Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.248
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Pandecta DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan
Masnun, Muh Ali
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
URGENSI PEMBATASAN HAK EKSKLUSIF PATEN COVID-19 MELALUI PENERAPAN LISENSI WAJIB DI INDONESIA Masnun, Muh Ali; Astanti, Dilla Nurfiana
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28096

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis urgensi pembatasan hak eksklusif Paten covid-19 melalui penerapan lisensi wajib di Indonesia. Untuk menganalisis hal tersebut, digunakan penelitian yuridis normatif dengan didukung baik bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa paten sebagai salah satu rezim HKI melekat hak ekslusif yang diberikan negara, namun demikian bukan bersifat tanpa batas.  Salah satu wujud pembatasan hak eksklusif paten adalah aturan mengenai lisensi wajib (compulsory license). Lisensi wajib paten Covid-19 telah dibolehkan menurut Konvensi Paris, TRIPs, maupun UU Paten. Alasan pentingnya lisensi wajib paten Covid 19 adalah untuk mencegah penyalahgunaan hak pemegang paten yang merugikan masyarakat, memenuhi kebutuhan mendesak suatu negara atau situasi dan kondisi ekstrem lainnya atau kepentingan masyarakat (dalam hal ini untuk kepentingan kesehatan masyarakat). Penerapan lisensi wajib paten yang disebabkan karena konflik-konflik kepentingan (conflicts of interest) terutama dari aspek politik dan ekonomi. Kondisi ini mengakibatkan adanya disharmoni dalam penyelenggaraan kebijakan publik pada umumnya dan lisensi wajib paten pada khususnya, yang acapkali mengorbankan kemaslahatan. 
Pemberdayaan Hukum Bagi Siswa-Siswi SMAN 3 Sidoarjo Mengenai Penandaan Pada Hand Sanitizer Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19 Sulistyowati, Eny; Masnun, Muh Ali; Puspoayu, Elisabeth Septin; Ronaboyd, Irfa
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.42551

Abstract

Pemberdayaan hukum sebagai bentuk bagaimana hukum dapat terkait dengan tujuan pembangunan lain, dalam konteks ini hukum dapat dikaitkan dengan pencegahan atau pun mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 dengan memiliki kesadaran pentingnya mengetahui penandaan izin edar pada setiap produk hand sanitizer yang telah ada di pasaran. Berdasarkan tersebut bahwa tujuan penting untuk memberdayakan siswa-siswi SMAN 3 Sidoarjo sehingga memiliki kesadaran hukum terkait haknya sebagai konsumen. Metode yang digunakan adalah berupa penyuluhan hukum dengan penyampaian materi dan diskusi interaktif. Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan kesadaran hukum berdasarkan indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan sikap hukum terkait penandaan pada hand sanitizer yang menunjukkan hasil baik. Adapun kegiatan ini memiliki kelemahan, yaitu kurangnya antusiasme siswa-siswi dalam mengikuti kegiatan karena melalui virtual zoom sehingga dari kegiatan ini belum sepenuhnya optimal.
Tanggung Jawab Negara Atas Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar di Kota Surabaya Nesdhitalya, Herny Windha; Hermono, Budi; Masnun, Muh Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36032

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis mengenai tanggung jawab negara atas pemenuhan hak pendidikan pada anak terlantar di UPTD KAN Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif untuk permasalahan pertama, yakni inventarisasi peraturan perundang-undangan. Permasalahan kedua merupaakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer maupun data sekunder. Berdasarkan hasil dan analisis bahwa tanggung jawab negara atas pemenuhan hak pendidikan pada anak terlantar pada dasarnya menjadi tanggungjawab bersama yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah dalam penelitian penelitian ini yaitu melalui Dinas Sosial Kota Surabaya dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas melalui UPTD KAN. Upaya UPTD KAN Kota Surabaya dalam melaksanakan pemenuhan hak pendidikan pada anak terlantar yaitu upaya preventif maupun upaya represif, namun demikian upaya tersebut masih belum berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan minat belajar atau sekolah dari diri anak itu sendiri sangat rendah. Kurangnya sistem pengawasan di UPTD KAN juga sangat kurang dikarenakan sedikitnya pengawas. Selain itu kelengkapan administrasi anak-anak yang ada di UPTD KAN tidak lengkap dan tidak adanya identitas khusus bagi anak terlantar akan mempersulit dalam proses pendaftaran sekolah.
PELINDUNGAN HUKUM ATAS VAKSIN COVID-19 DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA PEMENUHAN VAKSIN DALAM MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN Masnun, Muh. Ali; Sulistyowati, Eny; Ronaboyd, Irfa
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i1.4325

