Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.449
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudence DE'RECHTSSTAAT JOURNAL EQUITABLE Pagaruyuang Law Journal Syntax Idea JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Law and Justice Journal of Law and Legal Reform Jurnal El-Hamra : Kependidikan dan Kemasyarakatan Harmonization JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Attamimi, Zeehan Fuad
Faculty Of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK SPIRITUAL NASABAH Attamimi, Zeehan Fuad; Disemadi, Hari Sutra; Santoso, Budi
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i2.8897

Abstract

ABSTRAK Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai prinsip syariah dalam pengelolaan Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai upaya perlindungan hak spiritual nasabah atau masyarakat pada umumnya. Metodologi :  Penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum yang bersifat doctrinal, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan: Penelitian ini menunjukan dasar hukum penyelenggaraan BWM di Indonesia sebagai bagian dari LKM diatur dalam UU LKM. UU LKM ini mewajibkan penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan bisnis BWM. Kebijakan penerapan prinsip syariah ini dimaksudkan sebagai jaminan perlindungan hak spiritual masyarakat khususnya nasabah dari BWM yang mayoritas beragama Islam. Kegunaan : Kebijakan hadirnya bisnis BWM pada dasarnya untuk memberikan pilihan bagi masyarakat, khususnya umat Islam dalam memilih lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan seperti pembiayaan. Sedangkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengghilangkan sikap “skeptis” masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis Hukum Islam yang masih dianggap sama dengan lembaga keuangan konvensional lainnya. Kebaruan/Orisinalitas : Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan prinsip syariah pada BWM sebagai upaya perlindungan hak spiritual.   
PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK SPIRITUAL NASABAH Zeehan Fuad Attamimi; Hari Sutra Disemadi; Budi Santoso
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i2.8897

Abstract

ABSTRAK Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai prinsip syariah dalam pengelolaan Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai upaya perlindungan hak spiritual nasabah atau masyarakat pada umumnya. Metodologi :  Penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum yang bersifat doctrinal, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan: Penelitian ini menunjukan dasar hukum penyelenggaraan BWM di Indonesia sebagai bagian dari LKM diatur dalam UU LKM. UU LKM ini mewajibkan penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan bisnis BWM. Kebijakan penerapan prinsip syariah ini dimaksudkan sebagai jaminan perlindungan hak spiritual masyarakat khususnya nasabah dari BWM yang mayoritas beragama Islam. Kegunaan : Kebijakan hadirnya bisnis BWM pada dasarnya untuk memberikan pilihan bagi masyarakat, khususnya umat Islam dalam memilih lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan seperti pembiayaan. Sedangkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengghilangkan sikap “skeptis” masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis Hukum Islam yang masih dianggap sama dengan lembaga keuangan konvensional lainnya. Kebaruan/Orisinalitas : Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan prinsip syariah pada BWM sebagai upaya perlindungan hak spiritual.   
Politik Hukum Regulasi Hukum Ekonomi Syar’iah pada Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia Zeehan Fuad Attamimi; Ali Ismail Shaleh
Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 2 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)
Publisher : Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.475 KB)

