Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Idealisme Politik Generasi Milenial (Optimisme dan Pesimisme dalam Arah Baru Demokrasi Indonesia) Rahmat Affandi; Katimin, Katimin
SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/sosmaniora.v4i2.5296

Abstract

Elections are a concrete manifestation of the implementation of democracy in Indonesia, where the participation of the younger generation, especially the millennial generation, is a crucial aspect in determining the direction of the nation's future. However, the emergence of a tendency towards apathy and pessimism towards politics among millennials raises concerns about the quality of democracy in the future. This study aims to understand how the political idealism of the millennial generation, both optimistic and pessimistic, affects their level of political participation. This study highlights the importance of political education as a means to increase awareness and sensitivity of the younger generation to social and political issues. This study uses a qualitative approach with a descriptive type of research, where data is collected through an in-depth understanding of a phenomenon with interviews, online participant observation and analysis of social media upload documents, this study seeks to explore millennial perceptions of politics and the role of social media in shaping their political culture. The results of the study show that millennial attitudes towards politics are greatly influenced by educational factors, personal experience, and trust in the political system. In addition, social media plays a significant role in influencing their views and levels of political participation, both positively and negatively. More effective political education is needed to encourage active participation of millennials in Indonesian democracy.
REPRESENTATION OF YOUTH IN POLITICS (STUDY OF RECRUITMENT PATTERNS OF THE INDONESIAN SOLIDARITY PARTY IN MEDAN CITY): Representasi Anak Muda dalam Politik (Studi Pola Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia di Kota Medan) Naovel, Maulana Ibnu; Katimin, Katimin
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 8 No 2 (2024): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA) 
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v8i2.4440

Abstract

Penelitian ini membahas pola rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Medan serta representasi anak muda dalam politik. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari anggota PSI, akademisi, dan mahasiswa yang mengamati perkembangan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSI berfokus pada generasi muda sebagai basis kekuatan politiknya, dengan strategi rekrutmen yang inovatif melalui pemanfaatan media sosial dan kampanye kreatif. Anak muda dianggap sebagai agen perubahan yang memiliki potensi besar dalam memutus siklus oligarki dan meningkatkan partisipasi politik. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya pengalaman dan pemahaman politik, keterlibatan anak muda di PSI diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam dinamika politik Indonesia, khususnya menuju visi Indonesia Emas 2045. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk studi lebih lanjut mengenai rekrutmen politik dan peran anak muda dalam partai politik di Indonesia.
The Art Of Persuasion In The Political Arena: The Vital Role Of Rhetoric In Shaping Public Opinion Santi, Triana; Katimin, Katimin; Samosir, Hasrat Efendi
Journal Analytica Islamica Vol 14, No 1 (2025): ANALYTICA ISLAMICA
Publisher : Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jai.v14i1.24781

Abstract

This research aims to analyze in-depth the use of rhetorical persuasion by political actors in the Indonesian political arena and the role of this rhetoric in shaping public opinion amidst a fragmented media landscape and intensifying political polarization. Backgrounded by the dynamic political competition and the transformative digital media landscape, this study identifies gaps in previous research, particularly concerning the unique Indonesian political context and the influence of social media on the effectiveness of rhetoric. Employing a qualitative approach with a descriptive analysis design, data were collected through document analysis, including transcripts of political speeches, social media posts of politicians (Twitter, Instagram, Facebook), online news and opinion articles, and political campaign materials. Data analysis was conducted through content analysis, discourse analysis, and interpretation, grounded in Aristotle's classical rhetoric theory, Entman's framing theory, McCombs and Shaw's agenda-setting theory, and Tajfel and Turner's social identity theory. Triangulation techniques were used to ensure the validity and reliability of the findings. The research results indicate that Indonesian political actors strategically employ a variety of rhetorical techniques encompassing ethos, pathos, and logos, as well as utilizing issue framing, agenda-setting through social media, and social identity mobilization to influence public opinion. The exploitation of echo chambers and social media algorithms was identified as a factor that amplifies rhetorical messages and deepens polarization. This study concludes that the art of rhetorical persuasion plays a crucial role in shaping public opinion in Indonesia, especially within the context of digital media and political polarization, and provides theoretical and practical insights into the dynamics of contemporary political communication.
Kontradiksi Agitasi Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Konsep Politik Islam dalam Pembentukan Pandangan Bernegara Marpaung, Hery Wahyudi; Katimin, Katimin; Samosir, Hasrat Efendi
Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi Vol. 6 No. 3 (2025): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63447/jimik.v6i3.1444