Abstract

Abstract The Covid-19 pandemic that has plagued various fields of life, both in the economic, political, education, until the Covid-19 pandemic outbreak was declared as national disaster. Based on that, various efforts are continuously being pursued for strategies to tackle the spread of the virus which has claimed a relatively large number of lives. Among other things, these efforts are through the policy of Large-Scale Social Restrictions, social distancing, including efforts to find the vaccine. The purpose of this study is to analyze the legal aspects of the Covid-19 vaccine and the responsibility of the State in fulfilling the Covid-19 vaccine. This research typology is a doctrinal research using primary and secondary legal materials using analytical descriptive. Based on the results of the analysis, it can be explained that the Covid-19 vaccine, besides having economic aspects, also has legal aspects that deserve attention. The economic aspect is that the Covid-19 vaccine is a necessity for everyone in the face of a pandemic, so that vaccines will become a sexy commodity that is definitely targeted and has high selling power. On the other hand, in supporting these commodities, it needs to be protected through a legal instrument known as protection of intellectual property rights, namely through a patent regime or trade secret. Choosing one of these has both advantages and disadvantages, so it needs to be considered carefully. The exclusivity of the Covid-19 vaccine in IPR is not something that can be exploited indefinitely, but the State can exist as a form of its responsibility through the application of compulsory licenses or disclosure of confidential information. Keywords: legal aspects; covid-19 vaccine dutch cemetry; responsibility of the stateAbstrakPandemi Covid-19 yang telah mewabah telah memberikan dampak berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, politik, pendidikan, hingga kemudian wabah pandemi Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional. Berdasarkan hal tersebut berbagai upaya terus diupayakan strategi untuk menanggulangi penyebaran virus yang telah menelan korban jiwa relatif banyak. Antara lain upaya tersebut melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menjaga jarak (social distancing), termasuk upaya menemukan vaksinnya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis aspek hukum atas vaksin Covid-19 dan tanggung jawab Negara dalam pemenuhan vaksin Covid-19. Tipologi riset ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder dengan menggunakan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa vaksin Covid-19 di samping memiliki aspek ekonomi juga memiliki aspek hukum yang sangat patut diperhatikan. Aspek ekonomi bahwa vaksin Covid-19 sebagai kebutuhan semua orang dalam menghadapi pandemi, sehingga vaksin akan menjadi komoditi seksi yang sudah pasti diincar dan memiliki daya jual tinggi. Di sisi lain dalam menunjang komoditi tersebut perlu dilindungi melalui instrumen hukum yang dikenal dengan pelindungan hak kekayaan intelektual yakni melalui rezim paten atau pun rahasia dagang. Pemilihan salah satu tersebut masing-masing memiliki kelebihan maupun kelemahan, sehingga perlu dipertimbangkan secara matang. Eksklusivitas vaksin Covid-19 dalam HKI bukanlah sebuah hal yang dapat dieksploitasi tanpa batas, melainkan Negara dapat hadir sebagai bentuk tanggung jawabnya melalui penerapan lisensi wajib atau pengungkapan informasi yang bersifat rahasia.
Penerapan Perjanjian bagi Hasil terhadap Pengelolaan Bersama Lahan Budidaya Tambak Sulistyowati, Eny; Masnun, Muh Ali; Nugroho, Arinto; Hikmah, Nurul; Wardhana, Mahendra
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 10, No 2 (2019): Desember 2019
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v10i2.3365

