Masnun, Muh Ali
Unknown Affiliation

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

ASPEK HUKUM PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN PENERAPANNYA PADA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN SIDOARJO Tisya, Nabilah Assa'diyah; Masnun, Muh Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.49183

Abstract

The purpose of this research is to analyze the construction of Article 29 paragraph (2) of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning (UUPR) and the implementation of the handover of green open space in Sidoarjo Regency, moreover the implementation of Article 47 paragraph (4) of the Sidoarjo Regent Regulation Number 97 of 2021 concerning Procedures for The Delivery and Utilization of Housing Infrastructure, Facilities, and Utilities related to the handover, especially green open space has not been carried out optimally. This research uses a type of empirical research was used that used a qualitative approach with the use of primary and secondary data which was then collected through literature studies and interviews, then analyzed by descriptive-analysis methods. The results showed that article 29 paragraph (2) of the UUPR can be interpreted that the fulfillment of 20% of public green open space is the responsibility of the city / regency regional government, while private green open space is 10% fulfilled by the community both individually and in groups, private parties, and legal institutions / entities. Besides that why the submission delivery of infrastructure, facilities, and public utilities has not been carried out optimally, due to one of the obstacles that occurs is related to the lack of strict sanctions to enforce developers (developers), so they do not feel that they have an obligation to hand them over.
Legal Uncertainty of Golf Game as Sports and Entertainment Branch in Local Tax Imposition Prasetio, Dicky Eko; Masnun, Muh Ali; Wedhatami, Bayangsari
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 8 No 1 (2024): 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25072/jwy.v8i1.4369

Abstract

The imposition of a golf tax actually raises legal issues related to the status of golf in connection with the imposition of regional taxes.  The object of this research is the status of golf as entertainment or a sport and the implications of legal uncertainty related to the imposition of regional taxes.  This research is a normative legal study with a historical, legislative, and case approach.  The legal materials used include primary legal materials in the form of legislation and court decisions, secondary legal materials in the form of research results such as journal articles and relevant books, as well as non-legal materials such as language dictionaries. The technique for collecting legal materials is conducted through library research by gathering legal materials from libraries as well as collecting legal materials through national and international journal article websites. The analysis of legal materials is conducted prescriptively, emphasizing legal prescriptions or solutions as answers to legal issues in this research.  The findings of this research emphasize that the legal uncertainty regarding the status of golf as entertainment and a sport in relation to local tax imposition implies that golf, as a sport, can only be subject to VAT and therefore cannot be subject to local tax.  The recommendation from this research is that there needs to be a revision of the legislation in the field of taxation and a clarification that golf can be subject to regional taxes. This research is expected to contribute to the thinking and practice related to the development of tax imposition on golf facilities.
Tanggung Jawab Negara Atas Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar di Kota Surabaya Nesdhitalya, Herny Windha; Hermono, Budi; Masnun, Muh Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36032

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis mengenai tanggung jawab negara atas pemenuhan hak pendidikan pada anak terlantar di UPTD KAN Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif untuk permasalahan pertama, yakni inventarisasi peraturan perundang-undangan. Permasalahan kedua merupaakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer maupun data sekunder. Berdasarkan hasil dan analisis bahwa tanggung jawab negara atas pemenuhan hak pendidikan pada anak terlantar pada dasarnya menjadi tanggungjawab bersama yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah dalam penelitian penelitian ini yaitu melalui Dinas Sosial Kota Surabaya dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas melalui UPTD KAN. Upaya UPTD KAN Kota Surabaya dalam melaksanakan pemenuhan hak pendidikan pada anak terlantar yaitu upaya preventif maupun upaya represif, namun demikian upaya tersebut masih belum berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan minat belajar atau sekolah dari diri anak itu sendiri sangat rendah. Kurangnya sistem pengawasan di UPTD KAN juga sangat kurang dikarenakan sedikitnya pengawas. Selain itu kelengkapan administrasi anak-anak yang ada di UPTD KAN tidak lengkap dan tidak adanya identitas khusus bagi anak terlantar akan mempersulit dalam proses pendaftaran sekolah.
URGENSI PEMBATASAN HAK EKSKLUSIF PATEN COVID-19 MELALUI PENERAPAN LISENSI WAJIB DI INDONESIA Masnun, Muh Ali; Astanti, Dilla Nurfiana
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28096

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis urgensi pembatasan hak eksklusif Paten covid-19 melalui penerapan lisensi wajib di Indonesia. Untuk menganalisis hal tersebut, digunakan penelitian yuridis normatif dengan didukung baik bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa paten sebagai salah satu rezim HKI melekat hak ekslusif yang diberikan negara, namun demikian bukan bersifat tanpa batas.  Salah satu wujud pembatasan hak eksklusif paten adalah aturan mengenai lisensi wajib (compulsory license). Lisensi wajib paten Covid-19 telah dibolehkan menurut Konvensi Paris, TRIPs, maupun UU Paten. Alasan pentingnya lisensi wajib paten Covid 19 adalah untuk mencegah penyalahgunaan hak pemegang paten yang merugikan masyarakat, memenuhi kebutuhan mendesak suatu negara atau situasi dan kondisi ekstrem lainnya atau kepentingan masyarakat (dalam hal ini untuk kepentingan kesehatan masyarakat). Penerapan lisensi wajib paten yang disebabkan karena konflik-konflik kepentingan (conflicts of interest) terutama dari aspek politik dan ekonomi. Kondisi ini mengakibatkan adanya disharmoni dalam penyelenggaraan kebijakan publik pada umumnya dan lisensi wajib paten pada khususnya, yang acapkali mengorbankan kemaslahatan. 
Menakar Potensi Perlindungan Hukum Mutiara Lombok Melalui Indikasi Geografis Dan Implikasinya: Sebuah Diagnosa Awal Masnun, Muh Ali
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17 No. 2 (2017): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v17i2.546

Abstract

Lombok has Pearl attraction that has been known to foreign countries. The large potential is not yet widely realized to be given protection from legal aspects, so many countries that sell pearl products on behalf of / hijacked by the name of Mutiara Lombok. This research was conducted by normative juridical method. Using primary, secondary, and non-law material as the study. The results show that the potential of Lombok pearl law protection through geographical indication is very open. Forms of legal protection can be done in 2 ways, namely protection of preventive law and repressive law protection. The implications of Lombok Pearl protection through IG can at least be used as a) product marketing strategy at domestic and foreign trade; b) Provide added value to the product and improve the producer's welfare; c) Enhance the reputation of IG products in international trade; d) Equality of treatment as a result of promotion from abroad; and e) IG protection as one means to avoid fraudulent competition.Keywords: Legal Protection, Lombok Pearl