Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

INSTRUMEN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DALAM BENTUK SERVICE FINANCE MELIPUTI AKAD PEMBIAYAAN IJARAH, IJARAH MUNTAHIYAH BI TAMLIK KONSEP TEORI DAN PENERAPANNYA PADA BANK SYARIAH Iqbal, Muhammad Nur; Harahap, Mhd Yadi
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Special Issue Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.40283

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagamiana tinjauan umum tentang akad Ijarah,untuk mengetahui tinjauan umum akad Ijarah Muntahiy bi Al-Tamlik (IMBT) dan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad Ijarah dan Ijarah Muntahiy bi Al-Tamlik (IMBT) dalam perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneltiian kepustakaan yang menelaah sejumlah buku-buku, dan karya ilmiah serta membuka web-web, ataupun mengkaji teori dan konsep yang membahas tentang akad Ijarah dan penerpannya dalam system perbankan Islam, Sekiranya dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data tersebut, kiranya dapat terkumpul seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan jurnal ini, dapat pula menemukan suatu kesimpulan yang objektif. Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) adalah akad baru yang menyatukan dua akad di satu transaksi yaitu akad sewa (Ijarah) dengan pilihan jual beli atau hibah pada akhir masa sewa. Ijarah Muntahiya Bit Tamlik ini memiliki sifat tidak mengikat. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 27/DSN/MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik, yang berarti sewa beli (Al-Ijarah Muntahiya Bi Al-Tamlik/IMBT), adalah perjanjian sewa menyewa yang diikuti pilihan pengalihan kepemilikan atas barang sewa pada penyewa ketika berakhir kontrak masa sewa. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik adalah perjanjian sewa menyewa yang dapat diakhiri pengalihan kepemilikan barang dari pemilik barang (pemilik/owner) kepada penyewa (nasabah) setelah masa sewa berakhir pihak pemilik barang dan penyewa harus melakukan akad apabila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut. Prinsip kesepakatan ini memberikan banyak profit bagi pihak bank maupun pihak nasabah. Keuntungan yang didapat nasabah yaitu mendapatkan barang yang dibutuhkan sedangkan bagi bank dapat mempercepat perputaran dana bank. Penerapan IMBT pada bank syariah dapat berbentuk pembiayaan investasi, pembiayaan item-item modal dan pembiayaan untuk konsumen.
PENGELOLAAN TANAH WAKAF SECARA PRODUKTIF MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 (ANALISIS TERHADAP KINERJA NAZHIR DALAM PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF) Iqbal, Muhammad Nur
Islamic Circle Vol. 1 No. 1 (2020): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v1i1.107

Abstract

Wakaf merupakan suatu permasalahan yang klasik yang sampai sekarang masih sangat aktual. Wakaf sudah mengarah kepada pemikiran yang lebih luas khususnya sebagai alternatife pemecahan masalah ekonomi umat dan sekaligus sebagai harapan kesejahteraan di tengah keterpurukan ekonomi. Sebagai suatu lembaga keagamaan wakaf dapat berfugsi ganda, baik berfungsi ubudiyah, sosial dan bahkan memiliki fungsi ekonomis yang dapat dikembangkan. Wakaf disamping berfungsi ‘ubudiyah juga berfungsi sebagai salah satu usaha mewujudkan dan memelihara hablun min Allah dan hablun min an-nas. Wakat produktif menjadi salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan wakaf produktif terkait dengan faktor pengembangan dan penyaluran hasil pengelolaan wakaf serta kinerja nazhir dalam mengelola harta wakaf kearah produktif.
Management of Waqf Land in Tanjung Morawa District According to Law Number 41 of 2004 (Analysis of Nazir Performance in Productive Waqf Development) Iqbal, Muhammad Nur; Arfa, Faisar Ananda; Irham, M. Iqbal
JURNAL AKTA Vol 11, No 2 (2024): June 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i2.38048