Abstract

Sharia financial institutions are institutions that play a role in carrying out business activities in the financial sector based on sharia principles. Islamic financial institutions as a financial institution have a different financial system from conventional financial institutions. The Islamic financial institution system has a system function as a financial intermediary between people who have funds to provide people who need funds so that the Islamic financial system uses a profit sharing system. The profit sharing system for Islamic financial institutions does not recognize interest which is commonly called usury. In carrying out their duties and functions, Islamic financial institutions need sharia economic law which is regulated in the regulatory framework of sharia economic law. the regulatory framework for shari'ah economic law is made in the sharia economic law politics carried out by the government. So, how is the regulation of Islamic financial institutions which are political products of sharia economic law made by the government according to or not in accordance with the principles and objectives of sharia in accordance with the Al-Quran and hadith. The purpose of this study is to determine the development of sharia economic law regulations in making legal political products contained in Sharia Financial Institutions and to become recommendations for strengthening the political law and sharia economic regulation in Indonesia. This study uses a normative juridical method, namely research that refers to statutory regulations, research results, journals, data and other references, which are analyzed using a qualitative descriptive method. The results showed that there are still practice inconsistencies in Islamic financial institutions that are not in accordance with the fatwa of the National Sharia Council or are not in accordance with sharia and need to be addressed through the regulation of Islamic financial institutions, which are sharia law products produced through political law by authorized institutions. The government in the process of positifying sharia economic regulations in Indonesia should shape the direction, methods, and policies in formalizing laws related to the sharia economy in Indonesia. The political role of law is carried out by the government through creating regulations as checks and balances in making policies that can support sharia economic activity and economic growth. Keywords: Islamic financial institutions, sharia economic law, political law. Abstrak Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang berperan melakukan kegiatan usaha dalam bidang keuangan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip syari’ah. Lembaga keuangan syariah sebagai suatu lembaga keuangan memiliki sistem keuangan yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Sistem lembaga keuangan syariah memiliki fungsi sistem sebagai perantara keuangan antara orang yang memiliki dana untuk memberikan orang yang membutuhkan dana sehingga sistem keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil lembaga keuangan syariah tidak mengenal bunga yang biasa disebut riba. Lembaga keuangan syariah dalam menjalankan tugas dan fungsi perlu hukum ekonomi syari’ah yang diatur dalam kerangka regulasi hukum ekonomi syari’ah. kerangka regulasi hukum ekonomi syari’ah dibuat dalam politik hukum ekonomi syariah yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga, bagaimana regulasi lembaga keuangan syariah yang merupakan produk politik hukum ekonomi syariah yang dibuat oleh pemerintah sesuai atau tidak sesuai menjalankan prinsip-prinsip dan tujuan syariah sesuai dengan Al-quran dan hadits. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan regulasi hukum ekonomi syariah dalam membuat produk politik hukum yang terdapat pada Lembaga Keuangan Syari’ah serta menjadi rekomendasi untuk penguatan politik hukum dan regulasi ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal, data dan referensi lainnya, yang dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Masih terdapat ketidaksesuaian praktik dalam Lembaga keuangan syariah yang tidak sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional atau tidak sesuai syariah dan perlu untuk dibenahi melalui regulasi Lembaga keuangan syariah yang merupakan produk hukum syariah yang dihasilkan melalui politik hukum oleh lembaga berwenang. Pemerintah dalam proses positifikasi regulasi ekonomi syariah di Indonesia sepatutnya membentuk arah, cara, serta kebijakan dalam memformalkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah di Indonesia. Peran politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah melalui menciptakan regulasi sebagai checks and balances dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi syariah.. Keywords: Lembaga Keuangan Syariah, hukum ekonomi syariah, Politik hukum.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM KEMITRAAN VIRTUAL HOTEL OPERATOR (VHO) Zeehan Fuad Attamimi; Fadhil Umar
JOURNAL EQUITABLE Vol 7 No 2 (2022)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v7i2.4220

Abstract

The hotel business has developed using a modern cooperation system called the Virtual Hotel Operator (VHO). VHO places its brand name on its partner hotels, so that there is a dualism of brands that can be known by the public, namely the VHO brand and the personal Hotel brand. The purpose of this study is to examine and analyze the juridical property of Intellectual Property Rights (IPR) in the Virtual Hotel Operator (VHO) partnership. This research is a normative juridical method or a doctrinal legal research method, using a statutory and conceptual approach. The form of partnership carried out by Virtual Hotel Operators (VHO) in Indonesia does not contain elements of IPR in it, therefore it needs to be considered because of the consequences of the agreement made by both parties.Keywords: Intellectual Property Rights (IPR), Hospitality Industry, Virtual Hotel Operator (VHO)
Penerapan Prinsip Syirkah Abdan dalam Pembagian Harta Perkawinan Salsabila Firdausia; Zeehan Fuad Attamimi
Syntax Idea 594-603
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i2.2946

