Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Supremasi

Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Sija Putra Rulanda; Zulfi Diane Zaini; Melisa Safitri
Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v10i2.1148

Abstract

Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Bank adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat. salah satunya adalah Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menerapkan sistem perbankan dengan berlandaskan dengan Syariat islam yaitu Hadist dan Al-Qur'an. Dalam prakteknya perbankan syariah perlu di awasi agar produk atau kegiatan perbankan yang dilakukan tidak melanggar aturan hukum dan syariat islam. pengawasan perbankan syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam melakukan perannya sebagai pengawas perbankan syariah perlu di ketahui Fungsi Pengaturan Pengawasannya dan Hubungan Hukum antara OJK dan DSN-MUI dalam melakukan pengawasan Lembaga Perbankan Syariah. Penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian pengaturan fungsi pengawasan Lembaga Perbankan Syariah oleh OJK berlandaskan pada Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia serta Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Dasar Hukum Fungsi pengwasan DSN-MUI pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Hubungan Hukum antara OJK dan DSN-MUI memiliki hubungan kemitraan dimana dalam hal pengawasan lembaga perbankan syariah OJK melakukan pengawasan eksternal sedangkan DSN-MUI melalui DPS melakukan pengwasan secara internal.
Analisis Yuridis Restrukturisasi Kredit Sindikasi Sebagai Akibat Hukum Terjadinya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Tol Zulfi Diane Zaini; Katleya Puspa Nagari
Jurnal Supremasi Volume 13 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v13i1.2063

Abstract

The policy arrangements for granting syndicated credit facilities to debtors and the process of implementing their restructuring as a legal consequence of the occurrence of Covid-19 for financing toll road construction are urgent to be researched. Through normative juridical research, it concluded that in policy arrangements for granting syndicated credit facilities to debtors, the bank providing the facility must be based on the bank's credit policy and must review it in advance so as not to exceed the Maximum Lending Limit (BPMK). The Bank applies a syndicated credit facility to minimize credit risk. The mechanism for implementing syndicated credit for toll road financing ended with the signing of an addendum credit agreement with related parties, including debtors, credit facility agents, and partner banks. Bank Lampung as Partner Bank conducts credit restructuring analysis and conducts pre-committee and committee meetings to make credit restructuring decisions.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Zulfi Diane Zaini; Angga Alfiyan; Elsa Tri Antika
Jurnal Supremasi Volume 13 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v13i1.2070

Abstract

This research is to find out the basic considerations of judges in making decisions against perpetrators of criminal acts participating in corruption, stimulant assistance for self-help housing, and their criminal responsibility, using normative juridical research methods. The results of the study show that the basis for the judge's considerations in deciding against the perpetrators of the crime of participating in the corruption of self-supporting housing stimulant assistance is based on evidence, statements from witnesses, statements from experts, indictments and charges, the elements that meet in the indictment, as well as aggravating and mitigating circumstances and criminal responsibility for the perpetrators of corruption self-help housing stimulant assistance, namely imprisonment for 1 (one) year and a fine of Rp. 50,000,000., (fifty million rupiahs) ) provided that if the fine is not paid it is replaced by imprisonment for 3 (three) months.