Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.845
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Journal Analytica Islamica JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI MUHARRIK: JURNAL DAKWAH DAN SOSIAL Journal of Humanities and Social Studies Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum PERSPEKTIF Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis International Journal of Science and Environment Journal of Public Representative and Society Provision SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir, dan Perikanan Polyscopia J-CEKI Ittishal : Jurnal Komunikasi dan Media
Katimin, Katimin
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kontradiksi Agitasi Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Konsep Politik Islam dalam Pembentukan Pandangan Bernegara Marpaung, Hery Wahyudi; Katimin, Katimin; Samosir, Hasrat Efendi
Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi Vol. 6 No. 3 (2025): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63447/jimik.v6i3.1444

Abstract

Penelitian ini mengkaji kontradiksi antara ideologi HTI dan prinsip politik Islam, khususnya penolakan terhadap demokrasi dan negara-bangsa. Dengan analisis wacana kritis, penelitian menelaah narasi HTI dalam teks resmi, publikasi digital, dan pernyataan tokohnya mengenai konsep khilafah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan politik HTI bersifat rigid, eksklusif, dan mengabaikan nilai-nilai keislaman yang inklusif seperti musyawarah, keadilan, dan toleransi. Pandangan tersebut tidak sejalan dengan prinsip politik Islam yang tercermin dalam Piagam Madinah, yang menekankan kerja sama lintas kelompok dan pengakuan terhadap keberagaman. Agitasi HTI juga berdampak pada pembentukan kesadaran ideologis yang sempit dan polarisasi dalam masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ideologi HTI tidak hanya bertentangan dengan realitas sosial-politik Indonesia yang demokratis dan plural, tetapi juga menyalahi semangat politik Islam yang bersifat adaptif dan kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan upaya akademik dan kebijakan yang responsif dan kritis terhadap penyebaran, maupun indikasi penyebaran, ideologi eksklusif yang bertentangan dengan nilai demokrasi Indonesia dan prinsip politik Islam demi menjaga kohesi sosial dan keutuhan bangsa.
Pemikiran Al-Ghazali Tentang Kawin Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Ekonomi Islam Harianto, Budi; Katimin, Katimin; Adenan, Adenan
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.11943

Abstract

Fenomena kawin beda agama di Indonesia menjadi perdebatan panjang, tidak hanya dalam ranah teologis tetapi juga pada aspek sosial-ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, perkawinan beda agama berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam pengelolaan keuangan keluarga akibat perbedaan prinsip halal-haram, investasi, konsumsi, dan warisan. Alghazali memberi penekanan tentang pentingnya jujur, adil dan berpendidikan menjadi peran penting dalam ekonomi Islam. Artikel ini membahas pemikiran Alghazali dan dampak kawin beda agama terhadap stabilitas ekonomi Islam dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terbaru (2021–2024) serta analisis normatif hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pernikahan beda agama dapat menghambat optimalisasi ekonomi syariah di tingkat keluarga maupun masyarakat, serta berpotensi melemahkan perkembangan sektor ekonomi halal. Temuan ini merekomendasikan pentingnya pemahaman komprehensif terhadap syariah sebelum mengambil keputusan pernikahan demi menjaga keberkahan rezeki dan keberlanjutan ekonomi Islam.
Polarisasi dan Suksesi Kekuasaan Politik Indonesia dalam Wacana Konsolidasi Demokrasi Zulkarnain, Zulkarnain; Katimin, Katimin; Harahap, Elly Harahap Warnisah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.726-735

Abstract

Polarisasi politik muncul setiapkali kontestasi politik dimulai dan proses demokratisisi Indonesia mengalami polemik seputar isu tersebut, tidak saja di tingkat elit, tapi merambah pada konstituen di akar rumput. Kekhawatiran banyak pihak, polarisasi dapat membelah dan menciptakan segregasi sosial, hal itu dianggap menghambat kemajuan bangsa yang majemuk. Penelitian ini bertujuan memberikan pandangan objektif seputar isu polariasi dalam persepektif akademis sebagai dasar pertimbangan politik, bagi multikulturalisme Indonesia dengan pilihan politik yang sangat multidimensional. Studi pustaka, questioner, dan investigasi mendalam digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data primer dan sekunder melalui analisis konprehensif, terutama berbedaan motif dan orientasi politik dari aspek sosiologis. Hasilnya secara lebih objektif polarisasi dianggap tidak berbahaya bagi keutuhan, masa depan bangsa dan demokrasi Indonesia. Kesimpulannya bahwa polarisasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses demokratisasi dengan paradigma beragam seperti: gagasan,  ideologi, kebijakan, dan teori politik berbeda. Heterogenitas pilihan politik elit dan konstituen mengkonseptualisasikan konsolidasi demokrasi dalam suksesi kekuasaan.
The Political Communication of H. Syamsul Arifin, SE in Constructing a Positive Image Across Ethnic Communities in North Sumatra Province Siagian, Muhammad Daud; Katimin, Katimin; Kustiawan, Winda
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.7075