Abstract

Law Number 1 of 1974 explains the division of Marital Property, stating that property acquired during marriage and inherited by each spouse is called joint property. The Compilation of Islamic Law contains regulations governing the division of joint property in the context of Islamic marriages. Syirkah Abdan, as a principle in the division of marital property, can serve as a basis for implementing a fair distribution principle in accordance with the contributions of each party. If both parties agree, the division of joint property can be based on customary law, religious law, or other legal frameworks. The application of the Syirkah Abdan principle in the division of marital property is expected to ensure justice and equality between husband and wife. In this context, the active role and real contributions of both parties are recognized in a balanced manner, in line with the principles of Syirkah itself. This research makes a significant contribution to designing policies and practical guidelines to ensure the active contributions of husbands and wives are acknowledged and fairly valued in the division of marital property. The aim of this research is to explore a deep understanding of the implementation of the Syirkah Abdan principle in the division of marital property and the conception of marital property according to the Compilation of Islamic Law and Law Number 1 of 1974. The application of the Syirkah Abdan principle in the division of marital property is the main focus to identify its processes and impacts in the context of marital relationships. The research methodology used is normative legal research with a literature research methodology; primary, secondary, and tertiary legal library sources were examined.
ACCOUNTABILITY OF INFLUENCERS WHO CREATE ONLINE GAMBLING PROMOTIONAL CONTENT ON INSTAGRAM Muhammad Abdillah Novaliando; Zeehan Fuad Attamimi
JOURNAL EQUITABLE Vol 9 No 1 (2024)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v9i1.6331

Abstract

The prevalence of online gambling and internet media in the community is one of the negative effects. It is impossible to separate the role influencers play in promoting online gambling sites from the evolution of online gaming. In spite of the fact that it is expressly forbidden to promote online gambling in Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and its amendments (particularly in Article 27 paragraph (2) and Article 45 paragraph (2)). This research aims to ascertain the extent of influencers' responsibility for endorsing online gambling as well as their participation in its promotion. The normative juridical approach is the research methodology used. According to the study's findings, influencers may play a more active role in the marketing of online gambling than merely acting as a promotional party. Influencers may take on the roles of uitlokker, medeplichig, plegen, doen plegen, or medeplegen. Influencer. An influencer must also be responsible for the content they promote. If the content is not in line with the rules, the influencer may receive penalties that can be based on Instagram's terms of use such as account termination or even deletion and based on laws such as imprisonment and fines.
The Role of Mixed Marriage Organizations in the Processing of Residence Permits for Foreign Nationals Agustin, Reza; Fuad Attamimi, Zeehan
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 4 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i4.8060

Abstract

This research aims to explain the role of mixed marriage organizations in the process of obtaining residence permits for foreign nationals. This research uses the normative juridical method, with data obtained from the identification and clarification of legal facts from mixed marriage organizations. In recent years, population migration between countries has continued to increase. Along with the times, more and more foreign nationals choose to live in Indonesia, one of which is due to mixed marriages. A mixed marriage is a marriage between two individuals who are subject to different legal systems in Indonesia, usually due to differences in citizenship, where one of the spouses is an Indonesian citizen. Foreign nationals married to Indonesian citizens are required to apply for a residence permit in Indonesia, such as a permanent residence permit (ITAP). To obtain an ITAP, the applicable requirements must be met according to the purpose of the application. This process includes applying for a status change from a limited stay permit (ITAS) for family unification to a permanent residence permit (ITAP). The Mixed Marriage Organization plays an important role in helping to resolve the various issues faced by families in mixed marriages. The organization carries out its activities through three main pillars: Advocacy, Socialization, and Consultation. This topic was chosen by the author because it has not been discussed in previous articles.
Successful Settlement of Debts and Receivables Using Mediation Mechanisms Chasanah, Kania Amru; Fuad Attamimi, Zeehan
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 4 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i4.8081

Abstract

Humans as social beings are always bound in various social relationships that require rules to regulate interactions and avoid conflicts. In the legal context, agreements made between parties play an important role in the formation of legal relationships, and are regulated in the Civil Code (KUHPerdata). One of the methods of dispute resolution in the legal world is through mediation, which is regulated in Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016. Mediation is considered a more efficient and effective alternative to litigation, especially in the business world which often faces debt and receivable disputes. This study aims to examine the success of debt and receivables dispute resolution through mediation between PT SukaSari Mitra Mandiri as a creditor and UD Jayadi as a debtor. The research method used is normative juridical with an analytical descriptive approach, utilizing primary and secondary data obtained from through interviews and literature studies. The results of the study show that mediation can resolve debt and receivables disputes by producing a peaceful agreement that benefits both parties. This mediation process prioritizes the value of justice and efficiency, where the parties can resolve problems without going through the courts. An evaluation of compliance with a mediation agreement is also important to ensure that both parties meet their obligations as agreed, with potential legal action if either party does not comply with the agreement. This research provides insight into the importance of mediation as a dispute resolution mechanism in the world of business and civil law.
Pendaftaran Usaha Pupuk Organik: Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah Putri, Arvinanur Febriana; Attamimi, Zeehan Fuad
Jurnal El-Hamra : Kependidikan dan Kemasyarakatan Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal El-Hamra : Kependidikan dan Kemasyarakatan
Publisher : CV. Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62630/elhamra.v9i2.213

