Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.055
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Yuris: Journal of Court and Justice Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Innovative: Journal Of Social Science Research Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Law and Economics Ipso Jure Rechtsvinding Ipso Jure
Borman, M. Syahrul
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISA HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI MUKA UMUM SEBAGAI PERBUATAN PIDANA Tuejeh, Rendy; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur
COURT REVIEW Vol 5 No 02 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i02.1767

Abstract

Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif, yaitu hukum pidana. Penggunaan senjata tajam secara umum sering digunakan dalam aksi tawuran yang dilakukan baik dalam tingkatan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat, sehingga menyebabkan jatuh korban yang lebih banyak, dan melibatkan aparat Kepolisian untuk mengantisipasinya. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti mengenai Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, Kendala yang ditemui dalam penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan senjata tajam, Upaya dalam meminimalisir penggunaan senjata tajam. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu mencari data dengan melakukan interview mengenai fenomena penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi di sekitar Kota Sukabumi, Pendekatan Penelitian Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Berdasarkan hasil penelitian penulis, kasus penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi di Sukabumi terjadi karena faktor solidaritas atau kebersamaan antar warga yang dianiaya oleh warga lain yang menimbulkan kerusuhan dengan senjata tajam.
ANALISA YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN Putusan Pengadilan No. 196/.PID.B/2023/pN. TNN Marthin, Sem; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur
COURT REVIEW Vol 5 No 02 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i02.1768

Abstract

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan.Terkadang para pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja untuk menghindar dari jeratan hukum, maka dengan demikian pelaku mengaburkan identitas, atau menghilangkan barang bukti yang digunakan dalam melakukan kejahatan, sehingga proses penanganan perkara pembunuhan hanya mengandalkan alat bukti petunjuk yang mengarahkan adanya terjadi tindak pidana pembunuhan. Faktor-faktor orang melakukan tindak Pidana Pembunuhan adalah kerusakan sistem dan struktur sosial dalam pikiran sipelaku pembunuhan hal ini disebabkan kecemburuan sehingga menimbulkan emosi, kebutuhan diri sendiri yang berlebihan, sakit hati dan sebagainya, Ketidakseimbangan hubungan antara Ego dan Superego membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan pembunuhan. Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara hakim menerapkan alat bukti petunjuk tidak hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang membatasi penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim hanya pada keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, tetapi dapat juga diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain keterangan ahli, oleh TKP dan barang bukti. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap sesuai karena berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA DAMPAK PENGGABUNGAN PERUSAHAAN Zuhandika, Devi Andre; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2016

Abstract

Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan dengan Pekerja Dampak Penggabungan Perusahaan, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Penulisan Hukum (Tesis), Tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja merupakan produk hukum yang dibentuk guna melindungi pekerja. Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi terhadap pekerja akibat penggabungan perusahaan dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial yakni perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan pemutusan hubungan kerja terjadi akibat adanya perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja dalam hal terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja yakni dengan upaya penyelesaian di luar Pengadilan Hubungan Industrial dan penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Upaya penyelesaian di luar Pengadilan Hubungan Industrial dalam hal terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja dimulai dari upaya bipartit kemudian tahap mediasi ataupun konsiliasi. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui lembaga peradilan dimulai dari penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Berkaitan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial tersebut, masih dapat diajukan upaya kasasi melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL YANG TERLIBAT DALAM KEJAHATAN PEROMPAKAN KAPAL DI WILAYAH LAUT INDONESIA Kurniawan, Ertanto; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2038

Abstract

Penelitian ini menganalisis pembajakan di laut yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau asing yang merupakan tindak pidana yang merugikan keamanan internasional. Penelitian ini berfokus pada pembajakan yang dilakukan oleh ABK WNI pada kapal berbendera asing yang dapat dipengaruhi oleh tindakan pemaksaan. Penegakan hukum oleh Kepolisian Perairan Indonesia sangat penting untuk mencegah dan memberantas pembajakan, baik terhadap kapal asing maupun kapal Indonesia di perairan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum doktrinal dengan analisis kualitatif terhadap peraturan dan dokumen hukum terkait.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Rangga, Aldeo Zidane; Borman, M. Syahrul; Cornelis, Vieta Imelda
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.456-461

