Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.678
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Natapraja : Kajian Ilmu Administrasi Negara Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Professional : Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Darma Agung Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Nusantara Science and Technology Proceedings Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) SIMBOL : Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Innovative: Journal Of Social Science Research NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (Jurnal AMPOEN)
Prathama, Ananta
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya Nova, Faizul Amalia; Prathama, Ananta
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v5i1.118

Abstract

Surabaya sebagai kota metropolis tentu dalam hal kemudahan akses untuk melapor kasus kekerasan anak juga lebih tinggi. Dengan status kota besar, tidak menampik kemungkinan bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak terus ada di Surabaya. Permasalahan kekerasan pada anak mengalami siklus naik turun di setiap daerah. Di Surabaya sendiri kasus kekerasan pada anak mengalami kenaikan pada tiga tahun terakhir ini. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Surabaya. Peran Pemerintah Khususnya UPTD PPA Kota Surabaya telah baik untuk perlindungan, pencegahan dan  penanganan kasus kekerasan anak. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan mengenai peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya menggunakan teori peran pemerintah menurut Blakely dalam Mudrajad Kuncoro diantaranya yaitu peran pemerintah sebagai koordinator, peran pemerintah sebagai fasilitator, dan peran pemerintah sebagai stimulator. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melaksanakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum tercapainya tujuan peran pemerintah menangani kasus tindak kekerasan anak karena terdapat 1 dari 3 tujuan peran pemerintah yang belum terwujud, yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator
Optimalisasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa 'Makmur' dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Desa Jetak Priambudi, Anung Satria; Prathama, Ananta
Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 6 No 3 (2024): Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jmiap.v6i3.822

Abstract

This research aims to evaluate the governance of the village-owned enterprise (BUMDesa) "Makmur" in managing the tourism sector in Jetak Village. Effective BUMDesa governance requires various efforts to ensure good tourism management and provide solutions if problems arise. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The data collected came from primary and secondary sources, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Based on Purnomo's theory, the analysis results show that the management of the tourism sector by BUMDesa "Makmur" still faces several obstacles, mainly because the BUMDesa governance indicators have not been fully implemented. Therefore, BUMDesa needs periodic assessments to optimize tourism management.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PESAK MERA OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKALAN Ramadhani, Novendra Vigo; Prathama, Ananta
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 1 (2024): FEBUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i1.3969

Abstract

Program Pesak Mera yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan (Dispendukcapil Bangkalan) dengan tujuan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan meningkatkan kesadaran pentingnya identitas kependudukan, melaksanakan pelayanan dalam waktu sehari (one day service) dan juga menjangkau masyarakat hingga individu yang sulit dijangkau akibat kondisi yang tidak mendukung. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu, menganalisis dan menjelaskan Efektivitas Program Pesak Mera yang diselenggarakan oleh Dispendukcapil Bangkalan. Fokus penelitian ini menggunakan aspek aspek, meliputi: sumber daya, dana, sarana dan prasarana; jumlah dan mutu pelayanan yang dihasilkan; batas waktu yang telah ditentukan; dan tata cara pelayanan yang harus ditempuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Efektivitas Program Pesak Mera yang diselenggarakan oleh Dispendukcapil Bangkalan sudah berjalan dengan efektiv sesuai dengan tujuan program. Sumber daya, sarana prasarana dan dana sudah terpenuhi dengan baik meskipun pada sarana prasarana masih mengalam kendala ketika terjadinya listrik mati akan tetapi kejadian tersebut sangat jarang terjadi. Jumlah dan mutu pelayanan yang dihasilkan mengalami peningkatan jumlah pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Batas waktu yang telah ditentukan berhasil dipenuhi dengan baik yang berbanding lurus dengan tren kenaikan jumlah layanan. Tata cara pelayanan yang harus ditempuh tidak banyak mengalami perubahan hanya saja penambahan layanan door to door dan jemput bola.
IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO Wijaya, Davaniar Yoga; Prathama, Ananta
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jpap.v4i2.1280

Abstract

The National Human Rights Action Plan, hereinafter abbreviated as RANHAM, is one of the important commitments that Indonesia has within the human rights policy framework. This RANHAM policy is implemented by all Regencies/Cities in Indonesia based on Presidential Regulation No. 53 of 2021. One of the districts/cities that also implements this policy is Sidoarjo Regency. Problems regarding human rights will always occur in every region, one of which is Sidoarjo Regency, which is still full of a number of problems regarding human rights. The aim of this research is to find out the extent to which Sidoarjo Regency has implemented the RANHAM policy in 2023. The research was prepared using qualitative descriptive research methods with secondary data taken through interviews, literature reviews, and observation analysis. Apart from that, various sources were also explored to describe practices related to RANHAM, both from official government documents and various reports in print and electronic mass media. In this research it can be concluded that the 2023 RANHAM in Sidoarjo Regency has been implemented by carrying out 7 massive actions in collaboration with regional officials in Sidoarjo Regency. In the implementation of the 7 RANHAM actions, monitoring and evaluation were also carried out and several challenges were found in the implementation of each RANHAM action in Sidoarjo Regency, so it can be concluded that the implementation of RANHAM in 2023 in Sidoarjo Regency is still not optimal.   Keywords: Human Rights; Implementation; RANHAM
Implementasi Peran Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah Kota Bogor Dengan Perguruan Tingi Dalam Upaya Penyelenggaraan Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Di Kota Bogor anggraini, tria; Prathama, Ananta
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 18 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13987452