Abstract

The purpose of the research is to find out how the performance of Nazhir in the management of waqf land in Tanjung Morawa Subdistrict, to find out what are the steps taken by Nazhir in Tanjung Morawa Subdistrict in productive waqf management, and to find out what are the inhibiting factors for productive waqf management in Tanjung Morawa Subdistrict. The research conducted is social research. The research method used in this discussion is qualitative research method. The approach that the author uses in discussing this research is an empirical or sociological approach. The method of data collection carried out by the author is by means of field observation and examining the data sources that the author mentions, namely primary, secondary, and tertiary. The management of waqf land carried out by Nazhir in Tanjung Morawa District has not led to productive waqf, only limited to maintenance and utilization, In general, the management of waqf land in Tanjung Morawa District is still in the traditional and consumptive period, which is only effective in terms of social religion. The steps taken by Nazhir in developing waqf productively in Tanjung Morawa District are: The making of the baitul Mall box carried out by the Nazhir of the Shalatul falah mosque and the management of rice fields as a baitul mall carried out by Mr. Masduki in Punden Rejo Village, where the proceeds from the rice fields are used as a source of KAS income for the mosque and are also distributed to underprivileged people. factors that hinder the development of productive waqf in Tanjung Morawa District, including: The strength of the old understanding of Muslims regarding waqf management, Lack of socialization to Nazir and Nazirs who are not professional in carrying out productive waqf management.
Formal Legality of the Status of the Fitrah Zakat Amil Committee of the Mosque in Tanjung Morawa B Village, Tanjung Morawa District According to Zakat Regulations in Indonesia Iqbal, Muhammad Nur; Herisiswan, Herisiswan; Yamamah, Ansari
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2404

Abstract

Islamic law regulates zakat during the time of the Prophet Muhammad SAW and the Khulafaurrasyidin . Zakat has been managed by amil zakat since the time of the Prophet Muhammad SAW and the Khulafaurrasyidin . One example is when the Prophet Muhammad SAW sent Muadz bin Jabal to Yemen, where he collected zakat from the people while he was governor of the country. The purpose of this study is to determine the understanding of the amil zakat fitrah committee in Tanjung Morawa B Village, Tanjung Morawa District regarding the process of appointing amil zakat. To determine the authority of appointing amil zakat according to Zakat Regulations in Indonesia and to determine the legality of the status of the manager of amil zakat mosques in Tanjung Morawa B Village, Tanjung Morawa District according to Zakat Regulations in Indonesia. The research method used in this discussion is a qualitative research method. The approach used by the author in discussing this research is an empirical or sociological approach . The data collection method used by the author is by means of field observation and reviewing the data sources that the author mentioned, namely primary, secondary, and tertiary. The results of the study show that the process of forming the amil zakat fitrah committee in Tanjung Morawa B Village, Tanjung Morawa District , was carried out at the end of the month of Ramadan by holding a gathering or meeting to determine the amil zakat fitrah committee for that year, and the tradition in Tanjung Morawa B Village, that the amil zakat fitrah committee does not change every year unless someone moves house or has passed away . The formation of the amil zakat fitrah committee for the Mosque in Tanjung Morawa B Village, Tanjung Morawa District can be said to be illegal. Because it does not submit according to procedures according to Law Number 23 of 2011, Government Regulation Number 2014, and BAZNAS Regulation Number 2 of 2016
Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Makanan Bersertifikasi Halal (Studi Usaha Kuliner di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala) Juwita, Sri; Iqbal, Muhammad Nur
EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 3 (2025): Oktober 2025 - Januari 2026
Publisher : Association of Islamic Education Managers (Permapendis) Indonesia, North Sumatra Province

