Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.668
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum IJTIHAD KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Law Research Review Quarterly Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Journal Evidence Of Law Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Ilmu Multidisplin Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Legislasi Indonesia Jimly Legal Yustisia Journal Bhayangkara Law Review
Rohman, Adi Nur
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Implementasi Undang-Undang Republik indonesia Nomor. 13 Tahun 2006 Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Yani, Emily Dewi; Utomo, St. Laksanto; Rohman, Adi Nur
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2045

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi UU Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta mengidentifikasi kendala dalam sistem peradilan pidana. Karena keberadaan hukum sejatinya berfungsi sebagai instrumen vital dalam menjaga ketertiban sosial dan keseimbangan hidup bermasyarakat. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa saksi dan korban sering berada pada posisi rentan terhadap intimidasi yang menghambat pencapaian kebenaran materiil. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, regulasi nasional telah memberikan jaminan perlindungan komprehensif yang mencakup aspek fisik, hukum, psikologis, hingga hak restitusi dan kompensasi. Penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara legal telah memperkuat kedudukan mereka sebagai subjek hukum. Namun, secara empiris, efektivitasnya masih terhambat kendala struktural seperti keterbatasan anggaran, rendahnya sensitivitas aparat yang masih berparadigma retributif, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi kebijakan dan sinergi wajib antar institusi penegak hukum guna mewujudkan sistem perlindungan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Kewenangan Korps Brimob dalam Penanganan Kejahatan Berkadar Ancaman Tinggi di Poso Sulawesi Tengah Ryansavendra, Anak Agung Gde Bagus Aditya; Rohman, Adi Nur
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.790

Abstract

Urgensi penelitian ini berangkat dari meningkatnya kebutuhan akan kejelasan hukum dan akuntabilitas aparat keamanan, khususnya Korps Brimob Polri, dalam menangani kejahatan berkadar ancaman tinggi di wilayah konflik seperti Poso, Sulawesi Tengah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum, batas pelaksanaan, dan kesesuaian kewenangan Brimob dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis kualitatif-deskriptif melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta studi kasus dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kewenangan Brimob telah diatur secara sah melalui UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 5 Tahun 2018, dan Perkap No. 16 Tahun 2006, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, terutama dalam aspek penghormatan HAM. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat dasar konseptual dan normatif bagi reformulasi kebijakan operasional Brimob, sekaligus memberikan rekomendasi untuk peningkatan mekanisme pengawasan dan pelatihan berbasis HAM. Kesimpulannya, perlu penguatan regulasi turunan dan kontrol eksternal agar efektivitas penegakan hukum sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.
Perlindungan Hukum terhadap Anggota Brimob dalam Penggunaan Kekuatan pada Situasi Tekanan Tugas: Studi Kasus Kompol Cosmas Parmadi, I Gede Bayu; Rohman, Adi Nur
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.794

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap anggota Brigade Mobil (Brimob) dalam penggunaan kekuatan pada situasi tekanan tugas melalui studi kasus Kompol Cosmas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji dasar hukum, kewenangan diskresi kepolisian, serta kebijakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anggota Brimob secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan. Namun, penerapannya belum optimal, khususnya dalam penilaian hukum yang belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks situasi lapangan dan tekanan tugas yang dihadapi aparat. Hambatan utama meliputi penilaian hukum yang cenderung berorientasi pada akibat tindakan, tekanan opini publik, keterbatasan jaminan kesejahteraan, serta belum optimalnya pendampingan hukum institusional. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, perlindungan terhadap diskresi kepolisian, peningkatan kesejahteraan, dan pengawasan yang efektif agar perlindungan hukum terhadap anggota Brimob terwujud secara adil dan proporsional dalam kerangka negara hukum.
Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Instrumen Daya Saing Ekonomi Kreatif Di Era Digital Dan Platform Global Suprapto, Ronald Frediriek Rivelino; Rohman, Adi Nur
Bhayangkara Law Review ##issue.vol## 2 ##issue.no## 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/bhalrev.v2i2.5032

