Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.266
P-Index
This Author published in this journals
All Journal 'ADALAH JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN FISIKA AL BIRUNI Momentum: Physics Education Journal Indonesian Journal of Science and Mathematics Education JOLLT Journal of Languages and Language Teaching IBLAM Law Review Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities Tanjungpura Legal Review
Nawas, Abu
Unknown Affiliation
Earth & Planetary Sciences Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : IBLAM Law Review

 1 
Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terkait Dengan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)”. Yudi, Gede; Nawas, Abu
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 4 (2024): The Intersection of Law and Technology: Legal Implications of Generative AI and
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i4.464

Abstract

Terorisme sebagai bentuk kejahatan yang melibatkan kekerasan memiliki ciri dan karakter yang berbeda dibandingkan dengan kejahatan pada umumnya. Ancaman terorisme bukan hanya masalah satu negara atau wilayah tertentu, melainkan merupakan ancaman berskala global. Terorisme termasuk dalam kategori kejahatan yang tidak dapat dianggap sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime dan juga digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity. Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme? Dan bagaimanakah analisa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam menjatuhkan putusan terkait tindak pidana terorisme dalam putusan nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr?. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian diantaranya yaitu bahwa berkaitan dengan penerapan hukum terhadap tindak pidana terorisme tertuang dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Berdasarkan penjelasan pasal 15 jo. 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bentuk penyertaan yang masuk kedalam pasal ini adalah bentuk penyertaan dalam jenis pembantuan.
Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.). Fransisca, Meilyn; Nawas, Abu
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 4 (2024): The Intersection of Law and Technology: Legal Implications of Generative AI and
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i4.472

Abstract

Kasus penyalahgunaan narkoba terus terjadi di Indonesia, narkoba terus menghantui siapapun, tidak pandang usia dan kalangan tertentu. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika. Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan bagaimana Analisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 369/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ketentuan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika telah dituangkan dalam pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertama, sanksi pidana mati diatur dalam Pasal 116 ayat (2), Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 121 ayat (2). Kedua, hukuman pidana penjara terdapat dalam pasal 111 sampai Pasal 148). Ketiga, hukuman pidana kurungan sebagaiman diatur dalam Pasal 128. Dan Keempat yaitu hukuman pidana denda tertuang dalam pasal 111 sampai Pasal 148). Kelima, Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau. pencabutan status badan hukum sebagaiman dinyatakan dalam Pasal 130. Dan yang terakhir hukuman dalam bentuk rehabilitasi Medis dan Sosial yang dijelaskan dalam pasal 54 sampai Pasal 59 Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 127. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam menjatuhkan putusan nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Penjatuhan hukuman tersebut didasarkan pada terpenuhinya pasal yang didakwakan oleh JPU yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
THE POSITION AND AUTHORITY OF THE CONSTITUIONAL COURT AS ACTORS JUDICIAL POWER Nawas, Abu
IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2021): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (703.459 KB) | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.22

Abstract

The paradigm regarding the structure of state institutions underwent drastic changes since the constitutional reform from 1999 to 2002. For various reasons and needs, new state institutions were formed, although some institutions were abolished. One of the institutions formed is the Constitutional Court. The Constitutional Court is designed to be a guard and at the same time an interpreter of the Constitution through its decisions. In carrying out its constitutional duties, the Constitutional Court seeks to realize its institutional vision, namely the establishment of the constitution in the context of realizing the ideals of a state of law and democracy for the sake of a dignified national and state life. This vision becomes a guideline for the Constitutional Court in exercising its judicial power independently and responsibly in accordance with the constitutional mandate. The Constitutional Court  work since its presence has been considered quite significant, especially in its contribution to maintaining the law and developing democracy
Co-Authors Aditya, Raldy Avianti, Grace Chotib, Muhammad Danuwijaya, Ari Arifin E. Suhendi Febriyanti, Tanti Fransisca, Meilyn Fratiwi, Nuzulira Janeusse Gani, Amalia Weka Gunawan Gunawan Habeahan, Rasman Heni Rusnayati Ismawatati, Sri Lina Aviyanti Muki, Beata Graceshela Nurdini Nurdini, Nurdini Ribie, Salma Rizki Aji Putra, Gilang Yudi, Gede