Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.848
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum IJTIHAD KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Law Research Review Quarterly Al-MAIYYAH : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Journal Evidence Of Law Jurnal Hukum Pelita Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Ilmu Multidisplin Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Legislasi Indonesia Jimly Legal Yustisia Journal Bhayangkara Law Review
Rohman, Adi Nur
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
On-Chain Off-Chain Regulation on Crypto Asset in Indonesia Market Gunawan, Aloysius Bernanda; Tumanggor, M.S.; Rohman, Adi Nur; Syauket, Amalia
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2505

Abstract

The advancement of blockchain technology has created challenges for traditional regulatory frameworks, regarding consumer protection in crypto asset ecosystems. This paper examines dichotomy between on-chain governance mechanisms embedded within blockchain protocols and off-chain regulatory approaches imposed by state authorities. Through normative legal research and comparative analysis of international regulatory practices, this study identifies critical gaps in Indonesia's current crypto asset regulatory framework. The research reveals that existing regulations, through government’s commodity-based approach, inadequately address the technological governance inherent in blockchain systems like smart contracts, decentralized protocols, and automated consensus mechanisms. The study proposes a hybrid regulatory construction that synchronizes technological governance with traditional state regulation to create comprehensive consumer protection. The findings demonstrate that integrating on-chain compliance mechanisms with off-chain oversight can enhance consumer safety while maintaining innovation momentum. This research contributes to digital law study by providing regulatory models suitable for Indonesia's legal system and broader emerging market contexts.
Pengawasan Terhadap Peredaran Pewarna Kuku Tanpa Izin Edar Di Kota Pontianak Sihombing , Herbin Mardongan; Rohman, Adi Nur
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1871

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan regulasi terkait peredaran produk cat kuku ilegal di Kota Pontianak dan untuk menilai kepatuhannya terhadap kerangka hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019. Meningkatnya temuan produk kosmetik ilegal menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara norma hukum, praktik penegakan hukum, dan kepatuhan publik. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada identifikasi faktor pendorong di balik penyebaran luas produk ilegal dan hambatan struktural yang dihadapi dalam proses pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, dengan meneliti hukum sebagai fenomena sosial. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara dengan pejabat BPOM dan pelaku bisnis, serta pemeriksaan dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, presentasi, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa antara tahun 2023 dan 2025, lebih dari 200 jenis produk kosmetik tanpa izin distribusi telah diidentifikasi, dengan tingkat pelanggaran yang tinggi di pasar tradisional dan platform perdagangan digital. Kapasitas kelembagaan yang lemah, kesadaran hukum konsumen yang rendah, dan akses mudah ke produk ilegal impor ditemukan sebagai faktor penyebab utama. Hasil ini menyoroti urgensi penguatan koordinasi antarlembaga, reformasi sistem pemantauan berbasis teknologi, dan peningkatan pendidikan hukum bagi masyarakat untuk mencapai perlindungan konsumen yang efektif.
Dampak Perjudian Online Terhadap Keharmonisan Suami Istri dalam Rumah Tangga di Kota Pontianak Nadeak, Poltak Mulyanto; Rohman, Adi Nur
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1954

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris dampak perjudian daring terhadap keharmonisan rumah tangga di kalangan pasangan suami istri di Kota Pontianak, dengan fokus khusus pada aspek hukum, sosial, dan psikologis. Penelitian ini dimotivasi oleh meningkatnya kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang berasal dari kecanduan perjudian daring, di tengah lemahnya penegakan hukum digital dan rendahnya kesadaran masyarakat akan risiko sosialnya. Secara yuridis, praktik perjudian daring melanggar Pasal 27(2) dan Pasal 45(2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU TIK), Pasal 303 KUHP Indonesia, dan bertentangan dengan prinsip tanggung jawab perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris-hukum, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi terbatas, dan dokumentasi dengan pelaku, pasangan yang terdampak, dan tokoh masyarakat di Pontianak. Temuan menunjukkan bahwa perjudian daring memiliki dampak multidimensional terhadap keharmonisan rumah tangga: (1) secara ekonomi, menyebabkan pengabaian keluarga dan kemiskinan relatif; (2) secara psikologis, hal itu menimbulkan stres, trauma, dan krisis kepercayaan; dan (3) secara sosial-hukum, hal itu melemahkan ikatan keluarga dan menurunkan kesadaran hukum masyarakat. Faktor-faktor utama yang berkontribusi meliputi tekanan ekonomi, lemahnya kontrol sosial, dan akses digital yang terbuka. Upaya pencegahan harus dilakukan melalui strategi integratif berdasarkan pendekatan hukum, sosial-pendidikan, dan psiko-rehabilitatif, dengan memperkuat kerja sama antar lembaga dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk memperkuat kebijakan publik dan penegakan hukum dalam menjaga ketahanan keluarga di era digital.
Implementasi Undang-Undang Republik indonesia Nomor. 13 Tahun 2006 Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Yani, Emily Dewi; Utomo, St. Laksanto; Rohman, Adi Nur
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2045

