Garuda - Garba Rujukan Digital

Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kota Makassar Mandashari, Eka; Ismail, Imran; Sore, Uddin B.
Paradigma Journal of Administration Vol. 2 No. 2 (2024): Paradigma Journal of Administration, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v2i2.5145

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kota Makassar dalam pengembangan pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan data kepegawaian, serta mengetahui faktor penghambatnya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian dilakukan di BKPSDM Kota Makassar. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara, dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BKPSDM Kota Makassar dalam pengelolaan data kepegawaian sudah sesuai dengan perintah Menteri Dalam Negeri melalui pembentukan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). SIMPEG diimplementasikan sejak 2017 untuk menyeragamkan data dan laporan kepegawaian di pemerintah daerah. Meskipun pelayanan sudah meningkat dan berjalan sesuai aturan, masih ada beberapa indikator yang belum sepenuhnya sesuai dengan SOP karena adanya hambatan. Faktor penghambat dalam pengelolaan data kepegawaian antara lain masalah jaringan internet yang sering mengalami gangguan atau maintenance, mengakibatkan ketidaklengkapan data pegawai. Selain itu, terbatasnya jumlah SDM yang menjadi operator pengelolaan data serta rendahnya disiplin PNS dalam pengumpulan dan penginputan data juga menjadi tantangan utama. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data kepegawaian di Kota Makassar. This study aims to analyse the implementation of the function of the Regional Human Resources Development and Staffing Agency (BKPSDM) Makassar City in developing public services, especially in managing personnel data, as well as knowing the inhibiting factors. The approach used is qualitative with descriptive analysis method. The research was conducted at the BKPSDM Makassar City. Data was collected through literature study, documentation, interviews, and informants. The results showed that the implementation of the BKPSDM Makassar City function in managing personnel data was in accordance with the orders of the Minister of Home Affairs through the establishment of the Personnel Management Information System (SIMPEG). SIMPEG has been implemented since 2017 to uniform personnel data and reports in local governments. Although services have improved and run according to the rules, there are still several indicators that are not fully in accordance with the SOP due to obstacles. The inhibiting factors in managing personnel data include internet network problems that often experience interruptions or maintenance, resulting in incomplete employee data. In addition, the limited number of human resources who are data management operators and the low discipline of civil servants in collecting and inputting data are also major challenges. Nevertheless, efforts continue to be made to improve the efficiency and effectiveness of personnel data management in Makassar City.

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir dalam Perspektif Good Governance di Kabupaten Sinjai Ramdhan, Maulana Rizqi; Ismail, Imran; Pananrangi, Andi Rasyid
Paradigma Journal of Administration Vol. 2 No. 2 (2024): Paradigma Journal of Administration, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v2i2.5149

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan penyelenggaraan retribusi parkir dalam perspektif good governance di Kabupaten Sinjai. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Sinjai, dengan fokus pada Dinas Perhubungan sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perparkiran. . Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang bersifat eksploratif. Hasil penelitian strategi pengelolaan lahan parkir dalam perencanaan pembangunan untuk menciptakan good governance yang dapat dikaji pada prinsip voice an accountability, Governmnet effectiveness, Rule of Law, Control of Corruption di Kabupaten Sinjai masih perlu peningkatan. Hal ini oleh masyarakat menurut perpektif pihak pemerintah daerah berbeda yang dirasakan oleh masyarakat secara umum masih banyak yang perlu di benahi dan dimaksimalkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan retribusi parkir di Kabupaten Sinjai, baik sebagai faktor pendukung maupun penghambat, terdiri dari tiga aspek utama: (1) Sumber Daya Manusia (SDM), yang masih memerlukan peningkatan dalam hal kompetensi dan disiplin kerja; (2) Sarana dan Prasarana, yang perlu diperbarui dan ditingkatkan untuk mendukung kelancaran operasional pemungutan retribusi; dan (3) Sistem, yang harus diperbaiki agar lebih efisien dan dapat mengurangi potensi kebocoran dalam pengelolaan retribusi. Oleh karena itu, untuk mendukung optimalisasi penerapan good governance, disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Sinjai melakukan perbaikan dan peningkatan dalam ketiga faktor tersebut. Peningkatan kualitas SDM, pembaruan sarana dan prasarana, serta perbaikan sistem yang lebih transparan dan efisien, akan menjadi langkah penting untuk mencapai pengelolaan retribusi parkir yang lebih efektif dan berkelanjutan. This research aims to determine the effects of parking retribution policy implementation in the perspective of good governance in Sinjai Regency. The location of this research is in Sinjai District, with a focus on the Transportation Agency as the agency responsible for the implementation of parking. Data were collected through observation and in-depth interviews. This research used a qualitative approach with an exploratory descriptive design. The results of the study of parking management strategies in development planning to create good governance that can be studied on the principles of voice and accountability, Government effectiveness, Rule of Law, Control of Corruption in Sinjai Regency still need improvement. This is perceived differently by the local government and the community, and from the public perspective, many things still need to be improved and maximized. The factors affecting the quality of parking levy implementation in Sinjai Regency, both as supporting and inhibiting factors, consist of three main aspects: (1) Human Resources (HR), which still needs improvement in terms of competence and work discipline; (2) Facilities and Infrastructure, which need to be updated and improved to support the smooth operation of retribution collection; and (3) System, which should be improved to be more efficient and to reduce potential leakage in retribution management. Therefore, to support the optimization of good governance implementation, it is recommended that the local government of Sinjai Regency make improvements and upgrades in these three factors. Improving the quality of human resources, updating facilities and infrastructure, as well as improving a more transparent and efficient system, will be important steps to achieve a more effective and sustainable parking retribution management.

Evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019: Studi Kasus: Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Lapangan Gembira Kabupaten Toraja Utara Allorerung, Frenky L.; Ismail, Imran; Sore, Uddin B.
Paradigma Journal of Administration Vol. 2 No. 2 (2024): Paradigma Journal of Administration, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v2i2.5155

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memehami bagaimana penguatan advokasi pengakuan dan perlindungan hak-hak milik masyarakat hukum adat di lapangan Gembira Kabupaten Toraja Utara serta untuk mendeskripsikan bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat hukum adat dari hasil peraturan daerah kabupaten Toraja utara tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif eksploratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang, yaitu 2 orang dari bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja utara, 2 orang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisara Kabupaten Toraja utara, 2 orang dari Masyarakat Adat Ba'Lele, 2 orang dari Masyarakat Adat, serta 1 orang dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Toraya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan pengakuan dan perlindungan kasus tanah Lapangan Gembira di Kabupaten Toraja Utara, Pemerintah Daerah telah menerapkan berbagai strategi advokasi yang melibatkan masyarakat adat dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Masyarakat Adat Ba’Lele, selain menjadi saksi dalam persidangan, juga aktif dalam gerakan Aliansi Masyarakat SangTorayan dan juga menggelar ritual adat Ma’pallin untuk menegaskan status tanah adat, pemerintah Kabupaten Toraja Utara terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempertahankan tanah tersebut melalui jalur hukum yang sah dan terus berupaya mencapai keadilan yang diharapkan. Dalam penerapan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat mengalami berbagai hambatan yang mengganggu efektivitas dan efisiensinya. Hambatan utama termasuk kurangnya sosialisasi yang membuat masyarakat adat kurang memahami isi PERDA, serta keterbatasan sumber daya manusia di pemerintah daerah yang mengakibatkan lambatnya proses pemberdayaan masyarakat adat. This research aims to evaluate and understand how to strengthen advocacy for the recognition and protection of property rights of indigenous peoples in Gembira field, North Toraja Regency and and to describe the impact felt by indigenous peoples from the results of the North Toraja district regulation on the recognition and protection of the rights of indigenous peoples. The type of research used is exploratory qualitative descriptive research. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the informants in this study numbered 9 people, namely 2 people from the Legal Section of the North Toraja Regency Secretariat, 2 people from the North Toraja Regency Culture and Tourism Office, 2 people from the Ba'Lele Indigenous Community, 2 people from the Indigenous Community, and 1 person from the Nusantara Indigenous Community Alliance (AMAN) Toraya. The results of the study show that to strengthen the recognition and protection of the Gembira Field land case in North Toraja Regency, the Regional Government has implemented various advocacy strategies involving indigenous peoples and cooperation with various stakeholders. The Ba'Lele Indigenous Community, in addition to being witnesses in the trial, is also active in the SangTorayan Community Alliance movement and holds the Ma'pallin traditional ritual to confirm the status of customary land. The North Toraja Regency Government continues to show a strong commitment to defending the land through legal channels and continues to strive to realize the expected justice. In the implementation of the Regional Regulation (PERDA) of North Toraja Regency Number 1 of 2019 concerning the Recognition and Protection of the Rights of Indigenous Peoples, so far, many obstacles have been encountered that interfere with its effectiveness and efficiency. The main obstacles include the lack of socialization which makes indigenous peoples less able to understand the contents of the PERDA, as well as limited human resources in the Regional Government which results in the slow process of empowering indigenous peoples.

