Claim Missing Document
Check
Articles

Perlindungan Hukum dan Pengawasan Perawat dalam Delegasi Tindakan Medis di Rumah Sakit Amar, Munif; Borman, M. Syahrul; Prawesthi, Wahyu
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 03 (2026): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i03.763

Abstract

As a healthcare institution, the hospital is mandatory to provide competent human resources, with physicians and nurses serving as the central pillars. In clinical practice, nurses no longer only provide independent nursing care but also perform medical acts through the mechanism of delegation of authority from physicians. This normative juridical research employs a deductive approach to analyze the legal provisions regarding the delegation of medical acts and to examine the aspects of supervision and legal protection for nurses. A qualitative analysis was conducted on existing regulations to map out the boundaries of authority and standard procedures within collaborative services. The research findings emphasize that professional competence is a fundamental prerequisite to ensure that delegated medical acts are performed safely and accountably. Although hospitals bear institutional responsibility, nurses still face the risk of personal liability—whether criminal, civil, or administrative—if they are proven to have performed medical acts without valid written delegation or in deviation from professional standards and applicable operating procedures. Enforcement of legal certainty within the delegation mechanism is crucial to protect the rights of nurses while simultaneously ensuring patient safety.
Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1 Berdasarkan Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025 SBY Yudistira, Yogy Indra; Hartoyo, Hartoyo; Borman, M. Syahrul
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7350

Abstract

Pesatnya kegiatan jual beli narkotika di Indonesia disebabkan oleh kombinasi faktor sosial, ekonomi, teknologi, dan letak geografis Indonesia yang saling berinteraksi. Dalam konteks sosial dan ekonomi, banyak individu yang terjebak dalam kondisi kemiskinan dan pengangguran, sehingga mereka melihat peredaran narkotika sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I berdasarkan  Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN SBY dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I berdasarkan  Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN SBY Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), Dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach),  kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), Selain itu Menggunakan Pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hokum. Hasil penelitian ini adalah Penegakan hukum dalam tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I, pada kasus Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby Jaksa Penuntut Umum telah melakukan dakwaan terhadap terdakwa yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) dan dakwaan kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Perjanjian Kredit Perbankan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Lidiawati, Lidiawati; Borman, M. Syahrul; Subekti, Subekti
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7410

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terjadinya korelasi perjanjian kredit dengan surat kuasa membebankan hak tanggungan yang dibuat oleh Notaris dalam bidang perbangkan Metode penulisan yang digunakan adalah normatif, karena yang diteliti adalah aspek hukum dalam perjanjian kredit perbankan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskripstifkarena dimaksudkan untuk menjelaskan data secara mendalam dan detail. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 3 tahap yaitu pengumpulan data sekunder dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan dokumentasi dan pengumpulan data primer melalui metode observasi dan wawancara.Hasil penelitian adalah aturan hukum yang dilakukan oleh debitur berdasarkan perjanjian kredit yang di atur dalam undang-undang hukum perdata dan undang-undang hak tanggungan. Pemberian kredit yang awalnya sudah di sepakati oleh debitur dan kreditur selalu memiliki sifat timbal balik yang timbul dari perjanjian kredit tersebut, untuk menuntut semua pemenuhan prestasi dari debitur dan melaksanakan semua pemenuhan prestasinya. Dalam kondisi tertentu pertukaran prestasi jika tidak berjalan sebagaimana yang sudah di sepakati oleh kreditur dan debitur maka timbul namanya wanprestasi. Hal tersebut yang di lakukan oleh debitur yang telah lalai dalam melakukan kewajibannya kepada Kreditur. Debitur telah lalai melakukan kewajibannya untuk mengangsur kredit yang telah di berikan fasilitas kredit kepada kreditur sehingga menimbulkan akibat hukum.