Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.958
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis JURNAL ILMIAH MAHASISWA AGROINFO GALUH JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Amsir Law Jurnal (ALJ) Edu Sociata : Jurnal Pendidikan Sosiologi JURNAL PILAR KEADILAN PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Jurna Beta Kimia (Indonesian of Interdisciplinary Journal) Kongga : Jurnal Pengabdian Masyarakat
nasir, muh
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
HUBUNGAN PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP SEMANGAT KERJA KARYAWAN PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) MEDIA KITA SEJAHTERA KENDARI Ma’tan, Yusrianti; kambolong, makmur; nasir, muh
Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis Vol 1, No 1 (2016): Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (731.861 KB) | DOI: 10.52423/bujab.v1i1.9627

Abstract

This study aims to determine whether there is a relationship between compensation for employee morale at PT Media Kita Sejahtera Kendari. The data used in this study are data that have been collected both primary data and secondary data, then analyzed with descriptive analysis techniques that are analyzes that describe the provision of compensation and employee morale with the indicator dimensions of each variable.'ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada Hubungan Pemberian Kompensasi Terhadap Semangat Kerja Karyawan Pada PT Media Kita Sejahtera Kendari. Data yang digunakan dalam penelitian  ini adalah data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder,kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif yaitu analisis yang mendeskripsikan tentang pemberian kompensasi dan semangat kerja karyawan dengan dimensi indikator masing-masing variabel. 
PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PEMBINAAN RESIDIVIS BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A CILEGON RESTU PRAMBUDI, RILO; NASIR, MUH
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 2 No. 1 (2022): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jpk.v2i1.264

Abstract

Penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang tujuan yang akan di capai dalam penerapan aturan hukum residivis ini untuk memperoleh data secara empiris tentang penerapan aturan hukum residivis pada sistem hukum pidana di Indonesia bentuk Pembinaan khusus bagi residivis dan kendala- kendala dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Cilegon. Residivis berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP ia dapat diancam hukuman sepertiga lebih berat dari ancaman hukuman yang normal. Pembaharuan pola pembinaan narapidana terus dilakukan oleh Lapas untuk bisa menciptakan pola pikir narapidana menjadi positif sehingga setelah menjalankan hukuman pidananya bisa kembali kepada keluarga dan masyarakat menjadi orang yang mempunyai pikiran yang maju dan bisa berusaha untuk keluarganya. Penerapan hukum pidana yang konsisten bagi pelaku pengulangan tindak pidana dengan pemberatan hukuman dan adanya pembinaan perlakuan khusus bagi narapidana residivis, diharapkan bisa mengurangi angka narapidana residivis. Secara umum tidak ada perbedaan mekanisme pembinaan narapidana biasa dengan narapidana residivis. Bentuk Pembinaan terhadap narapidana residivis lebih difokuskan kepada kegiatan yang bersifat mandiri, sehingga diharapkan kepada residivis yang sudah pernah melakukan tindak pidana tidak lagi berbuat kejahatan dan setelah keluar dari masa hukuman dapat diterima baik oleh masyarakat luar. Kendala – kendala yang dihadapi ; Kalangan internal (birokrasi), kelebihan penghuni (over capacity), lemahnya pengawasan baik pengawasan melekat oleh pejabat internal lapas dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal Dephukham. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia petugas masyarakatan (gaspas) dan anggaran yang minim. Upaya- upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Cilegon dengan cara mempermudah birokrasi, mempercepat proses pengeluaran narapidana
KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM YANG DIDAHULUI DENGAN PERADILAN ADAT DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT Effendi, Hendi; NASIR, MUH; Habeahan, Rasman
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 3 No. 1 (2023): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jpk.v3i1.279

