Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.504
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Halu Oleo Law Review JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum. Ekonomi Educate: Journal of Community Service in Education DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan
Safiuddin, Sahrina
Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Penyuluhan Hukum Teknis Penyusunan Peraturan Desa Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Lebo Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Nur, Fuad; Ukkas, Jumiati; Afoeli, La Ode Muhamad Taufiq; Heryanti, Heryanti; Intan, Nur; Safiuddin, Sahrina; Tabiu, Ramadan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 9 (2024): November
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i9.1536

Abstract

Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi aparat Pemerintah Desa terkait teknis penyusunan Peraturan Desa tentang Penertiban Hewan Ternak dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam hal usaha peternakan dan pemeliharaan ternak. Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum adalah dalam bentuk pemaparan materi (ceramah) dan dialog. Agar terlaksana dengan baik, penyuluhan hukum ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan: pertama tahapan persiapan, kedua tahap pelaksanaan, ketiga tahap evaluasi. Adapun hasil yang dicapai yaitu penyuluhan hukum yang terlaksana dengan baik dan telah menambah pengetahuan dan pemahaman yang mendasar bagi aparat Pemerintah Desa Lebo Jaya dalam hal penyusunan rancangan Peraturan Desa. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat Desa Lebo Jaya dalam hal kegiatan usaha peternakan dan pemeliharaan ternak yang sesuai dengan ketentuan. Selain itu, dengan adanya draft Rancangan Peraturan Desa Lebo Jaya tentang Penertiban Hewan Ternak diharapkan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan mengikuti alur penerbitan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014 guna mendukung terciptanya ketentraman, ketertiban, serta kenyamanan di lingkungan Desa Lebo Jaya.
Penyuluhan Hukum Tentang Teknik Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Tanea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Nur, Fuad; Afoeli, La Ode Muhammad Taufiq; Ukkas, Jumiati; Heryanti, Heryanti; Intan, Nur; Safiuddin, Sahrina; Sinapoy, Muhammad Sabaruddin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 10 (2024): Desember
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i10.1743

Abstract

Pembentukan Peraturan Desa tidak saja bermakna sebagai upaya yuridis dalam memenuhi prinsip legalitas pemerintahan, melainkan juga sebagai sarana untuk mengkonversi kewenangan mengurus kepentingan desa dalam kerangka dan proyeksi pemerintahan yang otonom dan responsif. Melalui kegiatan ini telah memberi pemahaman kepada peserta penyuluhan terhadap dua aspek. Pertama, terbentuknya pemahaman dalam hal ketepatan merumuskan serta membentuk Peraturan Desa sesuai dengan urgensi pemberian wewenang dalam konsep pemerintahan desa. Kedua, dengan memahami teknik pembentukan Peraturan Desa akan membantu pihak yang berkepentingan untuk memaksimalkan pembentukan Peraturan Desa sehingga berkesesuaian dengan dimensi formil dan materil Peraturan Desa. Kegiatan ini telah memberi penguatan sistematis terhadap pembentukan Peratuan Desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di lain sisi, masyarakat sebagai pihak yang mendapatkan kewajiban mematuhi Peraturan Desa atau pihak yang berkepentingan langsung dalam keberadaan Peraturan Desa dapat mengusulkan pembentukan Peraturan Desa yang dibutuhkan.
KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH Anri, Andi Fini Rathi; Heryanti, Heryanti; Ukkas, Jumiati; Intan, Nur; Safiuddin, Sahrina
HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan Vol. 3 No. 1 (2024): HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53491/hunila.v3i1.1305

Abstract

The aim of this study is to examine the legal position of the Land Certificate Letter (SKT) within the land rights proof system and to assess its evidentiary strength. The research method employed is a descriptive qualitative approach with a normative framework, as it is deemed most suitable for analyzing the legal status of SKT in relation to land rights proof under applicable regulations. SKT is commonly used as preliminary evidence of physical possession of land. However, within the evidentiary system, it holds weaker legal weight compared to a land certificate issued by the National Land Agency (BPN). While SKT may be accepted as evidence in court during land disputes, it does not provide the same level of legal certainty as a land certificate. A land certificate serves as a more robust and legitimate proof of ownership, offering greater legal protection. SKT functions solely as an initial proof and basis for land registration. Consequently, despite its significant role in administrative procedures, SKT does not offer absolute legal protection and may be contested by parties holding stronger evidence of ownership. This study also underscores the importance of raising public awareness regarding the differences in legal strength between SKT and land certificates to ensure better understanding of the significance of land registration for legal certainty.
Edukasi, Sosialisasi, dan Simulasi Bencana Alam Pada Masyarakat Melalui Pendekatan Berbasis Teknologi Dengan Memanfaatkan Sosial Media Deddy Amrand; FNU Syahbuddin; FNU Siam; Yulius Tandi Sapan; Rahmad Pradjono; Sahrina Safiuddin
Educate: Journal of Community Service in Education Vol 2 No 2 (2022): Educate: Journal of Community Service in Education
Publisher : Universitas Veteran Bangun Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32585/educate.v2i2.2802

