Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.339
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial REZ PUBLICA Jurnal Hukum Pelita Journal Publicuho Innovative: Journal Of Social Science Research QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Dagani, Gamlan
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas Equality Before The Law Muh Kemal Kurniawan; Arifai Arifai; Gamlan Dagani
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5857

Abstract

Victims of crime have not received adequate protection from the state, both in physical and economic aspects, including in fulfilling other needs related to their role as witnesses in the criminal justice process. This research aims to analyze the position of crime victims in the criminal justice system in Indonesia, as well as to examine the forms of legal protection for victims and perpetrators of crime based on the principle of equality before the law. The results of the research show that the position of victims in the criminal justice system is still not receiving proportional attention and tends to be neglected, especially in the Criminal Procedure Code and Criminal Code. Nevertheless, some laws and regulations have begun to accommodate the protection of victims, although not yet optimally. In the perspective of the principle of equality before the law, legal protection for victims and perpetrators of crime should be placed equally as legal subjects who have the right to be protected by the legal system, although its implementation is not yet fully ideal.
Tinjauan kriminologi terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Listrik di wilayah kota kendari : Studi Kasus PLN up3 kendari 2023-2024 Hery Setiawan Ardi Syahputro; Arifai Arifai; Gamlan Dagani
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Pelita November 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i2.6263

Abstract

This study discusses the factors that influence and constrain officers in preventing electricity theft in the PLN UP3 Kendari area. In this era, electricity has become a basic necessity for human life, resulting in electricity abuse by PLN customers. This study uses an empirical juridical research method that examines the laws that operate and are applied in society. The results of this study found that the factors causing electricity theft at PLN UP3 Kendari are insufficient electricity supply, electricity payments that are considered too expensive by customers, and the installation of illegal Kwh meters by the installation party. Meanwhile, the obstacles faced by officers in preventing electricity theft are customer resistance and officers who deny their actions, and requests for security from the police with the aim of making activities conducive and effective.
Analisis Limitasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan Manipulasi Digital di Indonesia Basya Radyananda; Faisal Abdaud; Gamlan Dagani
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v6i1.4273

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan membuka peluang penyalahgunaan teknologi seperti deepfake dan manipulasi digital yang semakin sulit dideteksi. Namun, hukum pidana Indonesia masih bertumpu pada kesalahan individual manusia, sehingga belum mampu menjangkau tindakan yang dihasilkan oleh sistem otomatis. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dasar pembenaran pertanggungjawaban pidana yang berlaku dan merumuskan batasan tanggung jawab hukum atas tindakan kecerdasan buatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU ITE No. 1 Tahun 2024 dan KUHP terbaru belum mengatur secara memadai kegagalan yang bersumber dari sistem kecerdasan buatan. Penelitian ini menawarkan prinsip kendali manusia yang bermakna dan audit algoritma sebagai instrumen pembuktian. Diperlukan regulasi berbasis risiko yang memisahkan tanggung jawab pengembang dan pengguna, disertai mekanisme perlindungan hukum yang menjamin kepastian tanpa menghambat inovasi teknologi.
Tinjauan Hukum terhadap Putusan Bawaslu atas Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu dalam Pencalonan DPRD Kota Kendari pada Pemilu 2024 Ruslan, Ruslan; Dagani, Gamlan; Mpesau, Alasman
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 7 No. 1 (2025): February, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jimsh.v7i1.1019

Abstract

ABSTRACT: The Election Supervisory Body (Bawaslu) has the authority to receive, examine, assess, and decide on administrative violations in elections, including allegations of using fraudulent diplomas during the candidacy process for members of district/city regional legislative councils (DPRD). This study aims to review Koreki Bawaslu RI Decision No. 029/KS/ADM/PL/BWSL/00.00/V/2024, which upheld the Decision of Bawaslu Kota Kendari No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024, stating that the Kendari City General Election Commission (KPU) had carried out the DPRD candidacy process in accordance with electoral administrative procedures and mechanisms. However, the Directorate of Community and Special Education of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia, through Letter No. 1429/C6/GT.03.03/2024 dated May 10, 2024, indicated that the DPRD Kendari City candidate, identified as LA or LR, was not registered as a participant in the 2008 National Equivalency Examination, which implies that the candidate was not entitled to possess an equivalency Package C diploma. This study employs a normative juridical method to analyze the legal basis of the decision. The findings reveal that Bawaslu Kota Kendari made errors in its legal considerations when ruling on the alleged administrative electoral violation regarding the use of a fraudulent diploma by the Kendari City DPRD candidate.
ANALISIS VIKTIMOLOGI DALAM PERSPEKTIF VICTIMLESS CRIME (STUDI PERLINDUNGAN HAK ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA) Fajar Aprilianto; Hariman Satria; Gamlan Dagani
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.657

