Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

THE ROLE OF THE KARIMUN RESORT POLICE TRAFFIC UNIT IN PREVENTING VIOLATIONS AND CONTROLLING TRAFFIC (Case Study of Motorized Vehicle Users for Minors) Roli Sambuardi; Azmi; Zulkarnain, Deska; Setiawati, Andri
Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics Vol. 2 No. 1 (2024): February 2024, Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics (IJSS
Publisher : Yayasan Wayan Marwan Pulungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69745/ijsspp.v2i1.65

Abstract

This research begins with the researcher's view of the field phenomenon where there are still many legal violations in traffic problems in the Karimun area. The implementation of regulations has not been able to maximize the deterrent effect on minors in Karimun.This research aims to find out the role of the Karimun Resort police traffic unit in preventing violations and controlling motor vehicle traffic for minors. Data was collected using unstructured interviews, documentation, and observation. Data analysis in this research uses data analysis techniques on the Miles Huberman website, the data that has been collected is created in a matrix, using qualitative analysis research methods. This research uses the theory developed by Biddle and Thomas regarding the role of policy, the role of strategy, the role of a communication tool, the role of dispute resolution, and the role of therapy.The results of this research regarding the role of traffic police in preventing violations and controlling traffic can be said to be quite good because according to what the researchers heard from the traffic police, they have implemented them following applicable policies and regulations. It just requires the role of parents and the school environment to be able to emphasize to their children not to drive motorized vehicles before the specified age and vehicle users must at least have a driver's license.
Petunjuk Penyusunan Makalah untuk Hawa : Jurnal Edukasi Organisasi dan Pencegahan Penggunaan Gadget Pada Anak di SDN 002 Meral Barat Desa Pangke Karimun Frinda, Frinda Novita; Azmi; Sambuardi, Roli; Fadli, Kasirul; Haryati; Seriwahyuni, Winda Sari; Matondang, Riki Johansyah; Marsila; Lestari , Indah
Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2023): Desember 2023 Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat (HAWAJPPM)
Publisher : Yayasan Wayan Marwan Pulungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69745/hawajppm.v1i3.45

Abstract

Tujuan dari kegiatan ini merupakan sebuah  Edukasi untuk mensosialisasikan tentang pengaruh ataupun dampak dari penggunaan gadget yang berlebihan pada anak. Dengan adanya sosialisasi ini,penulis mengharapkan penggunaan gadget pada anak-anak dapat terkurangi. dan bisa membawa dampak lebih positif pada anak nantinya. Kegiatan ini di laksanakan di SDN 002 Meral Barat Desa Pangke. Yang dimana hasil dari kegiatan tersebut sangatlah bermanfaat karena sedikit banyak anak sudah bisa mengetahui tentang perkembangan teknologi saat ini.
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN MELALUI OPTIMALISASI POTENSI LOKAL DI DESA PENARAH KECAMATAN BELAT KABUPATEN KARIMUN Frinda, Frinda Novita; Azmi; Roli Sambuardi; Said Nuwrun Thasimmim; Tegor; Haryati; Fauzan Haqiqi; Muhammad Taufiq Razali; Deska Zulkarnain; Aunur Rafiq
Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2024): Desember 2024 Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat (HAWAJPPM)
Publisher : Yayasan Wayan Marwan Pulungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69745/hawajppm.v2i3.75

Abstract

Desa Penarah, yang terletak di Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, memiliki potensi besar untuk menjadi desa yang mandiri dan makmur. Desa ini kaya akan sumber daya alam, seperti lahan pertanian yang subur dan pantai yang indah. Namun, pemanfaatan sumber daya tersebut belum maksimal, sehingga perekonomian masyarakat masih belum berkembang secara signifikan. Menurut WHO (World Health Organization), ketahanan pangan mencakup tiga komponen utama: ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, ditemukan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Desa Penarah. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan inovasi masyarakat agar dapat mendukung ketahanan pangan dan perkembangan desa di masa depan. Program ini juga berfokus pada perubahan pola pikir dan motivasi warga. Selain itu, memperkuat hubungan antara akademisi dan masyarakat desa menjadi aspek penting untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak serta mendukung pembangunan nasional. Melalui pendekatan Ilmu Administrasi Negara, kegiatan PkM di Desa Penarah berhasil dilaksanakan dengan baik. Tiga aspek utama, yaitu optimalisasi Bum Desa, ketahanan pangan, dan pengembangan potensi wisata desa, telah diterapkan dengan hasil yang memuaskan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Perancangan Alat Pembelah Dan Pencungkil Buah Pinang Chain, Jippo; Azmi; Muhammad Arif
Jurnal ARTI (Aplikasi Rancangan Teknik Industri) Vol. 18 No. 1 (2023): Jurnal ARTI : Aplikasi Rancangan Teknik Industri
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52072/arti.v18i1.537