Abstract

Penelitian ini mengkaji kontradiksi antara ideologi HTI dan prinsip politik Islam, khususnya penolakan terhadap demokrasi dan negara-bangsa. Dengan analisis wacana kritis, penelitian menelaah narasi HTI dalam teks resmi, publikasi digital, dan pernyataan tokohnya mengenai konsep khilafah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan politik HTI bersifat rigid, eksklusif, dan mengabaikan nilai-nilai keislaman yang inklusif seperti musyawarah, keadilan, dan toleransi. Pandangan tersebut tidak sejalan dengan prinsip politik Islam yang tercermin dalam Piagam Madinah, yang menekankan kerja sama lintas kelompok dan pengakuan terhadap keberagaman. Agitasi HTI juga berdampak pada pembentukan kesadaran ideologis yang sempit dan polarisasi dalam masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ideologi HTI tidak hanya bertentangan dengan realitas sosial-politik Indonesia yang demokratis dan plural, tetapi juga menyalahi semangat politik Islam yang bersifat adaptif dan kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan upaya akademik dan kebijakan yang responsif dan kritis terhadap penyebaran, maupun indikasi penyebaran, ideologi eksklusif yang bertentangan dengan nilai demokrasi Indonesia dan prinsip politik Islam demi menjaga kohesi sosial dan keutuhan bangsa.
Pemikiran Al-Ghazali Tentang Kawin Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Ekonomi Islam Harianto, Budi; Katimin, Katimin; Adenan, Adenan
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.11943

Abstract

Fenomena kawin beda agama di Indonesia menjadi perdebatan panjang, tidak hanya dalam ranah teologis tetapi juga pada aspek sosial-ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, perkawinan beda agama berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam pengelolaan keuangan keluarga akibat perbedaan prinsip halal-haram, investasi, konsumsi, dan warisan. Alghazali memberi penekanan tentang pentingnya jujur, adil dan berpendidikan menjadi peran penting dalam ekonomi Islam. Artikel ini membahas pemikiran Alghazali dan dampak kawin beda agama terhadap stabilitas ekonomi Islam dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terbaru (2021–2024) serta analisis normatif hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pernikahan beda agama dapat menghambat optimalisasi ekonomi syariah di tingkat keluarga maupun masyarakat, serta berpotensi melemahkan perkembangan sektor ekonomi halal. Temuan ini merekomendasikan pentingnya pemahaman komprehensif terhadap syariah sebelum mengambil keputusan pernikahan demi menjaga keberkahan rezeki dan keberlanjutan ekonomi Islam.
Polarisasi dan Suksesi Kekuasaan Politik Indonesia dalam Wacana Konsolidasi Demokrasi Zulkarnain, Zulkarnain; Katimin, Katimin; Harahap, Elly Harahap Warnisah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.726-735