Pembinaan Pegawai Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Pada Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Lestari, Madiana; Ismail, Imran; Bahri, Syamsul
Paradigma Journal of Administration Vol. 2 No. 2 (2024): Paradigma Journal of Administration, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v2i2.5370

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pembinaan pegawai dalam meningkatan motivasi kerja di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Keberhasilan suatu organisasi, khususnya pemerintah daerah, dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada bimbingan dari atasannya. Selain itu, peran Pembina senior dalam pembinaan dan pemberdayaan karyawan akan mempengaruhi efisiensi kerja. Bimbingan atasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap, perilaku dan produktivitas kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, maka seorang Pegawai Negeri Sipil di Kantor DPRD provinsi Sulawesi Selatan perlu mendapatkan pembinaan. Oleh karena itu, Pembinaan pegawai harus diterapkan secara sistematis, komprehensif dan berkelanjutan, artinya pembinaan aparatur sipil negara tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi perlu dilakukan secara langsung, menyeluruh dan terintegrasi dengan konsep yang jelas. Data dikumpulkan melalui observasi (pengamatan), wawancara (Interview) dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kota Makassar ini menggunakan jenis dan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Maka untuk mengetahui sejauh mana pembinaan yang dilakukan di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dapat ditinjau dari bagaimana pembinaan pegawai dalam meningkatkan kinerja di Kantor DPRD Sulawesi Selatan dan bagaimana meningkatkan motivasi kerja dalam pembinaan disiplin pegawai di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui hasil penelitian yang dilakukan, pembinaan pegawai dalam meningkatkan kinerja di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang ditinjau dari tiga indikator yaitu Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas ternyata sudah sangat baik kinerjanya dan tanggung jawab masing-masing pegawai. Adapun meningkatkan motivasi kerja dalam pembinaan disiplin pegawai di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang ditinjau dari empat indikator yaitu Ketepatan waktu, Penggunaan peralatan kantor, Tanggung jawab yang tinggi, dan juga Ketaatan terhadap aturan kantor nyatanya sudah sangat baik pula. Akan tetapi dalam hal ini dikecualikan untuk penggunaan peralatan kantor perlu ditingkatkan lagi.. This research aims to determine the extent of the influence of employee coaching in increasing work motivation in the office of the Regional People's Representative Council (DPRD) of South Sulawesi Province. The success of organizations, especially local governments in achieving their goals and objectives, depends on the guidance carried out by their superiors. In addition, the role of supervisors in directing and empowering employees will affect work productivity. Coaching by superiors has a significant impact on attitudes, behavior and work productivity. In connection with this, a Civil Servant at the Office of DPRD South Sulawesi Provincial needs to receive guidance. Therefore, employee development must be applied in a systematic, comprehensive and sustainable manner, meaning that the development of the state civil apparatus cannot be carried out alone, but needs to be carried out directly, thoroughly and integrated with a clear concept. Data was collected through observation, interviews and documentation. The research, which was conducted at the Office of DPRD South Sulawesi Provincial, precisely in Makassar City, used the types and types of descriptive qualitative research. So to find out the extent of the coaching carried out at the Office of DPRD South Sulawesi Provincial, it can be seen from how employee development is in improving performance at the Office of DPRD South Sulawesi Provincial and how to increase work motivation in fostering employee discipline at the South Sulawesi Provincial DPRD Office. Through the results of research conducted, employee development in improving performance at the South Sulawesi Provincial DPRD Office, which is viewed from three indicators, namely Responsiveness, Responsibility, and Accountability, has turned out to be very good in terms of performance and responsibility of each employee. As for increasing work motivation in fostering employee discipline at the Office of DPRD South Sulawesi Provincial, which is viewed from four indicators, namely punctuality, use of office equipment, high responsibility, and obedience to office rules, in fact it has been very good as well. However, in this case, except for the use of office equipment, it needs to be improved again.

