Articles
<![CDATA[Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Eksekusi Jaminan Dalam Kepailitan Yang Hartanya Lebih Kecil Daripada Utangnya ]]>
<![CDATA[Prasetya, Ossy Abel]]>;
<![CDATA[Sudiarto]]>;
<![CDATA[Raodah , Putri]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3250
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi para kreditur separatis dalam proses kepailitan dan kedudukan hak kreditor separatis terhadap eksekusi jaminan dalam kepailitan yang harta pailitnya lebih kecil daripada utangnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap kreditor separatis perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diidentifikasi diperoleh dengan dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dimana perlindungan preventif dalam konteks pencegahan kerugian kreditor separatis dalam proses kepailitan diakomodir dalam Pasal 138 dan Pasal 178 ayat 1. Dalam hal perlindungan hukum represif, kreditor separatis dapat mengajukan berbagai upaya hukum seperti perlawanan, kasasi, peninjauan kembali, dan perdamaian. Kemudian Hak kreditur separatis ketika dalam keadaan insolven juga mempunyai hak sama dengan sebelum keadaan insolven tetapi haknya sudah bisa digunakan oleh kreditur separatis]]>
<![CDATA[Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pinjaman Online ]]>
<![CDATA[Anita]]>;
<![CDATA[Sudiarto]]>;
<![CDATA[Raodah , Putri]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3537
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pinjaman online,dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pinjaman online. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang terintegrasi maupun independent yang memiliki fungsi, tugas dalam mengatur system regulasi melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Adapun Bentuk perlindungan hukum bagi pinjaman online yang diberikan oleh OJK yaitu untuk menghentikan kegiatan usaha apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ]]>
<![CDATA[Muhammad Adjie Dzuhuriazandi]]>;
<![CDATA[Sudiarto]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4616
<![CDATA[Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikat dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan aman dan selamat, sedangkan pengirim mengikat dirinya untuk membayar utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara perusahaan angkutan umum dengan orang yang dipekerjakan dan tanggung jawab perusahaan angkutan umum terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dipekerjakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli untuk menjawab permasalahan hukum terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum pada metode normatif yaitu dengan pengumpulan bahan hukum terhadap dokumen dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hubungan hukum antara perusahaan angkutan umum dan orang yang dipekerjakan yaitu hubungan kerja antara majikan dan buruh yang menimbulkan hak dan kewajiban, yang berlandaskan pada pasal 1338 dan 1320 KUHPerdata dan kontrak kerja yang tercantum pada kewajiban perusahaan dan orang yang dipekerjakan berlandaskan pada Undang- Undang Ketenagakerjaan. Berkaitan tentang tanggung jawab perusahaan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dipekerjakan mengacu pada Pasal 191 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1367 KUHPerdata.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Hasil Konsolidasi ]]>
<![CDATA[Setiawati, Yeyen]]>;
<![CDATA[Sudiarto]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4640
<![CDATA[The aim of this research is to determine the regulations for shareholders of consolidated limited liability companies in positive law in Indonesia and to determine the legal protection for minority shareholders of consolidated limited liability companies. The type of research used in this research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. In limited company consolidation in Indonesia, Law Number 40 of 2007 regulates shareholders by regulating their election, rights and obligations. Shareholders have rights such as attending the GMS, receiving dividends, and being involved in important company decisions. These rights relate to ownership, including distribution of dividends and liquidation of assets.]]>
<![CDATA[tinjauan yuridis mengenai tanggung jawab perusahaan cargo atas keterlambatan ekspor anyaman rotan ]]>
<![CDATA[Dian Nopita Sari]]>;
<![CDATA[Sudiarto]]>;
<![CDATA[Yudhi Setiawan]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5420
