Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.225
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam ADHKI: Journal of Islamic Family Law DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga Journal of Shariah Economic Law
Ulya, Nanda Himmatul
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
JUAL BELI DENGAN SISTEM “CIDUK” DI PASAR FLAMBOYAN PONTIANAK TINJAUAN HUKUM ISLAM Syarifah, Syarifah; Rasiam, Rasiam; Ulya, Nanda Himmatul
Al-Aqad Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i2.843

Abstract

The purposes of this study are to find out how the "scooping" system is used in trading practices in the Pontianak Flamboyan market and to find out the "scooping" system in buying and selling practices in the Pontianak Flamboyan market in a review of Islamic Law. Researchers use the type of field research with descriptive methods and Islamic law approaches. Data collection methods are interviews with sellers and buyers, field observations, and documentation in the Pontianak Flamboyan market. The results of this study indicate that: 1) The "scooping" system in buying and selling at the Flamboyan Pontianak market is a practice of buying and selling using a tool to scoop. Thus, the buyer cannot choose the goods and does not know their brimful quality. The buyer only sees the goods' quality from the top layer without knowing their quality. What is interesting is that there is an element of trust and willingness from both parties. 2) Buying and selling with the "scooping" system at the Flamboyan Pontianak market has fulfilled the Islamic pillars of buying-selling. The ambiguity of the object in buying and selling with the system does not contain an element of fraud because at the time of the transaction or when the seller takes the merchandise, the buyer sees it directly, even though the quality of the goods is only seen on the surface. The "scooping" system in the Pontianak Flamboyan market is included in 'urf sahih, which is something good that becomes a habit of society but does not justify what is forbidden and not vice versa. Keywords: "Scooping" System, Buying and Selling, Khiyar, 'Urf, Islamic Law
ANALISIS KLAUSUL PERJANJIAN KERJASAMA SAWIT DI DESA MADURA MENURUT KETENTUAN AKAD KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Fitriani, Fitriani; Sukardi, Sukardi; Ulya, Nanda Himmatul
Al-Aqad Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i2.854

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kerjasama dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Madura, namun dalam kerjasama ini terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti keabsahan dari kerjasama ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) kerjasama antara PT. Rezeki Kencana dengan pemilik tanah di Desa Madura. 2) isi perjanjian kerjasama antara PT. Rezeki Kencana dengan pemilik tanah di Desa Madura. 3) isi perjanjian kerjasama antara PT. Rezeki Kencana dengan pemilik tanah di Desa Madura dalam ketentuan akad pada Pasal 20-30 KHES. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi, yaitu normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Praktik kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Rezeki Kencana dan pemilik tanah dilakukan dengan cara pemilik tanah menyerahkan sepenuhnya tanah kepada PT. Rezeki Kencana untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 2) Perjanjian ini menggunakan akad tertulis dengan pola kemitraan dan plasma yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Bagi hasil dilakukan pada saat panen terjadi dengan pola 30%-70%. 3) Sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan antara pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana belum memenuhi asas-asas yang ada dalam KHES. Dalam KHES pada Pasal 21 terdapat asas kejujuran, Luzum, asas saling menguntungkan, serta asas transparansi atau keterbukaan dalam akad kerjasama. Namun dalam kerjasama ini belum memuat mengenai asas tersebut, Sehingga dapat dikatakan dengan jelas bahwasannya perjanjian kerjasama antara PT. Rezeki Kencana dan Pemilik tanah di Desa Madura belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
AKAD PERJANJIAN SISTEM BAGI HASIL ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK KAPAL DI DESA TANJUNG SALEH KUBU RAYA Dzikron, Dzikron; Bakar, Abu; Ulya, Nanda Himmatul
Al-Aqad Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i2.923