Abstract

Polarisasi politik muncul setiapkali kontestasi politik dimulai dan proses demokratisisi Indonesia mengalami polemik seputar isu tersebut, tidak saja di tingkat elit, tapi merambah pada konstituen di akar rumput. Kekhawatiran banyak pihak, polarisasi dapat membelah dan menciptakan segregasi sosial, hal itu dianggap menghambat kemajuan bangsa yang majemuk. Penelitian ini bertujuan memberikan pandangan objektif seputar isu polariasi dalam persepektif akademis sebagai dasar pertimbangan politik, bagi multikulturalisme Indonesia dengan pilihan politik yang sangat multidimensional. Studi pustaka, questioner, dan investigasi mendalam digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data primer dan sekunder melalui analisis konprehensif, terutama berbedaan motif dan orientasi politik dari aspek sosiologis. Hasilnya secara lebih objektif polarisasi dianggap tidak berbahaya bagi keutuhan, masa depan bangsa dan demokrasi Indonesia. Kesimpulannya bahwa polarisasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses demokratisasi dengan paradigma beragam seperti: gagasan,  ideologi, kebijakan, dan teori politik berbeda. Heterogenitas pilihan politik elit dan konstituen mengkonseptualisasikan konsolidasi demokrasi dalam suksesi kekuasaan.
Pandangan Masyarakat Islam Nias terhadap Isu Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias Lahagu, Ade Syafryan Pratama; Katimin, Katimin; Syahrin, Abu
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.14104

Abstract

Kepulauan Nias adalah kepulauan yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, Indonesia, dan secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pulau ini merupakan pulau terbesar dan paling maju di antara jejeran pulau-pulau di pantai barat Sumatera, dihuni oleh mayoritas suku Nias (Ono Niha) yang masih memiliki budaya megalitik. Upaya pemekaran Kepulauan Nias berawal dari gagasan elit. Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias tentunya menjadi isu yang kompleks karena melibatkan banyak aspek, termasuk aspek sosial dan budaya masyarakat yang beragam, termasuk masyarakat Islam Nias. Dengan memahami pandangan dan sikap masyarakat Islam Nias, termasuk peran dan pandangan Ikatan Keluarga Masyarakat Islam Nias dalam proses pemekaran, diharapkan proses pemekaran Provinsi Kepulauan Nias dapat berlangsung secara partisipatif, inklusif, dan dapat mengakomodasi keberagaman budaya dan identitas sosial masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber yang digunakan berasal dari dua sumber data yaitu primer dengan cara wawancara dan sekunder dengan cara studi literatur dari penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan jika pemekaran wilayah menjadi Provinsi Kepulauan Nias memiliki pandangan yang beragam dari Masyarakat. Beberapa informan berharap agar kepentingan dan aspirasi masyarakat Islam diakomodasi dan memiliki ruang untuk menjaga nilai-nilai agama dan budaya mereka. Selain itu, pemekaran diharapkan tidak hanya membawa perubahan positif dalam infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga memperkuat persatuan dan kerukunan antar komunitas.
DAI'S STRATEGY TO BUILD THE POLITICAL IMAGE OF CANDIDATES IN THE 2015 MEDAN MAYOR ELECTION Abdullah, Abdullah; Katimin, Katimin; Susanto, Joko
Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis Vol 1, No 3 (2020): Social Sciences, Education and Humanities
Publisher : Universitas Dharmawangsa Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/ijsseh.v1i3.853

