Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.282

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik KOMUNIKA LEGAL BRIEF SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL, SCIENCES, AND DEVELOPMENT (Saburai-IJSSD) Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS) Devotion: Journal Corner of Community Service Jurnal Sosial dan Humanis Sains Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah

Erwin Putubasai

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Author-ID : 3085745

Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR TENAGA PENDIDIK DALAM ORGANISASI erwin putubasai; Asmaria Asmaria; M. Fikri Akbar
e-JKPP Vol 6, No 1 (2020): AGUSTUS
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Careers involve identifying career-related goals and preparing plans to achieve goals in the workplace organization. Realistic career planning forces individuals to see opportunities that exist in relation to their abilities. Career planning for educational staff is a process by which educational staff can identify and take steps to achieve their career goals in the world of education. This writing uses the literature review method. Literature review is used to look for theories or concepts related to the selection and planning of change strategies. The management and career planning of the education staff is ultimately the responsibility of the education staff themselves. But educational organizations or institutions, of course, must intervene and play a role in the form of assistance to motivate educational staff to achieve their career goals. The role of organizations here can be in the form of providing career education, career information, and career guidance, and specifically providing orientation, training, creating fair promotions, and others.

PENGARUH PERENCANAAN PARTISIPATIF DAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI DANA DESA (Studi di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan) erwin putubasai
e-JKPP Vol 2, No 3 (2016): Desember
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Dana desa yang digulirkan pemerintah dalam penggunaannya harus melibatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan berbasis masyarakat. Pembangunan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan, dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber-daya (alam, manusia, kelembagaan, nilai-nilai sosial-budaya,) yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat. Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan termasuk salah satu desa yang menerima aliran dana desa tersebut, dan dalam pengelolaan dana desa inilah yang menarik untuk dilakukan penelitian mengenai apakah partisipasi masyarakat melalui musrenbang dalam perencanaan penggunaan dana desa sudah dilaksanakan agar dalam penggunaan dana desa yang terserap nantinya dapat benar-benar menyentuh kepentingan publik dan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengalokasian dana desa tersebut juga diperlukan fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa, pengawasan yang dijalankan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui dan menganalisis pengaruh perencanaan partisipatif dan pengawasan masyarakat terhadap implementasi dana desa di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung baik secara parsial maupun secara simultan. Adapun tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 38 orang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif Secara umum hasil peneltian ini ádalah sebagai berikut: 1) Perencanaan partisipatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap impelementasi dana desa. 2) Pengawasan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap impelementasi dana desa. 3) Perencanaan partisipatif dan pengawasan masyarakat secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap impelementasi dana desa di Desa Fajar Baru kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.Kata Kunci: perencanaan partisipatif, pengawasan masyarakat dan dana desa

ANALYSIS OF COMMUNITY AND VILLAGE GOVERNMENT PARTICIPATION IN VILLAGE FUND MANAGEMENT Erwin Putubasai
Saburai International Journal of Social Sciences and Development Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : University of Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/saburaiijssd.v2i1.329

The participation of the community and the role of village government in managing the Village Funds initiated in order to build Indonesia through rural or suburbs is the type of fund used for community-based development. Community-based development can be defined as development that refers to community needs, planned, and implemented by the community by maximizing the potential resources (nature, human, institutional, socio-cultural values) that exist and can be accessed by the community local. The participation of the community through the deliberation of development planning in planning the use of the village funds is expected to absorb village funds will eventually really touch the public interest. The purpose of this research is to know and analyze the participation of the community and the role of village government in managing the village funds.The results of the research indicate that: a) Stages of development planning deliberations have indeed been implemented but are still in the phase of collecting problems in the village and summarized in the Village Government Work Plan (namely Rencana Kerja Pemerintah Desa or RKPDesa in Indonesian) and most have not been implemented. b) a large part of the use of the Village Fund is absorbed in the physical development of village infrastructure and infrastructure facilities and only a small percentage of village funds are absorbed in the field of community empowerment and community development.

Smart Village Program Implementation In Hanura Village, Teluk Pandan District, Pesawaran District, Lampung Province Lies Kumara Dewi; Ahmad Junaiedi; Eka Ubaya Taruna Rauf; Erwin Putubasai
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

The Making Indonesia 4.0 Roadmap is Indonesia's strategy to improve the national industry so that it can compete in the global industry. To support the Making Indonesia 4.0 Roadmap, the Government issued Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning the Electronic-Based Government System which gave rise to the concepts of Smart Nation, Smart Province, Smart City, Smart Regency, and Smart Village. Smart village is a policy program that creates a village so that it is able and able to solve its own problems intelligently and villages that can and are able to use digital technology to develop potential at the village level for the welfare of its people. Based on the Lampung Governor's Decree Number G/228/II.02/HK/2020 of 2020 regarding the determination of the target location for the smart village pilot project in Lampung Province, Hanura Village was chosen to represent Pesawaran Regency in mid-September 2020. Social changes due to the existence of smart villages in the village Hanura includes elements in a smart village, namely smart government, smart community, smart economy, smart living, smart environment, and smart mobility. This means that the implementation of the smart village program in Hanura Village, Teluk Pandan District, Pesawaran Regency is quite good, but still needs to be improved so that the smart village program's objectives are as expected, namely improving the quality of community life and community welfare by utilizing information technology so that Hanura village becomes a developed village. and not left behind from other villages.

PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN BAGI KELOMPOK WANITA TANI (KWT) DESA SUKOHARJO 3, KEC. SUKOHARJO, PRINGSEWU Fajar Sasora; Reza Pahlepi; Erwin Putubasai; Kenny Candra Pradana; Ratna Kumala Sari
JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI Vol 3, No 02 (2022): JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jams.v3i02.2080

Pemberdayaan pekarangan sekitar rumah merupakan salah satu cara untuk mengurangi kebutuhan pokok yang harus dibeli. Lahan pekarangan sekitar rumah bisa menjadi tempat kegiatan usaha tani yang mempunyai peranan besar terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga. Pekarangan pada dasarnya dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, misalnya sebagai apotik hidup, menambah pendapatan keluarga, dan juga memberikan keindahan dilingkungan tempat tinggal. Kelompok wanita tani desa Sukoharjo 3 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu memiliki potensi untuk maju dalam pemanfaatan lahan pekarangan sehingga memiliki potensi ekonomi keluarga. Namun keterbatasan pengetahuan budidaya tanaman sayuran menjadi kendala dalam proses produksi sayur organik. Sehingga dibutuhkan pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan di KWT Desa Sukoharjo. Oleh karenaa itu, tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan ibu-ibu KWT dalam mengusahakan lahan pekarangan dengan berbagai tanaman sayuran dan bumbu dapur yang bisa memberikan tambahan pendapatan untuk keluarga. Metode yang digunakan adalah dengan metode ceramah dan pelatihan langsung dengan beberapa tahapan, yaitu persiapan, penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan. Kegiatan dilakukan pada hari Sabtu, 28 Mei 2022 di Kantor Desa Sukoharjo 3, Kec. Sukoharjo, Pringsewu. Sasaran kegiatan ini adalah Kelompok Wanita tani desa sukoharjo 3. Upaya Pemanfaatan lahan pekarangan budidaya sayuran sangat berdampak baik bagi kelompok wanita tani Desa Sukoharjo 3. Kaum perempuan mampu memberi kontribusi untuk peningkatan ketersediaan sayuran yang sehat dan bergizi untuk lingkup keluarga.

Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 di Wilayah Sukarame II Sebagai Bentuk Kesadaran dan Keperdulian Terhadap Sesama dalam Menjaga Imunitas Saat Pandemi Sesuai Himbauan Pemerintah Amallia, Neysa; Perdana, M. Harviend Gilang; Putubasai, Erwin; Andriani, Anita; Saputra, Wawan Adi
Devotion: Journal Corner of Community Service Vol. 1 No. 3 (2023): February
Publisher : CV. Tripe Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54012/devotion.v1i3.158

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19. Sasaran utama dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah masyarakat di Kelurahan Sukarame II, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, karena masih banyak masyarakat yang belum dan takut mengikuti vaksinasi Covid-19. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan informasi mengenai pemahaman tentang gejala yang ditimbulkan setelah melakukan vaksinasi Covid-19, protokol kesehatan, dan penatalaksanaan yang bisa dilakukan di rumah setelah melakukan vaksinasi Covid-19. Metode pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi. Hasil dari kegiatan sosialiasi ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19.

ANALISIS GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KECAMATAN TELUKBETUNG BARAT KOTA BANDAR LAMPUNG Apriana, Henni; Putubasai, Erwin
JURNAL SOSIAL DAN HUMANIS SAINS Vol 6, No 1 (2021): JURNAL SOSIAL DAN HUMANIS SAINS JUNI 2021
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana good governance di Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar lampung dan untuk mengetahui pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi di Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, quesioner dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang didukung tabel frekwensi dan prosentase. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut good governance di Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar lampung sudah dapat dilaksanakan dengan baik, adapun indikatornya antara lain partisipasi aktif, tegaknya transparansi hukum, transparansi, respontif, berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat, keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang, efektif dan ekonomis dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi di Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kendala yang dimana kendala itu dapat diselesaikan dengan bersama-sama dengan unsur pemerintahan dan masyarakat juga pihak terkait yang berkepentingan dengan perencanan pembangunan ekonomi.