Abstract

This study aims to analyze the political communication of H. Syamsul Arifin, SE in building a positive image among cross-ethnic communities in North Sumatra. As a region with a high degree of ethnic diversity, politics in North Sumatra requires an inclusive communication approach capable of embracing various community groups. Within this context, H. Syamsul Arifin is recognized as a political figure who successfully developed a leadership image accepted by multiple ethnic groups, earning him the title Friend of All Ethnicities. This makes it compelling to further examine the political communication strategies he employed. The study adopts a qualitative approach using case study and discourse analysis methods, focusing on Syamsul Arifin’s political communication in diverse settings, including mass media, direct interaction with the public, and political campaigns. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, and observation. The findings indicate that the success of Syamsul Arifin’s political communication was rooted in his ability to build interpersonal communication, sensitivity to local culture, and dialogical approaches that prioritized feedback from the community. His strategies reflect the two-way symmetrical communication model (James Grunig) and high-context communication (Edward T. Hall), which highlight the importance of cultural context in delivering political messages. Communication barriers such as ethnic differences, social stereotypes, and perception gaps were effectively addressed through participatory approaches, the use of local cultural symbols, and the involvement of community leaders. Indicators of success include cross-ethnic acceptance, increased political participation, and the establishment of public trust in his leadership. These findings reinforce the importance of culture-based political communication in plural societies.
Pandangan Masyarakat Islam Nias terhadap Isu Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias Lahagu, Ade Syafryan Pratama; Katimin, Katimin; Syahrin, Abu
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.14104

Abstract

Kepulauan Nias adalah kepulauan yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, Indonesia, dan secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pulau ini merupakan pulau terbesar dan paling maju di antara jejeran pulau-pulau di pantai barat Sumatera, dihuni oleh mayoritas suku Nias (Ono Niha) yang masih memiliki budaya megalitik. Upaya pemekaran Kepulauan Nias berawal dari gagasan elit. Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias tentunya menjadi isu yang kompleks karena melibatkan banyak aspek, termasuk aspek sosial dan budaya masyarakat yang beragam, termasuk masyarakat Islam Nias. Dengan memahami pandangan dan sikap masyarakat Islam Nias, termasuk peran dan pandangan Ikatan Keluarga Masyarakat Islam Nias dalam proses pemekaran, diharapkan proses pemekaran Provinsi Kepulauan Nias dapat berlangsung secara partisipatif, inklusif, dan dapat mengakomodasi keberagaman budaya dan identitas sosial masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber yang digunakan berasal dari dua sumber data yaitu primer dengan cara wawancara dan sekunder dengan cara studi literatur dari penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan jika pemekaran wilayah menjadi Provinsi Kepulauan Nias memiliki pandangan yang beragam dari Masyarakat. Beberapa informan berharap agar kepentingan dan aspirasi masyarakat Islam diakomodasi dan memiliki ruang untuk menjaga nilai-nilai agama dan budaya mereka. Selain itu, pemekaran diharapkan tidak hanya membawa perubahan positif dalam infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga memperkuat persatuan dan kerukunan antar komunitas.
DAI'S STRATEGY TO BUILD THE POLITICAL IMAGE OF CANDIDATES IN THE 2015 MEDAN MAYOR ELECTION Abdullah, Abdullah; Katimin, Katimin; Susanto, Joko
Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis Vol 1, No 3 (2020): Social Sciences, Education and Humanities
Publisher : Universitas Dharmawangsa Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/ijsseh.v1i3.853