Abstract

Perkembangan ekonomi kreatif di era digital menunjukkan pergeseran fundamental dari ekonomi berbasis produk fisik menuju ekonomi berbasis ide, kreativitas, dan inovasi yang dimediasi oleh platform global. Dalam struktur ekonomi ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peran strategis sebagai instrumen hukum yang menentukan kemampuan pencipta dan pelaku ekonomi kreatif untuk mempertahankan nilai ekonomi karya serta bersaing di pasar global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif peran rezim Hak Kekayaan Intelektual dalam melindungi kepentingan ekonomi pencipta di tengah dominasi platform digital, serta mengkaji tantangan dan batasan rezim HKI konvensional dalam menghadapi karakter lintas yurisdiksi dan model bisnis digital baru.Penelitian ini menggunakan metode  yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan, konseptual, dan perbandingan, melalui telaah terhadap instrumen hukum nasional dan internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif rezim HKI di Indonesia telah menyediakan kerangka perlindungan yang relatif lengkap melalui pengaturan hak cipta, merek, paten, dan desain industri. Namun demikian, dalam praktik ekonomi kreatif digital berbasis platform global, perlindungan tersebut menghadapi tantangan struktural berupa ketimpangan posisi tawar antara pencipta dan platform, dominasi perjanjian baku, penguasaan data dan algoritma oleh platform, serta kesulitan penegakan hukum lintas yurisdiksi. Kondisi ini menyebabkan hak eksklusif pencipta yang dijamin secara hukum kerap tereduksi dalam praktik ekonomi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual tetap merupakan instrumen penting bagi daya saing ekonomi kreatif, tetapi memerlukan penataan ulang yang lebih adaptif terhadap karakter ekonomi digital dan peran sentral platform global. Penguatan rezim HKI perlu diarahkan tidak hanya pada perlindungan hak substantif, tetapi juga pada pengaturan relasi antara pencipta dan platform, serta pengembangan mekanisme penegakan hukum yang mampu menjawab tantangan lintas batas dan model bisnis digital baru.
Podcast, Pencemaran Nama Baik, dan Kebebasan Berekspresi: Tinjauan Kritis Hukum Positif di Indonesia Safira, Yuanita; Rohman, Adi Nur
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1752

Abstract

Keberadaan dan maraknya platform podcast di Indonesia membuka ruang baru bagi kebebasan berekspresi, tetapi di sisi lain menempatkan podcaster dalam posisi yang rentan terhadap tuduhan pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pencemaran nama baik terhadap podcaster serta menilai apakah mekanisme penegakan hukumnya telah selaras dengan prinsip proporsionalitas dan kebebasan berekspresi. Artikel ini menganalisis bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada podcaster berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta prinsip kebebasan berekspresi dalam hukum nasional dan internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan pencemaran nama baik dalam konten podcast berpotensi belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks komunikasi digital dan prinsip proporsionalitas. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan perlunya kerangka penegakan hukum yang lebih kontekstual dan preventif guna menjamin perlindungan kebebasan berekspresi tanpa mengabaikan hak atas reputasi pihak lain.
Co-Authors Aidy, Widya Romasindah Annisa Fitria Dwi Andayani Budisetyowati, Dwi Andayani Elfirda Ade Putri Fitriana, Diana Gunawan, Aloysius Bernanda Jr., Andre Cardenas Martinus, Tadeus Nadeak, Poltak Mulyanto Parmadi, I Gede Bayu Ryansavendra, Anak Agung Gde Bagus Aditya Safira, Yuanita Sihombing , Herbin Mardongan St. Laksanto Utomo Sugeng Sugeng Sugeng Suprapto, Ronald Frediriek Rivelino Syahruddin, Erwin Syauket, Amalia Tumanggor, M.S. Wiwik Handayani Yani, Emily Dewi Zainab, Nina