Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Salman Alfarizi Muhtar; Hayat; Septina Dwi Rahmawati
Idarotuna : Journal of Administrative Science Vol. 6 No. 1 (2025): May
Publisher : Program Study Office Adminstrative of Akademi Komunitas Teknologi Syarifuddin Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54471/idarotuna.v6i1.135

The purpose of this study is to ascertain how well employee performance contributes to raising the standard of public services. The study model generated descriptive data in the form of people's written or spoken words and observed behavior by using qualitative research methodologies to investigate and comprehend the meanings that individuals or groups of people perceive regarding social or humanitarian concerns. The study was carried out in North Maluku Province, as this area is among the eastern Indonesian cities with a low growth rate of MSMEs, where many cooperatives are notactively shocked to say that they are not functioning as anticipated, Socio Economic Research and Development and there-remains expected to enhance economic growth and MSMEs. The researcher employed a purposive sampling technique that is non-random and does not rely on reference data sources for data collection. This is grounded in the researcher's aim to comprehend the matter at hand concerning how well employees perform at the Cooperatives and Small and Medium Enterprises (MSMEs) Office of North Maluku Province via individuals whom the researcher deems to possess pertinent knowledge and expertise.

Peran Etika Dalam Membangun Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Ifatul Latifah; Suci Alifia Wardani; Hayat
Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik Vol. 2 No. 3 (2025): Januari - Maret
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jiksp.v2i3.2131

Etika pemerintah memainkan peran sentral dalam meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik. Artikel ini menganalisis peran etika pemerintahan dalam pelayanan publik dengan fokus pada kata kunci "etika", "pemerintahan", dan "pelayanan publik". Melalui kebijakan yang adil, regulasi yang ketat, transparansi, dan partisipasi masyarakat, pemerintah dapat membangun fondasi etis yang kuat untuk layanan publik yang berkualitas dan dapat dipercaya. Langkah-langkah seperti perbaikan infrastruktur, pelatihan pegawai, dan pemanfaatan teknologi informasi juga penting dalam mencapai tujuan ini. Dengan demikian, etika pemerintahan menjadi landasan penting dalam meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DALAM PENERAPAN APLIKASI SISTEM PELAYANAN RAKYAT SIDOARJO BERBASIS E-GOVERNANCE (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO) Tantia Dewi Febrika; Hayat; Suyeno
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1048

Aplikasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) menjadi salah satu penerapan pelayanan publik berbasis digital governance. Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2019 yang merupakan inovasi layanan publik digital oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan menawarkan 28 jenis layanan di tiga kategori (Tipe A, Tipe B, Tipe C). Dalam penerapan dari aplikasi ini ada beberapa masalah yang dihadapi yaitu adanya operbedaan antara desain awal dan implementasi aktual fitur SIPRAJA, berbagai tingkat kesiapan dan kompetensi di antara sumber daya manusia (SDM), dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang gagap teknologi (GAPTEK) dalam menggunakan aplikasi digital. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami bagaimana manajemen pelayanan publik diterapkan dalam penerapan aplikasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA). Metode riset yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini melibatkan Pemerintah Kecamatan Sukodono, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Desa Suruh dan Pemerintah Desa Kebonagung. Data dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yaitu melalui proses data collection, data condensation, data display, conclusion drawing. Hasil Penelitian menunjukkan SIPRAJA telah secara signifikan meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik melalui transformasi digital, kinerja optimalnya memerlukan penanganan keterbatasan sumber daya manusia, memastikan pendanaan yang konsisten untuk pembangunan, dan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Aplikasi SIPRAJA merupakan langkah strategis menuju modernisasi pelayanan publik di Sidoarjo. Keberhasilan berkelanjutan bergantung pada mengatasi tantangan yang ada terkait dengan sumber daya manusia, infrastruktur, dan literasi digital pengguna, memastikan bahwa manfaat e-governance sepenuhnya direalisasikan untuk semua warga negara.

MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DALAM PENERAPAN APLIKASI SISTEM PELAYANAN RAKYAT SIDOARJO BERBASIS E-GOVERNANCE (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO) Tantia Dewi Febrika; Hayat; Suyeno
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1048

Aplikasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) menjadi salah satu penerapan pelayanan publik berbasis digital governance. Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2019 yang merupakan inovasi layanan publik digital oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan menawarkan 28 jenis layanan di tiga kategori (Tipe A, Tipe B, Tipe C). Dalam penerapan dari aplikasi ini ada beberapa masalah yang dihadapi yaitu adanya operbedaan antara desain awal dan implementasi aktual fitur SIPRAJA, berbagai tingkat kesiapan dan kompetensi di antara sumber daya manusia (SDM), dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang gagap teknologi (GAPTEK) dalam menggunakan aplikasi digital. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami bagaimana manajemen pelayanan publik diterapkan dalam penerapan aplikasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA). Metode riset yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini melibatkan Pemerintah Kecamatan Sukodono, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Desa Suruh dan Pemerintah Desa Kebonagung. Data dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yaitu melalui proses data collection, data condensation, data display, conclusion drawing. Hasil Penelitian menunjukkan SIPRAJA telah secara signifikan meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik melalui transformasi digital, kinerja optimalnya memerlukan penanganan keterbatasan sumber daya manusia, memastikan pendanaan yang konsisten untuk pembangunan, dan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Aplikasi SIPRAJA merupakan langkah strategis menuju modernisasi pelayanan publik di Sidoarjo. Keberhasilan berkelanjutan bergantung pada mengatasi tantangan yang ada terkait dengan sumber daya manusia, infrastruktur, dan literasi digital pengguna, memastikan bahwa manfaat e-governance sepenuhnya direalisasikan untuk semua warga negara.

