Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

The Role of Music Aggregator Distribution Toward Music Performers in View of the Three Pillars of the Copyright System Attamimi, Zeehan Fuad; Tajudin, Amalina Ahmad; Umar, Fadhil
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 1 (2024): Contemporary Global Issues on Law Reform, Legal Certainty, and Justice
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.vol5i1.2201

Abstract

One of the works of art that is closely related to human life and economic value is music. The existence of music and songs include the scope of intellectual property copyright section. Copyright arises automatically to get protection and has economic value for its creator. Music actors, in this case the creator, can publish the results of their creativity more quickly to the general public through Music Aggregator. This becomes a commercial digital service provider in the form of a digital streaming plaform by distributing music that can be accessed anywhere and by anyone. This approach seeks to review the role of Music Aggregators in carrying out the distribution of music to the music performers in terms of the three pillars of the copyright system, namely by reviewing legislation number 28 of 2014 concerning copyright. In this case, as government support in making regulations that guarantee the rights of creators and legal protection of the works produced, it has been fulfilled but not fully because there is no specifically regulated copyright protection on digital platforms (Regulation). Infringement of musical copyright works on digital streaming platforms needs to be addressed through effective and efficient law enforcement, employing both litigation and non-litigation processes (Law Enforcement). The National Collective Management Institute, authorized to oversee the commercialized management of musical copyright works by Music Aggregators, play an important role in optimizing the function of royalty management. This involves facilitating the relationship between Music Actors as copyright holders and Music Aggregators as copyright users (Management).
Sosialisasi Dan Penyuluhan Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan di Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Attamimi, Zeehan Fuad; Dian Widyaningtyas, Raden Rara; Raharjo, Aditya Singgih; Amarini, Indriati; Hidayah, Astika Nurul; Amin, Muhamad Sodikul; Aeni, Nikmah
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/zsjgax77

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Negara Republik Indonesia dan diwujudkan melalui penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, salah satunya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun demikian, rendahnya pemahaman masyarakat desa mengenai konsep, manfaat, serta dasar hukum asuransi kesehatan masih menjadi permasalahan yang memengaruhi optimalisasi pemanfaatan program tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan penyelenggaraan asuransi kesehatan di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, serta menganalisis perannya dalam meningkatkan literasi masyarakat dari perspektif kesehatan, ekonomi, dan hukum. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan penyuluhan melalui ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab yang melibatkan masyarakat, perangkat desa, serta tokoh masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya asuransi kesehatan sebagai instrumen perlindungan sosial, pengelolaan risiko ekonomi keluarga, serta pemenuhan hak dan kewajiban hukum sebagai peserta JKN. Selain itu, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam pendataan kepemilikan asuransi kesehatan, sosialisasi program JKN, serta fasilitasi pendaftaran dan pengusulan peserta PBI. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat sangat penting untuk mendukung pemerataan akses pelayanan kesehatan dan keberlanjutan program JKN di tingkat desa. Kata kunci: Kesehatan; Hak Asasi Manusia; Asuransi Kesehatan;