Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI MOBILE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA PASIEN BPJS KESEHATAN DI UPTD PUSKESMAS AMPAH KECAMATAN DUSUN TENGAH KABUPATEN BARITO TIMUR Elisa, Siti Nur; Sugianor, Sugianor; Husaini, M.
Al Iidara Balad Vol. 7 No. 2 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.7.2.1733

Abstract

Efektivitas Penggunaan Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional JKN pada Pasien BPJS Kesehatan di UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur dilatarbelakangi oleh adanya fenomena masalah rendahnya tingkat penggunaan aplikasi Mobile JKN, karena masih banyak peserta JKN datang langsung ke puskesmas untuk mengurus administrasi, penggunaan aplikasi Mobile JKN belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pelayanan, sosialisasi belum dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, serta tidak semua petugas UPTD Puskesmas Ampah memahami penggunaan aplikasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan aplikasi mobile JKN dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data termasuk observasi, dokumentasi, dan wawancara. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berjumlah 11 orang. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, pengumpulan data, dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan Aplikasi Mobile JKN di UPTD Puskesmas Ampah tergolong kurang efektif. Indikator yang sudah efektif adalah sarana dan prasarana, sedangkan indikator prosedur dinilai cukup efektif. Indikator yang dinilai kurang efektif meliputi kurun waktu, pencapaian sasaran, proses sosialisasi, dan peningkatan kemampuan. Faktor pendukung meliputi ketersediaan jaringan internet yang stabil serta kelengkapan fitur aplikasi. Faktor penghambat meliputi keterbatasan media informasi, kurangnya pemahaman masyarakat, dan keterbatasan kemampuan petugas loket pendaftaran dalam penggunaan aplikasi Mobile JKN.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA PANTAI HAMBAWANG TIMUR KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Rahmaniah, Siti; Sugianor, Sugianor; Husaini, M.
Al Iidara Balad Vol. 7 No. 2 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.7.2.1752

Abstract

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan volume sampah rumah tangga di wilayah perdesaan turut bertambah, sementara tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk, tingkat, serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih bersifat pasif dan terbatas pada aktivitas pembuangan sampah, dengan perilaku membakar, menimbun, serta tidak melakukan pemilahan sampah. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat meliputi tingkat pengetahuan, kesadaran lingkungan, kebiasaan masyarakat, serta dukungan dan keterlibatan pemerintah desa. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat yang mengintegrasikan penyediaan sarana dan prasarana, edukasi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
The Due Process Paradox in the New Criminal Procedure Code: Expansion of Coercive Measures and an Integrated Judicial Oversight Model in the Investigation Stage Prastopo, Prastopo; Rita, Jelli; Jaeni, Ahmad; Sugianor, Sugianor
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 2 No. 3 (2025): September-Desember "Community Empowerment Through Digital Literacy Programs to
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/6strmq61

Abstract

The enactment of Law Number 20 of 2025 on the Indonesian Criminal Procedure Code marks a substantial transformation of investigation and coercive measures. On the one hand, the new Code strengthens suspects’ rights, broadens pretrial review, requires at least two pieces of evidence for suspect designation and several restrictions on liberty, and provides more explicit safeguards for vulnerable groups. On the other hand, the catalogue of coercive measures is expanded to include suspect designation, arrest, detention, search, seizure, interception, examination of correspondence, blocking orders, and travel bans, thus preserving a broad space for state intervention into individual liberty. This article applies normative legal research with a descriptive-prescriptive analytical character, relying on secondary legal materials through library research and employing statutory and conceptual approaches. It argues that the central problem of the new Code does not merely concern the existence of rights-protective norms, but the consistency of judicial oversight over investigative discretion. By examining Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014, contemporary pretrial practice on suspect designation, and the oversight architecture of the new Criminal Procedure Code, this article proposes an integrated judicial oversight model based on legality, necessity, proportionality, written reasons, judicial authorization, post factum review, exclusionary rules, and effective remedies. The model is necessary to ensure that the expansion of coercive powers does not reproduce crime-control dominance, but moves toward substantive due process of law.