Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.585
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Studi Agama dan Masyarakat JUSTISI Khazanah Hukum VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Rechtsnormen Jurnal Keadilan Pemilu Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Jurnal Ilmu Hukum SIYASI: Jurnal Trias Politica Themis: Jurnal Ilmu Hukum
Rosidin, Utang
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmu Hukum

 1 
Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Superbody dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Rahman, Isya Salsabila; Rosidin, Utang; Ramdani, Muhammad Alwi Khoiri
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v1i1.820

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menelaah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga superbody dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya dan apa yang menjadi batasan konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga superbody. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus penelitiannya yang berhubungan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya seolah tampil sebagai lembaga negara yang superbody dengan harapan menghindari kekuasaan yang terlampau luas, tetapi dalam realitanya belum tercapai maksimal karena kekuasaan Mahkamah Konstitusi yang luas dan cenderung melampaui batas, berimplikasi pada putusan yang cenderung ultra petita. Begitu pula dengan mandat yang diberikan oleh Undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi, namun bukan berarti tafsirannya bisa dilakukan dengan tanpa batasan. Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai lembaga negara harus berpedoman pada aturan hukum yang ada, sebagai upaya agar tidak menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang superbody.
Politik Legislasi: Studi Terhadap Kepentingan Politik Dalam Penetapan Regulasi Di Indonesia Suhanda, Dadang; Huda, Uu Nurul; Rosidin, Utang
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v1i2.880

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik legislasi di Indonesia dengan menyoroti peran kepentingan politik dalam proses penetapan regulasi dan bagaimana politik mempengaruhi pembentukan, perubahan, dan penerapan hukum dalam konteks negara demokratis, dengan fokus pada studi kasus Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis dengan pendekatan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan politik memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan regulasi, yang sering kali mengabaikan aspirasi publik dan prinsip keadilan hukum. Kebaharuan penelitian ini terletak pada pemetaan sistematis aktor-aktor politik yang terlibat dalam proses legislasi serta analisis keterkaitan antara tekanan politik dan substansi regulasi yang dihasilkan. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan rekomendasi untuk menciptakan proses legislasi yang lebih transparan dan akuntabel, serta menyeimbangkan kepentingan politik dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai hukum yang adil.
Desentralisasi Dan Harmonisasi Kebijakan: Rekonstruksi Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Abdul Haq, Fairuz; Almas Musyafa, Doni; Rosidin, Utang
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v2i2.1819

Abstract

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia kerap memunculkan persoalan tumpang tindih kewenangan, disharmonisasi regulasi, dan ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kewenangan pusat dan daerah dikonstruksikan dalam kerangka desentralisasi, dan harmonisasi kebijakan dapat diperkuat guna meningkatkan efektivitas pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen kebijakan strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur pembagian kewenangan secara normatif, namun dalam praktiknya masih terjadi tarik-menarik kepentingan antar level pemerintahan yang berdampak pada pelayanan publik, seperti pengelolaan perizinan berusaha pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, di mana kewenangan perizinan yang sebelumnya menjadi wewenang pemerintah daerah dialihkan ke pemerintah pusat melalui sistem Online Single Submission (OSS); dan penetapan pengelolaan kawasan hutan, di mana pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki kewenangan besar dalam menetapkan kawasan hutan, termasuk di dalam wilayah otonomi daerah. Penelitian ini menawarkan suatu kerangka harmonisasi berbasis prinsip kolaborasi antar pemerintah dengan pendekatan integratif vertikal dan horizontal, sebagai upaya memperkuat sinergi dan menghindari fragmentasi kewenangan. Kebaruan terletak pada usulan konseptual mengenai desain ulang pembagian kewenangan yang adaptif terhadap dinamika sektoral.
Co-Authors Abdul Haq, Fairuz Aeni, Wina Nur Alfathan, Muhammad Riefky Almas Musyafa, Doni Ardika Nurfurkon Dadang Mahdar, Dadang Diana Ningsih , Lis Dikri Purnama, Muhamad Elan Jaelani, Elan Fatahillah, Ikhwan Aulia Fikriya, Makhyatul Fuadhy, Nabhan Sofwatul Gussela, Melinda Dina Hafid, Numan Sofari Hidayat, Agi Attaubah Ikhsan, Fachrial Iqbal Maulana, muhamad M, Rifa Laila Syarifatul Makruf, Solihan Malviani, Silvi Nurhuda, Dede Yuda Wahyu Nuriman Nuriman, Nuriman Permana, Ardian Agus Puspita, Marisa Putra Ahmad, Nurirvan Mulia Rahima, Syifa Nurul Rahman, Isya Salsabila Ramdani, Muhammad Alwi Khoiri Romadhon rosada, M Imam Rusmana, Dian Saeful Hayat, Yusuf Suhanda, Dadang Suprihatno, Andri Uang, Dedy Pribadi Uu Nurul Huda, Uu Nurul Wahyudin, M Yahya Zulkarnaen Zulkarnaen