Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.87

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Patrika Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM DIVERSI : Jurnal Hukum Media Iuris MAGISTRA Law Review Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Kajian Hasil Penelitian Hukum Journal of Private and Commercial Law

R. Murjiyanto, R.

Dosen Magister Hukum Janabadra

Author-ID : 1386688

Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Bentuk hukum badan usaha milik daerah sebagai sarana sumber pendapatan daerah di Kota Magelang Eko Ariani; R Murjiyanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2019): November
Publisher : Universitas Janabadra

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah merupakan aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah karena semenjak berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah tidak lagi tergantung pada pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan. PAD yang semakin besar tentunya akan memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 1 mengetahui faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan bentuk hukum BUMD di Kota Magelang 2 Mengetahui upaya yang dilakukan BUMD dalam memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang 3 Mengetahui kendala bagi Pemerintah Kota Magelang dalam menjalankan usaha melalui BUMD. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode analisis yang dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 1 faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan bentuk hukum BUMD di Kota Magelang yaitu a Faktor kepemilikan modal usaha perusahaan daerah hanya di miliki oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang b Faktor batas wewenang dan tanggung jawab pemilik, dimana dengan dimensi tanggung jawab perusahaan daerah untuk mendapatkan keuntungan dan sekaligus pelayanan sosial guna membantu pembangunan di daerah, maka kebijakan-kebijakan yang menyangkut masyarakat, berada di kewenangan Kepala Daerah Kota Magelang 2 Upaya-upaya yang dilakukan agar BUMD Kota Magelang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu a Meningkatkan pendapatan dengan cara mengadakan perubahan dan inovasi di perusahaan daerah b Mengelola perusahaan secara efektif dan efisien, dimana biaya-biaya yang masih dpaat ditunda, maka kebijakan yang ditempuh dengan cara mengalokasi dananya pada hal-hal yang lebih prioritas 3 Yang menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam menjalankan usaha.

IMPLEMENTASI UNDANG –UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM UPAYA MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA MATARAM NUSA TENGGARA BARAT ( NTB ) Makmur Ali; R. Murjiyanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 5, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Perkembangan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mampu mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari Implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Upaya Membangun Pemerintahan Yang Baik di Kota Mataram, Nusa Tenggara BaratJenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yang mengacuh pada studi dokumen, metode Penelitian normatif menggunakan analisis kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute aprroach). Penelitian ini akan di lakukan di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat khususnya di Kantor Wali Kota Mataram, Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), Komisi Informasi Publik. Sumber dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara: Pejabat di lingkungan kantor Wali Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu (BPMP2T), Pejabat pada Komisi Informasi Propinsi Nusa TenggaraHasil dari penelitian menunjukan bahwa terdapat pelayanan instansi Wali Kota Mataram yang masih belum mampu menunjukan pelayanan yang sempurnan sehingga masyarakat yang ingin mengurus berkas maupun data yang sesuai dengan kepentingannya, Belum mampu secara optimalisasi penerapan prinsip kepemerintahan yang baik melalui perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka, Masih banyak calo dan jalur instan yang belum mampu di atasi atau diselesaikan oleh lembanga, Kurangnya sosialisasi atau pelatihan terhadap pengawai, Masih banyak jabatan tertentu yang masih belum di isi Kekurangan staf dan pegawai untuk menjalankan fungsi dan tugasnya serta, Belum memahami secara keseluruhan tugas dan fungsi komisi informai publik sebagai lembaga pengontro mendorong Reformasi Birokrasi sebagai perwujudan Good Governance.