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dan penyelesaian sengketa hukum perusahaan cargo atas keterlambatan pengiriman ekspor anyaman rotan. Jenis penelitian ini yaitu hukum normatif empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara data lapangan dan kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis secara desktritif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa CV. Bali Sun bertanggung jawab atas barang muatan yang diangkutnya dari tempat pemuatan barang sampai dengan tempat tujuan. Kerugian akan di ganti apabila terbukti karena kelalaian dari pihak pengangkut. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh CV. Bali Sun bila terjadi kerugian pada perjanjian pengangkutan adalah melakukannya dengan cara non litigasi yaitu musyawarah dan negosiasi.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan dan Kenyamanan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Travel ]]>
<![CDATA[Akhman Sari]]>;
<![CDATA[Sudiarto]]>;
<![CDATA[Yudhi Setiawan]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5600
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa angkutan travel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknis kepustakaan dan menelusuri beberapa sumber bahan hukum. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap keamanan dan kenyamanan dapat dilakukan melalui upaya preventif dengan membuat aturan hukum baik itu undang-undang ataupun peraturan mentri. Terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan kenyamana konsumen baik itu didalam tanggung jawab secara kontraktual maupun tanggungg jawab perbuatan melanggar hukum dapat berupa memberikan ganti rugi dan pemenuhan hak yang menjadi keawijban pelaku usaha biro perjalanan. Kemudian mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh pengguna jasa apabila hak-haknya tidak terpenuhi dapat menempuh jalur non litigasi dengan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun jika salah satu pihak tidak puas dengan hasil arbitrase, nasabah bisa menempuh jalur litigasi dengan mengajukan banding atau mengajukan permohonan pengujian ke pengadilan untuk meninjau atau membatalkan keputusan arbitrase.]]>
<![CDATA[Analisis Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dengan Keberadaan Ritel Modern di Kabupaten Lombok Utara ]]>
<![CDATA[Sudiarto]]>;
<![CDATA[Hirsanuddin]]>;
<![CDATA[Chrisdianto Eko Purnomo]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5643
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya lelang eksekusi terhadap barang jaminan hak tanggungan secara sepihak, Untuk menganalisis tata cara prosedur dan penyelenggaraan lelang eksekusi, dan Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah atas lelang eksekusi terhadap barang jaminan hak tanggungan. Metode Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu, Pendekatan perundang-undangan (statue approach), Pendekatan Konseptual (conspetual approach). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan teknik wawancara. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya lelang eksekusi secara sepihak karena salah satupihak melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadi wanprestasi dibagi menjadi dua yaitu, pertama faktor internal faktor Eksternal. Bahwa prosedur Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terdiri atas 3 prosedur yaitu Prosedur Pra Lelang, Prosedur Pelaksanaan Lelang, dan Risalah Lelang. Bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi perlindungan hukum secara represif dan perlindungan hukum secara preventif. Pada pelaksanaan eksekusi lelang objek jaminan Hak Tanggungan pihak Bank belum memberikan perlindungan kepada nasabah. ketika permohonan lelang terhadap objek jaminan Hak Tanggungan yang telah disetujui oleh pihak KPKNL, Bank melakukan pengumuman lelang dan keterlambatan dalam memberitahukan nasabahbahwa objek jaminan Hak Tanggungan tersebut akan dilelang, Nasabah dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap kerugian yang diterimannya atas penjualan Hak Tangungan yang dimilikinya dengan harga yang jauh dari nilai yang patut dan wajar.]]>
<![CDATA[NURSING CARE FOR SOCIAL ISOLATION: WITHDRAWAL IN Mr. S WITH A FOCUS ON SOCIALIZATION THERAPY AT DR. RM. SOEDJARWADI KLATEN REGIONAL PSYCHIATRIC HOSPITAL ]]>
<![CDATA[Anggita Presti Utami]]>;
<![CDATA[Sudiarto]]>;
<![CDATA[Wiwik Priyatin]]>
<![CDATA[ Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 2 No. 4 (2025): Vol. 2 No. 4 Edisi Oktober 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Jurnal Center Indonesia Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62567/micjo.v2i4.1454
