Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.03
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Petitum Indonesian Journal of Legality of Law International Journal of Multidisciplinary Research and Literature (IJOMRAL) Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Progressive Law and Legal Studies Qawanin Jurnal Ilmu Hukum ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS
Arief, Anggreany
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Ketika Debitur Wanprestasi Ilham, Zulfadli; Arief, Anggreany
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Putusan Peninjauan Kembali sebagai dasar eksekusi jaminan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan ketika debitor wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Peninjauan Kembali dapat menjadi dasar eksekusi jaminan Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan Ketika Debitor Wanprestasi. Putusan Peninjauan Kembali menjadi Bentuk Perlindungan Hukum bagi Kreditor terhadap Eksekusi Jaminan Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan ketika Debitor Wanprestasi. The research objective is to analyse the Judicial Review Decisions as a basis for executing Building Use Rights guarantees on Management Rights land when the debtor is in default. This research is normative. Using primary and secondary legal materials obtained through literature study, then analyzed qualitatively and then presented descriptively. This research shows that The Judicial Review Decision can be the basis for executing the guarantee of Building Use Rights on Management Rights Land when the Debtor is in Default. The Judicial Review Decision is a Form of Legal Protection for Creditors against the Execution of Building Use Rights Guarantees on Management Rights Land when the Debtor Defaults.
Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ilegal Access Ismail, Muh Akbar; Thalib, Hambali; Arief, Anggreany
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana ilegal access di Kepolisian Resor Soppeng, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana ilegal access di Kepolisian Resor Soppeng. Tipe penelitian ini adalah empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana ilegal access di Kepolisian Resor Soppeng kurang berjalan secara efektif, dikarenakan pada proses penyidikan pihak Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal kesulitan menemukan pelaku dan barang bukti pelaku sehingga pada saat penerapan sanksi pidannya yang kemudian dituangan kedalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik memakan waktu cukup lama. 2). Faktor yang menghambat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana ilegal access di Kepolisian Resor Soppeng, terdapat beberapa aspek yang menghambat proses penyidikan oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal antara lain: Alat bukti; Saksi; Penyidik. The research objective is to analyze the effectiveness of investigations into perpetrators of illegal access crimes at the Soppeng Resort Police, and 2). To find out and analyze the effectiveness of investigations into perpetrators of illegal access crimes at the Soppeng Resort Police. This type of research is empirical. The author's research results found that: 1). The effectiveness of investigations into perpetrators of illegal access crimes at the Soppeng Resort Police is not running effectively because, during the investigation process, the Criminal and Criminal Investigation Unit investigators have difficulty finding the perpetrators and the perpetrators' evidence so that when the criminal sanctions are applied which are then included in the Minutes of Investigation by the Investigators it takes quite a long time. 2). Factors that hinder investigations into perpetrators of illegal access crimes at the Soppeng Resort Police, several aspects hinder the investigation process by Criminal Investigation Unit Investigators, including Evidence; Witnesses; and Investigators.
ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG HUMAN TRAFCKING Hambali, Azwad Rachmat; Arief, Anggreany
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3851

Abstract

Implementasi hukum terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking, serta untuk memahami pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam kasus-kasus semacam ini, khususnya dalam putusan pengadilan negeri Makassar. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan hukum normatif, yang mengandalkan analisis bahan pustaka dan data sekunder untuk menelusuri regulasi hukum terkait tindak pidana orang yang turut serta dalam perdagangan orang di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menggambarkan dua hal penting. Pertama, penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana orang yang terlibat dalam perdagangan orang atau human trafficking di putusan Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kedua, pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa juga telah mematuhi ketentuan yang berlaku, dengan vonis penjara masing-masing selama 3 tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,-. Adapun, jika denda tersebut tidak dapat dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan dan kewajiban membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-. Mengingat maraknya tindak kejahatan yang mengeksploitasi atau memperoleh keuntungan dari perdagangan orang, tindakan preventif sangatlah krusial. Oleh karena itu, disarankan untuk terus mengadakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai masalah ini kepada masyarakat. Langkah ini penting agar masyarakat dapat memahami risiko dan bahaya terkait serta mengetahui solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif. Implementation of the law against individuals involved in criminal acts of human trafficking, as well as to understand the legal considerations taken by judges in cases like this, especially in decisions of the Makassar district court. The research method applied is a normative legal approach, which relies on analysis of library materials and secondary data to explore legal regulations related to criminal acts of people who participate in human trafficking in Makassar City. The results of this research illustrate two important things. First, the application of criminal law to perpetrators of criminal acts involving people involved in human trafficking in the Makassar District Court decision is in accordance with the provisions mandated in Article 2 paragraph (1) of Law No. 21 of 2007 concerning the Crime of Human Trafficking. Second, the legal considerations taken by the judge in sentencing the defendants also complied with the applicable provisions, with a prison sentence of 3 years each and a fine of Rp. 120,000,000,-. Meanwhile, if the fine cannot be paid, it will be replaced by imprisonment for 1 month and the obligation to pay court costs of IDR 2,500. Considering the rise of crimes that exploit or profit from human trafficking, preventive action is very crucial. Therefore, it is recommended to continue providing education and outreach regarding this issue to the community. This step is important so that the public can understand the related risks and dangers and know the right solutions to overcome these problems effectively.
UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (IN KRACHT VAN GEWISJDE) Arief, Anggreany; Hambali, Azwad Rachmat
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3853