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelaku Obstruction Of Justice dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan isu krusial dalam sistem hukum Indonesia. Obstruction Of Justice, yang melibatkan tindakan-tindakan yang menghambat proses hukum, seperti menghalangi penyidikan atau penuntutan, sering kali memperumit pemberantasan korupsi. Studi ini mengkaji bagaimana penegakan hukum menghadapi hambatan-hambatan ini dan mengevaluasi efektivitas penerapan peraturan yang ada. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk memeriksa relevansi undang-undang terkait dan pendekatan konseptual untuk memahami dasar-dasar hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai regulasi seperti UU No. 20 Tahun 2001 telah mengatur sanksi bagi tindakan Obstruction Of Justice, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala dalam penegakan hukum sering kali disebabkan oleh interpretasi hukum yang berbeda, serta kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum serta revisi terhadap praktik hukum untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku Obstruction Of Justice dapat lebih efektif, mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dan memperkuat integritas sistem hukum di Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANAH URUG TANPA IJIN Ilman; Sidarta, Dudik Djaja; Borman, M. Syahrul
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan pesatnya pembangunan dewasa ini memerlukan tanah urug yang sangat banyak hal ini memicu adanya tindak pidana penambangan tanah urug di mana mana. Otomatis penambangan tanah urug tanpa ijin tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah dan rentan terjadi pelanggaran kewajiban pelaksanaan kegiatan reklamasi pascatambang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan penambangan tanah urug sesuai dengan perundang undangan yang berlaku di Indonesia dan penegakan hukum tindak pidana penambangan tanah urug tanpa ijin di Indonesia. Jenis Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pengelolaan Pertambangan tanah urug oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), setelah 6 bulan diundangkan maka kewenangan perizinan diambil alih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Penerapan Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sudah tepat karena telah diproses peradilan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-undang lain yang berlaku yang kurang tepat menurut penulis yaitu vonis dari majelis hakim yang terlalu ringan. Namun hakim menjatuhkan pidana selama 5 (lima) bulan dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Putusan majalis hakim dinilai tidak mewujudkan tujuan pemidanaan itu sendiri. Sehingga memungkinkan tindak pidana ini tetap akan terjadi dan tidak membuat jera terhadap pelaku penambang tanpa izin.
Legal Analysis Of Corporate Social Responsibility In Mining Companies Su’udi, Su’udi; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur
Ipso Jure Vol. 2 No. 5 (2025): Ipso Jure - June
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/paabzx13

Abstract

This study analyzes the implementation of the law on Corporate Social Responsibility (CSR) obligations in mining companies in Indonesia. Although CSR has become a legal obligation regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Government Regulation No. 47 of 2012, its implementation still faces various obstacles, including weak supervision and ineffective legal sanctions. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach to evaluate the effectiveness of regulations in ensuring companies' compliance with their social responsibilities. The results of the study show that the implementation of CSR in the mining sector tends to be an administrative formality without providing real benefits to the surrounding community. In addition, the incompatibility between national regulations and international standards such as ISO 26000 creates legal loopholes that allow companies to circumvent their CSR obligations. The government needs to strengthen the supervision mechanism, set clearer indicators of CSR success, and implement stricter sanctions for companies that violate legal provisions. Community participation is also an important factor in supervising and evaluating CSR programs in order to provide a more sustainable social and environmental impact..
Legal Analysis Of Franchise Agreements In The Culinary Sector Based On The Regulation Of The Minister Of Trade In Indonesia Dianto, Rakhmad Wiwit; Handayati, Nur; Borman, M. Syahrul
Ipso Jure Vol. 2 No. 5 (2025): Ipso Jure - June
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/n13y2a39

Abstract

This study analyzes the legal aspects of franchise agreements in the culinary sector based on the Regulation of the Minister of Trade No. 71 of 2019. Franchising as a rapidly growing business model in Indonesia presents legal challenges related to contract transparency, legal certainty, and the balance of rights and obligations between franchisors and franchisees. This study uses a normative legal approach by analyzing laws and regulations, legal doctrines, and franchise business practices in Indonesia. The results of the study show that although the regulation has provided a clear legal framework, its implementation still faces obstacles, especially in the aspect of supervision and understanding of business actors regarding their rights and obligations. The franchisor has protection over intellectual property rights and operational control, while the franchisee is guaranteed through the franchisor's obligation to provide technical support and training. However, weak supervision and lack of legal education for franchisees still cause unfair practices in franchise agreements. Dispute resolution through arbitration is preferable to litigation because it is faster and more flexible, but cost constraints and procedural understanding are still major obstacles. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase supervision, and legal education for business actors so that franchise agreements can run more transparently, fairly, and provide legal certainty for all parties involved..
Sale and Purchase of Rights to State Land Which is a Public Facility in a Residential Area Walujo, Christianto Rici; Borman, M. Syahrul; Sidarta, Dudik Djaja; Handayati, Nur
Law and Economics Vol. 19 No. 3 (2025): October: Law and Economics
Publisher : Institute for Law and Economics Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/laweco.v19i3.222