Abstract

Pendidikan Tinggi merupakan sebuah komponen penting bagi setiap negara. Penyelenggaraan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dapat dikategorikan rendah dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Pendidikan harus terus berjalan dan berdampak positif sebagai keberlangsungan bangsa dan negara di masa tantangan perubahan globalisasi yang cepat berubah. Dalam penulisan artikel ini akan mengetahui bagaimana Implementasi Peran Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan Perguruan Tinggi dalam Upaya Penyelenggaraan Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi di Kota Bogor. Perguruan Tinggi merupakan sebuah upaya untuk mengelola efektifitas serta efisiensi dan juga sinergi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pemerintah daerah dalam tujuannya guna melaksanakan dan meningkatkan daya saing daerah dalam pembangunan diwujudkan melalui pengembangan pendidikan tinggi yang menjadi kewenagan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, hal ini diatur dalam Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimana Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan otonomi daerah dalam melakukan pembangunan nasional pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan Tinggi dan Pemerintah Daerah harus terus menyelaraskan mutu potensi pendidikan tiggi melalui kerja sama yang berkesinambungan, oleh karena itu pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah tersebut.
Empowerment Of Batik Small And Medium Industries By The Trade And Industry Office In Jatipelem Village Jombang Regency Fath-Hiah, Wulan Nur; Prathama, Ananta
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 8, No 3 (2024): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v8i3.9735

Abstract

Indonesia is one of the developing countries that has a national commitment to improve development in the economic sector. Small and medium industries are an alternative designed by the government as one of the programs that aims to help national economic growth with the help of the business sector in order to strengthen the local economy so that it can absorb labor. One of the small and medium industries that has always been the talk of the town is Batik. This is because besides being a work of art, batik is also a promising industry to be developed. Jombang Regency has a distinctive batik that has become an icon of Jombang Regency itself. The purpose of the research is to find out how the process of empowering small and medium batik industries by the Trade and Industry Office in Jatipelem Village, Jombang Regency. The research method used is descriptive qualitative with an observation and interview approach. The results showed that there were empowerment efforts made by the Jombang Regency Trade and Industry Office in supporting the batik business in Jatipelem Village. This empowerment is in the form of coaching, providing access to capital, marketing, and providing protection for the batik business. From the results of the study, it can be concluded that there is empowerment of batik small and medium industries carried out by the Jombang Regency Trade and Industry Office, but there are still several obstacles so that this empowerment has not run optimally.
Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Objek Wisata Alam Goa Akbar Di Kabupaten Tuban Qottrunnada, Irdina Iffata; Prathama, Ananta
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 13, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v13i3.3042

Abstract

The Goa Akbar tourist site, managed by the Tuban Regency Government, holds significant potential as a key source of local revenue in the tourism sector due to its strategic location in the heart of Tuban city. However, its development policy implementation still shows deficiencies. This research aims to analyze the implementation of tourism development policies, specifically at the Goa Akbar tourist site in Tuban Regency. The research method employed is qualitative descriptive, using data collection through observation, interviews, and documentation. The policy implementation theory of Donald Van Metter and Carl Van Horn serves as the analytical framework. The research findings indicate that the overall implementation of tourism development policies at the Goa Akbar tourist site is not yet optimal. Goals and targets of the policy, such as increasing Regional Original Income (PAD), have not been fully achieved. Moreover, there are shortcomings in resource management, particularly in facilities and limited tourist attractions due to budget constraints. In terms of the social, economic, and political environment, there is a lack of community participation and financial support from other parties in the development of the Goa Akbar tourist site. Nevertheless, aspects related to the characteristics of implementing agencies, the attitude of implementers, and inter-organizational communication in the development of the Goa Akbar tourist site have been well implemented by the Tuban Regency Culture, Youth, and Sports and Tourism Office.Objek wisata Goa Akbar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, memiliki potensi besar sebagai salah satu tumpuan pendapatan asli daerah sektor pariwisata berkat lokasinya yang strategis di tengah kota Tuban. Meskipun demikian, dalam implementasi kebijakan pengembangannya masih menunjukkan adanya kekurangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan pariwisata khususnya pada objek wisata Goa Akbar di Kabupaten Tuban. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori implementasi kebijakan dari Donald Van Metter dan Carl Van Horn digunakan sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di objek wisata Goa Akbar secara keseluruhan belum optimal. Fokus pada ukuran dan tujuan kebijakan, seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belum tercapai sepenuhnya. Selain itu, terdapat kekurangan dalam pengelolaan sumber daya, terutama dalam fasilitas dan daya tarik wisata yang terbatas akibat keterbatasan anggaran. Di sisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, belum terlihat adanya partisipasi masyarakat dan dukungan finansial dari pihak lain dalam pengembangan objek wisata Goa Akbar. Namun demikian, aspek karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, dan komunikasi antar organisasi dalam pengembangan objek wisata Goa Akbar telah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban.
Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pelayanan Perizinan Permohonan Rekomendasi Penelitian Di Kabupaten Sidoarjo Mustika Amalia, Nadila; Prathama, Ananta
Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2025): SIMBOL : Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan
Publisher : LPPM STISIP IMAM BONJOL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55850/simbol.v4i1.177

