Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Transformasi Digital dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara: Implementasi Platform SmartASN Yuniarti, Shintia; Hadmar, Ahmad Muhardin; Zaenuri, Muchamad; Mutiarin, Dyah
Society Vol 12 No 2 (2024): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v12i2.702

Abstract

Digital transformation is a critical need for modern governments to address the growing demands for fast, transparent, and efficient public services. This study examines the implementation of the SmartASN platform in driving the digital transformation of State Civil Apparatus (ASN) management. Employing a qualitative research approach with a narrative review methodology, the study systematically reviews and synthesizes secondary data collected from 2016 to 2022 on the digital transformation of ASN management. The Agile Governance theory guides the analysis. It focuses on three key aspects: 1) SmartASN Platform Governance, 2) Systematic and Adaptive Approaches in ASN Management, and 3) ASN Management in the Digital Age. The findings demonstrate that the SmartASN platform is instrumental in advancing ASN’s digital transformation, supporting Indonesia’s broader goals of creating a world-class bureaucracy. This is evidenced by Indonesia’s significant improvement in the E-Government Development Index (EGDI), which rose from 116 in 2016 to 77 in 2022. The study contributes to the academic understanding of digital governance by providing actionable recommendations to optimize the SmartASN platform and develop policies that support agile digital transformation. These insights highlight the potential of digital platforms in fostering innovation and enhancing adaptability in the public sector.
PENINGKATAN KAPASITAS WIRAUSAHA MANDIRI MADU HUTAN MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA LAMBUSANGO Hadmar, Ahmad Muhardin; Lebang, Noia Sakka; Togala, Risman
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 7, No 1 (2026): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v7i1.64501

Abstract

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengembangan kewirausahaan menjadi tantangan utama dalam mengelola usaha madu hutan di Desa Lambusango. Meskipun madu hutan merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi, pemanfaatannya belum terorganisasi dan berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas wirausaha masyarakat mandiri melalui penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga pengelola usaha madu kolektif. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan simpulan. Kegiatan ini menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada lima tahapan (5P), yaitu: enabling, strengthen, protect, support, dan keeping. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran kolektif masyarakat dalam mengelola usaha madu hutan secara lebih terstruktur. BUMDes Lambusango berperan sebagai fasilitator kelembagaan, pemberi dukungan teknis, dan pelindung intensi berbisnis. Program ini berkontribusi dalam memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi alam dan mendorong terbentuknya sistem usaha desa yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Analysis of E-Government Implementation as an Effort to Reduce Corruption in Indonesia Hadmar, Ahmad Muhardin; Madamang, Irwan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1593

Abstract

This research aims to analyze the impact of implementing e-government on reducing corruption in Indonesia. Analysis was carried out using qualitative methods through a narrative observation process. Research data was collected from various trusted sources, such as the E-Government Development Index (EGDI), Transparency International (TI), and Worldwide Governance Indicator (WGI). The analysis revealed three main indicators, namely e-government development, government effectiveness, and anti-corruption education. The research results show that there is minimal impact of e-government in preventing corruption in Indonesia. Based on EGDI data, in 2022 Indonesia's ranking will increase significantly to reach the 77th position. However, Indonesia Corruption Watch (ICW) noted a decline in investigations into corruption cases. This occurred as a result of the revision of Law Number 19 of 2019 which had an impact on the independence of the Corruption Eradication Commission (KPK). Additionally, TI noted a drastic decline in perceptions of corruption in Indonesia, while WGI data showed a decline in the effectiveness of public sector officials. In this context, anti-corruption education through e-learning programs is a crucial factor in building community integrity. This study emphasizes the importance of evaluating anti-corruption policies, the independence of the KPK, and e-learning-based anti-corruption education in Indonesia.
Coordination Of BPBD and PUPR in Disaster Management in Baubau City Hadmar, Ahmad Muhardin; Lebang, Nonia Sakka; Madamang, Irwan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1595

