Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik: Studi Pada Kelurahan Segala Mider, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung Lies Kumara Dewi; Erwin Putubasai; Henni Kusumastuti; Fajar Sasora
Jurnal STIA Bengkulu Vol 12 No 2 (2026): Juli
Publisher : STIA Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56135/jsb.v12i2.397

Abstract

Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang bermutu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam organisasi pemerintahan khususnya Kelurahan. Hal ini disebabkan karena di Kelurahan, warganya dapat berinteraksi secara langsung dengan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kantor Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung; dan 2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip-prinsip tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip good governance di Kelurahan Segala Mider telah berjalan cukup baik. Prinsip akuntabilitas diterapkan melalui prosedur pelayanan yang jelas dan sistem pelaporan kinerja terstruktur. Prinsip aturan hukum dijalankan dengan pelayanan yang adil, tidak diskriminatif, dan gratis tanpa pungutan biaya. Prinsip transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi di mading, banner, dan media online. Prinsip keterbukaan diimplementasikan dengan memberi akses masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran. Faktor penghambat utama adalah sarana dan prasarana yang belum memadai, meliputi keterbatasan peralatan elektronik, ketidaknyamanan ruang tunggu dan fasilitas AC, serta fasilitas pendukung lainnya yang tidak optimal. Hambatan ini berdampak pada kecepatan, kenyamanan, dan efisiensi pelayanan publik.
Peran Generasi Muda Dalam Pemberitaan Isu Lingkungan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Fajar Sasor; Lies Kumara Dewi; Henni Kusumastuti; Neysa Amallia; Erwin Putubasai
Jurnal Semarak Mengabdi Vol 5 No 2 (2026): Juli
Publisher : STIA Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56135/jsm.v5i2.351

Abstract

Krisis lingkungan di Indonesia, termasuk Bandar Lampung, menuntut peran aktifmasyarakat terutama pada generasi muda. Pemberitaan Isu Lingkungan (Jurnalisme lingkungan) berperan menjembatani fakta ilmiah yang kompleks dengan pemahaman publik serta mendorong perubahan perilaku dan kebijakan pro-lingkungan.Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi pemberitaan isu lingkungan siswa SMAN 1 Bandar Lampung,membekali keterampilan praktis peliputan, menumbuhkan kesadaran terhadap isu lokal, dan mendorong konten media sekolah berwawasan lingkungan. Kegiatan dilaksanakan 17 Desember 2025(09.00-12.00 WIB) dengan ceramah interaktif, diskusi kelompok,praktik lapangan (observasi dan wawancara), serta demonstrasi penulisan berita dengan diikuti 125 siswa. Hasil menunjukkan 82%peserta mampu menulis berita berstruktur (judul, lead, isi, penutup)dan 74% mencantumkan minimal empat dari enam unsur5W+1H.IIsu sampah plastik paling sering diangkat, selaras dengan temuan Environmental Outlook 2025 yang menunjukkan sampah sebagai perhatian utama generasi muda.Kegiatan ini mendukung pencapaian SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab), SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim),dan SDG 15 (Ekosistem Daratan). Simpulan dari pelatihan jurnalisme lingkungan berbasis praktik lapangan efektif ini membangun kesadaran ekologis dan keterampilan literasi kritis pada generasi muda.
PELATIHAN KOMUNIKASI DIGITAL ETIS BAGI APARAT DESA DI KELURAHAN KORPRI JAYA DALAM PENANGANAN KONFLIK INFORMASI DI RUANG PUBLIK Lies Kumara Dewi; Poppy Suryanti; Henny Dewi Laras Ati; Neysa Amallia
PAKDEMAS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 1 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/pakdemas.v5i1.602

Abstract

The rapid development of information technology has transformed patterns of social communication and governance, including at the village administration level. This shift has created new challenges, such as the spread of unethical information that may trigger social conflict, as well as limited digital communication skills among local government staff. In response to these issues, ethical digital communication training was conducted for the staff of Korpri Jaya Subdistrict, Bandar Lampung City. The training aimed to enhance their competence in managing public communication based on digital ethics and to raise awareness of the importance of using polite, informative, and inclusive language in online spaces. The training applied a participatory approach through outreach activities, interactive discussions, and practical simulations of digital communication. Participants were involved in analyzing real cases related to the spread of sensitive information and were trained to develop strategies for handling conflicts arising from digital issues. As a result, the staff showed significant improvement in their ability to use digital media wisely and responsibly, in accordance with principles of truthfulness, fairness, and proper conduct. Internal coordination within the subdistrict office also improved, particularly in managing official information channels. The social impact included enhanced harmony between staff and the community, along with the growth of a more open, transparent, and inclusive communication culture. The training not only strengthened individual capacities but also helped build public trust in more accountable and transparent local governance. This training model has the potential to be replicated in other regions with adjustments to local contexts as a strategic effort to build ethical, communicative, and adaptive governance in the digital era.
IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG Lies Kumara Dewi; Neysa Amallia; Henni Kusumastuti; Anida Nabila Fasya
Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2026): SIMBOL : Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan
Publisher : LPPM STISIP IMAM BONJOL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55850/simbol.v5i1.344

Abstract

By using the descriptive method stages and using a qualitative approach, it is hoped that the dissemination of information about the IKD application will be conveyed comprehensively. The results of the study show that the implementation of the IKD application carried out by the Population and Civil Registration Office of Bandar Lampung City to make it easier for the public to process population data documents and implement online-based services has almost reached 15% of the target that should be achieved, namely 30%, this indicates that almost half of Bandar Lampung city residents have become active users of the IKD application. By using the IKD application, the community feels the benefits including the ease of making changes to population data, more efficiency and saving time because they do not need to queue for a long time. The implementation of the IKD application still faces technical and non-technical obstacles, including internet connectivity issues for IKD users, such as those whose smart devices cannot yet download the application, inadequate internet networks, and uneven public awareness campaigns, as well as some residents' lack of familiarity with how to use the application.
IMPLEMENTASI PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA OLEH TNI AD KODIM 0410/KBL SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANJANG, KOTA BANDAR LAMPUNG Lies Kumara Dewi; Eka Ubaya Taruna Rauf
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 1 (2024): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/3e0kgk43

Abstract

Program TMMD adalah sebuah inisiatif bersama antara TNI Angkatan Darat dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mempercepat laju pembangunan, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan. Melalui program ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan. Kegiatan TMMD tidak hanya mencakup pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya, tetapi juga mencakup kegiatan non-fisik seperti penyuluhan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara TNI, pemerintah daerah, masyarakat, serta instansi terkait. Melalui pembangunan berbagai infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, TMMD diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah. Contoh nyata dari program ini adalah pelaksanaan TMMD di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, yang melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, Dinas PU, dan tokoh masyarakat. TNI bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat bahu-membahu membangun desa. Kegiatan fisik dan non-fisik yang dilaksanakan dalam TMMD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempererat tali silaturahmi antara TNI dan rakyat.