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56832/edu.v5i3.2160

Abstract

Sertifikasi halal pada pelaku usaha ternyata belum terlaksana secara menyeluruh, karena masih banyak produk makanan dan minuman yang beredar belum berlabel halal dan ketidakjelasan bahan, serta pembuatannya. Sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala untuk mempunyai sertifikat halal pada produk yang dijual. Namun faktanya masih ada beberapa pelaku usaha makanan yang belum mempunyai sertifikat halal. Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil atau ketentuan yang bersifat umum, kemudian dikemukakan kenyataan bersifat khusus. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala tergolong tinggi. Dari indikator kesadaran hukum sudah terpenuhi seperti pengetahuan, pemahaman, pengharapan hukum. Rendahnya minat pelaku usaha makanan di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan pengetahuan pelaku usaha tentang sertifikasi halal, kewajiban hukumnya, serta anggapan bahwa biaya sertifikasi memberatkan. Sebagian pelaku usaha belum memahami makna dan dasar hukum sertifikasi halal secara utuh, sehingga cenderung menunda pengurusannya. Dari sisi eksternal, rendahnya kepatuhan pelaku usaha dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi, pendampingan, dan informasi dari lembaga terkait, khususnya BPJPH. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung, persepsi masyarakat yang keliru, serta budaya yang menganggap produk otomatis halal tanpa sertifikasi formal turut memperkuat rendahnya minat pelaku usaha.
The implementation of the sale and purchase agreement in the all-you-can-eat system: A study of consumer protection law no. 8 of 1999 and the perspective of the shafi'i school Handayani, Siska; Iqbal, Muhammad Nur
Journal of Law Science Vol. 8 No. 1 (2026): January: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v8i1.6337

Abstract

The All You Can Eat (AYCE) dining system, which allows consumers to consume unlimited food for a fixed price, has become increasingly popular in modern culinary businesses. However, this system has generated debate from the perspective of Islamic economic law, particularly concerning issues of contractual clarity (ta?y?n), uncertainty (gharar), and fairness between sellers and consumers. This study examines the AYCE system from two legal perspectives: Indonesian Consumer Protection Law, specifically Law No. 8 of 1999, and the Islamic jurisprudential perspective of the Sh?fi?? school. The objective of this research is to analyze the conformity of AYCE practices with consumer protection principles and the requirements of a valid sale contract according to the Sh?fi?? madhhab. This study employs a normative-empirical research method with a conceptual approach, analyzing legal texts, fiqh doctrines, and empirical practices in AYCE businesses. The findings indicate that, from the perspective of positive law, the AYCE system is legally permissible provided that consumers receive clear, accurate, and non-misleading information, and that no element of coercion is present. From the Sh?fi?? perspective, the validity of the transaction depends on mutual consent (tar???) and transparency between the seller and buyer. Although the AYCE system contains elements of ambiguity in terms of portion size, consumption time limits, and the imposition of fines, such ambiguities are tolerated as long as they do not result in harm (?arar) or injustice to either party. This study contributes to contemporary Islamic economic discourse by providing a legal and jurisprudential framework for understanding modern consumption systems and serves as a reference for Muslim business practitioners and academics in aligning commercial practices with both consumer protection law and Sharia principles.
Gender Discrimination as a Legal Crisis Challenges to Protection in the Indonesian Criminal System Hasrah, Nur; Arsyad, Nasrullah; Iqbal, Muhammad Nur
HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Vol. 2 No. 1 (2025): Vol 2 No 1 (2025): Horizon Public Legal Studies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/hegels.v2i1.1016

Abstract

This study aims to determine and analyze legal protection for victims of gender discrimination in Indonesian criminal law, especially based on Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that Law Number 39 of 1999 has regulated the principles of gender equality and protection against discrimination, but its implementation still faces various challenges. There are still gaps in the application of the law, weak enforcement of sanctions against perpetrators of gender discrimination, and minimal public awareness of their rights. In addition, this study also discusses the relationship with the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), which has been ratified by Indonesia but has not been fully implemented in the national legal system. strengthening regulations for the government and legislative institutions to formulate legal policies that are more responsive to gender discrimination issues. In addition, law enforcement officers and human rights protection institutions such as the National Commission on Violence Against Women and the National Human Rights Commission are also recommended to increase the effectiveness of case handling and victim advocacy. Increasing public legal awareness through gender-based legal education is also important so that legal protection can run optimally.