Abstract

Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden verzet) Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewisjde) adalah sebuah studi yang bertujuan untuk menganalisis proses perlawanan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan informan yang relevan dan data sekunder dari sumber pustaka yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus Derden verzet, hakim perlu mempertimbangkan dengan seksama aspek-aspek yang terkait dengan pokok perkara, termasuk keterangan saksi dan bukti yang diajukan oleh pihak yang melakukan perlawanan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pentingnya Mahkamah Agung untuk menyusun pedoman teknis yang mengatur prosedur Derden verzet agar dapat memberikan panduan yang jelas bagi peradilan di Indonesia dalam menangani kasus semacam ini di masa depan. Studi ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana sistem peradilan Indonesia menangani perlawanan hukum pihak ketiga terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Legal Efforts to Resist Third Parties (Derden verzet) Against Judge's Decisions That Have Permanent Legal Force (In Kracht Van Gewisjde) is a study that aims to analyze the process of legal resistance carried out by third parties against judge's decisions that have obtained permanent legal force in a legal context Indonesia. This research uses empirical research methods by collecting primary data through interviews with relevant informants and secondary data from related library sources. The results of this research show that in the Derden verzet case, the judge needs to carefully consider aspects related to the subject matter of the case, including witness statements and evidence presented by the opposing party. The recommendation from this research is that it is important for the Supreme Court to develop technical guidelines governing Derden verzet procedures so that they can provide clear guidance for the judiciary in Indonesia in handling cases like this in the future. This study provides valuable insight into how the Indonesian justice system handles third party legal challenges to judges' decisions that have permanent legal force.
PELAKSANAAN TUGAS JURUSITA PADA PERKARA PERDATA Rahman , Erik; Khalid, Hasbuddin; Arief, Anggreany
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i1.391

Abstract

ABSTRACT This study aims to determine the implementation of the bailiff's duties in civil cases based on Article 103 of the Republic of Indonesia Law Number 7 of 2021 and to find out the supporting and inhibiting factors in the process of implementing the bailiff's duties at the Watansoppeng Religious Court. This study uses empirical legal research methods, namely legal research that focuses on research on the legal reality in society. The results of this study show that the judicial process based on article 103 of the Republic of Indonesia Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts at the Watansoppeng Religious Court Office has so far been in favor of the general public in providing justice services and focusing on improving and accelerating the settlement of cases handled by personnel. judiciary. And the supporting factors for the implementation of the bailiff's duties/surrogate bailiffs for the Watansoppeng Religious Court are the provision of performance benefits, and security guarantees in the implementation of tasks in the field. While the inhibiting factors for bailiffs are the lack of public understanding of the summoning procedure, lack of coordination with other agencies, the lack of porcelain from the village, lack of supporting facilities, environmental and natural conditions and the provision of fake numbers. The research recommendation is that further research is still needed on bailiffs, which is not only limited to the implementation of Article 103 of the Republic of Indonesia Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts, but also on other articles and laws related to confiscation. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Jurusita Perkara Perdata berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 Serta untuk mengetahui faktor Pendukung dan Penghambat dalam proses Pelaksanaan Tugas Jurusita pada Pengadilan Agama Watansoppeng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memfokuskan penelitan pada realitas hukum dalam masyarakat. Hasil Penelitian ini menunjukkan Proses Pelaksanaan kejurusitaan berdasarkan pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng selama ini, berpihak kepada masyarakat umum dalam memberikan pelayanan keadilan dan fokus pada peningkatan maupun percepatan penyelesaian perkara yang di tangani oleh tenaga kejurusitaan. Dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Tugas Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng yaitu pemberian tunjanan kinerja, dan diberi jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas-tugas dilapangan. Sedangkan Faktor Penghambat Jurusita yaitu, Minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pemanggilan, Kurangnya koordinasi dengan instansi lain, Kurangnya jumlah porsenil dari kelurahan, kurangnya sarana penunjang, Keadaan lingkungan dan alam Lingkungan dan pemberian nomor palsu. Rekomendasi penelitian yaitu masih perlu penelitian lebih lanjut tentang jurusita yang tidak hanya terbatas pada implementasi pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, tetapi juga terhadap pasal-pasal lain dan Undang-Undang yang terkait dengan kejurusitaan.
When Games Turn Into Debt: Legal Analysis of Online Game Transactions Palu, Selvia; Arief, Anggreany; Aswari, Aan
ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS Vol. 1 No. 1 (2025): ADVANCES PRIVATE LEGAL INSIGHTS (APRIL)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/april.v1i1.901