Abstract

Tujuan dari penelitian "Kekosongan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Umum Yang Didahului Dengan Peradilan Adat Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat" adalah untuk untuk mengetahui dan menganalisa keadilan yang dihasilkan dari penyelesaian perkara pidana umum yang didahului dengan peradilan adat sama dengan keadilan yang dihasilkan dari penyelesaian secara Peradilan Umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak menghasilkan keadilan, 2) Akibat adanya kekosongan hukum dalam penyelesaian perkara pidana umum yang didahului Peradilan Adat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mengakibatkan ketidakadilan baik pihak korban maupun pelaku tindak pidana; (3) Faktor yang menghambat penyelesaian perkara pidana umum yang didahului peradilan adat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yaitu tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai mekanisme penghentian penyidikan dan penyelidikan di tingkat Kepolisian (Peraturan Kepolisian/Perkap), penghentian penuntutan di tingkat Kejaksaan (Peraturan Kejaksaan/Perja), dan peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai penghentian perkara pidana yang telah didahului oleh peradilan adat
ATAS TABUNGAN TANPA BUKU DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 13/POJK.03/2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK UMUM (STUDI KASUS LAYANAN JENIUS PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, TBK) Priandi, Priandi; Nasir, Muh; Muchtar, andhyka
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 3 No. 2 (2024): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jpk.v3i2.300

Abstract

Dunia Perbankan sangat tergantung pada nasabah yang akan menyimpan dananya di bank dan yang meminjam dana dari bank, karena nasabah merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis perbankan. Untuk mendapatkan nasabah tersebut, diperlukan kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bank terhadap nasabahnya. Tujuan penelitian saya yang diangkat dari tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum perbankan dalam melindungi dana nasabah, untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban bank terhadap nasabah bank sebagai korban atas kelalaian bank dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung dalam perkara hilangnya uang nasabah atas kelalaian bank. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisis hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan menggunakaan teori perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, yang mengenai pertanggungjawaban bank dalam memberikan ganti rugi terhadap nasabah atas kelalaian bank dan mau pun kelalaian nasabah itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian adalah, layanan Digital Banking di Indonesia sudah terdapat perlindungan hukum baik dari Perlindungan Secara Preventif Dan Perlindungan Secara Refresif Berdasarkan 13/Pojk.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Bank Umum. Pertanggungjawaban bank dalam memberikan ganti rugi terhadap nasabah atas kelalaian bank yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi nasabah yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan undang-undang Otoritas Jasa keuangan Nomor 21 Tahun 2011. Penulis melakukan pendekatan penelitian terhadap Produk Digital Banking yang terdapat di Bank Tabungan Pensiunan Nasional dimana tidak semua kerugian nasabah terdapat dalam kelalaian pihak Bank melainkan dapat terjadi juga kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian oleh pihak Nasabah itu sendiri.
INTERPRETASI PASAL 112 DAN PASAL 127 AYAT (1) UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM MENENTUKAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA Geraldo, Jendri; Muchtar, Andhyka; Nasir, Muh
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 3 No. 2 (2024): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaku Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi momok menakutkan bagibangsa Indonesia. Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang dapatmengakibatkan ketidaksadaran dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhisusunan syaraf central Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakanPerbuatan pidana yang dilakukan oleh subyek pidana yang menggunakan zat atauobat yang dilarang oleh undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan atauperubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasanyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan baik pelaku maupun orang lainnya.Subyek pidana yang dimaksud dalam tindak pidana narkotika ini adalah setiaporang. Setiap orang tersebut dapat diklasifikasikan menjadi Pengguna, Pengedar,Produsen, Importer dan Eksportir. Permasalahan dalam tesis ini yaitu bagaimanainterpretasi Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika dalam menentukan kualifikasi tindak pidana danbagaimana reformulasi kualifikasi tindak pidana terhadap Pasal 112 dan Pasal 127Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikaitkandengan kepastian hukum. Metode penelitian ini mengunakan jenis penelitianyuridis normative, secara spesifik menggambarkan Interpretasi Pasal 112 dan Pasal127 ayat (1) huruf a tentang narkotika di Indonesia, agar memberikan kualifikasidan kepastian hukum, sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum skunder danprimer. Tindak pidana narkotika dalam rumusan Pasal 112 dan Pasal 127Kualifikasi adalah suatu pembagian atau pengelompokan. Sedangkan TindakPidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yangmana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggaraturan tersebut. Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang olehsuatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dilarang ditujukan kepadaperbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yangmenimbulkan kejadianitu.Suatu perbuatan hukum dapat dinyatakan sebagaiperbuatan pidana apabila memenuhi unsur obyektif dan subyektif. Tindak pidanamerupakanbagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadapseseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Formulasi pidana merupakan suatubentuk perumusan perbuatan pidana yang dituangkan sebagai ketentuan pidana.
DEGRADASI HUKUM PIDANA PADA HUKUM PIDANA PEMILU SUATU TINJAUAN HUKUM: Kajian Pidana Pemilu Hakim, Syamsudin; Nasir, Muh
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 4 No. 1 (2024): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 yang merupakan kompetisi politik antar Partai Politik, calon DPD, dan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak lepas dari adanya tindakan tindakan yang dianggap menyimpang atau melanggar norma-norma yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan secara khusus (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU dan Perbawaslu) ataupun adanya sengketa antar peserta pemilu yang diselesaikan kewenangannya oleh Bawaslu, dimana pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berikut sanksinya pun sudah ditetapkan dalam peraturan tersebut, seperti halnya jenis pelanggaran yang terdiri atas, Pelanggaran Pidana dan Pelanggaran Administrasi yang kewenangan penegakannya diberikan kepada Bawaslu, menarik perhatian untuk dikaji tentang pelanggaran administrasi pemilu yang dikatakan bukan sebagai tindak pidana dan pelanggaran kode etik, padahal sebenarnya substansi dari pelanggaran administrasi adalah merupakan tindak pidana, sehingga positifisme pelanggaran administrasi negara adalah merupakan degradasi pada hukum pidana. Penelitian ini merumuskan masalah berikut: Bagaimanakah terjadinya gradasi hukum pidana pada pelaksanaan pidana pemilu dan akibat hukumnya ? Bagaimanakah penegakan pidana pemilu dapat di efektifkan tanpa harus mendegradasi hukum pidana ? Metode Penelitian mengacu pada penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum pidana dan penerapannya dengan pendekatan perundang-undangan (normative legal research) dan pendekatan konseptual (conseptual approach), Hasil penelitian menunjukan bahwa secara sengaja atau tidak adanya nomenklatur ‘pelanggaran administrasi pemilu’ adalah merupakan pengradasian hukum pidana pada hukum pidana pemilu. Efektifitas penegakan hukum pemilu diantaranya harus melakukan penguatan hukum dengan nomenklatur yang jelas unsur-unsurnya disertai dengan penguatan integritas para penyelenggara pemilu.
Dinamika Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lalolara: Peran Pemerintah Kelurahan dan Implikasinya Saidin, Saidin; Faradila, Desi; Nasir, Muh
PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol 3, No 2 (2023):
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu O