Abstract

Kebutuhan biji pinang yang sangat meningkat untuk berbagai keperluan mampu menjadi pendapatan dan keuntungan melalui bisnis buah pinang ini. Permintaan ekspor biji pinang muda lebih besar daripada permintaan untuk biji pinang tua, cara mengupas buah pinang muda secara manual dengan satu parang dan satu biji pinang yang akan dibelah menjadi tidak efisien untuk memenuhi permintaan ekspor yang cukup tinggi dan pada proses pengeringan biji pinang dengan kulitnya  memakan waktu yang cukup lama. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, penulis melakukkan perancangan alat pembelah dan pencungkil dengan metode pendekatan atropometri dimensi tubuh orang Indonesia dalam menentukkan ukuran panjang alat 86 cm, lebar alat 65 cm dan tinggi alat 75 cm. Penggunaan Operation Process Chart (OPC) dalam perancangan alat untuk memperkiran kebutuhan bahan baku, proses pengerjaan dan waktu pengerjaan sekitar 371 menit. Break Event Point dalam menentukan balik modal atau titik impas dalam perancangan alat kalkulasi harga Rp 592.270,00 dengan keuntungan 10 % dari BEP unit. Cara penggunaan rancangan alat dengan meletakkan buah pinang dan biji pinang pada wadah kedudukan pinang lalu menekan tuas pembelah dan pencungkil dari atas kebawah sehingga buah dan biji pinang akan terlepas dari kulitnya. Maka dengan adanya alat ini. produktivitas dalam memproduksi buah pinang lebih maksimal
Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan Sistem Al-Qard di Kantin Sirin Sinhan Kabupaten Sambas Azmi; Juniarti
Jurnal Pelita Nusantara Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Pelita Nusantara : Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin
Publisher : CV Global Research Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59996/jurnalpelitanusantara.v3i2.860

Abstract

Buying and selling is an exchange transaction that must fulfill the principles of lawfulness, fairness, and contractual clarity in Islam. However, the food trading practice in Sirin Sinhan Canteen, Sambas Regency, presents a different phenomenon, where payments are made on a deferred basis and charged to the government budget through administrative receipts, resulting in discrepancies in transaction values. This condition raises questions regarding the compliance of such practices with Islamic legal provisions. This study employs a qualitative approach with a non-doctrinal (empirical) legal research method to examine the transaction practices and payment mechanisms at the canteen. The findings reveal that the transaction is not a cash sale, but rather an al-qard (loan-based) contract due to delayed payments by customers, mostly civil servants. Moreover, inconsistencies in debt amounts between the canteen receipts and government documents indicate potential contractual uncertainty. Therefore, improvements in the payment system are required to ensure conformity with Sharia principles and uphold fairness for both parties.
Peran Strategis Bank Pemerintah (BUMN) Dalam Penyaluran Dana Program Pemerintah (Studi Kasus PT Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Karimun) Anggun Erdiyantina; Azmi; Erinda Novita
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i1.14684