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Dan Pembenah Tanah. Negara Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Konsep tersebut merupakan pelaksanaan dari negara hukum yang diterapkan pemerintahan ini. Undang-Undang Dasar 1945 memuat struktur kekuasaan dan kemajuan negara dengan menerapkan demokrasi sebagai landasannya. Setiap individu bebas bekerja, memproduksi, berkonsumsi dan berinvestasi dengan cara yang mereka inginkan dan dilindungi negara demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat seperti dalam Bab XIV Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional. Industri pupuk di Indonesia menjadi salah satu usaha yang banyak dijumpai karena wilayah Indonesia sendiri memiliki banyak daratan dengan lahan pertanian dan perkebunan yang luas. Industri pupuk menjadi salah satu langkah dalam menunjang produktifitas hasil pertanian dan bahan pangan. Namun dalam pelaksanaan industri pupuk ini masih dijumpai penyelewengan yang terjadi seperti pupuk yang tidak sesuai Standar Nasional, legalitas pupuk, pemalsuan rincian label pupuk, dan lain sebagainya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum dalam masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan kajian mandalam prosesi dari pendaftaran usaha pupuk organik masih terdapat hambatan atau kendala-kendala yang dialami. Kata kunci: Implementasi; Kebebasan; Usaha; Pendaftaran; Pupuk Organik
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS Yanto, Yanuar Dwi; Attamimi, Zeehan Fuad
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6172

Abstract

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dan kompleks di berbagai wilayah di Indonesia mengenai pertanahan yaitu sengketa tanah. Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah mengevaluasi dan menilai efektivitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian kasus atau sengketa pertanahan dengan menitikberatkan pada hukum atau peraturan yang mengatur mediasi pada sengketa tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan berpusat pada analisis peraturan perundang-undangan, bahan hukum, kebijakan, dan prosedur yang dilaksnakan melalui mediasi pada sengketa kasus tanah. Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan pemahaman yang lebih jauh dan mendalam tentang struktur hukum dan kebijakan atau prosedur tentang mediasi sengketa kasus tanah serta melakukan pengujian terhadap seberapa tingkat efektif pelaksanaan mediasi dalam proses penyelesaian kasus sengketa pertanahan. Landasan hukum untuk pelaksanaan proses mediasi sengketa kasus tanah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kantor ATR/BPN mempunyai kewenangan untuk melaksanakan mediasi, khususnya sengketa kasus pertanahan agar proses mediasi dapat dilaksanakan tanpa menggunakan jalur persidangan yang menghabiskan waktu, biaya yang besar, dan panjang dalam penyelesaian perkaranya. Tantangan yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat mediasi, dan kurang terlatihnya mediator.
Co-Authors Adi, Luthfi Kalbu Aditya Singgih Raharjo Aeni, Nikmah Agustin, Reza Ali Ismail Shaleh Amin, Muhamad Sodikul Aulia, Nurul Budi Santoso Chasanah, Kania Amru Dian Widyaningtyas, Raden Rara Disemadi, Hari Sutra Dwi Budi Santoso Fadhil Umar Firdausia, Salsabila Hapsari, Ira Hari Sutra Disemadi Hidayah, Astika Nurul Hidayah, Tesa Nurul Indriati Amarini Ismail, Noorfajri Korai, Mahira Manhica, Zanele Marsitiningsih Muhammad Abdillah Novaliando Mukaromah, Safitri Nurul Aulia Putri, Arvinanur Febriana Saefudin, Yusuf Salsabila Firdausia Solahudin, Muhamad Sofyan Tajudin, Amalina Ahmad Umar, Fadhil Yanto, Yanuar Dwi