<![CDATA[Background: Social isolation is a condition in which individuals feel lonely. This condition is often caused by a lack of interaction with others and reflects a negative and threatening situation. Therefore, nursing interventions are needed to reduce symptoms of social isolation and increase the interest in initiating interactions, one of which is through introduction training. Introduction training is an activity designed to develop an individual’s ability to initiate and maintain conversations, as well as to get to know others with the aim of building positive social relationships. Objective: This study aims to describe nursing care for social isolation disorder: withdrawal, with a focus on the intervention of introduction training. Method: This study used a descriptive method with a case study approach. Results: After three days of nursing interventions, the symptoms of social isolation: withdrawal were reduced, and the patient was able to introduce himself. Conclusion: Nursing care for social isolation: withdrawal, focusing on the introduction training intervention over three days, proved to be highly effective for patients with social isolation: withdrawal and can help reduce the associated symptoms.]]>
<![CDATA[NURSING CARE FOR SENSORY PERCEPTION DISORDERS: AUDITORY HALLUCINATIONS IN Mr. T WITH A FOCUS ON HARASSMENT TECHNIQUES AT THE DR. RM. SOEDJARWADI REGIONAL MENTAL HOSPITAL, KLATEN ]]>
<![CDATA[Choeriyatun Ngatiyah]]>;
<![CDATA[Sudiarto]]>;
<![CDATA[Wiwik Priyatin]]>
<![CDATA[ Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 2 No. 4 (2025): Vol. 2 No. 4 Edisi Oktober 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Jurnal Center Indonesia Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62567/micjo.v2i4.1458
<![CDATA[Mental disorders are a health problem that remains a major challenge in Indonesia. Auditory hallucinations are a sensory perception disorder that often occurs in patients with schizophrenia. Patients have difficulty distinguishing between real and unreal stimuli, which can lead to risky behaviors such as harming themselves or others. One non-pharmacological intervention that can be applied to address hallucinations is the rebuke technique, which is a firm and directed verbal action to reject perceived hallucinations. The purpose of this study is to describe nursing care for patients with sensory perception disorders: auditory hallucinations with the application of the rebuke technique as the main intervention. This study uses a descriptive case study approach on one patient in the Flamboyan Ward of Dr. RM. Soedjarwadi Klaten Mental Hospital. Data collection was carried out through interviews, observations, and documentation studies, then analyzed based on the stages of the nursing process. The results showed that after the rebuke technique intervention was consistently implemented for three days, there was a decrease in the frequency of hallucinations from 3-4 times to 1-2 times a day. The patient also showed an increase in the ability to recognize and reject hallucinations independently. Furthermore, the patient began to engage in social interactions and participate more actively in daily activities. The conclusion is that the reprimand technique has proven effective as a nursing intervention in addressing auditory hallucinations. This intervention is simple, easy to implement, and can improve the patient's coping skills in dealing with hallucinatory symptoms.]]>
<![CDATA[DESCRIPTION OF MODERN WOUND CARE USING RED FRUIT OINTMENT DRESING FOR Mr. S WITH DIABETICT ULCER IN GELANG VILLAGE RAKIT DISTRICT ]]>
<![CDATA[Meli Nur Azizah]]>;
<![CDATA[Sudiarto]]>;
<![CDATA[Eko Julianto]]>
<![CDATA[ Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 2 No. 4 (2025): Vol. 2 No. 4 Edisi Oktober 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Jurnal Center Indonesia Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62567/micjo.v2i4.1461
<![CDATA[Background: Diabetic ulcers are a chronic complication frequently experienced by individuals with diabetes mellitus and significantly contribute to morbidity, mortality, and lower extremity amputation rates. Effective wound management is key to preventing further complications. Modern dressings based on the moist wound healing principle have been proven more effective than conventional methods, as they maintain wound moisture and support tissue regeneration. Objective: To describe the treatment of diabetic ulcers using the modern dressing method with red fruit (Pandanus conoideus Lamk) ointment in Gelang Village, Rakit District. Methods : This study used a descriptive case study approach involving one diabetic ulcer patient who met the inclusion criteria. Wound care was performed every two days for 14 days using modern dressing and red fruit ointment. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Results: There was an improvement in wound conditions after the application of red fruit ointment, marked by an increase in granulation tissue and a decrease in necrotic tissue. The active ingredients in the ointment such as β-carotene, tocopherol, oleic acid, and linoleic acid have antioxidant and anti-inflammatory effects that accelerate the healing process. Conclusion: Modern dressing with red fruit ointment is effective in accelerating the healing process of diabetic ulcers and can serve as an alternative topical therapy to support optimal wound recovery]]>