Juridical study on the implementation of business strategy on group construction companies (holding companies) holding companies from business law perspectives Zai Syahril Nur; Dyah Permata Budi Asri; Murjiyanto Murjiyanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

The implementation of business strategies by Construction Holding Company in business diversification is very vulnerable to violations of Business Competition Law. Violations of business competition by Group Companies / Holding Companies are very crucial Business Competition Law issues. Conflicts of interest in business diversification connected with the jurisdiction of state sovereignty are a polemic of Business Competition Law. The occurrence of Monopolistic Practices and Unfair Competition by the Holding Company against the business world in a country is a violation of the law and contrary to the Business Competition Law. As for knowing the Implementation of Holding Company Business Strategy to Avoid Violation of Business Competition Law and Implementation of Business Competition Law against Prevention of Violations in the Implementation of Business Strategy in Holding Company Companies. From these problems the authors conducted research using normative juridical methods that emphasize the legal norms and laws and regulations and analyzed using descriptive qualitative methods. From the results of research and analysis it can be concluded that the Implementation of Business Strategy on Construction of holding must be guided by the law of business competition and apply good corporate governance and comply with it and carry out with ethics and morality. KPPU embodies business competition law against Prevention of Violations in the Implementation of Business Strategy in the business world by means of advocacy, consultation, namely by developing compliance programs with business competition law such as seminars / outreach and executive forums. In this way it is hoped that business actors, stakeholders and stakeholders can understand and disseminate knowledge in the business world.

Perlindungan hukum konsumen jasa kesehatan pada penyedia layanan khitan rumahan di Kota Yogyakarta Yoga Pratitis; R Murjiyanto; Dyah Permata Budi Asri
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum konsumen jasa kesehatan pada penyedia layanan khitan rumahan di Kota Yogyakarta, mengkaji tanggungjawab penyedia layanan khitan rumahan di Kota Yogyakarta sebagai pelaku usaha dalam hal terjadi tindakan malpraktik yang menimbulkan kerugian pada konsumen jasa kesehatan, dan mengkaji upaya konsumen jasa kesehatan apabila terjadi tindakan malpraktik oleh penyedia layanan khitan yang menimbulkan kerugian terhadap kesehatan atau keselamatan jiwanya. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian tersebut, dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Setelah data diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan cara memberikan penjelasan atas data yang diperoleh dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, diarahkan, diartikan, dan diberi penjelasan kemudian disimpulkan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan. Perlindungan hukum konsumen jasa kesehatan pada penyedia layanan khitan rumahan di Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan adanya sejumlah aturan dan perangkat hukum yang melindungi hak-hak konsumen serta dengan pemenuhan sejumlah hak konsumen jasa kesehatan oleh penyedia layanan khitan rumahan. Tanggungjawab penyedia layanan khitan rumahan di Kota Yogyakarta sebagai pelaku usaha dalam hal terjadi tindakan malpraktik yang menimbulkan kerugian pada konsumen jasa kesehatan secara keperdataan dengan memberikan ganti kerugian, secara pidana menerima pemidanaan, dan secara administratif menerima pencabutan ijin praktik.Upaya yang dilakukan konsumen jasa kesehatan apabila terjadi tindakan malpraktik oleh penyedia layanan khitan yang menimbulkan kerugian terhadap kesehatan atau keselamatan jiwanya adalah melalui upaya di luar lembaga peradilan non litigasi dan melalui lembaga peradilan (litigasi) serta meminta bantuan lembaga perlindungan konsumen, seperti LKY, BPSK, dan LO DIY.

IMPLEMENTASI PRINSIP PEMBUKTIAN SEDERHANA SEBAGAI ALASAN PENOLAKAN PAILIT DENGAN DASAR CESSIE ATAS SEBAGIAN PIUTANG CEDENT Nanda Chandra Pratama Negara; R. Murjiyanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 2 (2020): November
Publisher : Universitas Janabadra