Abstract

The researchers are interested in analyzing the application of how profit sharing agreements are related to guarantee legal certainty and justice for owners, tenants and cultivators of cultivated land. This study uses non-doctrinal research (socio legal), primary data and secondary data used in analyzing problems. The application of the production sharing agreement between the owner, tenant and cultivator of ponds cultivation land in Gresik Regency has not been implemented as stipulated in the Fishery Product Sharing Law. The agreement made, is still in the form of not written, but in oral form that has occurred from generations before them and until now. In terms of the application of the timeframe of the production sharing agreement in Gresik Regency it is still not in accordance with the Fishery Production Sharing Law (specifying a minimum of 3 years and 6 seasons), this is based on the profit sharing agreement that is carried out uncertainly for how many years / how many seasons. In terms of the risk of crop failure, it still does not represent justice.How to cite item: Sulistyowati, E., Masnun, M., Nugroho, A., Hikmah, N., Wardhana, M. (2019). Penerapan Perjanjian bagi Hasil terhadap Pengelolaan Bersama Lahan Budidaya Tambak. Jurnal Cakrawala Hukum, 10(2), 187-197. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3365
Pemberdayaan Hukum Bagi Siswa-Siswi SMAN 3 Sidoarjo Mengenai Penandaan Pada Hand Sanitizer Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19 Sulistyowati, Eny; Masnun, Muh Ali; Puspoayu, Elisabeth Septin; Ronaboyd, Irfa
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.42551

Abstract

Pemberdayaan hukum sebagai bentuk bagaimana hukum dapat terkait dengan tujuan pembangunan lain, dalam konteks ini hukum dapat dikaitkan dengan pencegahan atau pun mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 dengan memiliki kesadaran pentingnya mengetahui penandaan izin edar pada setiap produk hand sanitizer yang telah ada di pasaran. Berdasarkan tersebut bahwa tujuan penting untuk memberdayakan siswa-siswi SMAN 3 Sidoarjo sehingga memiliki kesadaran hukum terkait haknya sebagai konsumen. Metode yang digunakan adalah berupa penyuluhan hukum dengan penyampaian materi dan diskusi interaktif. Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan kesadaran hukum berdasarkan indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan sikap hukum terkait penandaan pada hand sanitizer yang menunjukkan hasil baik. Adapun kegiatan ini memiliki kelemahan, yaitu kurangnya antusiasme siswa-siswi dalam mengikuti kegiatan karena melalui virtual zoom sehingga dari kegiatan ini belum sepenuhnya optimal.
Politik Hukum Penguasaan Teknologi di Indonesia Masnun, Muh. Ali; Wardhana, Mahendra; Perwitasari, Dita; Lovisonnya, Intan; Hasyyati, Astrid Amidiaputri
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.31458

Abstract

Penguasaan teknologi menjadi salah satu kunci bagaimana sebuah negara memiliki posisi daya saing dalam percaturan global. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum (arah kebijakan) pengaturan berkaitan dengan penguasaan teknologi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah yang kemudian dilakukan analisis preskriptif. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik hukum penguasaan teknologi di Indonesia relatif masih mengalami pergerakan ke arah yang makin baik. Meski demikian pasca diundangkan UU Cipta Kerja, semangat penguasaan teknologi menjadi “lumpuh” karena telah dicabut ketentuannya.Mastery of technology is one of the keys to how a country has a competitive position in the global arena. This article aims to analyze the legal politics of regulations relating to the mastery of technology in Indonesia. The research method used is legal research using a statutory, conceptual, and historical approach which is then carried out with prescriptive analysis. The results of the study indicate that the dynamics of legal politics of technological mastery in Indonesia are still relatively moving in a better direction. However, after the enactment of the Cipta Kerja Act, the spirit of mastering technology has disappeared because the provisions have been revoked.
PROBLEMATIKA PENGATURAN MENGENAI BENTUK BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DI INDONESIA Putra, Vioxcy Ananta; Sulistyowati, Eny; Masnun, Muh Ali
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal development electricity growing rapidly as evidenced by the amount of law and regulations produced by both legislative and executive that govern all aspects about electricity that resulting in regulatory inflation in electricity law. The consequences of regulatory inflation in electricity law is the potential for legal unsynchronization between law and regulations in electricity sector. One of the potential for legal unsynchronization in the electricity sector is the regulation regarding the scope and form of business entities supporting electricity power in Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2009 on Electricity, Regulation of the Goverment of the Republic of Indonesia Number 107 of 2015 on Electricity Support Services Business, Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 38 of 2018 on Procedures for Electricity Accreditation and Certification, and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 12 of 2016 on The Amendment to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 35 of 2013 on Procedure for Electricity Business Licensing. Tis research use a type of normative legal research to find the rule of law, legal principles, and relevant legal doctrine and conduct a study of legal concept.
ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM MENGENAI KONSEP MEREK TERKENAL YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR (STUDI KASUS SENGKETA MEREK STARBUCKS) Fitria, Emilia Lailatul; Masnun, Muh Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.57420

