Claim Missing Document
Check
Articles

Perjanjian Kredit Perbankan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Lidiawati, Lidiawati; Borman, M. Syahrul; Subekti, Subekti
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7410

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terjadinya korelasi perjanjian kredit dengan surat kuasa membebankan hak tanggungan yang dibuat oleh Notaris dalam bidang perbangkan Metode penulisan yang digunakan adalah normatif, karena yang diteliti adalah aspek hukum dalam perjanjian kredit perbankan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskripstifkarena dimaksudkan untuk menjelaskan data secara mendalam dan detail. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 3 tahap yaitu pengumpulan data sekunder dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan dokumentasi dan pengumpulan data primer melalui metode observasi dan wawancara.Hasil penelitian adalah aturan hukum yang dilakukan oleh debitur berdasarkan perjanjian kredit yang di atur dalam undang-undang hukum perdata dan undang-undang hak tanggungan. Pemberian kredit yang awalnya sudah di sepakati oleh debitur dan kreditur selalu memiliki sifat timbal balik yang timbul dari perjanjian kredit tersebut, untuk menuntut semua pemenuhan prestasi dari debitur dan melaksanakan semua pemenuhan prestasinya. Dalam kondisi tertentu pertukaran prestasi jika tidak berjalan sebagaimana yang sudah di sepakati oleh kreditur dan debitur maka timbul namanya wanprestasi. Hal tersebut yang di lakukan oleh debitur yang telah lalai dalam melakukan kewajibannya kepada Kreditur. Debitur telah lalai melakukan kewajibannya untuk mengangsur kredit yang telah di berikan fasilitas kredit kepada kreditur sehingga menimbulkan akibat hukum.
Legal Certainty and Evidentiary Strength of Digital Signatures in Electronic Contracts under Indonesian Law Syahmi, Taffy Faiq; Agus Wardhono; Borman, M. Syahrul; Prawesthi, Wahyu
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v8i1.8904

Abstract

The rapid advancement of digital technology has driven the widespread use of electronic contracts in modern business transactions, where digital signatures play an essential role in verifying authenticity, maintaining document integrity, and establishing mutual consent between parties. This study analyzes the legal validity and evidentiary weight of digital signatures under Indonesian law. Using a normative juridical approach, it examines relevant laws, particularly Law No. 11 of 2008 as amended by Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions (ITE Law), along with supporting regulations and legal literature. The research evaluates whether digital signatures meet legal requirements and provide certainty in practice. The findings show that digital signatures are legally valid and binding if they can identify the signer, maintain document integrity, and prevent repudiation. They are also recognized as legitimate evidence in court. However, challenges remain, including limited public understanding, the need for stronger technological security, and the continued use of handwritten signatures for certain documents. Overall, digital signatures enhance the reliability of electronic contracts and support secure digital transactions in Indonesia.