Abstract

This study aims to explain how the existence of dai in building the political image of candidates in the 2015 Medan Mayor election. Furthermore, the researcher specifically wants to reveal the involvement of dai in the 2015 Medan Mayor election, his motivation to be involved in the Mayor election, the strategy in building candidate imagery, and dai communication ethics in building candidate image in Mayor's election. This research is a political communication research using qualitative research methods. The data collection technique is done by interview, observation, and documentation. Research informants were selected through the snowball technique. The data obtained were then processed using Miles and Huberman, namely through three steps, first reducing data, presenting data, and finally drawing or verifying conclusions. The results of this study indicate that the involvement of the dai in the 2015 election for the mayor of Medan, there were dai who supported the candidate directly, who supported indirectly, the dai group who were neutral and the dai group who refused. The motivation for dai's involvement is based on the motive of power and the motive for personal and group gain. The strategy used in building a candidate's image is carried out by caring for the candidate's character by presenting candidates at religious events, accompanying candidates at religious events, appearing on the candidate's campaign stage, and explaining the candidate's vision and mission to the congregation. Furthermore, the strategy is carried out by packaging political messages in an informative and persuasive manner with an approach that is of appeal, emotional appeal, and reward appeal. The media used by dai as a candidate imaging tool is direct media (face to face) individually or in groups. Also, printed media (newspapers, brochures, bulletin) and new media are used, namely the website, WhatsApp and Facebook. In political imaging activities, Dai still seems to ignore the ethical values of communication, namely, he is still carrying out black campaigns and is inconsistent between words and deeds.
Political Advertising in General Elections Rais Harahap, Amin; Katimin, Katimin; Efendi Samosir, Hasrat
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 5 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v5i3.187

Abstract

This study aims to analyze the role and influence of political advertising in Indonesia’s general elections, focusing on how it shapes public opinion, sets the political agenda, and frames candidate images. Utilizing Political Communication Theory, Agenda Setting Theory, and Framing Theory as the theoretical framework, the research explores the strategic use of political advertisements across traditional and digital media platforms. Employing a qualitative approach through literature review and content analysis, the study examines secondary data from academic journals, official election reports, legal regulations, and media publications. The analysis reveals that political advertising in Indonesia functions not merely as a promotional tool but as a strategic instrument to influence voter perceptions and behavior, prioritizing certain political issues while framing narratives that align with candidates’ desired images.Findings show that while political ads effectively elevate issues like the economy and corruption in public discourse, they often emphasize candidate personalization and emotional appeals over substantive policy discussions. The rise of digital media and microtargeting techniques further intensifies the reach and segmentation of political messages, raising concerns about misinformation and social polarization. The study concludes that effective political advertising integrates message credibility, media channel selection, agenda-setting, and framing strategies tailored to the socio-political context. It underscores the need for adaptive regulatory frameworks to ensure transparency and fairness in political communication, thereby contributing to a more informed electorate and healthier democratic processes in Indonesia.
The Wasathiyyah Political Movements of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in North Sumatra Post-1998 Reform Era Jailani, Muhammad; Katimin, Katimin; Warjio, Warjio; Harahap, Elly Warnisyah; Adenan, Adenan
MUHARRIK: Jurnal Dakwah dan Sosial Vol. 7 No. 2 (2024): Muharrik: Jurnal Dakwah dan Sosial
Publisher : Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/muharrik.v7i2.5923

Abstract

The rise of religious-based organizations, especially Islam after the 1998 reformation, led to a contestation between radical and moderate (wasathiyyah) streams. Organizations within the wasathiyyah group also experienced conflict. This study is an exploration of the wasathiyyah political movement carried out by Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in North Sumatra to explore the ontology of the wasathiyyah political movement of the organization, the construction of the movement, and the practice of the wasathiyyah political movement of NU and Muhammadiyah. This comparative qualitative study found that 1) Muhammadiyah's Wasathiyyah is based on the thoughts of KH. Ahmad Dahlan in 7 philosophies of life which are summarized into the nature of religion, renewal-purification (tajdid), education, and social charity, the theological basis of Al-Ma'un and openness is central to the Muhammadiyah's approach, while Nahdlatul Ulama (NU) adopts the term Ahlussunnah Wal Jamaah, characterized by tawasut}, I'tidal, tawa>zzun, and tasa>muh. The construction of NU's wasathiyyah political movement is rooted in moral and value-based principles, focusing on cultural politics and actively influencing electoral processes through non-formal organizational channels. On the other hand, Muhammadiyah places emphasis on cultural politics, modernizing education, health, and social work, alongside charitable efforts and tajdid to purify Islamic teachings in line with the Qur'an and Sunnah. In the context of North Sumatra, NU's wasathiyyah political movement actively engages in electoral politics and strives to enhance religious understanding internally and externally through educational and religious activities, while maintaining religious traditions based on the teachings of Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Conversely, Muhammadiyah prioritizes the renewal and purification of Islamic teachings, with a focus on education, health, and charitable efforts for its members and externally.
Application of the Principles of Electoral District Arrangement and Islamic Political Principles in the Formation of Electoral Districts for the DPRD of North Sumatra Province for the 2024 Election Agussalam, Agussalam; Katimin, Katimin; Harahap, Elly Warnisyah
PERSPEKTIF Vol. 13 No. 1 (2024): PERSPEKTIF January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v13i1.10706