Abstract

Quality public services are one of the pillars of good governance, including research licensing in Indonesia. The Sidoarjo District National and Political Unity Agency (Bakesbangpol) has a strategic role in managing and providing licensing recommendations for research conducted in the region. The licensing process is often challenging for researchers due to their limited understanding of the procedures and requirements that must be met. Therefore, Bakesbangpol needs to provide transparent, accountable and responsive services so that researchers can easily obtain the necessary recommendations. This study aims to analyze the role of Bakesbangpol in research recommendation licensing services and the challenges faced in the process. The research method used is descriptive qualitative with a literature study approach, observation, interviews, and documentation. The results showed that Bakesbangpol functions as a liaison between researchers and the local government, and is responsible for ensuring that the research conducted does not disturb public order and is in accordance with regional policies. However, the challenges faced include complicated bureaucracy, lack of socialization on procedures, and limited human resources. Efforts to improve service quality can be made through digitization, training, and better socialization to researchers. Thus, Bakesbangpol can contribute more effectively to the development of research in Sidoarjo Regency.
Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Dalam Monitoring Harga Bahan Pokok Melalui Sistem Siskaperbapo Saputra, Mahardika Dimas; Prathama, Ananta
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i3.25273

Abstract

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur (Disperindag) dalam memanfaatkan Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (SISKAPERBAPO) sebagai alat monitoring harga bahan pokok. Disperindag memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok melalui deteksi dini, pengelolaan distribusi, dan pelaksanaan operasi pasar. Dengan menggunakan SISKAPERBAPO, Disperindag dapat memantau pergerakan harga secara real-time, menganalisis fluktuasi harga, dan merancang strategi mitigasi yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi SISKAPERBAPO mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data, sehingga berkontribusi pada stabilitas ekonomi daerah.
Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam Penerimaan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Masyarakat Elviora, Meylisa; Prathama, Ananta
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18022

Abstract

This research aims to analyze the role of the National Unity and Political Agency in receiving reports on the existence of community organizations in Sidoarjo Regency, as well as the challenges faced in carrying out this task. (mass organizations) in Sidoarjo Regency, as well as the challenges faced in carrying out this task. The method method used is Qualitative through observation. The result of the research The results showed that the National Unity and Political Agency plays an important role in the the guidance and supervision of mass organizations, ensuring that registered mass organizations fulfill the applicable legal requirements. applicable legal requirements. However, there are still challenges such as radicalization, lack of resources, and negative stigma towards certain CSOs. certain mass organizations. This research recommends increasing the capacity of human resources in the National Unity and Political Unity Agency, socializing more effective regulations, and strengthening the stigma against certain mass organizations. Political Unity Agency, more effective socialization of regulations, as well as strengthening cooperation with other institutions to increase the effectiveness of with other institutions to improve the effectiveness of management.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Agyani, Geanabella Bahrossafa Asmaradani, Afifah Rania Elviora, Meylisa Fadhilah, Maharani Ulya Fath-Hiah, Wulan Nur Fatmawati, Yuni Febria, Sarah Adora Khayati, Elly Nur Mustika Amalia, Nadila Nova, Faizul Amalia Nurmaulidya, Salsabila PRASETYO, Muhammad Alfian Pratiwi, Aprilia Enggar Priambudi, Anung Satria Putri, Arya Pratama Sagita Putricia, Andini Mutiara Qottrunnada, Irdina Iffata Ramadhani, Novendra Vigo Rozzan, Wafiq Ainnur Saputra, Mahardika Dimas Satria, Ananda Rika Sumadi, Marantika Fibrianti Susi Hardjati Tria Anggraini Ummah, Wakhidatul Wahyudi, Kalvin Edo Wijaya, Davaniar Yoga