Tackling the E-Commerce Frontier: Navigating Public Service Challenges Amidst the Pandemic Jannah, Miftakhul; Muchsin, Slamet; Hayat
International Journal of Science and Society Vol 6 No 1 (2024): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v6i1.1043

The COVID-19 pandemic has brought significant challenges to public services, including limitations on face-to-face interactions. As a result, e-commerce has emerged as a potential solution to provide public services online. This study aims to identify the challenges and variables in implementing e-commerce for public services during the pandemic in Indonesia. The study uses a literature review method, which includes collecting data through documentation and online data tracking. The data collected were analyzed to identify the challenges and variables in implementing e-commerce for public services during the pandemic. The study found that the challenges in implementing e-commerce for public services during the pandemic in Indonesia include technical issues, lack of infrastructure, limited citizen support, and legal regulations. The variables that affect the implementation of e-commerce for public services include quality of service, efficiency, and adequate infrastructure. The implementation of e-commerce for public services during the pandemic in Indonesia faces various challenges and requires improvements in quality of service, efficiency, and infrastructure. The study suggests that the government and e-commerce marketplaces should work together to address these challenges and improve the implementation of e-commerce for public services.

Peran Regulasi dalam Mendorong Inovasi dan Kualitas Pelayanan Publik: Tinjauan pada Sektor Pendidikan Sabrana Ansori, Aftin; Ayu Julia Putri, Nasyah; Mukarromah, Nabila; Hayat
Idarotuna : Journal of Administrative Science Vol. 5 No. 1 (2024): May
Publisher : Program Study Office Adminstrative of Akademi Komunitas Teknologi Syarifuddin Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54471/idarotuna.v5i1.89

This study looks into how regulations might spur innovation and raise the standard of public services provided to the education sector. This study discusses the idea of regulation, innovation theory, the idea of public service quality, and methods for gauging public service performance through the use of a literature review methodology. With limitations on nations that reflect different educational environments, the study methodology focuses on examining literature about innovation and regulation in the education sector.The study's findings demonstrate how clever and flexible policies can foster creativity and raise the standard of public services, such as education. Regulating too much, meanwhile, can make it more difficult for educational institutions to innovate. The study suggests more research be done to examine the effects of various laws and the function of technology in promoting innovation and assisting with regulatory compliance. Policymakers and practitioners can use these insights to create more flexible and useful rules in the field of education.

Strategi Pemerintah Kota Malang dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Analisis Kritis dan Prospek Perbaikan Secilya Maharani, Elliza; Fatima, Siti; Pratiwi, Anggini; Hayat
Idarotuna : Journal of Administrative Science Vol. 5 No. 1 (2024): May
Publisher : Program Study Office Adminstrative of Akademi Komunitas Teknologi Syarifuddin Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54471/idarotuna.v5i1.90

The Malang City government's primary goal in addressing the more intricate demands and expectations of the populace is to raise the caliber of public services. This journal article highlights areas that require improvement while critically analyzing the strategies employed by the Malang City government to raise the standard of public services. This was accomplished by performing a thorough examination of the relevant literature on the strategy. The research methodology makes use of a thorough literature analysis from pertinent sources, such as policy papers and associated empirical investigations. The context of the Malang City administration is examined in the study, along with its public service policies, profile, and possibilities and challenges. The plan that the Malang City administration has established is the primary subject of the analysis, which also includes a review of the adopted strategy, a critical analysis of its implementation, and an identification of its shortcomings and obstacles. The examination of success and failure factors, obstacle identification, and strategy implementation evaluation are among the conclusions drawn from the critical implementation analysis. The study offers several suggestions for improvement based on these findings, such as methods for improving implementation effectiveness and estimates of how changes may affect service quality. The interpretation of the analysis's findings, their theoretical links, and their consequences for public service practice and policy are all covered in the findings discussion. Key findings are emphasized in conclusions, which also offer recommendations for further study and application.

Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia Najah, Savinatun; Marchela Putri, Dewi Ayu; Zhiana Huzaini, Ike; Hayat
Idarotuna : Journal of Administrative Science Vol. 5 No. 1 (2024): May
Publisher : Program Study Office Adminstrative of Akademi Komunitas Teknologi Syarifuddin Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54471/idarotuna.v5i1.91

The purpose of this study is to ascertain and assess the effects of the Constitutional Court's ruling on the dispute surrounding the outcome of the 2024 presidential election, particularly with regard to Indonesia's level of democracy. Research on the Constitutional Court's function as a defender of democracy inside the framework of the constitution will also be included. This research is based on the provisions of Article 24C of the 1945 Constitution and Law Number 24 of 2003 regulating the Constitutional Court. In order to provide a strong basis for the discussion and substance of the article, the research method for this article is a literature review, which entails gathering data from books, journals, and articles as well as references from them. The investigation's conclusions demonstrate that the Constitutional Court denied each and every request made by candidates for president and vice president, number one and number three, citing moral concerns rather than a lack of legal basis for their requests. This decision seriously threatened Indonesia's democratic system by allowing acts of nepotism, corruption, and collusion, among other harmful effects on the nation's democratic ideals. The business community, academia, and other sectors are also influenced in different ways, in addition to the general population.

Title

Found 38 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 38 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 38 Documents
Search