Abstract

Media sosial serta teknologi informasi dan komunikasi telah jamak dimanfaatkan dalam kesiapsiagaan bencana alam. Namun demikian, perlu dilakukan usaha-usaha sistematis agar pemanfaatannya positif, konstruktif, dan efektif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberi edukasi kepada masyarakat tentang hal tersebut melalui program sosialisasi dan simulasi bencana alam dengan menggunakan aplikasi berbasis web, multimedia, kegiatan-kegiatan interaktif, dan berbagai platform media sosial. Setelah tahap pembuatan poster dan bahan-bahan digital, tahap pelaksanaan meliputi workshop dengan aparat dan masyarakat desa, edukasi dari rumah ke rumah, dan simulasi di sekolah. Tahap terakhir adalah evaluasi, yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan yang sangat tinggi. Terlihat antusiasme tinggi dan resepsi positif masyarakat terhadap materi sosialisasi, serta munculnya ide-ide positif bagi tindak lanjut kesiapsiagaan bencana. Saran dan rekomendasi ditawarkan bagi keberlanjutan program serupa dan penanganan isu-isu yang mengemuka selama kegiatan ini.
PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA MORONENE: (KAJIAN HUKUM TERHADAP URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA Ilham Ilham; Rizal Muchtasar; Sahrina Safiuddin
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 6 No. 3 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v6i3.15207

Abstract

ABSTRACT The preservation of regional arts and culture faces challenges arising from social change, advances in information technology, and the weakening of intergenerational cultural transmission. Bombana Regency possesses rich Moronene arts and cultural heritage, including the tumburiouw oral tradition, traditional attire, woven crafts, rituals, and various cultural practices embedded in community life. This study aims to analyze the problems of preserving Moronene culture, the urgency of establishing a Regional Regulation Draft (Raperda), its philosophical, sociological, and juridical foundations, and the scope of regulatory provisions required. The study employs normative juridical and empirical juridical approaches (socio-legal), using legal regulations, the academic manuscript, policy documents, scholarly literature, and official reports as research materials. Data were analyzed descriptively and qualitatively through inventory, classification, and examination of the relationship between legal provisions and the actual conditions of Moronene cultural preservation. The findings indicate that the Bombana Regency Government has authority over cultural affairs, but existing preservation policies have not yet been integrated into a specific regional regulatory framework. The proposed regulation is needed to strengthen legal certainty and sustainability through provisions concerning protection, development, utilization, guidance, community participation, funding, and cultural appreciation. The study concludes that strengthening regional regulation should be accompanied by meaningful involvement of the Moronene community to ensure participatory and sustainable cultural preservation. ABSTRAK Pelestarian seni dan budaya daerah menghadapi tantangan akibat perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, dan melemahnya proses pewarisan budaya antargenerasi. Kabupaten Bombana memiliki kekayaan seni dan budaya Moronene yang mencakup tradisi lisan tumburiouw, pakaian adat, kerajinan anyaman, ritus, serta berbagai praktik budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan pelestarian budaya Moronene, urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta ruang lingkup materi muatan yang diperlukan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris (socio-legal) dengan bahan berupa peraturan perundang-undangan, naskah akademik, dokumen kebijakan, literatur ilmiah, dan pemberitaan resmi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui inventarisasi, klasifikasi, dan penelaahan keterkaitan antara ketentuan hukum dengan kondisi pelestarian budaya Moronene. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan, tetapi kebijakan pelestarian yang telah dilakukan belum terintegrasi dalam regulasi daerah khusus. Raperda diperlukan untuk memperkuat kepastian dan keberlanjutan pengaturan melalui ketentuan mengenai pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, partisipasi masyarakat, pendanaan, dan penghargaan. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan regulasi daerah perlu disertai pelibatan masyarakat Moronene agar pelestarian budaya berlangsung partisipatif dan berkelanjutan.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Afoeli, La Ode Muhamad Taufiq Afoeli, La Ode Muhammad Taufiq Aldri Frinaldi Anri, Andi Fini Rathi Deddy Amrand FNU Siam FNU Syahbuddin Haris Yusuf Heriyanti Heriyanti, Heriyanti Heryanti Heryanti Heryanti Heryanti Idris Saputra Ilham Ilham Jabalnur, Jabalnur Jumiati Ukkas Muh. Nazzar Nur Intan Nur Intan, Nur Nur, Fuad Rahmad Pradjono Rahman Hasima Ramadan Tabiu, Ramadan Rizal Muchtasar Rizal Muchtasar, Rizal Sanib, Safril Sofwan Saputra, Idris Sinapoy, Muhammad Sabaruddin St. Muslimah Suciati Taufiq Afoeli, La Ode Muhammad Ukkas, Jumiati Wa Ode Zuliarti Yulius Tandi Sapan Zuliarti, Wa Ode