Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.459
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Halu Oleo Law Review JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum. Ekonomi Educate: Journal of Community Service in Education DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan
Safiuddin, Sahrina
Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Eksplorasi Pengetahuan Hukum Masyarakat Desa Tapulaga Kabupaten Konawe terhadap Kepemilikan Tanah Hasima, Rahman; Intan, Nur; Heryanti, Heryanti; Safiuddin, Sahrina; Ukkas, Jumiati; Saputra, Idris; Muchtasar, Rizal
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 4 No. 2 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v4i2.24775

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai pentingnya legalitas kepemilikan hak atas tanah dan prosedur pendaftaran hak milik atas tanah di Desa Tapulaga Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut: pertama, tahap persiapan yang meliputi Survei lokasi, Penetapan lokasi dan sasaran. Kedua, Tahap Pelaksanaan yang dilaksanakan dengan tes awal (pre-test) penyampian materi dan terakhir melakukan post-test pada akhir penyajian materi untuk menilai tingkat wawasan masyarakat terhadap materi yang telah disampaikan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk ceramah dan diskusi yang dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung dengan masyarakat. Hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum di Desa Tapulaga Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum masyarakat terkait pentingnya legalitas kepemilikan hak atas tanah dan prosedur pendaftaran hak milik atas tanah yang terlihat dari 30 orang responden, pemahaman hukum masyarakat sebelum dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sangat rendah sebesar 80% dan setelah kegiatan penyuluhan dilakukan mengalami peningkatan pemahaman masyarakat sebesar 70% untuk tingkat pemahaman tinggi, 20% tingkat pemahaman cukup, 10% tingkat pemahaman sedang dan dan tidak ada yang memiliki pemahaman rendah.Exploration of Legal Knowledge of the Tapulaga Village Community in Konawe Regency on Land OwnershipAbstract: The purpose of this service activity is to increase the community's legal understanding of the importance of the legality of land ownership and land title registration procedures in Tapulaga Village, Soropia District, Konawe Regency so as to provide legal certainty and legal protection of land ownership for the community. The stages of activities to be carried out are as follows: first, the preparation stage which includes site surveys, location determination and targets. Second, the Implementation Stage which is carried out with an initial test (pre-test) of material delivery and finally conducts a post-test at the end of material presentation to assess the level of public insight into the material that has been delivered. The method used in community service activities in the form of lectures and discussions carried out by face-to-face with the community. The results achieved in community service activities through legal counseling in Tapulaga Village, Soropia District, Konawe Regency show an increase in community legal understanding regarding the importance of the legality of ownership of land rights and procedures for registering land ownership rights which can be seen from 30 respondents, community legal understanding before legal counseling activities were carried out was very low at 80% and after counseling activities were carried out there was an increase in community understanding by 70% for a high level of understanding, 20% level of understanding is sufficient, 10% level of understanding is moderate and and no one has a low understanding.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENETAPAN BATAS TANAH DI KELURAHAN LALODATI Hasima, Rahman; Safiuddin, Sahrina; Heryanti, Heryanti; Dewa, Muh. Jufri; Intan, Nur; Faisal, Fitriah
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 4, No 1 (2025): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan dalam penetapan batas tanah di Kelurahan Lalodati terjadi karena belum sepenuhnya memahami prosedur penetapan batas tanah, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai penetapan batas tanah, kurangnya kesadaran para pihak yang berkepentingan dalam penetapan batas tanah, dan banyak terjadi sengketa dalam penetapan batas tanah.Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Desa Taruna Kabupaten Aceh Barat. Tujuannnya adalah meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dalam penetapan batas tanah di Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu Kota Kendari sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan langsung mengenai materi penyuluhan hukum terkait dengan peningkatan pemahaman hukum masyarakat dalam penetapan batas tanah, dan metode tanya jawab yang memungkinkan masyarakat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang materi penyuluhan.Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum di Kelurahan Lalodati dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu Kota Kendari terkait dengan penetapan batas tanah sehingga masyarakat yang dirugikan dengan masalah penetapan batas tanah dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditunjukkan dengan antusias peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dari awal sampai akhir mengenai penetapan batas tanah yang ditujukan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta pada sesi tanya jawab.
Penyuluhan Hukum Teknis Penyusunan Peraturan Desa Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Lebo Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Nur, Fuad; Ukkas, Jumiati; Afoeli, La Ode Muhamad Taufiq; Heryanti, Heryanti; Intan, Nur; Safiuddin, Sahrina; Tabiu, Ramadan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 9 (2024): November
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i9.1536

Abstract

Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi aparat Pemerintah Desa terkait teknis penyusunan Peraturan Desa tentang Penertiban Hewan Ternak dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam hal usaha peternakan dan pemeliharaan ternak. Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum adalah dalam bentuk pemaparan materi (ceramah) dan dialog. Agar terlaksana dengan baik, penyuluhan hukum ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan: pertama tahapan persiapan, kedua tahap pelaksanaan, ketiga tahap evaluasi. Adapun hasil yang dicapai yaitu penyuluhan hukum yang terlaksana dengan baik dan telah menambah pengetahuan dan pemahaman yang mendasar bagi aparat Pemerintah Desa Lebo Jaya dalam hal penyusunan rancangan Peraturan Desa. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat Desa Lebo Jaya dalam hal kegiatan usaha peternakan dan pemeliharaan ternak yang sesuai dengan ketentuan. Selain itu, dengan adanya draft Rancangan Peraturan Desa Lebo Jaya tentang Penertiban Hewan Ternak diharapkan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan mengikuti alur penerbitan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014 guna mendukung terciptanya ketentraman, ketertiban, serta kenyamanan di lingkungan Desa Lebo Jaya.
Penyuluhan Hukum Tentang Teknik Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Tanea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Nur, Fuad; Afoeli, La Ode Muhammad Taufiq; Ukkas, Jumiati; Heryanti, Heryanti; Intan, Nur; Safiuddin, Sahrina; Sinapoy, Muhammad Sabaruddin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 10 (2024): Desember
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i10.1743