Abstract

This research aims to determine and analyze the fulfillment of the application of proficiency requirements by payment service providers when purchasing online game items. To find out and analyze the efforts that online game service users can take to deal with the losses they experience. The research method used is the Normative research method, namely a legal research method that is sourced from regulatory and secondary document data in the form of collection from library and tertiary materials which are documents that contain concepts and information such as dictionaries. The results of this research show that the sale and purchase agreement for payment services for buyers of online game items does not fulfill the subjective and objective requirements which are the legal requirements for an agreement. The condition that is not fulfilled is that those who bind themselves agree to a certain thing and a lawful cause. for consumers for losses received due to irresponsibility of business actors in paying off transactions is clearly regulated in article 19 UUPK. However, if the business actor's number can be contacted, the perpetrator can be held responsible for compensation. Recommendations for this research: The government should also have more awareness and supervision of legal issues that arise in society, so that it can quickly act against negative elements that endanger society.
The Urgency of Intellectual Property Rights Protection for MSMEs in the Creative Economy Era Rahayu, Ade Lutfia; Arief, Anggreany; Asriati, Asriati
ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS Vol. 1 No. 2 (2025): ADVANCES PRIVATE LEGAL INSIGHTS (APRIL)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/pvm4s686

Abstract

The aim of this research was to determine and analyze the effectiveness of legal protection of intellectual property rights of micro, small, and medium enterprises in the creative economy sector, as well as to determine the factors that influence the effectiveness of legal protection of intellectual property rights holders of micro, small, and medium enterprises in the creative economy sector. This research method uses an empirical research method. And the results of this study indicate that the level of effectiveness of the implementation of legal protection of intellectual property rights of micro, small, and medium enterprises in the creative economy sector is categorized as quite effective but not optimal due to limitations in terms of preventing plagiarism in terms of protecting copyright and trademarks. The factors that influence effectiveness include several aspects, namely access to information and technology, complex costs and procedures, legal substance, and awareness and knowledge of MSME actors. The recommendations in this study are that collaboration is needed in public education efforts to increase public awareness, improve regulations, and enforce strict laws and that public education and socialization with a wider reach are needed regarding the importance of Intellectual Property Rights as an effort to build public awareness and concern.
LEGAL ANALYSIS OF PATENT RIGHT PROTECTION IN THE DIGITAL ERA: A CASE STUDY OF THE USE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY Arief, Anggreany; Dwi Putri, Andi Istiana Inayah; Umar Gazali, Indrahayu; Asmah, Asmah
International Journal of Multidisciplinary Research and Literature Vol. 4 No. 6 (2025): INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND LITERATURE
Publisher : Yayasan Education and Social Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53067/ijomral.v4i6.392

Abstract

The digital era is driving significant transformations in the protection of intellectual property rights, including patent rights. The emergence of blockchain technology, with its characteristics of decentralization, immutability, and transparency, offers new opportunities to strengthen patent protection, but also raises legal challenges related to validity, jurisdiction, and data privacy. This study is to evaluate the legal ramifications of patent infringement in the digital age and investigate the prospective implementation of blockchain technology within Indonesia's patent protection framework. The method used is normative juridical with a statutory approach and qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The results show that blockchain has great potential in creating a more efficient and transparent patent protection mechanism, but its implementation requires legal reform and recognition of digital evidence. This study underscores the importance of a flexible and comprehensive legal framework to ensure that patent protection in Indonesia remains responsive to advancements in digital technology.
DIMENSI HUKUM DAN ETIKA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS COVERNOTE PALSU: IMPLIKASI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR Arief, Anggreany; Hambali , Azwad Rachmat
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7875