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan menjelaskan mengenai pengaruh dan akibat hukum atas cessie yang dilakukan hanya sebagian jumlah piutang kreditor dalam pembuktian sederhana kepailitan termasuk juga dalam hal kepastian hukum, perlindungan hukum bagi debitor (cessus) dan kreditor (cedent) atas permohonan pailit oleh kreditor dengan adanya cessie atas sebagian jumlah piutang. Berdasarkan hasil penelitain disimpulkan bahwa tindakan kreditor yang mengalihkan sebagian atas jumlah piutangnya (cessie) kepada pihak ketiga mengakibatkan prinsip concursus creditorium dalam syarat permohonan pailit (Pasal 2 Ayat 1) terpenuhi. Bahwasannya debitor yang tadinya hanya mempunyai satu kreditor, setelah adanya cessie atas sebagian jumlah piutang kreditor, maka debitor jadi mempunyai dua kreditor, yaitu kreditor lama (cedent) dan kreditor penerima cessie (cessionaris). Kepastian Hukum dan perlindungan hukum bagi debitor atas permohonan pailit dengan adanya cessie atas sebagian jumlah piutang adalah dengan ditolaknya permohonan pailit karena tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana karena mengakibatkan perbedaan jumlah klaim utang

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN SYARIAH PADA PENGADILAN AGAMA MAGELANG (Analisis Terhadap Putusan No. 124/PDT.G/2016/PA.Mgl. Tentang Wanprestasi/Cedera Janji Atas Akad Hak Tanggungan Dan Pembiayaan Murabahah) Foead Kamaludin; R. Murjiyanto; Sunarya Raharja
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 2 (2022): November
Publisher : Universitas Janabadra

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penyelesaian sengketa akad murabahah terhadap hak tanggungan pada bank syariah di Pengadilan Agama Magelang, demikina juga bagaimana kendala penyelesaian sengketa akad murabahah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menjabarkan hasil pengaturan hukum terkait implementasi penyelesaian sengketa akad murabahah pada KJKS BMT Arta Mandiri di Pengadilan Agama Magelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan untuk menangani sengketa-sengketa ekonomi syariah diberikan kepada Pengadilan Agama Kewenangan ini selanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah yang disempurnakan dengan Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam penyelesaian belum sepenuhnya berjalan sebgaimana mestinya. Hal ini dikarenakan adanya kendala, diataranya faktor internal; tumpang tindih aturan, keterbatasan hakim, tidak adanya kesadaran pihak penggugat dan tergugat dalam pesidangan. Faktor eksternal adalah, sumber daya manusia yang kurang memahami prinsip-prinsip syariah, sehingga Bank syariah tidak menjalankan prinsip-prinsip syariahnya secara menyeluruh.

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB PENGURUS TERHADAP KEGIATAN USAHA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM CREDIT UNION DHARMA BAKTI DI DIY Yosep Fortunatus; R. Murjiyanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 5, No 2 (2021): November
Publisher : Universitas Janabadra

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang tanggung jawab pengurus terhadap kegiatan usaha pada Koperasi Simpan Pinjam dharma bakti Credit Union Daerah Istimewa Yogyakarta. Negara koperasi tertuang dalam undang-undang nomor 25 tahun 1992. Pengertian koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan mendasarkan kegiatannya atas asas koperasi serta sebagai gerakan ekonomi yang didasarkan atas asas kekeluargaan. Jenis-jenis koperasi adalah koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa dan Credit union adalah sekelompok orang yang saling percaya dalam menyatukan bon yang setuju untuk menabung banyak, sehingga menciptakan modal bersama untuk dipinjamkan satu sama lain, pada tingkat bunga yang wajar untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.Credit Union termasuk koperasi simpan pinjam, karena usaha utama mereka adalah simpan pinjam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan analisis kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengurus terhadap kegiatan usaha simpan pinjam adalah mutlak, karena peraturan telah dibuat baku dan baku melalui rapat anggota tahunan, yang harus dilakukan adalah melaksanakan rancangan anggaran yang telah diputuskan dan mempertanggungjawabkannya kepada rapat anggota tahunan berikutnya. Terkait pengawasan, pengawasan internal telah dilakukan setiap bulan dengan memeriksa arus kas dan buku tabungan di bank atas nama koperasi. Dan pengawasan eksternal dilakukan oleh akuntan publik dan dilakukan oleh pejabat dari dinas koperasi setempat.