Abstract

The purpose of this research is to assess the cooperation between fishermen and boat owners in Tanjung Saleh Village by analyzing the rights and obligations in the contract agreement between the two parties. The sources of data in this study are ship owners and fishermen. So, this research was conducted using a descriptive method with a qualitative approach. Techniques and data collection tools were observation, interviews, and documentation that presented data for profit sharing between ship owners and fishermen. Data management and data analysis techniques use an interactive model with the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing that are presented in a comprehensive, comprehensive manner. The results of this study indicate that the cooperation between fishermen and boat owners can be said to be mutually beneficial and there is an initial agreement on the profit sharing, which is 50:50. The first 50% is for paying fishermen's wages of 20%, employees or staff get 15%, and the next 15% is for purchasing boat oil to prepare fishermen for the next day. While the next 50% is for the ship owner and if there is damage such as repairing the ship, damaged fishing nets, leaking ships, and purchasing paint, the ship owner will also bear the damage to the ship. The contract made by the owner of the ship and the fisherman was not written but was witnessed by three witnesses.
PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA SINGKAWANG TENTANG BINARY OPTION PADA PLATFORM BINOMO Fernandi, Donny; Sukardi, Sukardi; Ulya, Nanda Himmatul
Al-Aqad Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i1.1220

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem Binary Option pada platfrom Binomo serta meminta Pandangan MUI Kota Singkawang tentang transaksi Binary Option pada Platfrom Binomo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan normatif empiris. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder berupa buku-buku dan tulisan ilmiah hukum dan dapat membantu dalam menganalisa terkait objek penelitian. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Sistem trading binary option platform binomo ini trader hanya menganalisa grafik pada platform Binomo. Setelah itu para trader bisa memperdagangkan berbagai aset seperti Crypto, uang asing, dan lain-lain. Dalam sistem Binary Option pada binomo ini para trader hanya melakukan transaksi beli dengan opsi naik dan jual dengan opsi turun dengan waktu penutup yang sudah dipilih oleh trader itu sendiri dan waktu itu di antaranya, 30 detik hingga 1 jam, dan jumlah nominal perdagangan itu dari Rp14.000,00 hingga Rp14.000.000,00, dengan sistem keuntungan ditentukan oleh aplikasi yang mana salah satu opsi trader betul maka akan meraih keuntungan 80% dari hasil yang diperdagangkan dan sebaliknya opsi salah maka akan mendapatkan kerugian 100%. 2) Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Singkawang sepakat bahwa sistem Binary Option pada Binomo ini diharamkan atau dilarang untuk dilakukan karena mengandung spekulasi, untung-untungan, dan mengandung unsur penipuan dalamnya yang mana bisa di bilang maysir dan gharar seperti loutre sehingga dikatakan sebagai permaianan judi yang berdasarkan dalam ayat Al-Maidah ayat 90-91.
PENARIKAN BARANG JAMINAN PADA PRODUK PEMBIAYAAN GRIYA DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DALAM TINJAUAN KHES Karina, Ayu; Sukardi, Sukardi; Ulya, Nanda Himmatul
Al-Aqad Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i1.1225

Abstract

This study aims to find out the activities of leasing coconut plantations in Teluk Nangka Village, Kubu District, in this case, leasing is carried out with two different contract systems. This study uses a qualitative approach. The primary data source is in the form of interviews from musta'jir (tenants) and mu'ajir (renters). Secondary data comes from various parties such as the results of journals, articles, and theses. The study results show that: 1) In the practice of leasing contracts for coconut plantations in Teluk Nangka Village, two systems are used, namely on a monthly and annual basis. Monthly system by paying rent every month and the object of rent in the beneficiary is only the garden. Meanwhile, the annual system is a one-time payment, usually made in cash or a certain number of days with a bonus of 1 month. Thus, the annual rental period is 13 months. The contract agreement is made orally and has never used a written contract. Pricing is determined based on the condition of the garden, area, and unit of time to be rented and agreed upon at the beginning of the contract. Maintenance of the coconut plantation is the responsibility of the musta'jir i. The end of the lease for coconut plantations in Teluk Nangka Village because the lease period in the agreement has ended; 2) Whereas the practice of leasing contracts contained in the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) in Chapter XI Articles 295-320 supports the leasing contract for coconut plantations in Teluk Nangka Village. It is only that the agreement between the two parties must have a clear statement so that the transaction is full of honesty and fairness.
ANALISIS AKAD PADA JUAL BELI MEBEL DI DESA SUNGAI REGAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Iksan, Iksan; Ardiansyah, Ardiansyah; Ulya, Nanda Himmatul
Al-Aqad Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i1.1242