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis yang dijalankan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai salah satu bank milik negara (BUMN) dalam menyalurkan dana program pemerintah di wilayah Tanjung Balai Karimun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk pejabat bank, nasabah penerima program, serta pihak pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNI Cabang Tanjung Balai Karimun memiliki peran penting tidak hanya sebagai perantara distribusi dana, tetapi juga sebagai fasilitator edukasi dan pendampingan terhadap masyarakat penerima manfaat. Peran ini mencakup penyediaan layanan keuangan yang inklusif, dukungan terhadap literasi keuangan, serta sinergi dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur digital di daerah tertentu, serta kendala dalam validasi data calon penerima program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran bank pemerintah dalam penyaluran dana program pemerintah sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi, kapasitas internal bank, serta adaptasi terhadap kebutuhan lokal. Rekomendasi yang diajukan antara lain peningkatan pelatihan sumber daya manusia, penguatan sistem digital, dan pembentukan mekanisme evaluasi program yang lebih pastisipatif.
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP PENERTIBAN PEMBUANGAN SAMPAH PADA TOKO SEMBAKO (STUDI USAHA TOKO SEMBAKO DI DESA KARTIASA) Wafiq Firdani; Zarul Arifin; Azmi
Cross-border Vol. 8 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya dalam menertibkan pembuangan sampah pada usaha toko sembako di Desa Kartiasa. Permasalahan sampah di wilayah ini semakin kompleks seiring pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi yang meningkat. Realitanya, meskipun Perda telah mengatur secara tegas, tingkat kepatuhan pelaku usaha toko sembako masih rendah, yang berdampak pada pencemaran lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif, melibatkan wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Petugas Kebersihan, pelaku usaha toko sembako, serta masyarakat, dan didukung oleh observasi serta studi dokumentasi. Hasil penelitian, dianalisis dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, menunjukkan bahwa implementasi Perda ini masih belum efektif. Faktor-faktor penyebabnya meliputi: 1) faktor hukum itu sendiri, di mana sosialisasi isi Perda belum menjangkau seluruh pelaku usaha; 2) faktor penegak hukum, karena penegakan sanksi masih lemah dan belum memberikan efek jera; 3) faktor sarana dan prasarana, karena fasilitas TPS sangat terbatas, tidak layak, dan jadwal pengangkutan tidak konsisten; 4) faktor masyarakat, karena kesadaran dan pemahaman pelaku usaha masih rendah; serta 5) faktor kebudayaan, di mana kebiasaan membuang dan membakar sampah sembarangan masih melekat. Penelitian ini menemukan bahwa faktor penghambat lebih dominan daripada faktor pendukung. Faktor pendukung seperti adanya payung hukum yang jelas dan niat masyarakat untuk hidup bersih belum mampu mengatasi kendala-kendala fundamental.
Efektivitas Pasal 21 Ayat (2) Huruf E Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Perlindungan Penyu: Studi di Pantai Sungai Belacan Desa Sebubus Kecamatan Paloh Putri, Dinda; Hasiah, Hasiah; Azmi
Belalek Vol. 3 No. 1 (2025): BELALEK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Journal of Community Services)
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/belalek.v3i1.3651

Abstract

The turtle egg trade threatens the existence and population of turtles themselves. Until now, the trade in turtle eggs is still found in Sebubus Village. Turtle protection has been regulated in Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. There are two focus problems in this research, namely how to implement turtle conservation on the Belacan River Beach; and what is the effectiveness of article 21 paragraph (2) letter e of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems for the protection of turtles on the Belacan River Beach in Sebubus Village, where to date the theft and trade in turtle eggs is still rampant in Sebubus Village. The type of research is qualitative, namely by collecting data from the field and direct interaction with informants. The approach used is an empirical approach, namely looking at the application of the law based on facts in the field. To obtain research data, researchers used observation and documentation interview techniques. Based on the research results, it was found that the implementation of turtle conservation at Sungai Belacan Beach carried out by the Wahana Bahari Paloh Community Group was very good in reducing the level of turtle egg theft. That the effectiveness of Article 21 Paragraph (2) Letter e of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems in protecting turtles on Belacan River Beach, Sebubus Village, Paloh District, is still not effective. Research shows that there are still many cases of theft of turtle eggs which cause huge losses to the turtle population. The stolen eggs are then traded illegally. This condition shows that although there are clear regulations prohibiting the collection and trade of turtle eggs, their implementation is less effective in preventing these illegal cases.
Efektivitas Pengelolaan Administrasi Di BMPG (Badan Masyawarah Pengurus Guru) TPQ Kabupaten Karimun Besika Titania Aurora Surbakti; Roli Sambuardi; Azmi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4747

Abstract

Pengelolaan administrasi berperan penting dalam mendukung efektivitas organisasi, termasuk organisasi pendidikan keagamaan nonformal seperti Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ). Namun, dalam praktiknya, pengelolaan administrasi pada organisasi keagamaan sering kali masih bersifat sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan administrasi di Badan Musyawarah Pengurus Guru (BMPG) TPQ Kabupaten Karimun. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi di BMPG TPQ telah berjalan dan mendukung aktivitas organisasi, terutama dalam koordinasi dan pelaksanaan program. Namun, efektivitasnya belum optimal akibat sistem administrasi manual, keterbatasan sarana prasarana, dan kapasitas sumber daya manusia. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan sistem administrasi dan peningkatan kompetensi pengelola.