Abstract

This study aims to explain how the existence of dai in building the political image of candidates in the 2015 Medan Mayor election. Furthermore, the researcher specifically wants to reveal the involvement of dai in the 2015 Medan Mayor election, his motivation to be involved in the Mayor election, the strategy in building candidate imagery, and dai communication ethics in building candidate image in Mayor's election. This research is a political communication research using qualitative research methods. The data collection technique is done by interview, observation, and documentation. Research informants were selected through the snowball technique. The data obtained were then processed using Miles and Huberman, namely through three steps, first reducing data, presenting data, and finally drawing or verifying conclusions. The results of this study indicate that the involvement of the dai in the 2015 election for the mayor of Medan, there were dai who supported the candidate directly, who supported indirectly, the dai group who were neutral and the dai group who refused. The motivation for dai's involvement is based on the motive of power and the motive for personal and group gain. The strategy used in building a candidate's image is carried out by caring for the candidate's character by presenting candidates at religious events, accompanying candidates at religious events, appearing on the candidate's campaign stage, and explaining the candidate's vision and mission to the congregation. Furthermore, the strategy is carried out by packaging political messages in an informative and persuasive manner with an approach that is of appeal, emotional appeal, and reward appeal. The media used by dai as a candidate imaging tool is direct media (face to face) individually or in groups. Also, printed media (newspapers, brochures, bulletin) and new media are used, namely the website, WhatsApp and Facebook. In political imaging activities, Dai still seems to ignore the ethical values of communication, namely, he is still carrying out black campaigns and is inconsistent between words and deeds.
The Wasathiyyah Political Movements of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in North Sumatra Post-1998 Reform Era Jailani, Muhammad; Katimin, Katimin; Warjio, Warjio; Harahap, Elly Warnisyah; Adenan, Adenan
MUHARRIK: Jurnal Dakwah dan Sosial Vol. 7 No. 2 (2024): Muharrik: Jurnal Dakwah dan Sosial
Publisher : Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rise of religious-based organizations, especially Islam after the 1998 reformation, led to a contestation between radical and moderate (wasathiyyah) streams. Organizations within the wasathiyyah group also experienced conflict. This study is an exploration of the wasathiyyah political movement carried out by Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in North Sumatra to explore the ontology of the wasathiyyah political movement of the organization, the construction of the movement, and the practice of the wasathiyyah political movement of NU and Muhammadiyah. This comparative qualitative study found that 1) Muhammadiyah's Wasathiyyah is based on the thoughts of KH. Ahmad Dahlan in 7 philosophies of life which are summarized into the nature of religion, renewal-purification (tajdid), education, and social charity, the theological basis of Al-Ma'un and openness is central to the Muhammadiyah's approach, while Nahdlatul Ulama (NU) adopts the term Ahlussunnah Wal Jamaah, characterized by tawasut}, I'tidal, tawa>zzun, and tasa>muh. The construction of NU's wasathiyyah political movement is rooted in moral and value-based principles, focusing on cultural politics and actively influencing electoral processes through non-formal organizational channels. On the other hand, Muhammadiyah places emphasis on cultural politics, modernizing education, health, and social work, alongside charitable efforts and tajdid to purify Islamic teachings in line with the Qur'an and Sunnah. In the context of North Sumatra, NU's wasathiyyah political movement actively engages in electoral politics and strives to enhance religious understanding internally and externally through educational and religious activities, while maintaining religious traditions based on the teachings of Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Conversely, Muhammadiyah prioritizes the renewal and purification of Islamic teachings, with a focus on education, health, and charitable efforts for its members and externally.
Application of the Principles of Electoral District Arrangement and Islamic Political Principles in the Formation of Electoral Districts for the DPRD of North Sumatra Province for the 2024 Election Agussalam, Agussalam; Katimin, Katimin; Harahap, Elly Warnisyah
PERSPEKTIF Vol. 13 No. 1 (2024): PERSPEKTIF January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v13i1.10706

Abstract

This research discusses the application of electoral district structuring principles and Islamic political principles in the formation of North Sumatra Province DPRD Electoral Districts in the 2024 Election. Using qualitative research methods, normative approaches, and Miles and Huberman's interactive data analysis model. This research investigates the extent to which these principles are reflected in the determination of electoral districts. The results of the research show that the principle of equal vote value and the principle of proportionality has not been fully accommodated in the Determination of Electoral Districts for the DPRD of North Sumatra Province for the 2024 Election, based on the Principles of Electoral District Arrangement. According to the perspective of Islamic political principles such as obedience, justice, and equality (al-musawah), they cannot be fully applied in determining electoral districts. Further analysis reveals that the main factor causing the non-implementation of these principles is political influence in determining electoral districts for the DPR and Provincial DPRD in the 2024 Election. This research makes an important contribution to understanding the challenges and obstacles faced in realizing the democratic and political principles of Islam in the context of regional elections. The implications of these findings emphasize the need for reform to increase the value of voting representation and proportionality, in line with Islamic political principles. Practical recommendations involve policy reform and tighter oversight to reduce detrimental political influences. It is hoped that these steps will improve the implementation of these principles in future regional election systems.