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum dan etika notaris terhadap penerbitan covernote palsu serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi debitur. Dalam praktik kenotariatan, covernote merupakan surat keterangan sementara yang sering digunakan oleh lembaga perbankan untuk mempercepat proses pencairan kredit sebelum seluruh dokumen jaminan selesai. Namun, penyalahgunaan covernote dengan memuat keterangan tidak benar menimbulkan kerugian hukum dan finansial, baik bagi kreditur maupun debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta analisis deskriptif kualitatif terhadap berbagai peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa covernote palsu menimbulkan tanggung jawab hukum dalam tiga dimensi: (1) Perdata, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum; (2) Pidana, berdasarkan Pasal 263 dan 378 KUHP mengenai pemalsuan dan penipuan; serta (3) Administratif dan Etika Profesi, melalui sanksi Majelis Pengawas Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI). Temuan penelitian menegaskan perlunya regulasi khusus mengenai covernote untuk menghindari kekosongan hukum dan memperkuat pengawasan profesi notaris. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas batas kewenangan notaris serta memperkuat perlindungan hukum bagi debitur dalam praktik kenotariatan dan perbankan di Indonesia. This research aims to analyze the legal and ethical accountability of notaries in issuing false covernotes and its implications for the legal protection of debtors. In notarial practice, a covernote is a temporary certificate often used by banking institutions to facilitate credit disbursement before all collateral documents are completed. However, the misuse of covernotes containing false information can cause significant legal and financial losses to both creditors and debtors. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and qualitative descriptive analysis of relevant laws, doctrines, and court decisions. The findings indicate that the issuance of a false covernote entails three dimensions of legal responsibility: (1) Civil, based on Article 1365 of the Indonesian Civil Code concerning unlawful acts; (2) Criminal, under Articles 263 and 378 of the Indonesian Penal Code regarding forgery and fraud; and (3) Administrative and Ethical, through sanctions imposed by the Notary Supervisory Council and the Indonesian Notary Association’s Code of Ethics. The study concludes that specific regulation on covernotes is urgently needed to prevent legal uncertainty and strengthen professional supervision. Hence, this research contributes to clarifying the boundaries of notarial authority and reinforcing the legal protection of debtors within Indonesia’s notarial and banking practices
ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN HAK PATEN DALAM ERA DIGITAL: STUDI KASUS PENGGUNAAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN Arief, Anggreany; Putri, Andi Istiana Inayah Dwi; Gazali, Indrahayu Umar; Asmah, Asmah
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.813

Abstract

The digital era has driven significant transformation in intellectual property rights protection, including patent rights. The emergence of blockchain technology with its characteristics of decentralization, immutability, and transparency offers new opportunities to strengthen patent rights protection, but also raises legal challenges related to validity, jurisdiction, and data privacy. This study aims to analyze the legal consequences of patent infringement in the digital era and examine the potential application of blockchain technology in the patent protection system in Indonesia. The method used is normative juridical with a legislative approach and qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The results of the study show that blockchain has great potential in creating a more efficient and transparent patent protection mechanism, but its implementation requires legal reform and recognition of digital evidence. This study emphasizes the need for an adaptive and integrative legal framework so that patent protection in Indonesia can be responsive to developments in digital technology
Co-Authors Abd Rahman Afifah, Putri Aman, Amriani Andi Istiana Inayah Dwi Putri Arsy, Muhammad Asmah, Asmah Asriati Asriati, Asriati Aswari, Aan Erwin Erwin Gazali, Indrahayu Umar Hambali , Azwad Rachmat Hambali, Azwad Rachmat Ilham, Zulfadli Ismail, Muh Akbar Khalid, Hasbuddin Mahban, Muhammad Ali Muhammad Kamal Muhdar, Muh. Zulkifli Mustahar, Mustahar Nawi, Syahruddin Nurhikmah Nurhikmah Palu, Selvia Rahayu, Ade Lutfia Rahman , Erik Rahman, Sufirman Seftyana, Dea Angela Sumarja, Hendro Syalsyabila, Andi Aisya Syam, Dewi Fatimah Thalib, Hambali Thamsi, Muhammad Ichlas Umar Gazali, Indrahayu Zainuddin, Zainuddin