Abstract

Pembentukan Peraturan Desa tidak saja bermakna sebagai upaya yuridis dalam memenuhi prinsip legalitas pemerintahan, melainkan juga sebagai sarana untuk mengkonversi kewenangan mengurus kepentingan desa dalam kerangka dan proyeksi pemerintahan yang otonom dan responsif. Melalui kegiatan ini telah memberi pemahaman kepada peserta penyuluhan terhadap dua aspek. Pertama, terbentuknya pemahaman dalam hal ketepatan merumuskan serta membentuk Peraturan Desa sesuai dengan urgensi pemberian wewenang dalam konsep pemerintahan desa. Kedua, dengan memahami teknik pembentukan Peraturan Desa akan membantu pihak yang berkepentingan untuk memaksimalkan pembentukan Peraturan Desa sehingga berkesesuaian dengan dimensi formil dan materil Peraturan Desa. Kegiatan ini telah memberi penguatan sistematis terhadap pembentukan Peratuan Desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di lain sisi, masyarakat sebagai pihak yang mendapatkan kewajiban mematuhi Peraturan Desa atau pihak yang berkepentingan langsung dalam keberadaan Peraturan Desa dapat mengusulkan pembentukan Peraturan Desa yang dibutuhkan.
KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH Anri, Andi Fini Rathi; Heryanti, Heryanti; Ukkas, Jumiati; Intan, Nur; Safiuddin, Sahrina
HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan Vol. 3 No. 1 (2024): HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53491/hunila.v3i1.1305

Abstract

The aim of this study is to examine the legal position of the Land Certificate Letter (SKT) within the land rights proof system and to assess its evidentiary strength. The research method employed is a descriptive qualitative approach with a normative framework, as it is deemed most suitable for analyzing the legal status of SKT in relation to land rights proof under applicable regulations. SKT is commonly used as preliminary evidence of physical possession of land. However, within the evidentiary system, it holds weaker legal weight compared to a land certificate issued by the National Land Agency (BPN). While SKT may be accepted as evidence in court during land disputes, it does not provide the same level of legal certainty as a land certificate. A land certificate serves as a more robust and legitimate proof of ownership, offering greater legal protection. SKT functions solely as an initial proof and basis for land registration. Consequently, despite its significant role in administrative procedures, SKT does not offer absolute legal protection and may be contested by parties holding stronger evidence of ownership. This study also underscores the importance of raising public awareness regarding the differences in legal strength between SKT and land certificates to ensure better understanding of the significance of land registration for legal certainty.
Conflict Between Public Transportation and Local Community Rights in The Sea Muchtasar, Rizal; Heriyanti, Heriyanti; Safiuddin, Sahrina; Afoeli, La Ode Muhammad Taufiq
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 25, No 3 (2025): November Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2025.V25.171-188

Abstract

This study aims to analyze the conflict between public access rights and the rights of local communities on Cempedak Island in managing marine areas. The method used is socio-legal, through an analytical approach to national legal frameworks, doctrines, and case studies. The study results show that this conflict creates a dilemma between the interests of local communities and public access rights. The 1945 Constitution and related regulations provide a legal basis for public access rights, but local communities also have rights set out in policies and regulations. This paper critically presents a model of conflict resolution, regulatory, and resource processes that often ignore local community participation. Evaluations of previous Government policy procedures show a lack of consultation and involvement of local communities and public access in policy processes that can result in gaps and prolonged conflicts. This research emphasizes the need for a participatory-collaborative approach. Innovation is the gradual application of the need for community identification to implement comprehensive methods that integrate positive legal analysis with the social and local communities' cultural realities. Conflict techniques on Cempedak Island actively involve communities in decision-making to encourage sustainability, protection, community interests, and public access rights, ultimately creating new policies and rules.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Afoeli, La Ode Muhamad Taufiq Afoeli, La Ode Muhammad Taufiq Aldri Frinaldi Amrand, Deddy Anri, Andi Fini Rathi Deddy Amrand Dewa, Muh. Jufri faisal, fitriah FNU Siam FNU Syahbuddin Haris Yusuf Heriyanti Heriyanti, Heriyanti Heryanti Heryanti Heryanti Heryanti Idris Saputra Jabalnur, Jabalnur Jumiati Ukkas Muh. Nazzar Nur Intan Nur Intan, Nur Nur, Fuad Pradjono, Rahmad Rahmad Pradjono Rahman Hasima Ramadan Tabiu Ramadan Tabiu, Ramadan Rizal Muchtasar Rizal Muchtasar, Rizal Sanib, Safril Sofwan Sapan, Yulius Tandi Saputra, Idris Siam, FNU Sinapoy, Muhammad Sabaruddin St. Muslimah Suciati Syahbuddin, FNU Taufiq Afoeli, La Ode Muhammad Ukkas, Jumiati Wa Ode Zuliarti Yulius Tandi Sapan Zuliarti, Wa Ode