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/pamarenda.v3i2.46032

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lalolara Kota Kendari. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dianalisis secara kualitatif pula, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan berjumlah 5 orang yang ditentukan secara purposive, kemudian didukung oleh observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lalolara Kota Kendari dinilai sudah cukup baik. (2) lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu, Bina manusia sudah cukup baik, bina usaha juga sudah cukup baik dalam pelaksanaannya, bina lingkungan yang membaawa dampak positif dimana lingkungan menjadi bersih serta bina kelembagaan yang tidak efektif dalam pelaksanaannya. Kata kunci : Peran, Pemerintah Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat
Efektivitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Tengah Zainu, Ruslan; Nasir, Muh; La Bilu, La Bilu
PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol 3, No 3 (2024):
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu O

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/pamarenda.v3i3.47724

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode purpose sampling dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga alur kegiatan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi. Hasil penelitian, disimpulkan bahwa Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Tengah pada aspek pelayanan publik pembuatan E-KTP sudah cukup efektif, dengan terdapat 3 indikator yang memadai. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa masalah seperti gangguan pada server dan penundaan dalam pengumpulan data penduduk yang mempengaruhi keberhasilan program dan kepuasan terhadap program. Kata kunci : Efektivitas, Pelayanan Publik, E-KTP
PERAN PENYULUH PERTANIAN TEKNOLOGI SAHAJA DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PETANI DAN PRODUKTIVITAS BUDIDAYA PADI DI KABUPATEN BULUKUMBA Nasir, Muh; Munizu, Musran; Jusni, Jusni
Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH Vol 10, No 3 (2023): September 2023
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/jimag.v10i3.11595