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Kantor Camat Tallo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Fauria, Amirah; Pananrangi, Andi Rasyid; Ismail, Imran
Paradigma Journal of Administration Vol. 1 No. 1 (2023): Paradigma Journal of Administration, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v1i1.2683

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis kinerja PNS dalam memberikan pelayanan pada Kantor Camat Tallo Kota Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja PNS pelayanan dalam memberikan pelayanan pada Kantor Camat Tallo Kota Makassar. Penelitian ini berlokasi di Kantor Kecamatan Tallo yang dilaksanakan selama dua bulan, dengan menggunakan metode kualitatif. Informan yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling yaitu sebanyak 7 orang. Sumber data yang diambil adalah data primer dan data skunder. Ada 3 cara yang ditempuh dalam mengumpulkan data agar diperoleh hasil yang sesuai yaitu: wawancara mendalam (indepth interview), observasi/pengamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang ditemukan adalah Orientasi terhadap perubahan yang dilakukan oleh pegawai dengan mengikuti pendidikan, pelatihan, dan studi banding, memiliki kategori baik. Pegawai memiliki motivasi mengikuti kegiatan tersebut untuk menambah wawasan pengetahuan dan mengembangkan diri, etika pelayanan yang ditunjukkan oleh aparatur pelayanan Kecamatan Tallo memiliki kategori tidak baik karena masih terdapat diskriminasi terhadap masyarakat, pegawai mendahulukan kerabat atau kenalannya dalam proses pengurusan, Sistem insentif yang diberikan kepada pegawai memiliki kategori tidak baik karena sistem insentif ini tidak menghasilkan peningkatan yang signifikan terhadap prestasi kerja pegawai, dan Semangat kerjasama antar pegawai dan atasan mempunyai kategori tidak baik, karena masing–masing lebih cenderung bekerja individu dan tidak menunjukkan saling kerjasama sehingga terkadang menghambat proses pelayanan. The purpose of this study was to identify and analyze the performance of civil servants in providing services to the Tallo sub-district office, Makassar City and to identify and analyze the factors that influence the performance of civil servants in providing services at the Tallo sub-district office, Makassar city. This research is located in the Tallo District Office which was carried out for two months, using qualitative methods. Informants selected based on purposive sampling technique, namely as many as 7 people. Sources of data taken are primary data and secondary data. There are 3 methods used in collecting data in order to obtain appropriate results, namely: in-depth interviews, observation/observation, and documentation. The results of the study found that the orientation towards changes made by employees by participating in education, training, and comparative studies, has a good category. Employees are motivated to participate in these activities to broaden their knowledge and develop themselves, the service ethic shown by the Tallo District service apparatus is in a bad category because there is still discrimination against society, employees prioritize their relatives or acquaintances in the management process, the incentive system given to employees has the category is not good because this incentive system does not produce a significant increase in employee performance, and the spirit of cooperation between employees and superiors is in a bad category, because each tends to work individually and does not show mutual cooperation so that sometimes it hinders the service process.

Kebijakan Sistem Informasi Kinerja Aparatur Secara Elektronik Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wajo Sennang, Indo; Ismail, Imran; Juharni, Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 1 No. 1 (2023): Paradigma Journal of Administration, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v1i1.2684

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagai media informasi, dan sarana komunikasi interaktif antara pemerintah dengan pihak-pihak lain baik kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga pemerintahan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, dengan menggunakan teknik Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Hampir seluruh jenis aplikasi yang digunakan pasti melibatkan pengolahan data menjadi informasi yang selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah maupun perangkat terkait dalam proses pengambilan keputusan. Di lingkungan pemerintahan, hampir setiap hari para birokrat pemerintahan harus mengambil keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan keberlangsungan/keberadaan pemerintahan yang bersangkutan. The purpose of this study was to determine the implementation of information and communication technology-based public services, as information media, and interactive means of communication between the government and other parties, both community groups, business circles and between fellow government agencies. This study uses a qualitative research type with research locations in the Wajo District Civil Service Agency. This research was conducted for 2 months, using interview, observation and documentation techniques. The results of the study show that almost all types of applications used involve data processing into information which will then be used by the government and related agencies in the decision-making process. In the government environment, almost every day government bureaucrats have to make important decisions related to the welfare of the people and the continuity/existence of the government concerned.