Abstract

Merek terkenal dirasa belum memiliki payung hukum yang berkepastian hukum. banyaknya sengketa merek yang berkaitan dengan merek-merek terkenal di pengadilan, dengan memanfaatkan pengakuan merek orang lain yang menjadi dasar itikad tidak baik dalam berbisnis. namun penerapan hukum dalam sengketa merek di tingkat pertama pada Pengadilan Niaga dengan tingkat kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung sering berbeda pada perkara yang sama sehingga sering menimbulkan disparitas putusan. salah satu sengketa merek terkenal yang menjadi sorotan di Indonesia yaitu merek Starbucks melawan merek Sumatra Tobacoo di pengadilan niaga Jakarta Pusat. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan merek terkenal di Indonesia serta untuk menganalisis pertimbangan hakim terkait konsep merek terkenal dalam sengketa merek pada tingkat Pengadilan Niaga dalam putusan nomor 51/pdt.sus/merek/2021/pn niaga jkt.pst. dan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi nomor 836 k/pdt.sus-hki/2022 dalam sengketa merek Starbukcs. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, serta pendekatan kasus. bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini bahan hukum primer dan sekunder.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP INSIDER TRADING DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL: Kasus Insider Trading Dalam Perspektif Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Khoirunnisaa, Nur Faiz; Masnun, Muh Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47478

Abstract

Indonesia merupakan negara berkembang yang mengalami kemajuan dalam berbagai hal. Pengembangan kewirausahaan merupakan salah satu faktor yang diperhatikan untuk pembangunan keberhasilan di bidang perekonomian. Melalui investasi di pasar modal, bisnis dapat meningkat terus menerus karena dapat menerima dana dari investor. Dalam pasar modal perlu adanya keterbukaan informasi, oleh karena itu mplementasi dari prinsip keterbukaan diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar modal. Pelanggaran terhadap keterbukaan prinsip menyebabkan praktek insider trading. Larangan perdagangan orang dalam memiliki kesepakatan yang berinvestasi pada saham yang diterbitkan oleh perusahaan publik. Keyakinan investor dapat dipengaruhi oleh konspirasi orang dalam untuk mencapai keuntungan. Undang- Undang No.8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal pasal 95-98 telah mengatur larangan insider trading praktek. Namun pada kenyataannya masih terjadi pada perusahaan publik yang berdampak kerugian finansial bagi investor, perusahaan publik, bahkan pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif bagaimana ciri insider trading, dan bagaimana masalah perlindungan terhadap investor dalam kasus praktik perdagangan orang dalam. Melalui penelitian masalah ini, saya telah menemukan dua poin utama yang disimpulkan. Pertama, perlindungan bagi investor yang terkena kasus insider trading. Kedua, akibat hukum insider trading yang ada di Pasar Modal Hukum. Kata Kunci : Insider Trading, Pasar Modal, Investor.
Co-Authors Arinto Nugroho Astanti, Dilla Nurfiana BUDI HERMONO DITA PERWITASARI ENY SULISTYOWATI Fitria, Emilia Lailatul Hasyyati, Astrid Amidiaputri Irfa Ronaboyd Khoirunnisaa, Nur Faiz Lovisonnya, Intan Mahendra Wardhana, Mahendra Nesdhitalya, Herny Windha Nurul Hikmah Prasetio, Dicky Eko Puspoayu, Elisabeth Septin putra, vioxcy ananta Tisya, Nabilah Assa'diyah Wedhatami, Bayangsari Wiranti, Nur Itsnataini Febry