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi UU Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta mengidentifikasi kendala dalam sistem peradilan pidana. Karena keberadaan hukum sejatinya berfungsi sebagai instrumen vital dalam menjaga ketertiban sosial dan keseimbangan hidup bermasyarakat. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa saksi dan korban sering berada pada posisi rentan terhadap intimidasi yang menghambat pencapaian kebenaran materiil. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, regulasi nasional telah memberikan jaminan perlindungan komprehensif yang mencakup aspek fisik, hukum, psikologis, hingga hak restitusi dan kompensasi. Penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara legal telah memperkuat kedudukan mereka sebagai subjek hukum. Namun, secara empiris, efektivitasnya masih terhambat kendala struktural seperti keterbatasan anggaran, rendahnya sensitivitas aparat yang masih berparadigma retributif, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi kebijakan dan sinergi wajib antar institusi penegak hukum guna mewujudkan sistem perlindungan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Kewenangan Korps Brimob dalam Penanganan Kejahatan Berkadar Ancaman Tinggi di Poso Sulawesi Tengah Ryansavendra, Anak Agung Gde Bagus Aditya; Rohman, Adi Nur
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.790

Abstract

Urgensi penelitian ini berangkat dari meningkatnya kebutuhan akan kejelasan hukum dan akuntabilitas aparat keamanan, khususnya Korps Brimob Polri, dalam menangani kejahatan berkadar ancaman tinggi di wilayah konflik seperti Poso, Sulawesi Tengah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum, batas pelaksanaan, dan kesesuaian kewenangan Brimob dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis kualitatif-deskriptif melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta studi kasus dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kewenangan Brimob telah diatur secara sah melalui UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 5 Tahun 2018, dan Perkap No. 16 Tahun 2006, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, terutama dalam aspek penghormatan HAM. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat dasar konseptual dan normatif bagi reformulasi kebijakan operasional Brimob, sekaligus memberikan rekomendasi untuk peningkatan mekanisme pengawasan dan pelatihan berbasis HAM. Kesimpulannya, perlu penguatan regulasi turunan dan kontrol eksternal agar efektivitas penegakan hukum sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.
Perlindungan Hukum terhadap Anggota Brimob dalam Penggunaan Kekuatan pada Situasi Tekanan Tugas: Studi Kasus Kompol Cosmas Parmadi, I Gede Bayu; Rohman, Adi Nur
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.794

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap anggota Brigade Mobil (Brimob) dalam penggunaan kekuatan pada situasi tekanan tugas melalui studi kasus Kompol Cosmas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji dasar hukum, kewenangan diskresi kepolisian, serta kebijakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anggota Brimob secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan. Namun, penerapannya belum optimal, khususnya dalam penilaian hukum yang belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks situasi lapangan dan tekanan tugas yang dihadapi aparat. Hambatan utama meliputi penilaian hukum yang cenderung berorientasi pada akibat tindakan, tekanan opini publik, keterbatasan jaminan kesejahteraan, serta belum optimalnya pendampingan hukum institusional. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, perlindungan terhadap diskresi kepolisian, peningkatan kesejahteraan, dan pengawasan yang efektif agar perlindungan hukum terhadap anggota Brimob terwujud secara adil dan proporsional dalam kerangka negara hukum.
Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Instrumen Daya Saing Ekonomi Kreatif Di Era Digital Dan Platform Global Suprapto, Ronald Frediriek Rivelino; Rohman, Adi Nur
Bhayangkara Law Review ##issue.vol## 2 ##issue.no## 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/bhalrev.v2i2.5032