Kontribusi Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Cambayya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Rahmi, Andi; Ismail, Imran; Sore, Udin B.
Paradigma Journal of Administration Vol. 1 No. 1 (2023): Paradigma Journal of Administration, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v1i1.2686

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan TP PKK kelurahan Cambayya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, menganalisis kinerja Tim penggerak PKK kelurahan Cambayya dalam memberikan motivasi terhadap perempuan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menganalisis implikasi SDM TP PKK terhadap potensi alam yang ada di kelurahan Cambayya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Lokasi Penelitian dilakukan di Instansi Pemerintah Kelurahan Cambayya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara, informan. Teknik analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul. Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles & Huberman meliputi reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peranan TP PKK Kelurahan Cambayya yaitu: Membangun dan memberdayakan masyarakat melalui peningkatan keterampilan, Membina kelompok masyarakat, Sebagai fasilitator atau penghubung dan pembimbing pengembangan, Membina kelompok masyarakat untuk menjadi masyarakat yang kreatif, produktif dan inofatif, 2) TP PKK kelurahan Cambayya telah melaksanakan 4 bidang program yang saat ini sudah direalisasikan yaitu Program pangan, Program sandang, Program kesehatan serta Program pendidikan dan keterampilan, 3) Dalam pemberdayaan SDM bagi masyarakat kelurahan Cambayya maka TP PKK berperan aktif dalam kegiatan pendidikan dan keterampilan dengan cara memberikan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat. Empowerment and Family Welfare, abbreviated as PKK, is a social organization that empowers women to participate in Indonesia's development. This study aims to 1) analyze the role of TP PKK in Cambayya village in improving people's welfare; 2) Analyze the performance of the Cambayya village PKK driving team in providing motivation for women to participate in improving community welfare; 3) Analyze the implications of TP PKK human resources for the natural potential that exists in the Cambayya sub-district. The approach used is a qualitative approach. The method used is analytical descriptive. The location of the research was conducted at the Cambayya Village Government Agency, Ujung Tanah District, Makassar City. Data were obtained using data collection techniques by means of literature studies, documentation, interviews, informants. Data analysis techniques begin by examining all the data collected. The data were analyzed using several steps according to Miles & Huberman's theory including data reduction, data exposure and drawing conclusions and verification. The results showed that: The role of TP PKK in Cambayya Village, namely: Building and empowering communities through skills improvement, Fostering community groups, As facilitators or liaisons and development mentors, Fostering community groups to become creative, productive and innovative communities, 2) TP PKK kelurahan Cambayya has implemented 4 program areas which have now been realized, namely the food program, clothing program, health program and education and skills program, 3) In empowering human resources for the Cambayya sub-district community, the TP PKK plays an active role in education and skills activities by providing training and guidance to the community.

Aktualisasi Prinisip The Right Man ini The Right Job Dalam Struktur Birokrasi Dinias Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pinitu Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Reliubun, Sasa Zainudin; Ismail, Imran; Juharni, Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 1 No. 2 (2023): Paradigma Journal of Administration, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v1i2.3873

Penelitian bertujuan untuk menganalisis prinisip the right man n the right job Dinias penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pinitu di kabupaten pangkajene dan kepulauan, struktur birokrasi di dinias penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pinitu di kabupaten pangkajene dan kepulauan, dan pengaruh prinisip the right man n the right job dalam struktur birokrasi pada dinias penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pinitu di kabupaten pangkajene dan kepulauan. Jenis penelitian ni adalah kuantitatif dengan tipe penelitian expost facto. Data dikumpulkan dengan metode observasi, angket dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ni adalah keseluruhan pegawai yang bekerja di Dinias penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pinitu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan banyaknya sampel yaitu 28 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Prinisip The Right Man in The Right Job Dinias Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinitu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan termasuk dalam kategori cukup, (2) Struktur Birokrasi di Dinias Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinitu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada dalam kategori baik, (3) Terdapat Pengaruh Prinisip The Right Man in The Right Job dalam Struktur Birokrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinitu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. This study aimed to determine and analyze: (1) an overview of the principle of the right man in the right job investment service and one-stop integrated service in Pangkajene and Island regency, (2) an overview of the bureaucratic structure in the investment service and one-stop integrated services in Pangkajene and Island Regency, (3) the influence of the principle of the right man in the right job in the bureaucratic structure of the investment service and one-stop integrated service in Pangkajene and Islan Regency. This type of the study was quantitative with the type of expost facto study. Data was collected by observation, questionnaire and documentation methods. The population in this study were all employees who worked at the investment service and one-stop integrated service in Pangkajene and Island Regency and the number of sample was 28 people. The results of the study showed that: (1) The principle of The Right Man In The Right Job Investment Service and One-Stop Service in Pangkajene and Island Regency is included in the sufficient category, (2) Bureaucratic Structure in the investment service and one-stop integrated serviceiin the Pangkajene and Island Regency is in the good category, (3) There is an Influence of The Right Man In The Right Job Principle in the Bureaucratic Structure of the Investment Service and One-Stop Integrated Service in Pangkajene and Island Regency.