Abstract

This study looks at how the law is applied to regulations pertaining to the supply of social and public services in Makassar City settlements, as well as the status of land ownership certificates for public facilities located above communities.  The normative-empirical legal research used in this study was gathered from relevant literature and field research.  Questionnaires and primary data are the types of data that are used.  The legislation also comprises basic prin-ciples and requirements, rights to land, water and space as well as land registration, penal and transitional regulations. The findings indicate that Makassar City Regional Regulation Number 9 of 2011 concerning Provision and Delivery of Infrastructure, Facilities, Utilities in Industrial, Trade, Housing, and Settlement Areas, specifically funds in general, contains the regulations pertaining to the process for the delivery of public and social facilities in Makassar City settlements.  outlined in Minister of Home Affairs Regulation Number 9 of 2009, which relates to Guidelines for the Provision of Facilities, Utilities, and Housing and Settlement Infrastructure in the Regions.  In accordance with the law, the question of the certificate of property rights over public and social facilities must be fairly settled
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TIAKUR IBUKOTA KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA PROVINSI MALUKU: STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NOMOR 1835 K/PDT/2019 Lewier, Samuel Porsiana; Borman, M. Syahrul; Subekti, Subekti
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 4 No. 1 (2024): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v4i1.383

Abstract

Soil, as one of the vital aspects for human survival, has a very important role. The presence of land provides great potential in producing natural resources that provide significant benefits to many people. However, the importance of land also means that the amount is limited, and therefore, there needs to be regulation from the government. Disputes over land ownership and use often arise in communities, and this problem is tapering from year to year, spreading in almost all parts of Indonesia, including both urban and rural areas. One example that illustrates this condition can be found in the community of Tiakur, the capital of Southwest Maluku Regency, Maluku Province, as exemplified in Supreme Court Decision Number 1835 K / Pdt / 2019. The researcher formulates questions based on this background: (1) What is the judge's consideration for the settlement of the land dispute in Tiakur, the capital of Southwest Maluku Regency, Maluku Province? (2) How is the settlement of the land dispute in Tiakur, the capital of Southwest Maluku Regency, Maluku Province? The method used is Normative research with a statutory approach and a case approach, using descriptive analysis techniques, the results of the study show, that the judex facti decision / Ambon High Court in this case is not contrary to the law and / or the law, then the cassation application submitted by Cassation Applicant Frits Hosea Gaspar Pooroe, must be rejected. 2. Tiakur Land The capital of Southwest Maluku Regency of Maluku Province is a former Toinaman State lordship covering an area of ± 4000 Ha (Hecto Are), located in West Moa, Moa District, Southwest Maluku Regency, which has been granted/released by the defendants to the Southwest Maluku Regency Government
Co-Authors Aimim-Tham, Sukanya Alfathoni, Ahmad Habib Aliyansyah, Alif Wildan Aminah Aminah Aranggraeni, Renda Arifin, Choirul Bachrul Amiq Boerhan, Soebagio Carlos, Christcarsel Brandlay Theolvano Cornelis, Vieta Imelda Dani Kurniawan, Dani Dianto, Rakhmad Wiwit Ernu Widodo, Ernu Handayati, Nur Hartoyo Hartoyo Ilman Kaewhanam, Phimlikid Kurniawan, Ertanto Lakidong, Valentin Vanny Lazuardi, Irwan Lewier, Samuel Porsiana Manampiring, Herdi Yerison Nasoetion, Dedi Wardana Nurzanah, Ita Parengkuan, Estherlina Florence Paulus, George Johanes Phetricia, Shilvia Audy Prasetyo, Rizky Agung PUDJI ASTUTI Ramadhan, Muhammad Zulkifly Rangga, Aldeo Zidane Regoh, Melisa Jeanet Rendy Tuejeh Renol Gansalangi, Jefri Ruslan, Herlina Sasuang, Rio Heronimus Kaluara Sem Marthin Sidarta, Dudik Djaja Simangunsong, Ronald Simbala, Jaya Siti Marwiyah Soekorini, Noenik Soenyoto, Rochim Soerodjo, Irawan Subekti Subekti Sunarto Sunarto Suyono, Yoyok Ucok Suyono, Yoyok Ucuk Su’udi, Su’udi Syamsul Arifin Tambahani, Hance Brian Taufik, Moh Triyono, Sulasa Agus Wahyu Prawesthi, Wahyu Walujo, Christianto Rici Watimah, Watimah Wijaya, Krista Winarsih, Fitriyah Yudistira, Yogy Indra Zuhandika, Devi Andre