Abstract

Perkembangan ekonomi kreatif di era digital menunjukkan pergeseran fundamental dari ekonomi berbasis produk fisik menuju ekonomi berbasis ide, kreativitas, dan inovasi yang dimediasi oleh platform global. Dalam struktur ekonomi ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peran strategis sebagai instrumen hukum yang menentukan kemampuan pencipta dan pelaku ekonomi kreatif untuk mempertahankan nilai ekonomi karya serta bersaing di pasar global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif peran rezim Hak Kekayaan Intelektual dalam melindungi kepentingan ekonomi pencipta di tengah dominasi platform digital, serta mengkaji tantangan dan batasan rezim HKI konvensional dalam menghadapi karakter lintas yurisdiksi dan model bisnis digital baru.Penelitian ini menggunakan metode  yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan, konseptual, dan perbandingan, melalui telaah terhadap instrumen hukum nasional dan internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif rezim HKI di Indonesia telah menyediakan kerangka perlindungan yang relatif lengkap melalui pengaturan hak cipta, merek, paten, dan desain industri. Namun demikian, dalam praktik ekonomi kreatif digital berbasis platform global, perlindungan tersebut menghadapi tantangan struktural berupa ketimpangan posisi tawar antara pencipta dan platform, dominasi perjanjian baku, penguasaan data dan algoritma oleh platform, serta kesulitan penegakan hukum lintas yurisdiksi. Kondisi ini menyebabkan hak eksklusif pencipta yang dijamin secara hukum kerap tereduksi dalam praktik ekonomi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual tetap merupakan instrumen penting bagi daya saing ekonomi kreatif, tetapi memerlukan penataan ulang yang lebih adaptif terhadap karakter ekonomi digital dan peran sentral platform global. Penguatan rezim HKI perlu diarahkan tidak hanya pada perlindungan hak substantif, tetapi juga pada pengaturan relasi antara pencipta dan platform, serta pengembangan mekanisme penegakan hukum yang mampu menjawab tantangan lintas batas dan model bisnis digital baru.
Podcast, Pencemaran Nama Baik, dan Kebebasan Berekspresi: Tinjauan Kritis Hukum Positif di Indonesia Safira, Yuanita; Rohman, Adi Nur
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1752

Abstract

Keberadaan dan maraknya platform podcast di Indonesia membuka ruang baru bagi kebebasan berekspresi, tetapi di sisi lain menempatkan podcaster dalam posisi yang rentan terhadap tuduhan pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pencemaran nama baik terhadap podcaster serta menilai apakah mekanisme penegakan hukumnya telah selaras dengan prinsip proporsionalitas dan kebebasan berekspresi. Artikel ini menganalisis bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada podcaster berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta prinsip kebebasan berekspresi dalam hukum nasional dan internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan pencemaran nama baik dalam konten podcast berpotensi belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks komunikasi digital dan prinsip proporsionalitas. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan perlunya kerangka penegakan hukum yang lebih kontekstual dan preventif guna menjamin perlindungan kebebasan berekspresi tanpa mengabaikan hak atas reputasi pihak lain.
Co-Authors Aidy, Widya Romasindah Annisa Fitria Dwi Andayani Budisetyowati, Dwi Andayani Elfirda Ade Putri Fitriana, Diana Gunawan, Aloysius Bernanda Jr., Andre Cardenas Martinus, Tadeus Mile, Fatiyah Suryani Nadeak, Poltak Mulyanto Parmadi, I Gede Bayu Ryansavendra, Anak Agung Gde Bagus Aditya Safira, Yuanita Sihombing , Herbin Mardongan Sinaulan, R Lina St. Laksanto Utomo Sugeng Sugeng Sugeng Suprapto, Ronald Frediriek Rivelino Syahruddin, Erwin Syauket, Amalia Tapril, Mohamad Tumanggor, M.S. Utomo, ST Laksanto Wiwik Handayani Yani, Emily Dewi Zainab, Nina