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah Di Magelang Himmatul Aliyah; R Murjiyanto; Sunarya Raharja
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Murabaha contract is a contract of buying and selling goods by stating the acquisition price and profit margin agreed by the seller and buyer. The mechanism for determining customers is found to have turned out to be different operating standards between Islamic banks. As the results of research murabaha contract clause on Islamic banks in Magelang. There are at least two ways, namely through the determination of the court and through the determination based on the contract clause. This research is an empirical normative legal research that uses literature studies and field studies at PT. Magelang State Savings Bank and PT. Islamic People's Financing Bank Meru Sankara Magelang. Savings on problematic financing as a form of legal protection for sharia banking customers can be done by several methods, namely: rescheduling, reconditioning, restructuring, combination and executing collateral sale of collateral through auction. There are 5 forms of legal protection for sharia banking customers in Murabaha contract, namely: protection of sharia principles and usury practices, protection from manipulation of financing agreements, protection from takwid takzir expenses and financing risks, protection of financial guarantees from insurance companies, and protection in financing contract disputes.

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA MAGELANG Nella Karnela Yunissari; Dyah Permata Budi Asri; R. Murjiyanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 7, No 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/jmih.v7i1.3025

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pola pelaksanaan peran lembaga dalam upaya penegakan hukum perlindungan konsumen dan keberhasilan dalam meminimalkan kasus sengketa konsumen di Kota Magelang.Penelitiaan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis dilakukan terhadap data yang berhubungan dengan masalah penelitian kemudian menggambarkan secara jelas keadaan senyatanya mengenai fakta dan sifat populasi.Hasil penelitian menjelaskan peran dan fungsi lembaga dalam penegakan hukum pada sengketa konsumen di Kota Magelang cenderung tidak aktif sejak tahun 2021. Pelaksanaan peran dan fungsi penyelesaian sengketa konsumen dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. Peran penegakan hukum dilakukan dengan pendekatan prefentif dan preemtif, yaitu melakukan edukasi kepada konsumen. Memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi bisnis terdapat konsekuensi yang menjadi kewajiban konsumen yang jika tidak dipenuhi dapat menimbulkan permasalahan hukum. Sedangkan dalam hubungan dengan industri, aktif menjalin komunikasi dalam bentuk pembinaan dan pengawasan aktivitas usaha. Penyelesaian sengketa bagi pihak yang merasa dirugikan, akan diberikan rekomendasi untuk penyelesaian melalui BPSK terdekat yaitu BPSK KotaYogyakarta. Kendala dalam mewujudkan perlindungan konsumen di Kota Magelang meliputi struktur hukum, yaitu secara kelembagaan BPSK kewenangan anggaran menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memiliki alokasi anggaran secara khusus terkait dengan pembentukan BPSK, sehingga BPSK yang sudah terbentuk tidak dapat menjalankan fungsi organisasi.

Co-Authors Aisya Aisya, Aisya Ariyani, Nita Devi Andani Dyah Permata Budi Asri Dyah Permata Budi Asri Eko Ariani Erna Sri Wibawanti Foead Kamaludin Herowati Poesoko, Herowati Himmatul Aliyah Imam Amalda Rizki Harahap Ivida Dewi Amrih Suci Ivone Tara Chensita M. Hadi Shubhan Makmur Ali Mohd Zamre Mohd Zahir Muhoiyaroh, Nur Nanda Chandra Pratama Negara Nella Karnela Yunissari Samun Ismaya Samun Ismaya Suci, Ivida Dewi Amrih Sudiyana Sudiyana Sudiyana, Sudiyana Sunarya Raharja Sunarya Raharja Utami, Wahyu Dwi Wiwin Budi Pratiwi Yoga Pratitis Yosep Fortunatus Zahir, Mohd Zamre Mohd Zai Syahril Nur

Title Search

Found 9 Documents Search Journal : Kajian Hasil Penelitian Hukum

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search
Journal : Kajian Hasil Penelitian Hukum