Optimalisasi Kinerja Pegawai Pada Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Sulawesi Selatan Mochaimin, Muhammad Rofik; Ismail, Imran; Juharni, Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 1 No. 2 (2023): Paradigma Journal of Administration, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v1i2.3881

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelayanan pegawai dalam peningkatan kinerja Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidkan Vokasi Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut maka digunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan lain-lain. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pegawai sudah mendukung peningkatan kinerja Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidkan Vokasi Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Aspek pengawasan dan pengendalian dalam pelaksananakan pelayanan pelatihan perlu ditingkatkan. Perlu adanya sosialisasi tentang indikator kinerja balai secara berkelanjutan kepada semua pegawai. The aim of this study was to analyze employee service and productivity in improving performance of the Vocational Education Quality Assurance Development Center in the Marine Fisheries Information and Communication Technology sector. In implementing these objectives, data collection technique was used through observation, interview, documentation and others. The analysis used was qualitative analysis. The result of the study showed that employee service and productivity have supported the performance improvement of the Vocational Education Quality Assurance Development Center in the Marine Fisheries Information and Communication Technology Sector. Aspects of supervision and control in the implementation of training service need to be improved. It is necessary to socialize of the performance indicator on an ongoing basis to all employees.

Analisis Pengaruh Beban Kerja Dan Remunerasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Pengadilan Militer II-16 Makassar Rasjid, Sukmawaty; Ismail, Imran; Juharni, Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 1 No. 2 (2023): Paradigma Journal of Administration, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v1i2.3885

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban kerja dan remunerasi terhadap kinerja yang diberikan oleh Pegawai Pengadilan Militer II-16. Makassar. Beban kerja diberikan berdasarkan kapasitas dan jabatan yang diemban oleh Pegawai Pengadilan Militer II-16. Makassar. Sistem pemberian remunerasi merujuk pada peraturan presiden yang berlaku saat ni berdasarkan jenis golongan Pegawai Pengadilan Militer II-16 Makassar. Penelitian ni merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang diperoleh dari responden dari Pegawai Pengadilan Militer II-16 Makassar. Hasil penelitian ni menunjukkan bahwa beban kerja dan remunerasi berpengaruh terhadap peningkatan kinerja Pegawai Pengadilan Militer II-16 Makassar. Beban kerja yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan kemampuan maka berdampak pada penurunan kinerja pegawai. Remunerasi yang diberikan secara berkala sesuai dengan standar dapat membantu meningkatkan semangat kerja Pegawai Pengadilan Militer II-16 Makassar. Beberapa pegawai pernah mengalami pemotongan remunerasi hal ni menunjukkan ketegasan pemberian remunerasi ni berbasis kinerja. Sistem demikian dapat terus ditingkatkan dengan memperbaiki pemetaan beban kerja agar sesuai dengan kemampuan pegawai. Serta membuat ndikator khusus melalui pelatihan pegawai yang akan mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Ketegasan terhadap remunerasi juga patut dipertahankan. This study aimed to analyze the effect of workload and remuneration on the performance given by Military Court Employees II-16 Makassar. The workload s given based on the capacity and position held by the Military Court Employees II-16 Makassar. The system for providing remuneration refers to the current presidential regulation based on the type of class of Military Court Employees II-16 Makassar. This research was a descriptive analysis using a quantitative approach. Data obtained from respondent from Military Court Employees II-16 Makassar. The result of this study ndicated that workload and remuneration affect the performance mprovement of Military Court Employees II-16 Makassar. The workload given s sometimes not n accordance with the ability, so t has an mpact on reducing employee performance. Remuneration given periodically n accordance with standard can help mprove the morale of Military Court II-16 Makassar employee. Some employees had experienced remuneration cut, this shows the assertiveness of this performance-based remuneration. Such as system can continue to be mproved by mproving workload mapping so that t matches employee capability also creating a special ndicator through training employee who will do work that s not n accordance with their ability. Assertiveness on remuneration should also be mantained.

Title

Found 10 Documents
Search
Journal : Paradigma Journal of Administration

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search Journal : Paradigma Journal of Administration

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search
Journal : Paradigma Journal of Administration