limitation of the interaction between individuals. Before pandemic, Conventional Public services required direct interaction between citizens and public servants in public office. But then, there will be a limitation to this direct interaction, and it also has to switch into the online services model. This study examined the urgency of the transformation of public services during the New Normal period through E-Government. This research used the normative juridical method. The author finds that the use of e-government in Indonesia is still far below Singapore. Indonesia needs to optimize the use of vertical and horizontal integration models that present one-stop service network services that require the transformation of public services from the Old Public Administration model to the New Public Service. This transformation should also be supported by regulatory reforms in the field of State Administration to increase synergy and harmonization between government institutions, so there is no overlapping of authority and conflicts between institutions that can hinder service delivery to the public. Keywords : Transformation of Government Services; E-Government; New Normal Abstrak Pandemi Covid-19 membawa dampak yang besar bagi masyarakat di Indonesia. Wacana New Normal yang akan diberlakukan, secara garis besar tetap membatasi interaksi antar individu. Pelayanan publik yang selama ini dilakukan dengan beinteraksi secara langsung harus dibatasi bahkan harus beralih kepada pelayanan secara online. Penelitian ini hendak mengkaji urgensi transformasi pelayanan publik pada masa New Normal melalui E-Government. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penulis menemukan bahwa penggunaan e-government di Indonesia masih jauh di bawah negara Singapura. Indonesia perlu mengoptimalkan penggunaan model integrasi vertikal dan integrasi horizontal yang menghadirkan network service layanan satu pintu yang membutuhkan transformasi pelayanan publik dari model Old Administration Public menuju New Public Service. Hal ini perlu juga ditunjang dengan adanya reformasi regulasi di bidang Administrasi Negara untuk meningkatkan sinergitas dan harmonisasi antar lembaga pemerintah, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan konflik antar lembaga yang dapat menghambat pemberian layanan kepada masyarakat. Kata Kunci : Transformasi Pelayanan Publik; E-Government; New Normal]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DELIK PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN ]]>
<![CDATA[Indriana Dwi Mutiara Sari]]>;
<![CDATA[Handias Gita]]>;
<![CDATA[Anggita Doramia Lumbanraja]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (93.791 KB)
|
DOI: 10.14710/jphi.v1i2.171-181
<![CDATA[Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan diatur dalam KUHP, mengandung unsur adanya paksaan dan kekerasan. Pasal KUHP mengenai delik ini sering dijadikan sebagai dasar hukum penuntutan pada kasus penghinaan atau pencemaran nama baik. Namun seiring waktu dalam penerapan hukum dari pasal ini sering dianggap sebagai pasal karet, karena untuk menjelaskan pengertian perbuatan tidak menyenangkan sangatlah subjektif tergantung dari masing-masing individunya. Artikel ini membahas tentang kebijakan hukum pidana mengenai delik perbuatan tidak menyenangkan saat ini (ius constitutum) dan dimasa mendatang (ius constituendum) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analisis. Kebijakan hukum pidana mengenai delik perbuatan tidak menyenangkan yang saat ini telah diatur dalam KUHP telah mengalami pengurangan frasa pada isi pasalnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi karena tidak bisa diukur secara pasti perbuatan apa saja yang masuk dalam delik tersebut, sehingga dapat menimbulkan peluang kesewenang-wenangan baik dari pelapor maupun pihak penegak hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak serta merta membuat perubahan besar pada kebijakan hukum pidana mengenai delik perbuatan tidak menyenangkan. Hal ini terlihat dari belum diaturnya delik ini secara khusus dalam RUU KUHP. Maka demi kepastian hukum, perlu adanya perbaikan pada kebijakan hukum pidana mengenai delik perbuatan tidak menyenangkan yang perlu diakomodir di dalam RUU KUHP. ]]>
<![CDATA[FUNGSI PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH BERBASIS PENGADUAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF ]]>
<![CDATA[Dian Trisusilowaty]]>;
<![CDATA[Anggita Doramia Lumbanraja]]>;
<![CDATA[Suteki Suteki]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 15, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (136.063 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v15i1.23353