Abstract

This research discusses the application of electoral district structuring principles and Islamic political principles in the formation of North Sumatra Province DPRD Electoral Districts in the 2024 Election. Using qualitative research methods, normative approaches, and Miles and Huberman's interactive data analysis model. This research investigates the extent to which these principles are reflected in the determination of electoral districts. The results of the research show that the principle of equal vote value and the principle of proportionality has not been fully accommodated in the Determination of Electoral Districts for the DPRD of North Sumatra Province for the 2024 Election, based on the Principles of Electoral District Arrangement. According to the perspective of Islamic political principles such as obedience, justice, and equality (al-musawah), they cannot be fully applied in determining electoral districts. Further analysis reveals that the main factor causing the non-implementation of these principles is political influence in determining electoral districts for the DPR and Provincial DPRD in the 2024 Election. This research makes an important contribution to understanding the challenges and obstacles faced in realizing the democratic and political principles of Islam in the context of regional elections. The implications of these findings emphasize the need for reform to increase the value of voting representation and proportionality, in line with Islamic political principles. Practical recommendations involve policy reform and tighter oversight to reduce detrimental political influences. It is hoped that these steps will improve the implementation of these principles in future regional election systems.
Dinamika Pembentukan Perda Syariah: Peran Dan Kontribusi Partai Politik Islam Dalam Mewujudkan Wajib Belajar Pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Di Kota Medan Khailid, Muhammad; Katimin, Katimin; Fuad, Zainul
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 12 No. 03 (2023): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v12i03.5262

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kontribusi partai politik Islam dalam pembentukan perda syari’ah wajib belajar pada Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah (MDTA) di Kota Medan. Pasca tahun 1999 Pemerintahan Republik Indonesia mensahkan regulasi mengenai peraturan daerah (Perda). Lahirnya regulasi ini menyebabkan banyak daerah yang gencar menerapkan Perda berbasi syari’ah termasuk Kota Medan. Terdapat upaya dari partai politik islam yang berkontribusi terhadap Perda syari’ah kota Medan salah satunya peraturan mengenai wajib belajar pada MDTA. Urgensi penelitian ini adalah menilik pemahaman yang lebih mendalam tentang keterlibatan partai politik islam dalam memberikan perspektif yang lebih luas tentang perkembangan pendidikan agama Islam di tingkat dasar. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, artikel dan draft Undang-undang yang berkenaan dengan tema. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, peran dan kontribusi partai politik islam tentang Perda MDTA cukup signifikan mengingat banyaknya partai politik berbasis Islam yang gencar menyiarkan Perda Syari’ah mengenai wajib belajar MDTA. Kedua, meskipun peran partai politik cukup gencar dalam mensahkan Perda wajib belajar MDTA, upaya yang dilakukan masih tergolong belum optimal melihat banyaknya faktor penghambat dalam mensahkan regulasi wajib belajar MDTA.
Co-Authors Abdullah Abdullah Adenan Adenan Adenan, Adenan Agussalam, Agussalam Ahmad Muzaki Angkat, Maimanah Anzaikhan, M. Asmaunizar Asmaunizar, Asmaunizar Budi Harianto, Budi Bustami Bustami Darajat, Muhammad Ikmal Daulay, Maraimbang Dewi, Luh Yuliani Dinda Aurellia Efendi Samosir, Hasrat Fuad, Zainul Hairullah Hairullah, Hairullah Harahap, Elly Harahap Warnisah Harahap, Elly Wanisyah Harahap, Elly Warnisyah Hasrat Efendi Samosir, Hasrat Efendi Samosir Indah, Fasrah Irpannusir, Irpannusir JOKO SUSANTO Junaidi Junaidi Khailid, Muhammad Kurdi Kurdi Kustiawan, Winda Lahagu, Ade Syafryan Pratama Marpaung, Hery Wahyudi Mastuti, Indah Muhammad Jailani Mujiono Mujiono Mustakim Mustakim Naovel, Maulana Ibnu Nasution, Raihani Dewi Nasution Ni Wayan Widya Astuti Nurhanifa, Nurhanifa Nurul Fajri, Nurul Fajri Paralihan, Hotmatua Rahmat Affandi Rais Harahap, Amin Salamuddin Salamuddin, Salamuddin Samosir, Hasrat Efendi Sedana, I Made Shadiq, Ja'far Siagian, Muhammad Daud Sukiman Sukiman Sunarto Sunarto Sutarto Sutarto Suwardi Lubis Suwitra, I Nyoman Syafieh, Syafieh Syahputri, Icca Bela Syahrin, Abu Syukri Syukri Tantra, Kadek Mas Triana Santi Ulfa, Mutiah Warjio Warjio, Warjio Zulkarnain Zulkarnain