Abstract

The purpose of this study is to determine the practice of buying and selling furniture in Sungai Rengas Village, Sungai Kakap District, as well as the practice of buying and selling furniture from the perspective of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). This type of research is qualitative research, while the technique in data collection uses primary data, namely observation, interviews, and in the form of documentation. The analysis techniques that researchers use are the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. While in the test stage the validity of the data using triangulation. The results of this study concluded that: 1) The practice of buying and selling furniture in Sungai Rengas Village, Sungai Kakap District involves furniture owners and consumers. In buying and selling this order follows the theoretical study of the istisna contract, namely the provisions of the goods ordered are clear in form, content, and information. The payment method is also by the istisna contract contained in KHES, namely, consumers can pay in advance, in the middle, or at the end of the furniture manufacturing process. 2) Regarding the practice of buying and selling in the Sungai Rengas Furniture store, the theory used is by KHES, namely that each party agrees when a contract occurs on the ordered goods and has been explained in articles 104, 105, 106, 107, 108 and these articles are implemented in practice in the field even though the seller has never known before about KHES.
LEGALISASI AKAD DI BAWAH TANGAN OLEH NOTARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Ramadhan, Muhammad Arif; Sukardi, Sukardi; Ulya, Nanda Himmatul
Al-Aqad Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i2.1365

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan notaris dalam hal melegalisasikan surat di bawah tangan, prosedur legalisasi yang dilakukan notaris terhadap akad konvensional di masyarakat Pontianak, dan prosedur legalisasi yang dilakukan notaris terhadap akad konvensional di masyarakat Pontianak ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif bersifat kualitatif. Sumber data menggunakan data primer berupa wawancara Pejabat Notaris di Pontianak. Sedangkan data sekunder adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang; 2) Para pihak membuat suratnya, di bawa ke kantor notaris, penandatanganan di hadapan notaris, dicatatkan dalam buku daftar legalisasi. Tanggal pada waktu ditandatangani dihadapan notaris adalah, sebagai tanggal sahnya perbuatan hukum yang dibuat para pihak, yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara para pihak; 3) akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad, sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.
ANALISIS PERJANJIAN MENGENAI BIAYA TAMBAHAN PADA SHOPEE PINJAM MENURUT KETENTUAN FATWA DSN-MUI Khairunnisa, Della; Syahbudi, Syahbudi; Ulya, Nanda Himmatul
Al-Aqad Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i1.1731

Abstract

This research is motivated by the existence of various additional fees in Shopee Pinjam (SPinjam), but with regard to the meaning of this additional fee, several scholars do not agree on the exact meaning of this additional fee. Therefore, the researcher wants to examine the meaning of additional fees in Shopee Pinjam from the perspective of the fatwa of the National Sharia Council-Majelis Ulama Indonesia whether it is contradictory or not. This research employs normative and empirical research methods. The results of this study indicate that: 1) SPinjamm users know the amount of additional fees from the beginning. The additional fees in SPinjam are a 5% installment fee, a 1% disbursement fee, a 0.3% SPinjam protection fee, and a 5% late fee. These additional fees are not a burden to users. The additional fees charged in SPinjam can relieve the lender party and can provide prudence to the borrowers so that they are disciplined and not negligent in paying loans. 2) The additional fees in SPinjam are not among the additional fees prohibited in the fatwa of DSN-MUI because these additional fees are part of the improvement and maintenance of the company's systems and facilities. Moreover, this additional fee in SPinjam is in accordance with the general provisions of Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/2018 in point 5 of the general provisions and Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 in point 3 of the general provisions.
KERJASAMA SISTEM GILIR PADA TRADISI BEHUMA DI DESA MANGGALA KECAMATAN PINOH SELATAN KABUPATEN MELAWI DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH Fajar, Tri Mai; Fahmi, Riza; Ulya, Nanda Himmatul
Al-Aqad Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i1.1783