<![CDATA[Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) bertugas melakukan pengawasan internal di lingkungan Kepolisian Daerah dan juga bertugas menerima aduan masyarakat yakni dalam bentuk informasi, keluhan, ketidakpuasan dan atau penyimpangan atas kinerja Kepolisian Daerah guna mendapatkan penyelesaian dan kepastian hukum. Penelitian ini mengkaji perspektif Hukum Progresif mengenai fungsi pengawasan preventif oleh Inspektorat Pengawasan Daerah melalui aduan masyarakat di lingkungan Kepolisian Daerah, menggunakan metode penekatan penelitian socio-legal dengan analisa kualitatif. Faktor pendorong pelaksaanaan pengawasan: adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar satuan fungsi, Struktrual Kepolisian berjenjang yang bersifat mutlak, dan dukungan masyarakat terhadap keberadaan Itwasda. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan adanya kewenangan Itwasda yang terbatas, penerimaan aduan masyarakat yang tidak satu pintu, tidak seimbangnya jumlah sumber daya pengawas, pengawasan terhadap rekan sejawat dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengaduan. Konsep fungsi pengawasan yang ditawarkan agar lebih mampu mencegah tindakan indisipliner anggota kepolisian berbasis aduan masyarakat yaitu, perlu adanya mekanisme pengaduan masyarakat satu pintu, penggabungan penyidik dari beberapa satuan fungsi, komputerisasi pengaduan dan perlu ada Hukum Acara Pidana khusus bagi Aparat Penegak Hukum.]]>
<![CDATA[PROSPEK PEMENUHAN RIGHT TO BE FORGOTTEN BAGI KORBAN DEEPFAKE PORNOGRAPHY AKIBAT PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nasution, Angelica Vanessa Audrey]]>;
<![CDATA[Suteki, Suteki]]>;
<![CDATA[Lumbanraja, Anggita Doramia]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2024.43617
<![CDATA[Teknologi deepfake sebagai produk dari kecerasan artifisial sedang marak diperbincangkan masyarakat karena kecanggihannya dalam menggantikan wajah subjek asli dengan wajah subjek lain dalam bentuk video atau foto yang hasilnya hiper-realistis. Hal ini kemudian disalahgunakan oleh masyarakat untuk membuat konten pornografi non-konsensual yang memakan banyak korban. Konten-konten tersebut kemudian disebarluaskan di platform-platform media sosial beserta dengan identitas korban. Berkaitan dengan hal tersebut, korban berhak untuk mendapatkan hak untuk dilupakan atau right to be forgotten (RtBF) dengan menempuh jalur litigasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 70 ayat (2) huruf l UU TPKS. Namun, pemenuhan RtBF bagi para korban deepfake pornography mengalami banyak hambatan di lapangan, baik karena peraturan pelaksana daripada UU TPKS yang belum ada, aparat penegak hukum yang tidak memiliki perspektif gender dan keberpihakan terhadap korban, budaya hukum yang buruk, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio-legal, guna mengkonseptualisasikan fenomena sosial yang ditinjau dari aspek hukum terhadap kejahatan pemalsuan yang didukung oleh teknologi.]]>
<![CDATA[PROSPECTS OF INDONESIAN AGRARIAN LAW SYSTEM REFORM TO PROVIDE THE WELFARES ]]>
<![CDATA[Lumbanraja, Anggita Doramia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jhp.11.2.133-144
<![CDATA[Agrarian law in Indonesia has not been able to provide prosperity to society. This can be seen from the injustices that arise from a number of regulations in the field of agrarian law, including the Job Creation Law. This article aims to examine whether Agrarian law in Indonesia reflects Pancasila and is based on the mandate of the constitution, and whether there is a need for reform. This research is doctrinal research using a literature study. This study finds that agrarian law policies in Indonesia are still not in favor of people who have a weak economic position. The development of globalization and the pressures of investment make government policies still pro favor those with a strong economic position. Therefore, it is very necessary to have a bill to improve the UUPA to realize a just national agrarian politics to realize the wider community's welfare. Consistency towards recognizing ulayat rights and customary law also needs to be enforced in all government legal policies. This needs to be emphasized in Indonesian legal politics.]]>
<![CDATA[Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System ]]>
<![CDATA[Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun]]>;
<![CDATA[Lumbanraja, Anggita Doramia]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v7i2.4799
<![CDATA[This study aims to discuss whether Indonesia, as one of the countries dominated by the tradition of the civil law system, is still very rigid to provide space for judges to make law formation. However, is the interpretation of the law in the context of a legal discovery process also very limited in countries with a civil law system tradition? Furthermore, whether the dominance of the civil law system tradition in Indonesia affects the development of the use of legal interpretation by judges. These things will be discussed later in this article. In providing justice, judges are required to not only look for la bouche de la loi but must actively explore the meaning behind the regulations to produce a decision that provides justice for the litigants. However, the civil law system tradition, which is still influenced by the notion of legism, has limited space for judges to exercise discretion and is based solely on the principle of legality. This research was conducted with a doctrinal research method with a qualitative approach. This study found that, in Indonesia, the practice of legal interpretation carried out by judges is developing quite well. Many judges have interpreted the law to