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pekon Pardasuka, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat) Pranata, Dicky; Putubasai, Erwin; Pradana, M. Harviend Gilang
JURNAL SOSIAL DAN HUMANIS SAINS Vol 9, No 1 (2024): JURNAL SOSIAL DAN HUMANIS SAINS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jshs.v9i1.3291

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian tersebut diperoleh kesimpulan yaitu: pertama, pengelolaan dana desa di Pekon Pardasuka belum berjalan secara optimal, hal ini dibuktikan dengan mimimnya kemampuan sumber daya aparatur Pekon Pardasuka, sehingga diperlukan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan, selain itu kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Kedua, Wujud implementasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan pekon pardasuka ialah, yang mana kepala desa merupakan penganggungjawab pelaksanaan dana desa. Pertanggungjawaban dana desa merupakan konsekuensi dari yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah pekon, segala bentuk pengeluaran, pendapatan telah dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan oleh perangkat pekon kepada bupati melalui camat.

TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TIDAK TERDAFTAR (Studi Kasus Khilafatul Muslimin Lampung) Waskita, Bagus; Putubasai, Erwin; Perdana, M. Harviend Gilang
JURNAL SOSIAL DAN HUMANIS SAINS Vol 8, No 1 (2023): JURNAL SOSIAL DAN HUMANIS SAINS JUNI 2023
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jshs.v8i1.2407

Di Indonesia terdapat begitu banyak organisasi kemasyarakatan, dan keberadaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Organisasi kemasyarakatan sebagian besar telah mendaftarkan diri secara resmi dan melaporkan keberadaannya kepada pemerintah, namun juga ada yang tidak terdaftar atau pun melaporkan keberadaannya, salah satunya Khilafatul Muslimin. Tugas dan fungsi Pemerintah salah satunya adalahÂ menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi serta bentuk pembinaan yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung terhadap salah satu organisasi kemasyarakatan tidak terdaftar yakni Khilafatul Muslimin Lampung. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap pejabat pada Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya, Agama dan Organisasi kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.Â Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi serta telaah dokumentasi dan kepustakaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dan organisasi kemasyarakatan tidak terdaftar Khilafatul Muslimin.Â Pendekatan persuasif berupa sosialisasi dan silaturahmi penyampaian nilai-nilai kebangsaan, diskusi kebangsaan, inisiasi dan fasilitasi ikrar setia Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta pengawasan terhadap aktifitas Khilafatul Muslimin dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung belum menempatkan Khilafatul Muslimin sebagai sasaran pembinaan khusus yang berkelanjutan.Â Â

KINERJA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BIDANG PEMELIHARAAN JALAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KONTRAKTOR DI DINAS PUPR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Putubasai, Erwin; Gilang P, M. Harviend; Kusumastuti, Henni; Cholid, Achmad
JURNAL SOSIAL DAN HUMANIS SAINS Vol 8, No 2 (2023): Vol 8, No 2 (2023): JURNAL SOSIAL DAN HUMANIS SAINS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jshs.v8i2.2809

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Pemeliharaan Jalan dan mengetahui Pengawasan Kontraktor di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur. Peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis yang digunakan analsisi kualitatif. Berdasarkan hasil lapangan menunjukkan bahwa pengawasan pemeliharaan jalan yang dilakukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Pemeliharaan Jalan terhadap kontraktor masih lemah. Hal tersebut dilihat dari pada pelaksanaan yang masih terdapat kendala sehingga mengakibatkan pengawasan kepada kontraktor tidak berjalan sebagaimana mestinya. Disamping itu kurangnya pengawas yang mengakibatkan kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan terhadap kontraktor. Saran yang dapat diberikan hendaknya Kinerja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Pemeliharaan Jalan perlu memperhatikan aturan yang sesuai dalam pelaksanaan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan agar kegiatan berjalan lebih optimal serta pengawasan terhadap kontraktor ditingkatkan dengan menambah tenaga pengawas yang ada dan melakukan kerjasama dengan kontraktor agar lebih selektif dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan, agar terhindar dari hal hal yang tidak diinginkan

Co-Authors Ahmad Junaiedi Akbar, Muhammad Fikri ANITA ANDRIANI, ANITA Apriana, Henni Asmaria Asmaria Asmaria, Asmaria Cholid, Achmad Fajar Sasora Fery Hendi Jaya Henni Kusumastuti Kenny Candra Pradana Lies Kumara Dewi M. Fikri Akbar M. Harviend Gilang Perdana M. Harviend Gilang Perdana Mahya Lydia Lestari Neysa Amallia Perdana, M. Harviend Gilang Pradana, M. Harviend Gilang Pranata, Dicky Pratama, Dias Riski Ratna Kumala Sari Rauf, Eka Ubaya Taruna Reza Pahlepi Saputra, Wawan Adi Waskita, Bagus

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search