Abstract

This research was initiated because of the practice of rotating system cooperation in the behuma tradition which is different from cooperation in general so that it is unique to be researched. The research objectives are to find out: 1) The implementation of the rotating system of cooperation in the practice of behuma in Manggala Village, Pinoh Selatan District, Melawi Regency and 2) Sharia Economic Law Review of the rotating system of cooperation in the practice of behuma in Manggala Village, South Pinoh District, Melawi Regency. This research is a type of field research with a qualitative descriptive approach, using observation, interview and documentation data collection techniques taken from primary and secondary data sources. The results of this study indicate that 1) The implementation of rotating system cooperation in the behuma tradition is carried out by the Manggala village community during behuma activities by exchanging services, and there is an agreement that is conveyed verbally and on the basis of the parties' voluntary principles. 2) Sharia Economic Law Review of the rotation system cooperation in the behuma tradition, that the rotation system cooperation in the behuma tradition has relevance to the syirkah abdan contract because in the implementation of both of them both only contribute work (a’mal) without contributing capital (mal). Then when viewed from the type of 'urf, the gilir system cooperation in the behuma tradition is ‘urf amali which is ‘urf khus then when viewed in terms of its validity it is ‘urf shahih because in its implementation the gilir system cooperation in the behuma tradition is not contrary to Islamic law.
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA CERAI GUGAT DI KABUPATEN SINTANG: Studi Perkara di Pengadilan Agama Sintang Tahun 2018-2021 Lestari, Indah; Marluwi, Marluwi; Ulya, Nanda Himmatul
Al-Usroh Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-usroh.v3i2.952

Abstract

The aims of this study are: 1) To find out the factors that cause the high rate of divorce in the Sintang Religious Court; 2) To find out the stages of handling a lawsuit for divorce in the Sintang Religious Court. This research uses qualitative methods, while the type of research used is empirical research that uses data in the field as the main data source. The data sources of this study used primary data sources, namely in the form of interviews with judges and clerks of the Sintang Religious Court whose subjects had been determined, then secondary data sources, namely from books, documents, journals and other data sources that could complement this research. The technique used in this research data collection is observation, interviews and documentation. The data collection techniques in this study were using interview guidelines, observation guidelines and smart phones. And the researcher's data analysis technique used data reduction, data exposure and drawing conclusions. Furthermore, the data validity technique is using triangulation techniques between data sources. Based on the analysis conducted by the researchers, it can be concluded that: 1) The factors that cause the high level of divorce in the Sintang Religious Court are due to continuous disputes and quarrels, leaving one party, economy, apostasy, domestic violence (domestic violence), gambling, drunk, sentenced to prison, disabled and forced marriage. However, among the factors above, the most dominant in the Sintang Religious Court is due to continuous disputes and quarrels between husbands. 2) The following are the stages of handling the divorce petition at the Sintang Religious Court, namely: reconciliation efforts, reading of the plaintiff's lawsuit, the defendant's answer, the defendant's reply, the defendant's duplicate, proof, the conclusions of the parties, the panel of judges' deliberation and the judge's decision.
Co-Authors Abu Bakar Ainun Jariah ARDIANSYAH ARDIANSYAH Arif Wibowo Dzikron, Dzikron Fadhil, Moh. Fajar, Tri Mai Fernandi, Donny Firdaus Achmad Fitriani Fitriani Ibrahim, Jimmy Iksan, Iksan Indah Lestari, Indah Karina, Ayu Khairunnisa, Della Lusiana, Vinna Marluwi, Marluwi Maulana, Dafa Rizqi Maulana, Muhammad Iqbal Ma’u, Dahlia Haliah Muhammad Hasan Putri, Rita Amelia Ramadhan, Muhammad Arif Rasiam, Rasiam Riza Fahmi, Riza Saputri, Yuni Sofian, Sofian Sufyana, Sufyana Suhardiman Suhardiman Sukardi Sukardi Suryani, Tina Zulfa Syahbudi, Syahbudi Syaparudin, M Syarifah Syarifah, Syarifah Widiyawati, Ari Yuliana Yuliana