Abstract

Kabupaten Bulukumba merupakan sentra produksi yang mempunyai produktifitas untuk pertanian, perkebunan dan persawahan, dilihat dari hasil produksi. Namun, kemampuan petaninya dalam penerapan teknologi budidaya masih dalam ketegori rendah. Kurangnya pengetahuan petani terkait inovasi teknologi budidaya padi diduga karna adanya berbagai faktor sosial sehingga penerapan teknologi budidaya saat ini belum semua petani yang ada di Kecamatan Rilau Ale menerapkan program teknologi (SAHAJA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyuluh pertanian teknologi SAHAJA dalam meningkatkan kompetensi petani dan produktivitas budidaya padi di kabupaten bulukumba. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan statistika non parametrik uji korelasi Rank Spearman dengan bantuan SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan Peran penyuluh Tehnologi Sahaja berpengaruh terhadap Kompetensi petani  dan Produktivitas  budidaya padi di Kabupaten Bulukumba.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KOPERASI SIMPAN PINJAM Yuniadi, Dani; Muchtar, Andhyka; Nasir, Muh
DESANTA (Indonesian of Interdisciplinary Journal) Vol. 4 No. 1 (2023): September 2023
Publisher : Desanta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas tentang berbagai aspek koperasi di Indonesia, khususnya Koperasi Simpan Pinjam, sebagai bentuk badan usaha yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan sektor perekonomian di Indonesia. Koperasi memiliki prinsip kekeluargaan dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pembahasan melibatkan aspek hukum, terutama Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Fokus selanjutnya adalah pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta dan perlindungan hukum terhadap nasabahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menganalisis bahan hukum dan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah koperasi simpan pinjam mencakup beberapa aspek, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan terkait sektor jasa keuangan. Pengaturan perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan, seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013, memberikan definisi konsumen dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) juga disoroti sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selanjutnya, penulis membahas hak dan kewajiban konsumen/nasabah di sektor jasa keuangan, dengan mempertimbangkan prinsip kebebasan berkontrak dan standar permasalahan kontrak. Penulisan ini juga menyoroti ketentuan pengaduan konsumen, yang mewajibkan perusahaan jasa keuangan untuk memproses dan menyelesaikan pengaduan konsumen sebelum meneruskannya kepada pihak lain. Hak-hak dasar konsumen, seperti hak memperoleh keamanan, hak memilih, hak mendapat informasi, dan hak untuk didengar, ditekankan sebagai cara untuk menyeimbangkan perlindungan konsumen dan produsen. Kesimpulan dari tulisan ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum terhadap nasabah koperasi simpan pinjam, dengan merinci aspek-aspek yang mencakup ketentuan hukum, perlindungan konsumen, dan hak serta kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan.
Co-Authors Aji, Aji Andhyka Muchtar, Andhyka Anwar, Mahgial Candra Puspitaningtyas Daud, Fadly Effendi, Hendi Erni Qomariyah Faradila, Desi Geraldo, Jendri Habeahan, Rasman Hakim, Syamsudin Jusni, Jusni kambolong, makmur La Bilu, La Bilu Latif, Asriyadi Lilis Suryani Ma’tan, Yusrianti Muljono Damopolii Musran Munizu mustafa, la ode Priandi Priandi Purwanda, Nur Widia Rasyid, Muh Fadli Faisal RESTU PRAMBUDI, RILO Sadik, Fahmi Sahrir, Salman saidin, saidin Sitti Aminah Suprapto Suprapto SYAIFUL BAHRI Syaiful Hidayat, Syaiful Syamsul Bahri Taufik Yani, Akhmad Yuniadi, Dani Yuspiani, Yuspiani Zainu, Ruslan