Abstract

Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk victimless crime. Meskipun istilah Victimless crime masih menjadi bahan perdebatan dalam kajian viktimologi kontemporer, dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat, khususnya generasi muda, sangatlah mengkhawatirkan. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis solusi atas permasalahan yang dibahas. Penelitian ini hadir untuk membahas bentuk perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini sangat penting karena anak merupakan salah satu komponen masyarakat yang harus mendapatkan perlindungan, serta mereka seringkali menjadi korban akibat interaksi sosial, terutama dalam konteks keluarga dan lingkungan, yang menyebabkan mereka terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba sebagai pelarian. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap anak dan langkah-langkah pertanggungjawaban atas tindak kejahatan yang dilakukan. Rehabilitasi menjadi solusi utama sebagai bentuk perlindungan dan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DENGAN GANGGUAN JIWA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Sukmawati Dwinanda; Arifai; Gamlan Dagani
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.661

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai jaminan perlindungan hukum yang disediakan oleh negara terhadap wanita dengan gangguan jiwa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta analisis terhadap norma hukum yang berlaku dari berbagai aspek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah regulasi telah menjadi dasar perlindungan hukum bagi wanita dengan gangguan jiwa, antara lain: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional yang menegaskan komitmen terhadap penghormatan dan perlindungan hak-hak wanita dengan gangguan jiwa. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap wanita dengan gangguan jiwa, hakim dituntut untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Hal ini mempertimbangkan persepsi masyarakat yang kerap menilai bahwa pelaku kejahatan terhadap wanita dengan gangguan jiwa seharusnya dijatuhi hukuman lebih berat. Namun, hal ini menimbulkan persoalan yuridis, mengingat belum terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur pemberatan pidana berdasarkan kondisi kerentanan korban. Dengan demikian, pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan seksual terhadap wanita dengan gangguan jiwa masih sangat bergantung pada pertimbangan moral dan hati nurani hakim, berdasarkan dampak psikologis maupun sosial yang dialami oleh korban.
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP BLAMING THE VICTIM: (Studi Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi) Herlangga; Kamaruddin; Gamlan Dagani
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.680

Abstract

Blaming the victim dalam pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih sering dijumpai. Korban kerap dipandang sebagai pemicu atau penyebab terjadinya pelecehan oleh pelaku, khususnya dalam konteks perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode doctrinal research dengan sumber data yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui sistem kartu, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa dengan diterbitkannya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan korban pelecehan seksual, diharapkan dapat mengurangi angka kejadian pelecehan dan meningkatkan keberanian korban untuk melaporkan kasus yang dialami. Selain itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan payung hukum yang kuat untuk melindungi korban dari intervensi maupun diskriminasi, termasuk blaming the victim yang selama ini menjadi hambatan dalam penegakan keadilan. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan implementasi regulasi yang lebih optimal agar perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di perguruan tinggi dapat berjalan efektif.
Co-Authors Abdaud, Faisal Abdul Rahman Binda Alasman Mpesau Andi, Samsir Arifai, Arifai Basya Radyananda Fajar Aprilianto Fitra, Muhammad Hariman Satria, Hariman Herlangga Hery Setiawan Ardi Syahputro Irmansah, Irmansah Kamaruddin Kamaruddin Kamaruddin Muh Kemal Kurniawan Nur, AL hiday Putra, L. M. Ricard Zeldi Putra, Ronal Pratama Rahayu Kojongian Randi Ruslan Ruslan Sukmawati Dwinanda