Abstract

Penanggulangan bencana merupakan aspek krusial dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana seperti Kota Baubau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Baubau, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus kualitatif, dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumenter terkait kebijakan penanggulangan bencana dan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara BPBD dan PUPR telah berjalan dengan baik, terencana, dan terpadu, serta didukung oleh pertukaran informasi secara berkala yang menjadi landasan utama. Kolaborasi informal mempercepat respons di lapangan, sedangkan kolaborasi formal memperkuat akuntabilitas dan keberlanjutan program mitigasi dan rehabilitasi bencana. Koordinasi yang berhasil dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang visioner, regulasi yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, dan anggaran yang memadai. Sinergi antara BPBD dan PUPR terbukti krusial dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respons bencana di Kota Baubau. Penguatan komunikasi, kapasitas sumber daya manusia, regulasi, dan pendanaan direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi penanggulangan bencana di masa mendatang.
Dampak Teknologi Digital dan Media Sosial terhadap Demokrasi Madamang, Irwan; Hadmar, Ahmad Muhardin
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1600

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak teknologi digital dan media sosial terhadap demokrasi, dengan menggunakan teknik literatur review, hasil penelitian bahwa Kemajuan teknologi digital telah memperkuat partisipasi politik di Indonesia, memungkinkan warga negara untuk terlibat lebih aktif dalam proses politik melalui internet dan media sosial. Namun, tantangan muncul dalam mengelola informasi yang tersebar luas dan memastikan literasi digital yang baik di antara masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil sangat penting untuk meningkatkan literasi digital dan memastikan partisipasi politik yang sehat dan berdampak positif di era digital ini. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya memainkan peran kunci dalam memperkuat partisipasi masyarakat melalui teknologi dan media sosial dalam proses demokrasi di Indonesia. Dengan bekerja sama, mereka dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung, mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi, serta meningkatkan literasi media dan kesadaran publik. Kolaborasi ini juga memungkinkan advokasi bersama dalam mengatasi konten negatif dan mempromosikan partisipasi yang sehat. Melalui upaya bersama ini, diharapkan manfaat teknologi dan media sosial dalam demokrasi dapat dioptimalkan sambil mengatasi dampak
Labuan Bajo Tourism Development Efforts: A Case Study Of The 42nd Asean Summit Lebang, Nonia Sakka; Hadmar, Ahmad Muhardin
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1886

Abstract

Labuan Bajo adalah tujuan wisata terkenal di mancanegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pengembangan destinasi wisata di Labuan Bajo melalui KTT ASEAN ke-42. Metode yang digunakan adalah analisis jaringan kata kunci untuk membagi subtopik terkait ASEAN di database Scopus dan pendekatan Qualitative Data Analysis Software (QDAS) pada Vosviewer untuk menganalisis data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Labuan Bajo memiliki potensi wisata yang sangat baik melalui gugusan pulau-pulau kecil, pantai yang eksotik, perairan yang jernih, dan keanekaragaman hayati di sekitar Taman Nasional Komodo. Program pengembangan destinasi wisata meliputi peningkatan kapasitas desa wisata, pengembangan homestay, infrastruktur pendukung, dan pengelolaan destinasi berkelanjutan. Dengan pengembangan destinasi yang terencana dan berkelanjutan, Labuan Bajo dapat menjadi destinasi wisata yang berkualitas, menarik wisatawan dan memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang positif. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo.
Analisis Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Togala, Risman; Hadmar, Ahmad Muhardin; Nur, Utami
Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan November
Publisher : Universitas Mbojo Bima - Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jkk.v12i2.403

Abstract

Pemuda merupakan kelompok strategis dalam demokrasi Indonesia. Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, keterlibatan pemuda akan sangat menentukan arah kepemimpinan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika partisipasi politik pemuda dalam pemilihan kepala daerah 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus kualitatif, yang menggabungkan analisis isi dokumen resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pusat Statistik (BPS), laporan lembaga survei, publikasi organisasi masyarakat sipil, dan konten digital terkait partisipasi pemuda. Validitas diperkuat melalui triangulasi sumber. Analisis dilakukan melalui tiga aspek utama: tingkat partisipasi pemuda dalam pemilihan kepala daerah; dinamika partisipasi politik pemuda; dan kualitas demokrasi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemuda dalam pemilihan kepala daerah 2024 menurun menjadi 68,1%, meskipun mereka tetap menjadi mayoritas pemilih. Partisipasi tidak hanya mencakup proses pemilihan tetapi juga aktivisme digital dan peran pengawas demokrasi. Namun, literasi politik yang rendah, disinformasi yang merajalela, dan kepercayaan yang lemah terhadap lembaga tetap menjadi kendala utama. Temuan ini menegaskan bahwa energi besar kaum muda harus dioptimalkan melalui pendidikan politik, literasi digital, dan transparansi lembaga demokrasi agar partisipasi mereka tidak hanya bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif dalam memperkuat demokrasi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.