make legal discoveries if the legal arguments in the cases they are handling are unclear or need to be interpreted further. The method of legal interpretation that is often used is the method of grammatical interpretation with extensive interpretation. This proves that the phenomenon of the dominance of the civil law system tradition is slowly weakening, and the regulations in the Law on Judicial Power open a gap for judges to actively make legal discoveries, one of which is through legal interpretation.Penelitian ini hendak mengkaji mengenai situasi di Indonesia sebagai salah satu negara yang didominasi oleh tradisi civil law system masih sangat kaku untuk memberikan ruang gerak bagi Hakim untuk melakukan pembentukan hukum. Penelitian ini memotret mengenai keterbatasan perkembangan penerapan interpretasi hukum dalam rangka sebuah proses penemuan hukum sangat dibatasi di negara-negara tradisi civil law system. Sehingga dapat menjawab pnegaruh dominasi tradisi civil law system di Indonesia terhadap perkembangan penggunaan interpretasi hukum oleh Hakim. Hal-hal tersebut yang kemudian akan dibahas dalam tulisan ini. Dalam memberikan keadilan Hakim dituntut untuk tidak sekedar mencari la bouche de la loi, namun harus secara aktif menggali makna di balik peraturan sehingga menghasilkan suatu putusan yang memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara. Namun tradisi civil law system yang masih dipengaruhi oleh paham legisme membuat keterbatasan ruang gerak bagi Hakim untuk melakukan diskresi dan tetapi berpatokan pada asas legalitas semata. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian doctrinal dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini ditemukan bahwa, di Indonesia praktik interpretasi hukum yang dilakukan oleh para Hakim berkembang dengan cukup baik. Banyak Hakim yang telah melakukan interpretasi hukum guna melakukan penemuan hukum apabila dalil hukum dalam kasus yang ditanganinya tidak jelas atau perlu untuk dimaknai lebih lanjut. Metode interpretasi hukum yang sering digunakan adalah metode interpretasi gramatikal dengan interpretasi ekstensif. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya fenomena dominasi tradisi civil law system perlahan melemah dan peraturan dalam UU Kekuasaan Kehakiman membuka celah bagi para Hakim untuk secara aktif melakukan penemuan hukum salah satunya melalui interpretasi hukum. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Public Private Partnership (PPP) Melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Independen Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Noho, Muhammad Dzikirullah H.]]>;
<![CDATA[Lumbanraja, Anggita Doramia]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Crepido November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.5.2.146-160
<![CDATA[Penyelesaian PPP/KPBU sebagaimana diatur dalam Perpres 38/2015 tentang KPBU dirasa belum efektif, hal tersebut dapat dilihat dengan hilang dan berpindahnya aset pemerintah kepada pihak-pihak akibat adanya perjanjian. Kehadiran suatu lembaga independen dalam menyelesaikan urusan PPP/KPBU ini sangat diperlukan untuk meminimalkan persoalan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (doctrinal) dengan pendekatan undang-undang, konsep, dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa sudah saatnya untuk membuat suatu lembaga independen khusus PPP/KPBU untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Berbagai negara seperti halnya Korea Selatan menempatkan PPP sebagai satu hal yang serius sehingga melahirkan Komite Mediasi Perselisihan Proyek Kemitraan Pemerintah-Swasta. Indonesia sebagai negara yang sedang membangun berbagai macam infrastruktur pun harus membentuk lembaga tersendiri untuk meminimalkan adanya konflik di bidang infrastruktur yang akan datang.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN REGULASI DAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN ONLINE DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT SELAMA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Lumbanraja, Anggita Doramia]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Crepido July 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.2.1.46-58
<![CDATA[Pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia, telah membawa perubahan drastis termasuk pada Dunia Peradilan. Praktek persidangan konvensional harus beralih kepada Persidangan online (e-litigation). Penulis memandang perlu untuk diadakannya kajian seberapa jauh perkembangan praktik e-litigation dan regulasinya di Indonesia, serta membandingkannya dengan praktik Virtual Courts di Amerika Serikat selama masa pandemi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif ditunjang dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa sejak mewabahnya covid-19 angka e-litigation di Indonesia tidak menunjukan kenaikan yang signifikan. Regulasi tentang pelaksanaan persidangan online tetap mengacu pada Perma No.1 Tahun 2019 dan SE MA No 1 Tahun 2020, karena belum adanya peraturan lain yang mengatur hal ini. Permasalahan regulasi terkait persidangan online di Indonesia dan Amerika Serikat hampir sama yakni mengenai disharmonisasi peraturan.]]>
